Publikasi

  • 15 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa keuangan (OJK) terus mendorong Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah untuk melakukan spin off atau pelepasan dari induk. Spin off bisa dilakukan, bila aset UUS sudah mencapai 50 persen dari induknya.

Hanya saja, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro mengungkapkan, sampai saat ini baru satu BPD yang mengajukan izin spin off ke otoritas. "OJK baru menerima satu permohonan spin off UUS BPD," ujarnya kepada Republika, Kamis, (14/12).

Meski Ahmad tidak menyebutkan secara detail mengenai satu BPD tersebut. Hanya saja, sebelumnya dikabarkan BPD Jawa Timur sudah mengajukan perizinan ke OJK untuk menjalankan spin off UUS. 

"Jadi OJK mendorong kepada Pemda (Pemerintah Daerah) dan BPD yang memiliki UUS untuk segera mempersiapkan rencana spin off dengan baik," tegas Ahmad. Ia menambahkan, persiapan itu meliputi permodalan. 

OJK memang mengimbau kepada BPD untuk melepas UUS yang dimilikinya paling lambat 2023. Meski begitu, Ahmad menegaskan, spin off harus segera dilakukan.  "Prinsipnya semakin cepat semakin baik. Jangan mepet-mepet di akhir waktu," tegasnya. 

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengembangan perbankan syariah di Tanah Air butuh komitmen bersama berbagai pihak agar pertumbuhannya terus membaik mengingat potensi pasarnya cukup besar.

"Saat ini total aset perbankan syariah di Indonesia hingga Oktober 2017 sebesar Rp 406,23 triliun dengan pertumbuhan mencapai 19,79 persen," kata Deputi Direktur Spesialias Review Kebijakan dan Standar Nasional OJK Luci Irawati di Banda Aceh, Rabu (6/12).

Ia menyampaikan hal itu pada pelatihan wartawan kantor regional 5 OJK dengan tema Perkembangan Terkini Perbankan Syariah di Indonesia. Luci menyebutkan saat ini dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah mencapai Rp 325,96 triliun dengan total pembiayaan Rp 281 triliun.

"Sementara jumlah rekening nabasah perbankan syariah sudah mencapai 24 juta nasabah dan pembiayaan sebanyak 5,4 juta nasabah," katanya.

Ia mengatakan pada 2016 OJK telah membuat peta jalan pengembangan keuangan syariah sebagai panduan untuk menyinergikan pasar modal syariah, industri keuangan nonbank syariah dan perbankan syariah. Ia mengakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan syariah ke depan mulai dari sinergi kebijakan antar otoritas pemerintah.

"Misalnya bagaimana pengaturan soal pajak dan ini perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Kemudian perlu dilakukan penguatan modal dan melakukan efisiensi. "Kami sudah mendorong agar bank induk memperkuat modal anak perusahaannya yang bergerak di sektor syariah dengan minimal aset 10 sampai 20 persen," kata dia.

Tidak hanya itu juga perlu dilakukan penguatan struktur dana permodalan untuk pembiayaan. Pada sisi lain ia memandang juga perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan dan produk serta meningkatkan literasi masyarakat.

" Lalu perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pengaturan terhadap bank syariah," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 27 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perbankan belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman, Ahad (26/11).

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.
Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan. 

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia. 

Sumber: Republika.co.id

  • 25 Jan 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Hasil tersebut terungkap dalam hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis hari ini, Selasa (24/1). Dari hasil survei tersebut, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 8,11 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 11,06 persen.

“Secara nasional tingkat literasi keuangan syariah adalah 8,11 persen dari seluruh penduduk Indonesia, artinya dari 100 penduduk hanya delapan yang yakin dan terampil terhadap produk keuangan syariah. Sementara tingkat inklusi 11,06 persen, artinya dari 100 penduduk Indonesia yang menggunakan produk atau layanan syariah hanya 11 orang. Ini yang menjadi tantangan,” cetus Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S Soetiono dalam pemaparan hasil survei nasional, Selasa (24/1).

Survei Nasional Literasi dan Keuangan OJK yang dilakukan pada 2016 ini untuk pertama kalinya mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. “Keuangan syariah ini penting dan dalam beberapa tahun menjadi perhatian khusus karena keistimewaannya punya ketahanan ketika sistem ekonomi mengalami ketidakseimbangan dibanding sistem konvensional. Jadi tantangan utamanya adalah meningkatkan perilaku masyarakat (untuk menggunakan produk keuangan syariah,” paparnya.

Dari hasil survei OJK terungkap bahwa sebagian besar daerah mencatat tingkat inklusi keuangan (penggunaan produk keuangan syariah) yang lebih besar daripada tingkat literasi keuangan (pemahaman terhadap produk keuangan syariah). “Di Aceh tingkat inklusinya 41,45 persen, tapi literasinya hanya 21 persen. Di Maluku Utara juga menarik karena penggunaannya sampai 24,73 persen meski tingkat pemahamannya hanya 12,7 persen,” jelas Kusumaningtuti.

Secara sektoral, perbankan syariah pun mencatat tingkat inklusi dan literasi paling tinggi dibanding industri jasa keuangan syariah lainnya. “Karena perbankan yang mendahului jadi yang paling tinggi. Tingkat literasi perbankan syariah 6,63 persen dan inklusinya 9,61 persen,” ujarnya.

Sementara, asuransi syariah mencatat literasi (2,51 persen) lebih tinggi daripada inklusi (1,92 persen), sementara pegadaian syariah mencatat tingkat literasi sebesar 1,63 persen dan inklusi keuangan 0,71 persen. Sedangkan, lembaga pembiayaan tingkat literasinya 0,19 persen dan inklusi keuangan 0,24 persen, dan pasar modal syariah mencatat literasi sebesar 0,02 persen dan inklusi 0,01 persen.

Sumber: mysharing.co

 

  • 23 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki momentum untuk tumbuh. Hal ini ditandai dengan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat total aset perbankan syariah per 30 September 2016 mencapai Rp 331,76 triliun. Pertumbuhan aset ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 17,58 persen year on year.

Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, pencapaian total aset tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Dengan demikian, secara keseluruhan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 5,3 persen. Menurutnya, pencapaian ini patut disyukuri karena situasi ekonomi makro dunia dan domestik masih kurang kondusif untuk pertumbuhan usaha.

"Pencapaian ini akan dijadikan momentum bagi perbankan syariah untuk terus tumbuh dengan konsisten, berkualitas, dan berkesinambungan sampai 2016 dan menjelang 2017," ujar Permana.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut hal-hal positif terus digali dan dikembangkan. Salah satu yang mendukung perkembangan perbankan syariah antara lain kesempatan menjadi BO 1 dan BO 2. Dengan hal tersebut, maka perbankan syariah telah memiliki akses dalam melayani rekening lembaga atau institusi pemerintah, berkontribusi penting terhadap dana haji yang terus bertumbuh, dan secara konsisten mendalami pasar retail melalui campaign iB Marketing.

Untuk mendukung perkembangan industri syariah ke depan, Asbisindo memiliki beberapa usulan strategis yang potensial. Usulan ini akan disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, maupun regulator terkait. Permana mengatakan, usulan tersebut yakni terkait dengan sertifikasi halal. Menurutnya, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal diwajibkan memiliki sejumlah persentase tertentu atas dana maupun pembiahaannya di bank syariah. Hal ini sangat penting, karena potensi pasar produk halal di Indonesia terus terbuka luas.

"Kalau perusahaan mengklaim halal seharusnya dari sisi transaksi keuangannya juga harus halal, dan ini merupakan sesuatu yang wajar," kata Permana.

Sumber: Republika.co.id

  • 23 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Masyarakat Dusun Baran-Mundu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kini telah berhasil menunjukkan diri sebagai masyarakat mandiri berbasis pertanian organik. Melalui program Desa Gemilang yang digagas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Umat, masyarakat dua dusun tersebut berkarya bersama melalui pengolahan pupuk organik.

Keberhasilan ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para direksi bank syariah tertarik menjadikan dua dusun ini sebagai salah satu percontohan. OJK kini tengah menyusun Green Book Skema Pembiayaan Pertanian Organik.

OJK dan para direksi bank syariah yang tergabung dalam tim penyusunan buku hijau tersebut berkunjung ke Baran-Mundu pada Jumat pekan lalu. Mereka ingin mempelajari mekanisme pelaksanaan program Desa Gemilang yang telah menyejahterakan 35 desa di 11 provinsi.

Baran-Mundu berhasil mengolah pupuk organik padat melalui KUB Rumah Rabuk Umbaran. Hasil produksi pupuk tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat sekitar untuk bertanam padi.

Penggunaan pupuk organik tersebut ternyata berdampak cukup besar terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas tanaman padi yang mereka hasilkan. Kini, masyarakat di dua dusun tersebut telah mampu mandiri.

Kemandirian ini lahir dari Saung Ilmu, lembaga lokal yang didampingi oleh seorang Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas). Melalui Saung Ilmu ini, masyarakat kerap bertukar pengetahuan dan keterampilan serta berinteraksi bersama untuk mewujudkan keberdayaan.

Melalui saung ini pula muncul sejumlah program peningkatan kesejahteraan berbasis masyarakat. Beberapa program tersebut seperti kelompok ternak, kelompok tani, Tabungan Gemah Ripah (TGR), kelompok rumah rabuk, dan lain-lain.

TGR merupakan model tabungan dengan konsep baru, bukan berupa uang melainkan sayuran. Masyarakat yang memiliki kelebihan sayuran hasil kebun pekarangan dapat menyetorkan ke TGR dan dicatat sebagai saldo.

Tabungan ini sukses meningkatkan saldo finansial masyarakat. Selain itu, perekonomian masyarakat menjadi cukup stabil.

Pada hari yang sama, OJK melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pertanian Organik bersama Tim Peneliti Fakultas Pertanian UGM juga menggelar studi banding ke Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sumber: Dream.co.id