Publikasi

  • 31 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) memprediksi proyek-proyek pemerintah akan jadi fokus pembiayaan perbankan syariah pada 2018. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pembiayaan perbankan syariah pada 2018 akan tumbuh 10-12 persen.

Sekjen Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, proyek pemerintan akan jadi destinasi pembiayaan perbankan syariah pada 2018 karena proyek-proyek ini dijamin APBN. ''Meski perbankan syariah juga menyadari tentu marjin proyek pemerintah tidak akan seagresif kalau komersial,'' kata Permana saat ditemui usai gelaran Anugerah Syariah Republika 2017 beberapa waktu lalu.

Salah satu sumber pembiayaan syariah untuk membiayai proyek-proyek ini adalah surat utang syariah (sukuk). Karenanya banyak pihak memperkirakan penerbitan sukuk pada 2018 akan semakin marak.

Data Statistik Sukuk yang dikeluarkan OJK menyebutkan per Oktober 2017 jumlah outstanding sukuk sebanyak 69 dengan nilai outstanding Rp 14,39 triliun. Akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 124 dengan nilai akumulasi penerbitan mencapai Rp 24,74 triliun pada periode tersebut. Khusus pada 2017 sampai Oktober, terdapat 16 sukuk yang diterbitkan oleh enam korporasi dengan total nilai Rp 2,03 triliun.

Pengamat Ekonomi Syariah, Adiwarman Karim, mengatakan pada 2018 pembangunan infrastruktur akan semakin marak. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi dua hal yang diperkirakan naik. Pertama, perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur diduga akan menggalang dana melalui instrumen sukuk sehingga volume sukuk korporasi BUMN akan semakin banyak dari sisi jumlah dan nilai.

Kedua, instrumen sukuk juga akan bertambah marak. Dia menyebut ada dua instrumen baru. Masing-masing Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) yang akan digunakan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk sekuritisasi aset di Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). 

Instrumen kedua, yakni Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) yang akan digunakan untuk sekuritisasi aset-aset dari sisi proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.

"Tahun 2018 kami perkirakan sukuk korporasi akan lebih semarak dari segi proyek-proyek infrastruktur dan instrumennya," jelas Adiwarman kepada Republika Kamis (21/12).

Adiwarman belum memperkirakan nilai kenaikan sukuk korporasi. Dari setiap dana yang dibutuhkan terpecah konvensional dan syariah. 

Beberapa waktu lalu, terdapat sindikasi untuk pembiayaan kepada PLN dengan total nilai Rp 16,3 triliun, dengan skema pembagian 60 persen konvensional dan 40 persen syariah. "Kami belum tahu yang lainnya," ujarnya. 

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail, mengatakan sukuk korporasi bisa diterbitkan oleh perusahaan konvensional, perusahaan syariah, perusahaan BUMN, maupun pemerintah daerah. 

"Cuma yang sekarang lagi kami arahkan, korporasi yang menerbitkan sukuk untuk pembiayaan infratruktur. Kedua, kalau bisa lembaga-lembaga Islam mulai memikirkan sukuk korporasi seperti Muhammadiyah yang mau menerbitkan sukuk," kata Rifki sata ditemui di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (22/12). 

Alternatif pembiayaan

Rifki menambahkan, beberapa waktu lalu Bank Indonesia membuat pertemuan dengan sejumlah organisasi Islam untuk mewacanakan sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi yang memiliki proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau sarana sosial. 

Pemerintah memiliki Nawacita pembiayaan infrastruktur, yang terdiri dari infrastruktur komersial seperti pelabuhan, jalan tol, dan bandara, serta infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah yatim, dan panti asuhan untuk layanan masyarakat. Keduanya bisa dilakukan melalui penerbitan sukuk. 

Dalam kesempatan terpisah Peneliti Ekonomi Syariah dari SEBI School, Aziz Setiawan, mengatakan secara umum melihat faktor yang mendorong faktor penerbitan sukuk dari ekspansi masing-masing perusahaan dan kondisi perekonomian 2018. Sejumlah ekonom memprediksi ekonomi 2018 lebih baik daripada 2017. 

Faktor penting yang akan mendorong perusahaan melakukan ekspansi, lanjutnya, adanya kenaikan permintaan sehingga perusahaan harus menambah suplai kapasitas produksi dan menambah pendanaan. "Tahun depan sumber pendanaan akan naik termasuk dari penerbitan obligasi dan sukuk. Terlebih 2018 banyak Pilkada. Pilkada selalu positif dalam mendorong perekonomian karena perusahaan akan menambah kapasitas produksi," ujar Aziz. 

Menurutnya, beberapa BUMN yang punya ruang besar untuk membangun infrastruktur akan mendorong peningkatan sukuk korporasi tahun depan. Namun, saat ini lebih banyak penerbitan obligasi dibandingkan sukuk. 

"Sukuk lebih rumit. Dari data sekarang untuk penerbitan obligasi hampir Rp 108 triliun dan sukuk hanya Rp 4 triliun. Tahun depan bisa naik 50 persen saja sudah sangat bagus," kata Aziz. 

Menurutnya, hal itu disebabkan kurangnya pemahaman sukuk dan proses penerbitan lebih rumit. Padahal, permintaan investor cukup tinggi untuk sukuk korporasi. 

Sementara syarat underlying dianggap membuat proses penerbitan sukuk lebih rumit. Karenanya, kata Aziz, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk sukuk korporasi dari pemerintah. 

Selain itu, sambung dia, OJK juga dianggap perlu mereview ulang aturan. Sebab, setiap tahun ada penerbitan sukuk korporasi tetapi kenaikan tidak signifikan. 

Sedangkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pertumbuhannya tergolong tinggi meskipun hanya jenis ijaroh, sementara jenis mudharabah berkurang. "Jenis-jenis lain justru kurang berkembang," ujar Aziz.

Sumner: Republika.co.id

  • 24 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, kinerja pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terus meningkat setiap tahun. Luky mengaku, hal ini positif guna mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN.

"Dari tahun ke tahun potensi dan kinerja SBSN terus meningkat. Kami mulai dengan nilai proyek Rp 800 miliar pada 2013, saat ini total proyek mencapai Rp 22,5 triliun pada 2018. Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) pemrakarsa SBSN dimulai dengan satu K/L pada 2013 sekarang sudah tujuh K/L," ujar Luky di Jakarta, Jumat (22/12).

Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai 2017 telah mencapai Rp 758 triliun. Karena sebagian utang syariah sebagian telah dilunasi nilaioutstanding-nya saat kurang lebih sekitar Rp 555 triliun. "Jadi, dari share-nya, SBSN sudah capai 17 persen dari keseluruhan surat utang negara," ujar Luky.

Luky mengaku, SBSN berperan dalam mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN, mempercepat proyek pembangunan infrastruktur, dan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.

Meski begitu, ia mencatat terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan. Hal itu, salah satunya proses lelang dalam rangka pengadaan barang dan jasa K/L masih banyak yang terlambat dan pembebasan lahan proyek yang belum tuntas saat dimulainya masa konstruksi.

"Kami harap masing-masing K/L melakukan langkah-langkah perbaikan. Kita perlu menyusunroadmap untuk rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai SBSN," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 22 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan meluncurkan daftar proyek yang akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada 2018. Nilai pembiayaan proyek sukuk negara meningkat menjadi Rp 22,53 untuk 587 proyek dari Rp 16,76 triliun untuk 590 proyek pada 2017.

"Begitu pula Kementerian/Lembaga (K/L) meningkat dari sebelumnya tiga menjadi tujuh pada 2018," ujar DirekturPembiayaan Syariah DJPPR Suminto di Jakarta, Jumat (22/12).

Tujuh K/L yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standarisasi Nasional.

Suminto merinci, sukuk negara akan membiayai 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp 7 triliun, 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp 7,5 triliun, 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPRdengan nilai pembiayaan Rp 5,28 triliun, dan delapan proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag senilai Rp 350 miliar.

Kemudian, 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp 1,5 triliun, 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag senilai Rp 355 miliar, dan tiga proyek pembangunan taman nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 51 miliar.

Selain itu, terdapat dua proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp 315 miliar, satu proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional senilai Rp 50 miliar, dan dua proyek pembangunan laboratorium di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia senilai Rp 120 miliar.

Sumber: Republika.co.id

  • 15 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa keuangan (OJK) terus mendorong Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah untuk melakukan spin off atau pelepasan dari induk. Spin off bisa dilakukan, bila aset UUS sudah mencapai 50 persen dari induknya.

Hanya saja, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro mengungkapkan, sampai saat ini baru satu BPD yang mengajukan izin spin off ke otoritas. "OJK baru menerima satu permohonan spin off UUS BPD," ujarnya kepada Republika, Kamis, (14/12).

Meski Ahmad tidak menyebutkan secara detail mengenai satu BPD tersebut. Hanya saja, sebelumnya dikabarkan BPD Jawa Timur sudah mengajukan perizinan ke OJK untuk menjalankan spin off UUS. 

"Jadi OJK mendorong kepada Pemda (Pemerintah Daerah) dan BPD yang memiliki UUS untuk segera mempersiapkan rencana spin off dengan baik," tegas Ahmad. Ia menambahkan, persiapan itu meliputi permodalan. 

OJK memang mengimbau kepada BPD untuk melepas UUS yang dimilikinya paling lambat 2023. Meski begitu, Ahmad menegaskan, spin off harus segera dilakukan.  "Prinsipnya semakin cepat semakin baik. Jangan mepet-mepet di akhir waktu," tegasnya. 

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja industri perbankan syariah akan semakin meningkat pada tahun depan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong industri perbankan syariah tahun depan.

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah menjelaskan, pertumbuhan perbankan syariah per September 2017 yaitu sebesar 10 persen year on year. Per akhir tahun ini diperkirakan perbankan syariah akan tumbuh sesuai proyeksi yaitu di kisaran 9,00- 12,00 persen.

"Kami berharap sih mudah-mudahan tumbuhnya seperti proyeksi kita, kan secara nasional tumbuh 9-12 persen. Tahun depan mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan," ujar Deden kepada Republika, Rabu (6/12) malam.

Menurut Deden, pada tahun depan ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Misalnya, pada tahun ini terdapat 2 proyek infrastruktur yang dibiayai oleh sindikasi bank syariah. Hal ini, kata Deden, merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah bahwa perbankan syariah juga mampu berkontribusi dalam proyek infrastruktur. "Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," katanya.

Faktor lain, kata Deden, akan didorong oleh beroperasinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan optimalisasi dana BPKH melalui perbankan syariah juga bisa mendorong perkembangan bank syariah.

Di sisi lain, literasi akan terus ditingkatkan. Deden menuturkan, selama ini literasi banyak dilakukan ke kalangan umum. Namun pada tahun depan OJK akan banyak mslakukan literasi bukan hanya masyarakat umum tapi juga kepada para pengusaha, melalui Kamar Dagang Industri (KADIN)

"Tidak hanya masyarakat dari segi penghimpunan dana, kita juga ingin para pengusaha dari segi pembiayaan. Sebetulnya kalau kita edukasi, mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur bank syariah. mungkin selama ini belum semuanya tahu, itu yang akan kita lakukan kita akan lebih banyak lagi," tutur Deden.

Deden menegaskan, saat ini industri perbankan syariah dari sisi kelembagaan sudah cukup banyak dan besar, namun pasarnya harus diperluas. "Yang membesarkan bank syariah kan nasabah. Jadi pasarnya harus diperbesar, lewat edukasi. Bisa juga kita kembangkan pasar mikro dan UMKM. Lewat edukasi dan pendampingan yang bisa dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah mikro dan UMKM," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar


Perbankan syariah telah menginjak usia ke-25 tahun dalam meramaikan industri perbankan di Indonesia. Oleh Sebab itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar Nasional tentang refleksi 25 tahun perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, hingga saat ini masih terdapat tantangan bagi perbankan syariah agar dapat lebih meningkatkan penetrasinya di Indonesia.

"Salah satu tantanganya adalah dari sisi produk perbankan syariah," ujarnya usai menyampaikan keynote speech dalam seminar yang membahas tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, OJK pun mendorong agar perbankan syariah dapat terus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tetap mempertahankan kaidah industri keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

"Harapanya, dengan adanya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hal ini juga dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ahmad. Menurutnya, minimal perbankan syariah juga harus dapat menciptakan produk perbankan yang sama-sama modern dengan perbankan konvensional.

Sehingga, lanjutnya, perbankan syariah dapat lebih kompetitif dan dapat mengoptimalkan besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia. Selain dari sisi produk, ia menilai bahwa tantangan lain yang masih harus dihadapai oleh perbankan syariah saat ini adalah dari sisi pelayanan.

"Selain harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tantangan lain yang paling menonjol adalah tantangan untuk meningkatkan pelayanan," ucapnya.

OJK menilai, hal ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan sumber daya insani yang berkompeten. Sehingga, lanjut dia, sumber daya insani yang ada dapat menunjang produk yang modern dan kompetitif

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Republika untuk pertama kalinya menggelar Anugerah Syariah Republika 2017 (ASR 2017) pada 6 Desember 2017 di Hotel JW Marriott, Jakarta. ASR 2017 ini memberikan penghargaan kepada para pelaku industri keuangan syariah yang secara proaktif ikut membangun ekonomi bangsa, ekonomi umat, dan memajukan kesejahteraan bersama.

Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi mengatakan, pelaku industri keuangan yang disasar mencakup perusahaan-perusahaan keuangan baik perbankan maupun nonbank, pembuat kebijakan terkait ekonomi dan keuangan syariah, dan individu-individu yang berperan memajukan ekonomi syariah. 

"Peran dan partisipasi mereka terlihat dari kebijakan yang dibuat, terobosan yang dijalankan, kinerja, pelayanan teknologi, inklusi keuangan, hingga inovasi-inovasi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan produk syariah mereka," jelasnya, Senin (4/12).

Menurut Irfan, perbankan syariah dan industri keuangan nonbank syariah yang mampu membuka akses keuangan bagi kaum papa dan terpencil mendapat perhatian khusus dalam ASR 2017 ini. ASR 2017 juga sejalan dengan keseriusan dan perhatian regulator keuangan yang ingin membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat yang selama ini tidak mampu dijangkau perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

ASR 2017 membagi penghargaan ke dalam beberapa kategori, antara lain, kategori perbankan, asuransi, financial technology (fintech), dan tokoh syariah/keuangan syariah. Kategori perbankan dibagi lagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan Bank Umum Kelompok Usaha (Buku), aset, dan perbankan daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Untuk kategori asuransi berdasarkan penilaian kualitatif terkait dengan ekspansi, aksi korporasi, edukasi, hingga sosialisasi baik produk maupun konsepsi asuransi syariah kepada masyarakat. "Begitu juga untuk penghargaan fintech, ASR 2017 fokus pada kegiatan, jangkauan, kebermanfaatan, dan bisnis yang dikembangkan perusahaan-perusahaan fintech," imbuhnya.

Sementara penghargaan tokoh keuangan syariah diberikan kepada individu yang berasal dari berbagai kalangan. Individu ini bisa berasal dari pengusaha, bankir, pegiatan keuangan syariah, regulator, pimpinan otoritas yang menangani ekonomi syariah, maupun aktivis/relawan yang dengan gigih memperjuangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Irfan menjelaskan, tujuan Republika menggelar ASR 2017 untuk memberikan semangat dan motivasi dalam memajukan pertumbuhan industri keuangan syariah, membuka akses-akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, mendukung industri keuangan dalam memperluas pasar dan bisnis mereka, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi. "Republika ingin berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat ekonomi Syariah dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia," ucapnya.

Terlebih, kinerja industri keuangan syariah secara umum terus mengalami peningkatan khususnya pada industri keuangan nonbank syariah. Pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah dengan nilai Rp 451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp 11,75 triliun, reksadana syariah Rp 16,20 triliun dan sukuk negara Rp 423,29 triliun.

Perbankan syariah menyumbang kontribusi 40 persen dengan total aset Rp 355,88 triliun. Asuransi syariah memberikan kontribusi Rp 34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp 37,07 triliun, dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp 18,66 triliun. Pangsa pasar keuangan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 5,44 persen per Agustus 2017.

"Republika menilai sudah sewajarnya jika lembaga keuangan syariah mendapat respek dan penghargaan atas peran yang telah mereka mainkan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengikis jurang kesenjangan sosial dan ekonomi," terang Irfan.

Atas dasar itu, lanjutnya, Republika sebagai grup media Muslim terbesar di Indonesia, menggelar Anugerah Syariah Republika (ASR) kepada para pelaku industri keuangan syariah atas kiprah mereka selama ini membangun negeri.

Tim juri terdiri dari Adiwarman Karim (Pakar Syariah/Konsultan Syariah), Dr Oni Sahroni (Akademisi/DSN MUI), dan tim Republika.

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengembangan perbankan syariah di Tanah Air butuh komitmen bersama berbagai pihak agar pertumbuhannya terus membaik mengingat potensi pasarnya cukup besar.

"Saat ini total aset perbankan syariah di Indonesia hingga Oktober 2017 sebesar Rp 406,23 triliun dengan pertumbuhan mencapai 19,79 persen," kata Deputi Direktur Spesialias Review Kebijakan dan Standar Nasional OJK Luci Irawati di Banda Aceh, Rabu (6/12).

Ia menyampaikan hal itu pada pelatihan wartawan kantor regional 5 OJK dengan tema Perkembangan Terkini Perbankan Syariah di Indonesia. Luci menyebutkan saat ini dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah mencapai Rp 325,96 triliun dengan total pembiayaan Rp 281 triliun.

"Sementara jumlah rekening nabasah perbankan syariah sudah mencapai 24 juta nasabah dan pembiayaan sebanyak 5,4 juta nasabah," katanya.

Ia mengatakan pada 2016 OJK telah membuat peta jalan pengembangan keuangan syariah sebagai panduan untuk menyinergikan pasar modal syariah, industri keuangan nonbank syariah dan perbankan syariah. Ia mengakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan syariah ke depan mulai dari sinergi kebijakan antar otoritas pemerintah.

"Misalnya bagaimana pengaturan soal pajak dan ini perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Kemudian perlu dilakukan penguatan modal dan melakukan efisiensi. "Kami sudah mendorong agar bank induk memperkuat modal anak perusahaannya yang bergerak di sektor syariah dengan minimal aset 10 sampai 20 persen," kata dia.

Tidak hanya itu juga perlu dilakukan penguatan struktur dana permodalan untuk pembiayaan. Pada sisi lain ia memandang juga perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan dan produk serta meningkatkan literasi masyarakat.

" Lalu perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pengaturan terhadap bank syariah," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 4 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Popularitas London sebagai pusat keuangan Islam muncul pada tahun 2013 saat Perdana Menteri David Cameron mengumumkan rencana untuk mengembangkan kota Inggris tersebut menjadi ibu kota keuangan Islam Barat.
Pada tahun 2014, London melangkah lebih jauh ketika Inggris menjadi negara pertama di luar dunia Islam untuk menerbitkan sukuk negara. Penjualan Sukuk Britania Raya secara luas dilihat sebagai keberhasilan karena menarik 2,3 miliar poundsterling atas perintah bank sentral, sovereign wealth funds, dan investor institusional lainnya. Sebagai bagian dari rencana strategis, pada 2015, Inggris menjamin sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan penerbangan Emirates.

Dilansir dari The Market Mogul, Selasa (30/5), disebutkan, manfaat utama dari kebijakan ini adalah menarik tambahan likuiditas dari investor di Timur Tengah dan Asia yang berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam.

Perbankan Syariah di Kota London
Meskipun sejarah London dengan keuangan Islam tampaknya sangat singkat, faktanya, kembali ke lebih dari 30 tahun lalu, karena bank Islam pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1982. Hampir dua puluh tahun kemudian, Pemerintah Inggris menghapus penghalang pajak untuk produk yang sesuai dengan syariah, yang bertindak sebagai insentif bagi investor dan penjamin emisi.

Akibatnya, pada tahun 2004, FSA menyetujui bank Inggris pertama yang benar-benar Islami. Pada 2017, Inggris memiliki lebih banyak bank dan kreditur Islam daripada negara Barat lainnya, dan selain itu, perbankan lokal juga telah meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan individu, deposito, skema pensiun dan rencana pembelian rumah. 

Selanjutnya, pada bulan April 2017, perusahaan teknologi keuangan Islam berbasis di London, Yielder telah menjadi perusahaan pertama yang mendapat persetujuan peraturan di Inggris.

Kunci Kekuatan Kompetitif London
Apa yang ada di balik minat institusional ini dalam keuangan Islam? Terlepas dari jumlah bank yang menyediakan produk Syariah, London memiliki ekosistem finansial yang sempurna -pasar utang dan ekuitas yang besar dan sangat likuid, profesional berkualitas- pengacara dan bankir, regulator keuangan berorientasi bisnis dan pasar yang dikembangkan untuk instrumen manajemen risiko, seperti derivatif dan asuransi.

London Stock Exchange adalah tempat global utama untuk penerbitan sukuk. Menurut situs resmi LSE Group, lebih dari 48 miliar dolar AS telah meningkat melalui 65 penerbitan obligasi investasi alternatif di London Stock Exchange. Juga, London Stock Exchange mencakup sejumlah dana yang dirancang untuk investor yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti Seri Indeks Ekuitas FTSE Shariah Global.

Dalam beberapa tahun terakhir, London telah berada di garis depan inovasi di bidang FinTech seperti cryptocurrencies, crowdfunding, layanan pembayaran, dan lainnya. Beberapa inovasi FinTech ini dapat dikombinasikan dengan keuangan Islam untuk menghasilkan produk yang lebih murah, lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih personal. Pasar keuangan Islam di Inggris memiliki potensi tinggi karena saat ini ada sekitar 3 juta Muslim yang tinggal di Inggris. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan produk yang sesuai dengan Syariah.

Persaingan dari Pusat Keuangan Lainnya
Pusat keuangan seperti Dublin dan Luksemburg juga memiliki ambisi untuk menarik layanan keuangan Islam. Lebih jauh lagi, pada bulan April tahun ini, Arab Saudi mencatatkan obligasi syariah terbesarnya, di Bursa Efek Irlandia, sehingga persaingan antara pusat keuangan Barat mungkin lebih kuat dari sebelumnya.

Namun, untuk saat ini, persaingan pusat keuangan saat ini tertinggal karena pasar mereka yang lebih kecil, lebih sedikit perusahaan yang mencari untuk membesarkan keuangan, mereka juga menurunkan jumlah profesional berkualitas dan kurangnya pengalaman dalam penjajakan pembiayaan tiket Syariah.

Satu hal yang pasti, jika London ingin mempertahankan posisi terdepannya dalam keuangan Islam, kota ini harus mematuhi undang-undang imigrasi yang fleksibel dan fokus pada menarik emiten asing dan pembangunan infrastruktur keuangan.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 16 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Berdasarkan Laporan Keuangan Islam Global atau Global Islamic Financial Report (GIFR) 2017 menyatakan aset keuangan Islam dunia tumbuh hingga 7 persen mencapai 2,293 triliun dolar AS pada 2016. GIFR merupakan buku tahunan tertua di perbankan dan keuangan syariah.

Pertumbuhan 7 persen tersebut, bagaimanapun ini menjadi tahun ketiga berturut-turut sektor ekonomi syariah mengalami pertumbuhan satu digit. Sekaligus tahun keempat berturut-turut penurunan tingkat pertumbuhan.

Ketua Edbiz Consulting and Managing Editor Profesor Humayon Dar mengatakan, lambannya pertumbuhan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasum konflik politik di sejumlah negara Muslim, khususnya di Timur Tengah. "Secara historis, harga minyak rendah telah mempengaruhi negara-negara di Gulf Corporation Council (GCC) dan negara-negara lain yang menjadikan IBF komoonen utana pasar keuangan," katanya dilansir dari Zawya.com, Senin (15/5).

Tidak hanya itu, turunnya antusiasme lembaga keuangan Barat terhadap perbankan dan keuangan Islam menyebabkan pelemahan pertumbuhan ini.

Sementara itu, Wakil CEO FWU Group Sohail Jaffer, Managing Director Silverlake Malaysia Othman Abdullah dan CEO Islamic Reporting Initiative (IRI) Daan Elffers yang merupakan panelis dalam sebuah diskusi mengenai kepemimpinan di perbankan dan keuangan syariah di Dubai menyimpulkan, perbankan dan keuangan syariah hanya dapat berkembang jika perspektif ekonomi syariah dibuat lebih luas dan relevan dengan industri saat ini.

Sumber: Republika.co.id