Publikasi

  • 30 Jan 2017

  • 0 Comments

  • Program

Asalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

The United Nations stated that the current world is facing long-term development challenges. There are millions of people who still live in extreme poverty and struggling to fulfil the most basic needs like health, education, and access to energy. In this situation, we are also facing injustice in various countries.

The occurrence of disparity in some sectors, particularly in economic sectors. These issues contained in a shared commitment to build the strength of economic fundamental to any country with the ratified documents about Sustainable Development Goals (SDGs) that has 17 goals to transform our world.

In order to socialize massively and to provide understanding about the SDGs, particularly as one of the media in Islamic Economic Socialization. Thus, Sharia Economic Forum (SEF) proudly present the biggest annual event in Gunadarma University, Indonesia:


GUNADARMA SHARIA ECONOMIC EVENT (GSENT) 2017

Theme:
"Achieving Sustainable Development Goals Through Implementing the Maqashid Al-Shariah: Noble Efforts in Creating a Just and Prosperous Society"

Agenda: 

  • National Seminar (SN)
  • International Seminar (SI)
  • National Economic Olympiad
  • Video Competition

This Event will be held by:
Date: 04th--08th April, 2017
Time: 08.30 AM--04.00 PM
Venue: Gunadarma University Common Hall, St Margonda Raya 100, Depok, Indonesia

Speakers:
- Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. 
- Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A.
- Dr. Sapta Nirwandar, S.E.
- Muliaman D. Hadad, Ph.D.
- Representatif of Center for International Forestry Research (CIFOR)
- And many more

*All speakers are on confirmation


Ticket Price:
National Seminar (SN)
Student/Public: 35.000 IDR/Seminar/Person
International Seminar
Student: 80.000 IDR/Seminar/Person
Public: 100.000 IDR/Seminar/Person

Facilities: Certificate, Module, Snack, Souvenir, etc

 Registration:
 www.gsent.shariaeconomicforum.org/registration 


Contact Person:
+62 895 3441 42162 (Male)
+62 822 4340 9237 (Female)

Further Information:
- Website: www.gsent.shariaeconomicforum.org
- Instagram: @gsent_sef

  • 25 Jan 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Hasil tersebut terungkap dalam hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis hari ini, Selasa (24/1). Dari hasil survei tersebut, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 8,11 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 11,06 persen.

“Secara nasional tingkat literasi keuangan syariah adalah 8,11 persen dari seluruh penduduk Indonesia, artinya dari 100 penduduk hanya delapan yang yakin dan terampil terhadap produk keuangan syariah. Sementara tingkat inklusi 11,06 persen, artinya dari 100 penduduk Indonesia yang menggunakan produk atau layanan syariah hanya 11 orang. Ini yang menjadi tantangan,” cetus Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S Soetiono dalam pemaparan hasil survei nasional, Selasa (24/1).

Survei Nasional Literasi dan Keuangan OJK yang dilakukan pada 2016 ini untuk pertama kalinya mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. “Keuangan syariah ini penting dan dalam beberapa tahun menjadi perhatian khusus karena keistimewaannya punya ketahanan ketika sistem ekonomi mengalami ketidakseimbangan dibanding sistem konvensional. Jadi tantangan utamanya adalah meningkatkan perilaku masyarakat (untuk menggunakan produk keuangan syariah,” paparnya.

Dari hasil survei OJK terungkap bahwa sebagian besar daerah mencatat tingkat inklusi keuangan (penggunaan produk keuangan syariah) yang lebih besar daripada tingkat literasi keuangan (pemahaman terhadap produk keuangan syariah). “Di Aceh tingkat inklusinya 41,45 persen, tapi literasinya hanya 21 persen. Di Maluku Utara juga menarik karena penggunaannya sampai 24,73 persen meski tingkat pemahamannya hanya 12,7 persen,” jelas Kusumaningtuti.

Secara sektoral, perbankan syariah pun mencatat tingkat inklusi dan literasi paling tinggi dibanding industri jasa keuangan syariah lainnya. “Karena perbankan yang mendahului jadi yang paling tinggi. Tingkat literasi perbankan syariah 6,63 persen dan inklusinya 9,61 persen,” ujarnya.

Sementara, asuransi syariah mencatat literasi (2,51 persen) lebih tinggi daripada inklusi (1,92 persen), sementara pegadaian syariah mencatat tingkat literasi sebesar 1,63 persen dan inklusi keuangan 0,71 persen. Sedangkan, lembaga pembiayaan tingkat literasinya 0,19 persen dan inklusi keuangan 0,24 persen, dan pasar modal syariah mencatat literasi sebesar 0,02 persen dan inklusi 0,01 persen.

Sumber: mysharing.co

 

  • 23 Jan 2017

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma menyelenggarakan Diskusi Bulanan  dengan tema Islamic Business pada hari Senin, 23 Januari 2017 dari pukul 08.30 s/d 12.00 WIB di Auditorium D461, Universitas Gunadarma.

Diskusi Bulanan diadakan sebanyak empat kali dan kali ini merupakan Diskusi Bulanan yang ketiga kalinya. Acara diawali dengan pembukaan yang dibawakan oleh Fenton Martin selaku MC, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh  Muhammad Labib.

Diskusi Bulanan pada kali ini menghadirkan tiga pemateri. Materi pertama di sampaikan oleh Muhammad Wizly. Wizly mengatakan secara garis besar bahwa Islam memiliki arti yang menyeluruh terdiri dari beberapa bagian. Pertama akhlak yaitu perilaku kita terhadap Allah SWT  dan makhluk hidup lainya. Kedua aqidah yaitu, kepercayaan kita terhadap Allah SWT. Ketiga syariah yaitu, ikatan yang mengatur dari aqidah dan akhlak. Syariah terbagi menjadi dua yaitu  ibadah (sesuatu yang tidak ditambah tambah, yang telah ditetapkan) dan muamalah (boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya). Muamalah terbagi lagi menjadi dua yaitu hak khusus dan hak public. Hak khusus sendiri terbagi lagi menjadi 2 yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hak publik terdiri dari ekternal seperti hubungan internasional, dan internal nya yaitu administrasi, ekonomi dan konstitusi.  Ekonomi sendiri terbagi dalam keuangan, bank, pegadaian, asuransi, dll.

Bank adalah lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Dalam perbankan syariah diatur dalam Al-quran dan hadist. Perbankan Konvensional diatur berdasarkan hukum dunia seperti UU,UUD, dll. Adapun tujuan perbankan syariah adalah dunia akhirat, yang terdapat unsur syariah, maslahat, universal, adil.

Selanjutnya materi dua disampaikan oleh Rizky Nugraha. Rizky mengatakan dalam perbankan syariah terdapat sistem pengharama  riba, berbeda dengan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Perbedaan lebih jelas mengenai Bank Syariah dan Bank Konvensional, pertama yaitu Bank Syariah mengacu pada hukum Allah SWT, sedangkan Bank Konvensional mengacu pada hukum yang dibuat oleh manusia. Kedua, Bank Syariah sistem penyaluran dan penghimpunan halal karena diarahkan untuk penyaluran sesuai prinsip syariah, berbeda dengan Bank Konvensional, sistem penyaluran dana halal dan haram karena nasabah tidak tahu arah pengaliran dana tersebut. Ketiga, Bank Syariah melihat profit dan nasib dari nasabah, namun Bank Konvensional hanya mengejar keuntungan saja. Keempat, Bank Syariah sistem penyaluran dana sesuai fatwa DPS dan menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan Bank Konvensioanla menggunakan sistem bunga atau tambahan yang sama saja dengan riba.

Rizky kembali menjelaskan mengenai jenis-jenis Riba yang ada di perbankan. Yang pertama adalah Riba Jahiliyah dimana si penghutang tidak membayar hutang dengan tepat waktu sehingga terjadi tambahan pada saat pembayaran. Yang kedua adalah Riba Qardh terjadi pada saat terjadinya akad dengan adanya tambahan pada saat pengembalian uang atau lebih dikenal dengan sebutan bunga. Dan yang ketiga adalah Riba Fadhl dimana Ketidaksesuaian pada saat terjadinya pengembalian barang komoditi, seperti garam, syair, gandum, emas, dll.

Adapun perbedaan bagi hasil dengan bunga ialah:

  1. Sistem bunga dibuat  pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan asumsi untung rugi.
  2. Presentase besarnya bunga bedasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
  3. Bunga yang diberikana sesuai perjanjian tanpa pertimbangan hasil usaha untung atau rugi. Bagi hasil berdasarkan pada keuntungan proyek yang dijalankan.
  4. Bunga, tidak ada sekalipun jumlah keuntungan yang berlipat. Bagi hasil dilihat dari besarnya jumlah keuntungan.
  5. Bunga sangat jelas diharamkan oleh agama. Bagi hasil halal dan diperbolehkan.

Materi ketiga disampaikan oleh Pradhito Abirama yang menjelaskan tentang Produk Bank Syariah yang terdiri dari beberapa bagian yaitu,

a.  Penghimpun dana

  • Titipan (wadiah), terdiri dari tabungan dan giro.
  • Kerjasama (mudharabah), terdiri dari deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

b. Sistem penyaluran dana

  • Ba’i (jual beli), terdiri dari murabahah, salam, dan isthisna.
  • Syirkah, terdiri dari mudharabah dan musyarakah.
  • Sewa meyewa, terdiri dari ijarah dan IBMT.
  • Qardh, termaksuk dalam fungsi sosial.

 c. Sistem penyaluran dana

  • Wadiah (titipan), termaksuk akad tabaru (tolong menolong) tanpa adanya imbalan. Terdiri dari yad’amanah yaitu nasabah menitipkan uang ke bank, namun bank tidak menggunakannya. Yad’dhamanah yaitu bank dibolehkan menggunakan uang nasabah.
  • Mudharabah terdiri dari pemilik dana dan penyalur dana.

 d. Pelayanan jasa

  • Wakalah adalah perwakilan dari bank untuk menggantikan perannya.
  • Kafalah adalah adanya jaminan dari pihak ketiga untuk menjaminkan dari pihak kedua.
  • Hawalah adalah perputaran atau pengalihan utang piutang yang terlibat dua orang lebih.
  • Rahn adalah transaksi gadai yang mendapatkan pinjaman.

Laporan : Dwi Rahayu

 

  • 28 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I mencatatkan perdagangan sukuk ijarah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menerbitkan sukuk ijarah I sebesar Rp 500 miliar.

Penerbitan sukuk ijarah merupakan bagian dari pendanaan eksternal yang diperkirakan mencapai Rp 25 triliun sampai dengan 2020. Direktur Keuangan & TI Angkasa Pura I Novrihandi mengatakan, pendanaan eksternal ini diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan lima bandara yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Baru Yogyakarta, Terminal 3 Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Hasanuddin Makassar.

Pembangunan dan pengembangan bandara tersebut mendesak dilakukan karena sudah mengalami lack of capacity. "Ke depan kami akan mengoptimalkan sumber dana eksternal dari penerbitkan obligasi dan sukuk, serta pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk membiayai capital expenditure," ujar Novrihandri di Jakarta, Senin (28/11).

Selain menerbitkan sukuk ijarah, perseroan juga menerbitkan surat utang konvensional (obligasi) sebesar Rp 2,5 triliun. Obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan dalam tiga seri yakni Seri A dengan tenor 5 tahun, Seri B dengan tenor 7 tahun, dan Seri C dengan tenor 10 tahun.

Seri A memiliki bunga tetap 8,10 persen, Seri B 8,40 persen, dan Seri C 8,55 persen. Obligasi dan sukuk ijarah tersebut telah diperingkat oleh Pefindo dengan rating triple A dan outlook stable.

Sumber : Republika.co.id

  • 24 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Akan ada dua fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang akan dibidik.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo berjanji bakal meluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada akhir 2016. Dalam cetak biru tersebut, BI akan fokus pada upaya penguatan sektor keuangan sosial syariah (islamic social finance) maupun pendalaman pasar keuangan syariah.

Mengutip sambutan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan BI, Rabu, 23 November 2016, sisi penguatan keuangan sosial syariah diharapkan mampu memperkuat social safety net maupun pemenuhan dana untuk pembiayaan infrastruktur.

"BI akan fokus pada peningkatan peran keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf serta melanjutkan inisiasi pendirian Islamic Inclusive Financial Service Board (IFSB)," kata Agus. Dengan pembentukan IIFSB itulah, Indonesia diharapkan menjadi centre of excelence sektor keuangan syariah global.

Sementara itu di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, BI akan mendorong implementasi Sukuk Linked Wakaf. Untuk program ini, BI akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, KementerianBUMN, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan status sertifikasi bagi tanah-tanah wakaf yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Selain itu, BI juga akan menyempurnakan kajian-kajian terkait dengan penerbitan instrumen pasar uang syariah berdasarkan underlying Surat Berharga Syariah Negara, menyempurnakan mekanisme transaksi, serta melengkapi infrastruktur pasar keuangan syariah lainnya.

"Bank Indonesia juga akan memperkuat aliansi strategis dengan kementerian dan otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam wadah Komite Nasional Keuangan Syariah," ujar Agus.

Sumber: Dream.co.id

  • 23 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki momentum untuk tumbuh. Hal ini ditandai dengan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat total aset perbankan syariah per 30 September 2016 mencapai Rp 331,76 triliun. Pertumbuhan aset ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 17,58 persen year on year.

Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, pencapaian total aset tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Dengan demikian, secara keseluruhan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 5,3 persen. Menurutnya, pencapaian ini patut disyukuri karena situasi ekonomi makro dunia dan domestik masih kurang kondusif untuk pertumbuhan usaha.

"Pencapaian ini akan dijadikan momentum bagi perbankan syariah untuk terus tumbuh dengan konsisten, berkualitas, dan berkesinambungan sampai 2016 dan menjelang 2017," ujar Permana.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut hal-hal positif terus digali dan dikembangkan. Salah satu yang mendukung perkembangan perbankan syariah antara lain kesempatan menjadi BO 1 dan BO 2. Dengan hal tersebut, maka perbankan syariah telah memiliki akses dalam melayani rekening lembaga atau institusi pemerintah, berkontribusi penting terhadap dana haji yang terus bertumbuh, dan secara konsisten mendalami pasar retail melalui campaign iB Marketing.

Untuk mendukung perkembangan industri syariah ke depan, Asbisindo memiliki beberapa usulan strategis yang potensial. Usulan ini akan disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, maupun regulator terkait. Permana mengatakan, usulan tersebut yakni terkait dengan sertifikasi halal. Menurutnya, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal diwajibkan memiliki sejumlah persentase tertentu atas dana maupun pembiahaannya di bank syariah. Hal ini sangat penting, karena potensi pasar produk halal di Indonesia terus terbuka luas.

"Kalau perusahaan mengklaim halal seharusnya dari sisi transaksi keuangannya juga harus halal, dan ini merupakan sesuatu yang wajar," kata Permana.

Sumber: Republika.co.id

  • 23 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Masyarakat Dusun Baran-Mundu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kini telah berhasil menunjukkan diri sebagai masyarakat mandiri berbasis pertanian organik. Melalui program Desa Gemilang yang digagas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Umat, masyarakat dua dusun tersebut berkarya bersama melalui pengolahan pupuk organik.

Keberhasilan ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para direksi bank syariah tertarik menjadikan dua dusun ini sebagai salah satu percontohan. OJK kini tengah menyusun Green Book Skema Pembiayaan Pertanian Organik.

OJK dan para direksi bank syariah yang tergabung dalam tim penyusunan buku hijau tersebut berkunjung ke Baran-Mundu pada Jumat pekan lalu. Mereka ingin mempelajari mekanisme pelaksanaan program Desa Gemilang yang telah menyejahterakan 35 desa di 11 provinsi.

Baran-Mundu berhasil mengolah pupuk organik padat melalui KUB Rumah Rabuk Umbaran. Hasil produksi pupuk tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat sekitar untuk bertanam padi.

Penggunaan pupuk organik tersebut ternyata berdampak cukup besar terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas tanaman padi yang mereka hasilkan. Kini, masyarakat di dua dusun tersebut telah mampu mandiri.

Kemandirian ini lahir dari Saung Ilmu, lembaga lokal yang didampingi oleh seorang Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas). Melalui Saung Ilmu ini, masyarakat kerap bertukar pengetahuan dan keterampilan serta berinteraksi bersama untuk mewujudkan keberdayaan.

Melalui saung ini pula muncul sejumlah program peningkatan kesejahteraan berbasis masyarakat. Beberapa program tersebut seperti kelompok ternak, kelompok tani, Tabungan Gemah Ripah (TGR), kelompok rumah rabuk, dan lain-lain.

TGR merupakan model tabungan dengan konsep baru, bukan berupa uang melainkan sayuran. Masyarakat yang memiliki kelebihan sayuran hasil kebun pekarangan dapat menyetorkan ke TGR dan dicatat sebagai saldo.

Tabungan ini sukses meningkatkan saldo finansial masyarakat. Selain itu, perekonomian masyarakat menjadi cukup stabil.

Pada hari yang sama, OJK melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pertanian Organik bersama Tim Peneliti Fakultas Pertanian UGM juga menggelar studi banding ke Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sumber: Dream.co.id