Sharia Economic Forum yang sering dikenal dengan SEF, merupakan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. Seiring bertumbuh kembangnya SEF sebagai penggiat Ekonomi Islam yang kian beranjak dewasa, SEF melalui sumber daya insani yang berkarakter tangguh, kreatif, serta ikhlas dan profesional. SEF selalu berupaya optimal untuk menghasilkan program-program berkualitas unggulan, inovatif, serta bermanfa’at untuk agama, bangsa, negara dan demi dunia yang lebih baik.

  • 10 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali menekankan pengembangan dan perluasan Industri produk halal nasional. Kiai Ma'ruf ingin Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.
Sebab, saat ini produsen produk-produk halal terbesar di dunia justru negara yang bukan penduduk mayoritas Muslim. "Yang terbesar di dunia adalah Brazil, aneh ini, produk halalnya yang terbesar dari negara Brasil. Kemudian diikuti oleh Australia yang justru bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI ke-29 di Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Jumat (6/12).

Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia harus keluar dari saat ini yang hanya menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Menurutnya, Indonesia bahkan menjadi konsumen terbesar, dengan membelanjakan 214 Miliar US Dollar untuk produk halal.
Jumlah ini, kata Kiai Ma'ruf, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia. "10 persennya di Indonesia. Sayangnya kita bukan merupakan produsen dari produk-produk halal tersebut," ujar Kiai Ma'ruf.
Karena itu, di depan cendekiawan ICMI, Kiai Ma'ruf mengajak untuk mendukung pengembangan produk halal, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia diharapkan tidak hanya sekedar menjadi konsumen dan hanya melakukan sertifikasi halal saja.

"Sekarang ini kita hanya memberikan sertifikasi, mengakui atau menyetempel, mengendorse sertifikat halal dari luar negeri, tetapi kita ingin menjadi produsen dan eksportir produk-produk halal dunia," ujarnya.

Kiai Ma'ruf pun meyakini ICMI dengan pengalaman selama ini dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat turut berperan dalam upaya peningkatakan kapasitas ekonomi umat. Karena, Pemerintah ingin mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah mulai dari perbankan, industri keuangan nonbank, asuransi, pegadaian, hingga pasar modal.
"Itu masih sangat kecil, baru yang terbesar hanya sukuk. Terbesar  di dunia tapi lainnya masih kecil. Pangsa pasar kita baru 8 sekian persen, bahkan perbankan hanya 5 sekian persen," ujarnya.
Tak lupa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu juga ingin mengembangkan potensi dana sosial (social fund) mulai zakat hingga wakaf. Menurutnya, jumlah zakat saat ini baru sekitar Rp 8 Triliun atau 3,5 persen dari potensi zakat yang mencapai lebih dari Rp 230 Triliun.

"Karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih serius, belum lagi wakaf yang kita mampu mengumpulkan wakaf, kita akan memperoleh dana besar, dana murah yang bisa mendukung pengembangan ekonomi umat dan ekonomi nasional kita," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Aktualisasi Ekonomi Syariah
  • 3 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar
  • 25 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyatakan, dana sosial syariah mampu memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, lini ini menjadi bagian ekonomiyang akan pemerintah dorong.

“Dana sosial Islam berupa wakaf dan zakat merupakan dana murah. Kalau itu didayagunakan untuk menumbuhkan UMKM, berarti tidak butuh biaya besar. Pada akhirnya, jika UMKM tumbuh, keuangan syariah komersial bisa masuk, baik instrumen perbankan syariah ataupun pasar modal.” Ujar Kiai Ma’ruf

Sebenarnya, proses menumbuhkembangkan UMKM sudah dimulai dengan adanya bank wakaf mikro di pesantren-pesantren. "Tapi kan dananya masih terbatas. Kita ingin dana wakaf ini menjadi besar sehingga lebih banyak lagi UMKM yang kita bisa dorong," ungkap Kiai Ma'ruf saat berbincang dengan Republika di Kantor Wapres, Jakarta, belum lama ini. Yang dibiayai oleh bank wakaf mikro pun tidak diberi beban karena pembiayaan dalam jumlah sangat kecil agar pelaku UMKM dapat bertahan.

Keuangan sosial merupakan salah satu dari empat bagian ekonomi syariah yang akan pemerintah dorong. Pemerintah melihat dana sosial, terutama wakaf dan zakat sangat penting dalam membangun kekuatan umat. "Zakat kita itu kan baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari potensinya Rp 230 triliun per tahun. Karena itu, kita dorong ini menjadi kekuatan," kata Kiai Ma'ruf.

Melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas lembaga keuangan mikro syariah tersebut di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi mikro rakyat. OJK pun telah meresmikan dua BWM. Salah satunya yaitu BWM Al Hijrah Cindai Alus Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diresmikan awal November ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, keberadaan BWM telah mendorong usaha ekonomi mikro rakyat. Selama ini, mereka kesulitan mendapatkan permodalan yang murah dan mudah guna membiayai usahanya."Keberadaan BWM sudah dirasakan masyarakat kecil yang memanfaatkan pembiayaan. Mereka bisa mendapatkan tambahan modal usaha dan memperluas usahanya sehingga pendapatannya meningkat," ujar Wimboh.

Keberadaan BWM di lingkungan pondok pesantren diharapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat desa yang sebagian besar berusaha di sektor pertanian, perdagangan dan pelaku industri kecil rumah tangga. Skema pembiayaan BWM adalah pembiayaan tanpa bunga dengan maksimal plafon pinjaman Rp 3 Juta dan hanya dikenakan biaya administrasi sekitar 3 persen per tahun.
"Dokumen persyaratan yang dibutuhkan hanya kartu tanda penduduk atau kartu keluarga," ucap Wimboh.

Selain mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja, nasabah BWM juga akan mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk meningkatkan usahanya. Hingga Oktober 2019, terdapat 54 unit BWM di Indonesia. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan BWM sebesar Rp 29,33 miliar kepada 22.668 nasabah di seluruh Indonesia dan telah tersebar di 16 provinsi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) Sofyan Djalil mengusulkan agar wakaf ke depan bisa dikelola menjadi wakaf produktif untuk kepentingan umat. Selama ini, ikrar wakaf sering kali spesifik, misalkan untuk mushala dan masjid. Padahal, letak masjid saat ini belum tentu cocok hingga 15 tahun mendatang.

Sofyan juga menjelaskan, untuk pewakaf (wakif) atau pemberi wakaf, yang terpenting adalah semangat dari wakafnya. Aset produktif bisa menjadi lebih baik untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak. "Misalnya entrepreneur Muslim tidak ada modal, kenapa tidak kita kasih modal wakaf saja?" ujar Sofyan.

Kementerian ATR juga akan mempermudah sertifikasi tanah wakaf agar seluruh tanah wakaf bisa tersertifikasi. Ini seiring target pemerintah untuk memastikan semua tanah terdata pada 2025. Sofyan juga akan mendorong dan memberikan kemudahan dalam berwakaf . Untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, pemerintah hanya perlu menunjukkan saksi dan nazir yang direkomendasikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika tanah wakaf tersebut tidak memiliki nazir, pemerintah akan mengupayakan nazir sementara agar aset-aset umat tidak tercecer.

Data wakaf yang tidak rapi akan menurunkan kemanfaatannya untuk umat. Sofyan juga meminta regulator wakaf untuk menafsirkan kembali arti wakaf dan mengeluarkan fatwa untuk lebih mendorong kemajuan ekonomi umat dan keberpihakan kepada masyarakat. Sebelumnya, BWI mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif. Contoh wakaf produktif itu antara lain mewakafkan tanah untuk kegiatan pertanian, mewakafkan toko untuk kegiatan perdagangan, dan sebagainya.

BWI juga melakukan inovasi instrumen wakaf, antara lain wakaf tunai terkait sukuk atau cash waqf linked sukuk yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Bali, tahun lalu. BWI juga memfasilitasi wakaf saham sebagai alternatif berwakaf menggunakan aset berupa surat berharga.

Sumber: Republika.co.id

 

  • 10 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali menekankan pengembangan dan perluasan Industri produk halal nasional. Kiai Ma'ruf ingin Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.
Sebab, saat ini produsen produk-produk halal terbesar di dunia justru negara yang bukan penduduk mayoritas Muslim. "Yang terbesar di dunia adalah Brazil, aneh ini, produk halalnya yang terbesar dari negara Brasil. Kemudian diikuti oleh Australia yang justru bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI ke-29 di Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Jumat (6/12).

Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia harus keluar dari saat ini yang hanya menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Menurutnya, Indonesia bahkan menjadi konsumen terbesar, dengan membelanjakan 214 Miliar US Dollar untuk produk halal.
Jumlah ini, kata Kiai Ma'ruf, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia. "10 persennya di Indonesia. Sayangnya kita bukan merupakan produsen dari produk-produk halal tersebut," ujar Kiai Ma'ruf.
Karena itu, di depan cendekiawan ICMI, Kiai Ma'ruf mengajak untuk mendukung pengembangan produk halal, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia diharapkan tidak hanya sekedar menjadi konsumen dan hanya melakukan sertifikasi halal saja.

"Sekarang ini kita hanya memberikan sertifikasi, mengakui atau menyetempel, mengendorse sertifikat halal dari luar negeri, tetapi kita ingin menjadi produsen dan eksportir produk-produk halal dunia," ujarnya.

Kiai Ma'ruf pun meyakini ICMI dengan pengalaman selama ini dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat turut berperan dalam upaya peningkatakan kapasitas ekonomi umat. Karena, Pemerintah ingin mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah mulai dari perbankan, industri keuangan nonbank, asuransi, pegadaian, hingga pasar modal.
"Itu masih sangat kecil, baru yang terbesar hanya sukuk. Terbesar  di dunia tapi lainnya masih kecil. Pangsa pasar kita baru 8 sekian persen, bahkan perbankan hanya 5 sekian persen," ujarnya.
Tak lupa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu juga ingin mengembangkan potensi dana sosial (social fund) mulai zakat hingga wakaf. Menurutnya, jumlah zakat saat ini baru sekitar Rp 8 Triliun atau 3,5 persen dari potensi zakat yang mencapai lebih dari Rp 230 Triliun.

"Karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih serius, belum lagi wakaf yang kita mampu mengumpulkan wakaf, kita akan memperoleh dana besar, dana murah yang bisa mendukung pengembangan ekonomi umat dan ekonomi nasional kita," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Aktualisasi Ekonomi Syariah

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma pada hari Sabtu, 30 November 2019 menyelenggarakan 2 Seminar Nasional dengan tema Changing Paradigms and Practices through Islamic Economic Worldview dan Islamic Economic Instrument: The Right Way to Improve the Prosperous of Humanity dari pukul 08.30-16.00 WIB di Auditorium J612 Universitas Gunadarma, Cikunir.

Seminar Nasional merupakan rangkaian kegiatan dari Aktualisasi Ekonomi Syariah (AKSYAR) yang dilaksanakan setahun sekali di Kampus Gunadarma Kalimalang.  Pada sesi pertama acara diawali dengan pembukaan MC yang dibawakan oleh Ahmad Maulana, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Gafar Ali Haji (Arab), Wafa Luthfiya Azzahra (Inggris), Fitri Wulandari (Jerman) dan Abdurrahman Wahid (Indonesia).

Sambutan pertama dan pembukaan disampaikan oleh Rezaldi Dwinanta Tama  selaku Ketua Aktualisasi Ekonomi Syariah (AKSYAR) 2019/2020. Seminar Nasional 1 dipandu oleh seorang moderator yaitu Bapak Aulia Nugraha, Lc., M.E. selaku Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma. Selanjutnya masuk kepada sesi pemateri yang disampaikan oleh para pembicara yang ahli dibidang Ekonomi Syariah. Pembicara pertama ialah Bapak Dr. Anwar Abbas, M.Ag. selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa pada saat ini sistem ekonomi di Indonesia tidak hanya sistem ekonomi sosialisme saja tetapi pada praktiknya sistem ekonomi di Indonesia menerapkan sistem ekonomi liberal dan kapitalisme. Dimana sistem kapitalisme ini membuat orang kaya semakin kaya dan sistem ekonomi ini lebih mengedepakan manusia sebagai individu dan kebebasan pasar. Dari kebebasan pasar ini justru menjadi tempat pertarungan antara individu dan pelaku pasar. Sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu untuk memperoleh kekayaan, memilih sektor usaha yang diinginkan dan memilih pekerjaan, dari sini dapat dilihat bahwa individu terdorong untuk kreatif dan inisiatif sehingga terjadinya persaingan yang membuat efektifitas dan efisiensi tinggi. Namun sistem ekonomi kapitalisme ini tidak manusiawi karena tidak membawa Tuhan ke dalam kehidupan ekonomi. Sehingga manusia mencari untung sebesar-besarnya bagi diri dan perusahaan. Sistem ekonomi ini juga semakin parah karena mereka sangat menjunjung tinggi pasar bebas yaitu suatu pasar yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Beliau menyampaikan bahwa sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang paling terbaik untuk diterapkan. Sistem ekonomi islam disuruh untuk mencari rezeki tanpa melupakan Tuhan (QS. Al-Jumuah: 10) dan didalam mencari rezeki kita disuruh untuk  fastabiqul khairat (QS. Al-Baqarah: 148). Jika kita mendapatkan rezeki maka wajib mengeluarkan zakat untuk membantu delapan asnaf yang termasuk di dalamnya fakir dan miskin.

Setelah itu masuklah kita pada pembicara kedua yaitu Bapak Dr. Ali Sakti, M.Ec. selaku Analis Senior Bank Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa ekonomi global pada saat ini sudah pada periode kekacauan yang dimulai sejak tahun 1910-1944. Dimensi kekacauan bukan hanya di bidang ekonomi saja tetapi juga dibidang data sosial. Menurut data PMKS angka orang meninggal dunia karena kemiskinan jauh lebih banyak dari pada orang yang berperang. Ini adalah salah satu bukti bahwa gagalnya ekonomi yang ada pada saat ini, sehingga kita haruslah sadar bahwa ekonomi islam solusinya. Ekonomi islam pada saat ini akan mempengaruhi tingkat kepedulian terhadap orang lain. Tujuan ekonomi islam yaitu untuk mempertahankan keimanan seseorang. Selain itu tujuan utama ekonomi islam yaitu untuk mencapai jannah (surga). Didalam ekonomi islam terdapat Filosofi Dasar yang meliputi akidah, akhlak, syariah dan adab.

Pembicara ketiga ialah Bapak Harza Sandityo, S.H. selaku COO & Co-Founder of PT Alami Fintek Sharia. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dengan mayoritas Muslim ini sangatlah berpotensi untuk mengembangkan financial techonology. Selain itu juga banyak faktor pendukung kemajuan fintech ini untuk dikembangan di Indonesia seperti kuat dan stabilnya GDP di Indonesia, jumlah penduduk muslim terbanyak, dukungan gerakan hijrah dan lembaga syariah lainnya. Hubungan antara  financial technology dengan ekonomi syariah yaitu dengan teknologi yang ada pada saat ini maka ini adalah peluang besar bagi ekonomi syariah untuk membumikan ekonomi islam lebih luas lagi. Karena perkembangan teknologi ini bisa dijangkau dimana saja dan kapan saja.

Setelah para pemateri menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Diberikan 2 sesi dimana sesi 1 terdapat 2 penanya dan sesi 2 terdapat 2 penanya. Dan bagi 2 orang penanya terbaik akan diberikan hadiah. Acara terakhir yaitu pemberian plakat kepada moderator dan pembicara disertai dengan foto bersama Ketua SEF dan Ketua Pelaksana.

Selanjutnya, Seminar Nasional 2 dimulai pada pukul 12.30-16.00 WIB. Pada sesi kedua acara diawali dengan pembukaan MC yang dibawakan oleh Dian Ayu Safitri, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Abdurrafi Rasyid Ridho (Arab), Agiv Shafira Nuralya (Inggris), Muhammad Fajri (Jerman) dan Tri Utami (Indonesia).

Sambutan pertama disampaikan oleh Zaki Ilhaam Muhammad selaku Ketua Sharia Economic Forum 2019/2020. Seminar Nasional 2 dipandu oleh seorang moderator yaitu Ibu Siti Rahayu, S,E., M.M. selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

Pembicara pertama ialah Bapak Sigit Pramono, Ph.D., C.A., C.P.A. selaku Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI, Depok. Beliau menyampaikan terkait upaya untuk mengentaskan permasalahan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi instrumen filantropi islam seperti  zakat dan wakaf. Beberapa upaya yang beliau paparkan dapat dilakukan diantaranya; sosialisasi dan edukasi publik terkait islamic social funds, reaktualisasi regulasi model kelembagaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalamm pengelolaan islamic social funds serta membangun secara kokoh ekosistem zakat dan wakaf yang kondusif untuk optimalisasi peran islamic social funds dengan prinsip good governance dan best practices yang efisien dan efektif.

Selanjutnya pembicara kedua disampaikan oleh Bapak Jaja Zakasyi, M.A. selaku Representatif Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. Beliau menyampaikan bahwa perlunya sosialisasi literasi wakaf di semua elemen masyarakat dengan harapan generasi milenial dan penyuluh agama sudah familiar mengenai materi zakat dan wakaf sehingga bisa lebih mensosialisasikan kepada seluruh kalangan serta dapat meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat dan wakaf. Selanjutnya, pembinaan kepada  nazhir wakaf (Forum Wakaf Produktif) & LKSPWU yang harapannya tercipta para nazhir wakaf yang profesional, kompeten dan memiliki forum bersama guna meningkatkan pertumbuhan harta benda wakaf dan bisa di manfaatkan bagi mauquf alaih. Terakhir, pengamanan mutasi harta benda wakaf, outputnya adalah memberikan perlindungan harta benda wakaf agar tidak terjadi sengketa dari ahli waris wakif maupun masyarakat.

Pembicara ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Teguh Saptono, M.M. selaku Ketua Global Wakaf Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa terkait peran ZISWAF sebagai pilar ekonomi untuk kejayaan peradaban islam. Islam Rahmatan Lil Alamin, Islam adalah agama yang dirahmati seluruh alam. Melalui ZISWAF sebagai solusi, perekonomian yang rusak saat ini dapat teratasi. Zakat adalah wajib, jumlah dan waktunya ditentukan, serta penerimanya sudah diterangkan dalam Al-Qur’an (8 asnaf) yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Dhururiyah. Infaq dan sodaqoh lebih fleksibel baik dalam waktu, penerima dan dalam jumlah (meskipun terbatas) tetapi masih di koridor dhururiyah dan hajiyyat. Sedangkan wakaf bersifat berkelanjutan, berorientasi jangka panjang dan menyempurnakan (tahsiniyyat) dengan jumlahnya yang signifikan.

Setelah para pemateri menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Diberikan 1 sesi dimana terdapat 3 penanya. Bagi 2 orang penanya terbaik akan diberikan hadiah. Acara terakhir yaitu pemberian plakat kepada moderator dan pembicara disertai dengan foto bersama.

Acara seminar ini disambut oleh antusias yang luar biasa dari Mahasiswa Gunadarma serta dukungan dari para penggiat Ekonomi islam. Seminar Nasional ini didukung dan disponsori oleh BEM Fakultas Ekonomi (BEM FE) Universitas Gunadarma, Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), Masyarakat Ekonom Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi islam (IAEI), iB, Bank DKI Syariah, BAZNAS, ZIS Indosat, Mandiri Amal Insani dan Dompet Dhuafa.

Laporan: Agiv Shafira Nuralya dan Nadya Salsabila Haqoni

Editor: Putri Yunela Sari

 

  • 3 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian segera membahas biaya sertifikasi produk halal pada akhir pekan depan. Penentuan biaya yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi itu menjadi salah satu prioritas Kemenko Perekonomian di akhir tahun 2019. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, menuturkan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan ketentuan biaya sertifikasi halal. Sebab, masalah biaya harus diatur secara legal sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

"Sudah kami jadwalkan akhir pekan depan ini. Kami sedang menyiapkan waktunya," kata Susiwijono saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (1/12). 

Selain mengejar pembahasan biaya sertifikasi halal, Kemenko Perekonomian juga tengah mengejar waktu untuk menyelesaikan rapat koordinasi penyelesaian omnibus law cipta lapangan kerja dan sinkronisasi omnibus law perpajakan. Sertifikasi halal, dijelaskan dia, menjadi salah satu pokok bahasan omnibus law cipta lapangan kerja. Adapun soal teknis biaya sertifikasi telah dibahas langsung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis. 

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso, menambahkan, rancangan tarif tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Pihaknya, hingga kini belum menerima rancangan tarif tersebut. Kemenkeu terlibat lantaran biaya sertifikasi halal nantinya bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Tapi, secara prinsip (biaya) untuk usaha kelas mikro dan kecil digratiskan," kata Bambang. 

Sumber: Republika.co.id

  • 25 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyatakan, dana sosial syariah mampu memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, lini ini menjadi bagian ekonomiyang akan pemerintah dorong.

“Dana sosial Islam berupa wakaf dan zakat merupakan dana murah. Kalau itu didayagunakan untuk menumbuhkan UMKM, berarti tidak butuh biaya besar. Pada akhirnya, jika UMKM tumbuh, keuangan syariah komersial bisa masuk, baik instrumen perbankan syariah ataupun pasar modal.” Ujar Kiai Ma’ruf

Sebenarnya, proses menumbuhkembangkan UMKM sudah dimulai dengan adanya bank wakaf mikro di pesantren-pesantren. "Tapi kan dananya masih terbatas. Kita ingin dana wakaf ini menjadi besar sehingga lebih banyak lagi UMKM yang kita bisa dorong," ungkap Kiai Ma'ruf saat berbincang dengan Republika di Kantor Wapres, Jakarta, belum lama ini. Yang dibiayai oleh bank wakaf mikro pun tidak diberi beban karena pembiayaan dalam jumlah sangat kecil agar pelaku UMKM dapat bertahan.

Keuangan sosial merupakan salah satu dari empat bagian ekonomi syariah yang akan pemerintah dorong. Pemerintah melihat dana sosial, terutama wakaf dan zakat sangat penting dalam membangun kekuatan umat. "Zakat kita itu kan baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari potensinya Rp 230 triliun per tahun. Karena itu, kita dorong ini menjadi kekuatan," kata Kiai Ma'ruf.

Melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas lembaga keuangan mikro syariah tersebut di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi mikro rakyat. OJK pun telah meresmikan dua BWM. Salah satunya yaitu BWM Al Hijrah Cindai Alus Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diresmikan awal November ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, keberadaan BWM telah mendorong usaha ekonomi mikro rakyat. Selama ini, mereka kesulitan mendapatkan permodalan yang murah dan mudah guna membiayai usahanya."Keberadaan BWM sudah dirasakan masyarakat kecil yang memanfaatkan pembiayaan. Mereka bisa mendapatkan tambahan modal usaha dan memperluas usahanya sehingga pendapatannya meningkat," ujar Wimboh.

Keberadaan BWM di lingkungan pondok pesantren diharapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat desa yang sebagian besar berusaha di sektor pertanian, perdagangan dan pelaku industri kecil rumah tangga. Skema pembiayaan BWM adalah pembiayaan tanpa bunga dengan maksimal plafon pinjaman Rp 3 Juta dan hanya dikenakan biaya administrasi sekitar 3 persen per tahun.
"Dokumen persyaratan yang dibutuhkan hanya kartu tanda penduduk atau kartu keluarga," ucap Wimboh.

Selain mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja, nasabah BWM juga akan mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk meningkatkan usahanya. Hingga Oktober 2019, terdapat 54 unit BWM di Indonesia. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan BWM sebesar Rp 29,33 miliar kepada 22.668 nasabah di seluruh Indonesia dan telah tersebar di 16 provinsi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) Sofyan Djalil mengusulkan agar wakaf ke depan bisa dikelola menjadi wakaf produktif untuk kepentingan umat. Selama ini, ikrar wakaf sering kali spesifik, misalkan untuk mushala dan masjid. Padahal, letak masjid saat ini belum tentu cocok hingga 15 tahun mendatang.

Sofyan juga menjelaskan, untuk pewakaf (wakif) atau pemberi wakaf, yang terpenting adalah semangat dari wakafnya. Aset produktif bisa menjadi lebih baik untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak. "Misalnya entrepreneur Muslim tidak ada modal, kenapa tidak kita kasih modal wakaf saja?" ujar Sofyan.

Kementerian ATR juga akan mempermudah sertifikasi tanah wakaf agar seluruh tanah wakaf bisa tersertifikasi. Ini seiring target pemerintah untuk memastikan semua tanah terdata pada 2025. Sofyan juga akan mendorong dan memberikan kemudahan dalam berwakaf . Untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, pemerintah hanya perlu menunjukkan saksi dan nazir yang direkomendasikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika tanah wakaf tersebut tidak memiliki nazir, pemerintah akan mengupayakan nazir sementara agar aset-aset umat tidak tercecer.

Data wakaf yang tidak rapi akan menurunkan kemanfaatannya untuk umat. Sofyan juga meminta regulator wakaf untuk menafsirkan kembali arti wakaf dan mengeluarkan fatwa untuk lebih mendorong kemajuan ekonomi umat dan keberpihakan kepada masyarakat. Sebelumnya, BWI mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif. Contoh wakaf produktif itu antara lain mewakafkan tanah untuk kegiatan pertanian, mewakafkan toko untuk kegiatan perdagangan, dan sebagainya.

BWI juga melakukan inovasi instrumen wakaf, antara lain wakaf tunai terkait sukuk atau cash waqf linked sukuk yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Bali, tahun lalu. BWI juga memfasilitasi wakaf saham sebagai alternatif berwakaf menggunakan aset berupa surat berharga.

Sumber: Republika.co.id

 

Office

Jl. Kampung Gedong, RT 1/RW 4, Kemiri Muka, Beji, Depok – Indonesia

Phone

+62 857 157 14 157

Connected with Us!