Publikasi

  • 24 May 2019

  • 0 Comments

  • Artikel

#SEFLearn

Sharing Ilmu Ekonomi Syariah SEF UG

"Fintech, Dirangkul atau Dipukul?"
 

 Perkembangan financial technology (Fintechsyariah diawali dari masuknya teknologi dalam dunia perbankan. Namun perbankan tidak mampu mengejar kemajuan teknologi akhirnya mengakibatkan munculnya sebuah inovasi baru yaitu fintech.

Dengan banyaknya ide mengadopsi ajaran islam dalam teknologi keuangan, berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), tercatat jumlah fintech ditahun 2018 sebanyak 41 perusahaan fintech Syariah dan diprediksi kedepannya akan terus bertambah karna cepatnya revolusi industry bahkan sudah sampai ke Era industry 4.0.

Kemunculan startup fintech syariah hadir sebagai solusi atas ketidakmampuan perbankan syariah memfasilitasi nasabah yang terintegrasi secara online.

Menurut Profesor Volker Nienhaus dilansir dari National Law Review Nienhaus memprediksi bahwa consumer banking syariah bisa terganggu dimasa depan karna banyaknya Platform fintech yang kaya akan syariah-compliant ditambah lagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi Fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Artinya fintech dapat mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik secara online. Bahkan kerangka produk fintech sudah meluas ke ranah “Layanan Jual Beli/Kemitraan/Pembiayaan/Sewa Menyewa Syariah” Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan begitu banyak Platform fintech Syariah ini dapat menggunakan berbagai akad yang biasa digunakan pada produk perbankan sebagai contoh akad murabahah yang dapat menjual barang halal dan menyetujui kedua belah pihak sehingga syariah compliance dapat diterima, selain itu fintech pun mengunakan akad Mudharabah dalam hal pendanaan dengan skema Investor (Shahibul Maal) menyetujui dan memberikan investasi modal pembiayaan Mudharabah kepada Pengelola (Mudharib) dengan menerapkan nisbah bagi hasil yang sudah disetujui.

Pada saat Investor menyepakati pemberian modal maka dana ditransfer melalui rekening titipan/escrow/virtual account, dan investor mengakuinya sebagai dana investasi Mudharabah, tentu Secara akad suatu Fintech tidak akan bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip prinsip syariahnya suatu akad, sebagai contoh Investree yang dapat menggandeng UKM (usaha kecil dan menengah) dalam hal pendanaan, Kapital Boost menggunakan akad Murabahah untuk jual beli produk, dan SyarQ yang merupakan salah satu platform cicilan tanpa kartu kredit yang termasuk fintech syariah dan siap berkompetisi dengan fintech lainnya pun dengan perbankan Syariah.

Berdasarkan data BPS, Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan populasi saat ini yaitu mencapai 262 juta orang dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat lebih dari 50 % atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 dan menurut e-Marketer setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet tentu ini merupakan peluang yang besar dalam mengembangkan fintech tetapi berdasarkan data OJK market share perbankan syariah indonesia 2018 yaitu sebesar 5,89% tentu dengan adanya kehadiran fintech menjadi sebuah dilematis kedepanya karna pangsa pasar serta produk perbankan telah diambil alih oleh fintech, bisa jadi untuk kedepanya pangsa pasar pebangkan akan sulit menembus market share lebih jauh lagi jadi, seharusnya bagaimanakah dengan adanya fintech ini? Apakah harus dirangkul atau dipukul?

Kendati demikian menurut penulis bukan permasalahan fintech dan perbankan yang harus menjadi daya saing antar keduanya, tetapi peran keduanya tentu memiliki dampak yang baik untuk perkembangan arah ekonomi islam itu sendiri.

Jadi kehilangan pangsa pasar seharusnya bukan jadi sebuah ketakutan di negara yang menjadi salah satu jumlah muslim terbesar di dunia ini, tetapi bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan potensi besar jumlah umat muslim pada negeri ini.

Akibatnya dengan adanya fintech Syariah dan perbankan tentu dapat bersama–sama memajukan dan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia serta perbankan dapat senantiasa maju dan pun agar tidak tertinggal dari sisi perbankan sudah seharusnya semakin berinovasi dan cermat dalam menggunakan teknologi, serta dari sisi fintech sudah seharusnya memperbaiki dari sisi legalitas, tata kelola, pengauditan serta taat kepada pengawasan Syariahnya agar masyarakat semakin yakin dan melirik untuk menggunakan fintech Syariah ini.

Penulis: Rahmat Ramdani

  • 1 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Bitcoin dapat membawa perubahan yang baik bagi umat manusia di seluruh dunia, dan teknologi yang memanfaatkan jaringan Internet ini memiliki banyak sekali potensi. Namun tidak semua orang setuju dengan pendapat bahwa Bitcoin akan bertahan di industri keuangan. Lebih lanjut lagi, terdapat pertanyaan bersifat religius yang mempertanyakan apakah Bitcoin bertentangan dengan kepercayaan seseorang. Sebagai contoh, apakah Bitcoin halal dalam hukum Islam, dan apakah ada nilai intrinsik dalam mata uang Bitcoin?

Mata uang dan Islam

Mata uang adalah konsep yang sulit didefinisikan legalitasnya terkait kapasitasnya sebagai alat untuk mentransfer nilai dari seorang kepada orang lain. Sebelum uang yang kita kenal sekarang ini ditemukan, masyarakat menggunakan sistem barter dalam transaksi, di mana nilai barang yang dipertukarkan akan berubah sewaktu-waktu. Namun ada juga konsep keagamaan yang perlu diperhatikan, terutama karena setiap kepercayaan memiliki standar masing-masing terkait uang.

Berdasarkan jawaban yang dikutip dari Islam Today dan Daily Anarchist, bisnis perdagangan mata uang diperbolehkan dengan beberapa syarat, di antaranya kedua pihak harus menerima uang ini di tangan, dan tidak boleh ada penundaan. Biasanya aturan ini diterapkan dalam perdagangan logam mulia, namun prinsip yang sama dapat diterapkan bagi mata uang.

Apakah Bitcoin halal?

Seseorang menanyakan pertanyaan ini pada Stackexchange, sebab terjadi kebingungan apakah Bitcoin halal. Hal ini disebabkan karena perbedaan sifat antara Bitcoin dan uang fiat yang dikendalikan oleh bank dan pemerintah. Jawaban terbaik yang diberikan oleh pengguna membahas persamaan konsep antara Bitcoin dengan logam mulia. Permasalahannya adalah bahwa mata uang virtual tidak memiliki bentuk fisik, meskipun dapat dibuktikan keberadaannya kapanpun diperlukan.

Terkait dengan nilai intrinsik yang dimiliki oleh Bitcoin, hukum Islam mempersyaratkan bahwa mata uang halal harus memiliki nilai intrinsik, dan dengan demikian mata uang virtual dapat memenuhi kriteria tersebut. Tidak seperti uang fiat yang nilainya ditulis di atas selembar kertas yang dapat mengalami kerusakan dan kehilangan, Bitcoin memiliki nilai intrinsik karena nilainya tidak dapat diubah melalui penggandaan atau cara-cara ilegal lainnya. Nilai intrinsik Bitcoin diperoleh dari aktivitas penambangan yang memerlukan kekuatan komputasi ketika melakukan aktivitas proof-of-work. Hal inilah yang memberi nilai intrinsik pada Bitcoin.

Lebih lanjut lagi, mata uang halal harus memiliki karakteristik deflasi. Demikian halnya dengan Bitcoin yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun beberapa kali mengalami penurunan. Emas merupakan mata uang halal karena suplai yang terbatas, namun demikian dengan Bitcoin yang memiliki batas suplai maksimum sebesar kira-kira 21 juta BTC. Bahkan kini dapat dikatakan bahwa Bitcoin lebih halal dibandingkan uang kertas yang ada.

Sumber: Bitcoin Is Halal Under The Laws of Islam dalam website https://kriptologi.com