Sharia Economic Forum yang sering dikenal dengan SEF, merupakan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. Seiring bertumbuh kembangnya SEF sebagai penggiat Ekonomi Islam yang kian beranjak dewasa, SEF melalui sumber daya insani yang berkarakter tangguh, kreatif, serta ikhlas dan profesional. SEF selalu berupaya optimal untuk menghasilkan program-program berkualitas unggulan, inovatif, serta bermanfa’at untuk agama, bangsa, negara dan demi dunia yang lebih baik.

  • 12 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong permintaan instrumen pasar modal dan perbankan untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Salah satu yang bisa digunakan adalah penggunaan dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, saat ini dana haji tidak secara langsung masuk ke investasi proyek infrastruktur. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa pilihan instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola dana haji.

Instrumen dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, seperti produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kemudian, sisanya dialokasikan untuk investasi, mulai dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Untuk pengelolaan dana haji dalam bentuk penempatan pada perbankan syariah paling banyak 50 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Namun, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, jumlah dana pengelolaan di perbankan syariah turun menjadi 30 persen.

“Jadi dana haji setelah tiga tahun harus dikurangi jadi 30 persen ke instrumen perbankan. Dalam hal ini akan ada perubahan, instrumen lain yang perlu dimasuki atau dipegang oleh dana BPKH. Bukan lagi di perbankan Syariah,” jelas Nurhaida saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Nurhaida, setelah tiga tahun, dana haji yang sebesar 20 persen yang tadinya di perbankan Syariah, seharusnya dapat dipindahkan untuk berinvestasi di instrument lain. Misalnya pasar modal melalui instrument sukuk, reksadana Syariah dan asset backed security Syariah. Saat ini OJK tengah mendorong peningkatan instrument investasi modal.

“Tapi memang pemahaman masyarakat atau market players masih perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat tahu ini ada instrumennya, ada issuer, dan ada produk-produk tertentu yang mereka bisa keluarkan agar kemudian bisa jadi pendanaan dari infrastruktur,” papar Nurhaida.

Selain dari dana haji, salah satu yang sudah dilakukan terkait dengan sisi permintaan yakni dengan menginvestasikan sebanyak 30 persen dana pensiun dan asuransi ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Nurhaida, ketentuan tersebut dapat dipenuhi ketentuannya sebagian dari instrumen infrastruktur yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

“Jadi kalau ada sukuk diterbitkan oleh BUMN dan itu bisa dianggap sebagai pemenuhan untuk SBN. Itu beberapa ketentuan yang sebetulnya akan kita keluarkan agar demand side dari produk itu bisa meningkat,” katanya.

Sumber: Republika.co.id

(Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya)

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 10 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan
  • 5 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar
  • 22 Sep 2018

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

[ Best Presentation - FALAH 2018 ]
.
Barakallah
- Yolanda Regita Cahyani (Manajemen 2016)
- Septian Nudin (Manajemen 2016)
- Lailatul Munawaroh (Manajemen 2016)
.
.
Sebagai perwakilan KSEI SEF Universitas Gunadarma pada perlombaan Festival Ilmiah Ekonomi Syariah (FALAH), Universitas Airlangga
.
.
Atas keberhasilannya dalam meraih Best Presentation Tingkat Nasional - FALAH 2018
.
Surabaya, 19 - 22 September 2018
.
#FALAH2018 #PemudaSEF
#SEFPrestasi #Gunadarma

  • 12 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong permintaan instrumen pasar modal dan perbankan untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Salah satu yang bisa digunakan adalah penggunaan dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, saat ini dana haji tidak secara langsung masuk ke investasi proyek infrastruktur. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa pilihan instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola dana haji.

Instrumen dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, seperti produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kemudian, sisanya dialokasikan untuk investasi, mulai dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Untuk pengelolaan dana haji dalam bentuk penempatan pada perbankan syariah paling banyak 50 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Namun, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, jumlah dana pengelolaan di perbankan syariah turun menjadi 30 persen.

“Jadi dana haji setelah tiga tahun harus dikurangi jadi 30 persen ke instrumen perbankan. Dalam hal ini akan ada perubahan, instrumen lain yang perlu dimasuki atau dipegang oleh dana BPKH. Bukan lagi di perbankan Syariah,” jelas Nurhaida saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Nurhaida, setelah tiga tahun, dana haji yang sebesar 20 persen yang tadinya di perbankan Syariah, seharusnya dapat dipindahkan untuk berinvestasi di instrument lain. Misalnya pasar modal melalui instrument sukuk, reksadana Syariah dan asset backed security Syariah. Saat ini OJK tengah mendorong peningkatan instrument investasi modal.

“Tapi memang pemahaman masyarakat atau market players masih perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat tahu ini ada instrumennya, ada issuer, dan ada produk-produk tertentu yang mereka bisa keluarkan agar kemudian bisa jadi pendanaan dari infrastruktur,” papar Nurhaida.

Selain dari dana haji, salah satu yang sudah dilakukan terkait dengan sisi permintaan yakni dengan menginvestasikan sebanyak 30 persen dana pensiun dan asuransi ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Nurhaida, ketentuan tersebut dapat dipenuhi ketentuannya sebagian dari instrumen infrastruktur yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

“Jadi kalau ada sukuk diterbitkan oleh BUMN dan itu bisa dianggap sebagai pemenuhan untuk SBN. Itu beberapa ketentuan yang sebetulnya akan kita keluarkan agar demand side dari produk itu bisa meningkat,” katanya.

Sumber: Republika.co.id

(Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya)

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 10 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

[ Sharia Economic Festival (Sharia Ecofest) 2018 ]

Barakallahulakum
- Dwi Rahayu (Manajemen 2015)
- Indah Nur Maulina (Manajemen 2017)
- Reita Fabiolyn Qamaril (Manajemen 2016)

Sebagai perwakilan KSEI SEF Universitas Gunadarma pada perlombaan Sharia Economic Festival (Sharia Ecofest), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Atas keberhasilannya dalam meraih Juara 3 National Essay Competition.

- Dengan Judul Essay:
(Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Colleaguepreneur Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2020 Melalui E-Wacopers)

Jakarta, 10 Oktober 2018

#shariaecofest2k18 #PemudaSEF
#SEFPrestasi #Gunadarma

  • 5 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[Pemerintah Segera Luncurkan Wakaf Link Sukuk]

Pemerintah akan meluncurkan satu instrumen syariah yang berbasis wakaf tunai. Wakaf linked sukuk akan diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada pertemuan tahunan International Monetary Fund - World Bank (IMF-WB) pekan depan.

Wakaf linked sukuk merupakan wakaf tunai yang akan dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen itu merupakan alternatif berinvestasi sekaligus untuk beramal.

Menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Imam Teguh Saptono, itu merupakan instrumen wakaf pertama yang dikelola menggunakan surat berharga negara.

"Karena baru pertama kali, jadi uangnya kita belikan SBSN. Setelah literasi wakaf, tidak menutup kemungkinan BWI punya direct project. Sekarang blum punya tenaga-tenaga yang mumpuni yang bisa mengelola aset dan menilainya. Paling gampang ya awalnya, agar nilainya terjaga, dibelikan SBSN," jelas Imam dalam Focus Group Discussion Wakaf Linked Sukuk di BNI Syariah Jakarta, Kamis (4/10).

Sama seperti dana wakaf pada umumnya, dana beserta imbal hasil SBSN ini ditujukan untuk digunakan sebagai dana sosial seperti pembangunan kembali kawasan terkena bencana seperti Lombok dan Palu. Menurut Imam, ada beberapa alasan yang menjadikan wakaf link sukuk ini dapat menjadi alternatif investasi yang menarik. Dari sudut pandang pemerintah, wakaf link sukuk ini merupakan sumber dana alternatif dengan margin yang murah dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/ APBD). Adanya sukuk berbasis wakaf ini juga akan mengurangi ketergantungan utang luar negeri, serta menstabilkan ekonomi makro.

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, instrumen ini menarik karena merupakan instrumen investasi sekaligus beramal yang aman dan dijamin pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan objek pembangunan dari dana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakaf link sukuk yang akan diluncurkan pada pertemuan tahunan IMF - WB mendatang yakni Sukuk Wakaf SW-001 senilai Rp 100 miliar dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil 8,00 persen.

"Imbal hasil sukuknya kompetitif, di atas rata-rata counter rate pemerintah dan tidak potong pajak. Imbal hasilnya mengalir untuk umat," ujar Wakil Ketua Forum Wakaf Produktif (FWP) Nanda Putra.

Pihaknya menargetkan investor yang biasa membeli sukuk ritel (Sukri) Karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah investor seluruh Sukri umumnya stabil.

"Target kami mengalihkan orang- orang yang biasa beli sukri. Karena Sukri 1-10 dari dulu jumlah investornya segitu-segitu saja. Harapannya mereka tertarik dengan pasive income dan pasive pahala," kata Nanda.

Bagi masyarakat yang berminat dengan wakaf ini dapat datang ke mitra nazir yang ditunjuk, antara lain BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Amanah Fintech. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun tersebut akan disetorkan ke BWI sebagai nazir agregator. Dari sana, BWI akan memberikan perintah kepada BNI Syariah dan Bank Muamalat untuk membeli sukuk negara.

Menurut Nanda, dibandingkan melakukan wakaf tunai, masyarakat lebih baik berwakaf dengan instrumen itu, karena dananya terkelola dengan baik dan memiliki hasil yang menjanjikan. Rencananya pada tahap awal ini, dana dari wakaf link sukuk ini akan ditujukan untuk pembangunan pascabencana seperti di Lombok dan Palu.

Selain wakaf link sukuk, BWI juga akan meluncurkan wakaf core principal (WCP). WCP merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu sistem hukum atau pemerintahan.

Sumber: Republika.co.id

- Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

(Selamat berakselerasi)

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 22 Sep 2018

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

[ Best Presentation - FALAH 2018 ]
.
Barakallah
- Yolanda Regita Cahyani (Manajemen 2016)
- Septian Nudin (Manajemen 2016)
- Lailatul Munawaroh (Manajemen 2016)
.
.
Sebagai perwakilan KSEI SEF Universitas Gunadarma pada perlombaan Festival Ilmiah Ekonomi Syariah (FALAH), Universitas Airlangga
.
.
Atas keberhasilannya dalam meraih Best Presentation Tingkat Nasional - FALAH 2018
.
Surabaya, 19 - 22 September 2018
.
#FALAH2018 #PemudaSEF
#SEFPrestasi #Gunadarma

Office

Jl. Kampung Gedong, RT 1/RW 4, Kemiri Muka, Beji, Depok – Indonesia

Phone

+62 857 157 14 157

Connected with Us!