Publikasi

  • 1 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Memasuki 2018, perbankan syariah nasional diprediksi tumbuh lebih baik. Hal ini didorong keberpihakan pemerintah dan membaiknya bank umum syariah (BUS) skala besar.

Karim Consulting Indonesia (KCI) dalam paparan Proyeksi Perbankan Syariah 2018 menyebutkan bahwa tahun depan akan menjadi titik tolak bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih baik setelah selama 2015-2017 mengalami masa sulit.

Presiden Direktur Karim Consilting Indonesia Adiwarman Karim menjelaskan, pada tahun depan akan banyak dorongan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) antara lain inisiasi pembentukan bank BUMN syariah besar, integrasi zakat, pengembangan gaya hidup halal yang berdampak pada perbankan syariah, dan pengembangan peran wakaf melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) 'Bank Wakaf'.

KCI memprediksi akan ada penanaman modal negara plus tambahan modal dari induk pada salah satu bank syariah nasional sehingga bank syariah tersebut jadi bank BUMN syariah besar. KCI juga melihat ada kemungkinan penggabungan satu bank syariah dengan UUS satu bank yang punya bisnis utama yang sama di pembiayaan perumahan.

Selain itu, konversi Bank NTB menjadi bank syariah penuh juga akan membawa angin segar bagi perbankan syariah nasional. Tambahan modal ke dua BUS besar di industri akan ikut mengerek kenaikan aset dan rata-rata kecukupan modal industri.

''Pada 2018 juga akan ada tambahan dua BUS lagi yang naik ke BUKU III,'' kata Adiwarman kepada Republika dalam sebuah kesempatan awal November 2017 lalu.

Adanya tambahan aset dari pembentukan bank syariah BUMN, merger, dan konversi, menurut Adiwarman, bisa menaikkan pangsa pasar perbankan syariah sekitar delapan persen. "Tapi kalau tidak, pangsa pasar perbankan syariah hanya sekitar enam persen," ujarnya.

Dalam skenario normal, KCI memprediski tingkat pengembalian aset (ROA) akan mencapai 3,39 persen dan aset Rp 462,03 triliun. Pada skenario optimistis, ROA perbankan syariah akan mencapai 4,09 persen dan aset Rp 501,09 trilun. Pada 2018 tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) juga akan membaik ke kisaran 1,5-1,8 persen.

''Tapi itu semua akan tergantung aksi korporasi bank-bank syariah tahun depan,'' ucap Adiwarman.

Kehadiran LKMS 'Bank Wakaf' juga jadi contoh bagaimana pembiayaan murah bisa dinikmati masyarakat sekitar pesantren. Tiap LKMS akan menerima sekitar Rp 6 milar yang mana setengah dananya akan disimpan sebagai dana abadi deposito syariah dengan imbalan lima persen. Sementara sisa dananya akan jadi pembiayaan ke nasabah dengan margin tiga persen per tahun.

''Dana untuk pesantren ini bukan dari bank atau pemerintah, tapi konglomerat,'' kata Adiwarman.

Namun, menurut Sekjen Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana, 2018 bukan tahun yang bagus bagi perbankan syariah untuk tumbuh agresif. Alasannya, ungkap dia, karena asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada tahun depan tidak jauh dengan pencapaian pertumbuhan nasional pada 2017, yakni masih di kisaran lima persen.

Belum lagi, sambung dia, tahun depan sudah menjelang tahun politik. "Belum tepat untuk bank syariah bergerak agresif meski tidak juga menahan diri. Pertumbuhan perbankan syariah pada 2018 bisa sama dengan 2017 saja sudah bagus," tutur Permana saat ditemui usai gelaran Anugerah Syariah Republika 2017 beberapa waktu lalu.

 

sumber: republika.co.id

  • 9 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja industri perbankan syariah akan semakin meningkat pada tahun depan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong industri perbankan syariah tahun depan.

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah menjelaskan, pertumbuhan perbankan syariah per September 2017 yaitu sebesar 10 persen year on year. Per akhir tahun ini diperkirakan perbankan syariah akan tumbuh sesuai proyeksi yaitu di kisaran 9,00- 12,00 persen.

"Kami berharap sih mudah-mudahan tumbuhnya seperti proyeksi kita, kan secara nasional tumbuh 9-12 persen. Tahun depan mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan," ujar Deden kepada Republika, Rabu (6/12) malam.

Menurut Deden, pada tahun depan ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Misalnya, pada tahun ini terdapat 2 proyek infrastruktur yang dibiayai oleh sindikasi bank syariah. Hal ini, kata Deden, merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah bahwa perbankan syariah juga mampu berkontribusi dalam proyek infrastruktur. "Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," katanya.

Faktor lain, kata Deden, akan didorong oleh beroperasinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan optimalisasi dana BPKH melalui perbankan syariah juga bisa mendorong perkembangan bank syariah.

Di sisi lain, literasi akan terus ditingkatkan. Deden menuturkan, selama ini literasi banyak dilakukan ke kalangan umum. Namun pada tahun depan OJK akan banyak mslakukan literasi bukan hanya masyarakat umum tapi juga kepada para pengusaha, melalui Kamar Dagang Industri (KADIN)

"Tidak hanya masyarakat dari segi penghimpunan dana, kita juga ingin para pengusaha dari segi pembiayaan. Sebetulnya kalau kita edukasi, mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur bank syariah. mungkin selama ini belum semuanya tahu, itu yang akan kita lakukan kita akan lebih banyak lagi," tutur Deden.

Deden menegaskan, saat ini industri perbankan syariah dari sisi kelembagaan sudah cukup banyak dan besar, namun pasarnya harus diperluas. "Yang membesarkan bank syariah kan nasabah. Jadi pasarnya harus diperbesar, lewat edukasi. Bisa juga kita kembangkan pasar mikro dan UMKM. Lewat edukasi dan pendampingan yang bisa dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah mikro dan UMKM," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar


Perbankan syariah telah menginjak usia ke-25 tahun dalam meramaikan industri perbankan di Indonesia. Oleh Sebab itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar Nasional tentang refleksi 25 tahun perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, hingga saat ini masih terdapat tantangan bagi perbankan syariah agar dapat lebih meningkatkan penetrasinya di Indonesia.

"Salah satu tantanganya adalah dari sisi produk perbankan syariah," ujarnya usai menyampaikan keynote speech dalam seminar yang membahas tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, OJK pun mendorong agar perbankan syariah dapat terus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tetap mempertahankan kaidah industri keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

"Harapanya, dengan adanya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hal ini juga dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ahmad. Menurutnya, minimal perbankan syariah juga harus dapat menciptakan produk perbankan yang sama-sama modern dengan perbankan konvensional.

Sehingga, lanjutnya, perbankan syariah dapat lebih kompetitif dan dapat mengoptimalkan besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia. Selain dari sisi produk, ia menilai bahwa tantangan lain yang masih harus dihadapai oleh perbankan syariah saat ini adalah dari sisi pelayanan.

"Selain harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tantangan lain yang paling menonjol adalah tantangan untuk meningkatkan pelayanan," ucapnya.

OJK menilai, hal ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan sumber daya insani yang berkompeten. Sehingga, lanjut dia, sumber daya insani yang ada dapat menunjang produk yang modern dan kompetitif

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengembangan perbankan syariah di Tanah Air butuh komitmen bersama berbagai pihak agar pertumbuhannya terus membaik mengingat potensi pasarnya cukup besar.

"Saat ini total aset perbankan syariah di Indonesia hingga Oktober 2017 sebesar Rp 406,23 triliun dengan pertumbuhan mencapai 19,79 persen," kata Deputi Direktur Spesialias Review Kebijakan dan Standar Nasional OJK Luci Irawati di Banda Aceh, Rabu (6/12).

Ia menyampaikan hal itu pada pelatihan wartawan kantor regional 5 OJK dengan tema Perkembangan Terkini Perbankan Syariah di Indonesia. Luci menyebutkan saat ini dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah mencapai Rp 325,96 triliun dengan total pembiayaan Rp 281 triliun.

"Sementara jumlah rekening nabasah perbankan syariah sudah mencapai 24 juta nasabah dan pembiayaan sebanyak 5,4 juta nasabah," katanya.

Ia mengatakan pada 2016 OJK telah membuat peta jalan pengembangan keuangan syariah sebagai panduan untuk menyinergikan pasar modal syariah, industri keuangan nonbank syariah dan perbankan syariah. Ia mengakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan syariah ke depan mulai dari sinergi kebijakan antar otoritas pemerintah.

"Misalnya bagaimana pengaturan soal pajak dan ini perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Kemudian perlu dilakukan penguatan modal dan melakukan efisiensi. "Kami sudah mendorong agar bank induk memperkuat modal anak perusahaannya yang bergerak di sektor syariah dengan minimal aset 10 sampai 20 persen," kata dia.

Tidak hanya itu juga perlu dilakukan penguatan struktur dana permodalan untuk pembiayaan. Pada sisi lain ia memandang juga perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan dan produk serta meningkatkan literasi masyarakat.

" Lalu perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pengaturan terhadap bank syariah," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 16 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Berdasarkan Laporan Keuangan Islam Global atau Global Islamic Financial Report (GIFR) 2017 menyatakan aset keuangan Islam dunia tumbuh hingga 7 persen mencapai 2,293 triliun dolar AS pada 2016. GIFR merupakan buku tahunan tertua di perbankan dan keuangan syariah.

Pertumbuhan 7 persen tersebut, bagaimanapun ini menjadi tahun ketiga berturut-turut sektor ekonomi syariah mengalami pertumbuhan satu digit. Sekaligus tahun keempat berturut-turut penurunan tingkat pertumbuhan.

Ketua Edbiz Consulting and Managing Editor Profesor Humayon Dar mengatakan, lambannya pertumbuhan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasum konflik politik di sejumlah negara Muslim, khususnya di Timur Tengah. "Secara historis, harga minyak rendah telah mempengaruhi negara-negara di Gulf Corporation Council (GCC) dan negara-negara lain yang menjadikan IBF komoonen utana pasar keuangan," katanya dilansir dari Zawya.com, Senin (15/5).

Tidak hanya itu, turunnya antusiasme lembaga keuangan Barat terhadap perbankan dan keuangan Islam menyebabkan pelemahan pertumbuhan ini.

Sementara itu, Wakil CEO FWU Group Sohail Jaffer, Managing Director Silverlake Malaysia Othman Abdullah dan CEO Islamic Reporting Initiative (IRI) Daan Elffers yang merupakan panelis dalam sebuah diskusi mengenai kepemimpinan di perbankan dan keuangan syariah di Dubai menyimpulkan, perbankan dan keuangan syariah hanya dapat berkembang jika perspektif ekonomi syariah dibuat lebih luas dan relevan dengan industri saat ini.

Sumber: Republika.co.id

  • 12 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari sebanyak 13 bank umum syariah (BUS) pada akhir 2017 diproyeksikan tumbuh 11,7 persen dari pertumbuhan 2016 yang sebesar 6,45 persen.
Pengamat Ekonomi Syariah, Adiwarman Karim menjelaskan, pertumbuhan DPK perbankan nasional diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai tahun 2017. Kompetisi pemain baru dan pemain lama akan terus mewarnai perkembangan perbankan di Indonesia, khususnya dalam rangka menghimpun dana masyarakat. 

Sejumlah produk ditawarkan untuk dapat menarik perhatian calon-calon nasabah maupun mempertahankan existing costumer pada setiap industri perbankan di Indonesia. Kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah, ditambah dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di dunia menjadi potensi besar dan sekaligus modal utama perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Hal itu terbukti hingga Desember 2016 jumlah DPK BUS mengalami pertumbuhan 6,45 persen. Hingga akhir Desember 2016, selisih pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS mengalami pertumbuhan, tetapi tidak lebih baik dibandingkan dengan seluruh industri perbankan, kecuali Bank BUKU 3 dan Bank Asing Non-KCBA. DPK diproyeksikan tumbuh dua kali lebih besar pada 2017 hingga mencapai 11,67 persen.

"BUS akan terus meningkatkan ekspansi DPK sehingga diproyeksikan DPK BUS akan tumbuh lebih baik di mana Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Asing KCBA akan berada di bawah pertumbuhan BUS," ujar Adiwarman Karim dalam hasil risetnya yang diterimaRepublika.co.id, Kamis (11/5).

Meskipun tingkat pertumbuhan masih berada pada dua digit, kata Adiwarman, tetapi selisih pertumbuhan BUS mengecil. Dana pensiun yang dihimpun oleh sejumlah bank syariah juga ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan DPK BUS. Pendanaan di sektor properti (ritel) cukup digemari bagi sejumlah BUS karena tergolong dana mahal dimana terdapat fix incomedi dalamnya. 

Selain itu, perbankan syariah juga ikut memainkan peranan yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Adiwarman menuturkan, masuknya Bank Aceh ke dalam industri perbankan syariah sekaligus sebagai pelopor BUS milik Pemerintah Daerah pertama, ikut menambah pertumbuhan DPK BUS yang berasal dari dana-dana PNS yang dikelola oleh Bank Aceh.

"Konversi Bank NTB yang ditargetkan selesai pada  tahun 2018 diproyeksikan juga akan ikut memberikan tambahan DPK bagi Bank Umum Syariah di Indonesia," kata Adiwarman.

Beberapa BUS membukukan kinerja positif pada awal 2017. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar dan tergabung dalam BUKU III mencatat pertumbuhan DPK dari Rp 63,16 triliun pada kuartal I 2016 menjadi Rp 71 triliun pada kuartal I 2017. Dana tersebut berasal dari simpanan berbiaya murah atau current account saving account (CASA) Rp 35,5 triliun yang tumbuh sebesar 19 persen secara yoy. 

Adapun Bank BNI Syariah pada kuartal I 2017 mencatatkan pertumbuhan DPK naik sebesar 23,38 persen yoy atau tumbuh Rp 4,89 triliun menjadi Rp 25,8 triliun. Komposisi deposito sebesar 53 persen, tabungan 38 persen, dan 9 persen giro. Pertumbuhan DPK didominasi pertumbuhan tabungan yang mencapai 29,78 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi kedua disumbang giro sebesar 29,67 persen yoy. Sejauh ini giro terbesar disumbang oleh Kementerian Agama serta nasabah produktif.

Sementara itu DPK BRI Syariah juga meningkat 13,45 persen year on year (yoy) menjadi Rp 23,01 triliun pada kuartal I 2017. Rinciannya, tabungan meningkat 18,92 persen, giro 28,3 persen, dan deposito 10,8 persen secara yoy.

Sumber: Republika.co.id

  • 12 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Badan Ekonomi Kreatif memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif berbagai sektor untuk mendapatkan bantuan permodalan dari sejumlah perbankan syariah melalui kegiatan "Sharia Banking for Business Matching".

"Melalui kegiatan ini, kami berupaya mencomblangi para pelaku ekonomi kreatif dengan sembilan perbankan syariah dalam memperoleh akses permodalan karena sejak awal Bekraf tidak didesain untuk menyalurkan dana sendiri," kata Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif Fadjar Utomo di Semarang, Kamis.

Kesembilan perbankan syariah yang dipertemukan dengan para pelaku ekonomi kreatif itu adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin Dubai Syariah.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan "Sharia Banking for Business Matching" yang sudah dua kali diselenggarakan oleh Bekraf bertujuan memberikan informasi terkait pembiayaan perbankan syariah dan membuka peluang pelaku ekonomi kreatif dalam mengajukan proposal pembiayaan kepada sembilan perbankan syariah.

Ia mengakui selama ini pelaku ekonomi kreatif sering terkendala permodalan karena kurang "bankable" lantaran bidang usahanya terbilang tidak terlihat.

"Ekonomi kreatif itu kan aset utamanya kekayaan intelektual, sesuatu yang tidak nampak, tapi bisa dirasakan, sedangkan perbankan hanya bisa mengucurkan kredit lewat analisis yang sifatnya harus kelihatan," ujarnya.

Kekayaan intelektual, kata dia, memang tidak bisa digunakan sebagai jaminan, tapi bisa menjadi salah satu alat pengelola resiko dan perbankan harus bisa membedakan antara pelaku ekonomi kreatif yang punya merek atau dengan yang tidak.

Menurut dia, 200 pelaku ekonomi kreatif yang hadir telah memenuhi persyaratan peserta kegiatan yaitu tergabung dalam salah satu komunitas dari 16 subsektor ekonomi kreatif, memiliki merek, bukan pedagang tapi pemilik usaha kreatif, usia usaha kurang lebih satu tahun, serta membawa proposal pengajuan pembiayaan perbankan syariah.

"Kami berharap sembilan perbankan syariah yang hadir bisa menyalurkan pembiayaan yang sesuai kepada pelaku ekonomi kreatif guna pengembangan usaha, begitu juga bagi pelaku ekonomi kreatif yang hadir bisa melengkapi persyaratan untuk mengakses pembiayaan perbankan syariah," katanya.

Deputi Direktur Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setiawan Budi Utomo menambahkan, pelaku usaha ekonomi kreatif sengaja dipertemukan dengan bank syariah karena tumbuh kembang perbankan syariah harus seiring dengan sektor riil.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengaku sangat mendukung apa yang digagas oleh Bekraf dalam membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif.

"Selain mendukung, kami juga akan tetap mengawasi serta mengevaluasi apa yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan kegiatan ini," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Sumber: Antaranews.com

  • 11 May 2017

  • 0 Comments

  • Internasional

Otoritas Jasa Keuangan terus menyatakan komitmennya dalam mendorong perbankan syariah memperluas jaringan bisnis ke negara-negara kawasan Asia. Salah satu negara yang dianggap bisa menjadi destinasi potensial bagi perbankan syariah karena memiliki keuntungan, adalah Filipina.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan, potensi bagi perbankan syariah nasional mengibarkan sayap ke Filipina sangat terbuka lebar. Terlebih, otoritas perbankan negara tersebut yang justru mengajukan diri untuk melakukan kerja sama dengan perbankan nasional.

“Mereka meminta bantuan kerja sama dari bank syariah untuk Filipina Selatan,” jelas Muliaman, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Meski begitu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan, kedua belah pihak baru saja memulai pembicaraan. Namun, peluang untuk membahas kerja sama kedua otoritas bisa kembali dilakukan, pada saat pimpinan Bank Sentral Filipina menyambangi Indonesia pada 3-4 Juni 2017.

Nantinya, kerja sama bilateral sesuai dengan kerangka ASEAN Banking Integration Framework itu akan mengedepankan asas dan prinsip-prinsip resiprokal dalam kerja sama bilateral. Implementasi ABIF di kawasan Asia Tenggara sendiri, akan efektif diterapkan pada 2020 mendatang.

Sejauh ini, lanjut Muliaman, memang belum ada perbankan nasional yang berencana melakukan ekspansi ke Filipina, maupun sebaliknya. Muliaman pun belum mengetahui, apakah kerja sama antar kedua negara bisa direalisasikan pada tahun ini atau tidak.

“Pembicaraan masih tahap awal. Seperti orang pacaran dululah,” katanya.

Sumber: Viva.co.id

  • 20 Apr 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS). Peraturan itu dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya yaitu PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan PBI Nomor 14/20/PBI/2012 tentang perubahan atas Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

Penyempurnaan PBI PLJPS tersebut dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Sebagaimana diatur dalam UU PPKSK, pembiayaan PLJPS merupakan instrumen dalam penanganan permasalahan likuiditas bank.

Dengan begitu, kini Bank Syariah dapat lebih mudah meminjam dana ke BI bila terjadi pengetatan likuiditas. Dalam PBI tersebut dijelaskan secara detail mengenai mekanisme permohonan, pencairan, penggantian agunan, hingga eksekusi agunan PLJPS.

Menanggapi PBI baru itu, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan, saat ini likuiditas perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan masih bagus. "Bagus dan tidak ada masalah," tegas Ketua Bidang Edukasi dan Literasi Asbisindo Koko T Rachmadi kepada Republika, Rabu, (19/4).

Ia menjelaskan, terjaganya likuiditas bank syariah karena dukungan bank induk. Pasalnya, hampir semua bank syariah merupakan anak perusahaan dari bank konvensional.

"Jadi kalau pun ada apa-apa, masih ada induk yang akan dukung. Seperti kita tahu setahun terakhir likuiditas perbankan nasional sangat bagus, tren ke depannya juga bagus," jelas Koko. 

Ia pun mengaku tidak mengetahui latar belakang BI mengeluarkan kebijakan tersebut.

Sumber: Republika.co.id