Publikasi

  • 15 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global 2 Miliar Dolar AS]

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua miliar dolar AS untuk melanjutkan komitmen pembiayaan hijau secara berkelanjutan. Penerbitan sukuk wakalah ini terdiri dari dua seri dengan penempatan pada 20 Februari 2019. 

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/2), menyatakan seri pertama senilai 750 juta dolar AS mempunyai tenor 5,5 tahun dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,9 persen dan jatuh tempo 20 Agustus 2024. Seri kedua mempunyai nilai 1,25 miliar dolar AS serta tenor 10 tahun dengan imbal hasil (yield) sebesar 4,45 persen dan jatuh tempo 20 Februari 2029.

Setiap seri telah mendapatkan peringkat Baa2 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings. Penerbitan sukuk wakalah dengan kode Reg S/144A Trust Certificates ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. 

Sukuk ini mendapatkan dukungan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III yaitu badan hukum penerbitan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mata uang asing di pasar internasional. Transaksi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas tinggi di pasar modal global serta mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.

Tingkat orderbook global dengan kualitas yang baik telah menunjukkan ketahanan dan dalamnya pasar sukuk, serta memperlihatkan kuatnya minat investor terhadap penerbitan obligasi syariah ini. Sukuk wakalah dengan tenor 5,5 tahun merupakan penerbitan green sukuk kedua yang menunjukkan komitmen, kepemimpinan serta kontribusi Indonesia di komunitas global terkait pembiayaan perubahan iklim. 

Selain itu, Indonesia sebagai penerbit sovereign green sukuk global pertama, telah membuktikan konsistensi terhadap Perjanjian Iklim Paris Tahun 2016. Komitmen itu diperlihatkan melalui perkembangan proyek pelestarian lingkungan serta berhasil menarik investor asing yang beralih ke praktik korporasi berkelanjutan khususnya pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah.

Struktur akad sukuk ini adalah wakalah, dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara yaitu tanah dan bangunan (51 persen) dan proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun (49 persen). Penetapan harga (pricing) sukuk wakalah Republik adalah pada 25 sampai dengan 30 basis poin lebih rendah daripada indikasi pricing awal (initial pricing guidance) untuk kedua seri.

Deutsche Bank AG, Dubai Islamic Bank PJSC, Maybank Investment Bank Berhad, PT Mandiri Sekuritas dan HSBC (juga bertindak sebagai Green Structuring Advisor) bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunner. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai co-managers untuk transaksi ini.

Secara keseluruhan, transaksi sukuk sejalan dengan tujuan Indonesia untuk memperkokoh pasar keuangan syariah global dan komitmen terhadap pendanaan hijau yang ramah lingkungan.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 8 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Dubai Islamic Bank Terbitkan Sukuk 750 Juta Dolar AS]

Dubai Islamic Bank (DIB) menandai pencatatan (listing) sukuk sebesar 750 juta dolar AS di bursa Nasdaq Dubai pada Rabu (6/2). Para eksekutif membunyikan bel pembukaan di bursa pada Rabu, menyusul penerbitan sukuk yang berlangsung pada 22 Januari.

Nilai sukuk DIB yang terdaftar di bursa sekarang 6 miliar dolar AS, termasuk daftar terbaru, dari tujuh instrumen. Sukuk mendapatkan 4,9 kali kelebihan permintaan (oversubscribe) dengan tingkat keuntungan 6,25 persen per tahun, dan hampir 40 persen bunga investor datang dari luar Timur Tengah.

"Tingkat permintaan yang tinggi untuk sukuk terbaru kami menunjukkan kepercayaan investor global yang kuat dalam kinerja dan strategi DIB," kata Adnan Chilwan, kepala eksekutif grup DIB dilansir di Arab News, Kamis (7/2).

Nilai total semua sukuk yang terdaftar di bursa Dubai kini telah mencapai 61,14 miliar dolar AS. Ini merupakan jumlah terbesar dari semua pusat listing di dunia.

"Peran DIB sebagai penerbit utama sukuk mencerminkan keahlian bank dan pengalaman dalam banyak aspek keuangan Islam di seluruh UEA dan sekitarnya." kata Hamed Ali, kepala eksekutif Nasdaq Dubai.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 16 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[LPDB Targetkan Pembiayaan Syariah UMKM Rp 450 Miliar]

Pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Syariah memiliki beragam skema untuk menyalurkan Rp 450 miliar dana yang khusus dialokasikan pada 2018 bagi UMKM.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Zaenal Aripin mengatakan dari total dana tersebut baru 23 persen yang termanfaatkan. Sisanya akan dimaksimalkan pada acara Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB–KUMKM), Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada tanggal 27-29 November 2018.

"Dana LPDB secara total ada Rp 1,2 triliun, Rp 450 miliar khusus untuk skema syariah, kita harapakan 70 persennya terserap pada acara Insyaf nanti, hingga akhir tahun semoga tercapai," kata Zaenal, Rabu (14/11). Tahun depan, dananya akan meningkat jadi Rp 520 miliar.

Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 LPDB harus menyalurkan dana tersebut lewat lembaga keuangan. Sehingga LPDB bekerja sama dengan sejumlah bank untuk penyaluran, seperti BPD Jateng Syariah, BJB Syariah, koperasi simpan pinjam syariah di Jabar dan jateng serta BPRS di Aceh dan Magelang. Selain itu, ada sekitar 12 lembaga keuangan, 7 koperasi simpan pinjam syariah, dan PBMT Ventura.

Penyaluran tersebut memiliki imbal hasil kompetitif dan tidak memberatkan. Menurut penentuan tarif dasar berdasarkan PMK No.75/PMK.05/2011, LPDB-KUMKM menyalurkan melalui KSPPS/USPPS/LKB/LKBB dengan akad mudharabah nisbah maksimal 40:60 persen.

Dari KSPPS/USPPS/LKB/LKBB kepada UMKM dengan akad murabahah sebesar 24 persen. LPDB menyasar semua kategori dan sektor UMKM. Syarat utamanya adalah jenis usaha halal, memiliki laba bersih dan minimal masa usaha dua tahun.

Zaenal mengatakan LPDB saat ini sedang mengajukan revisi untuk PMK No 75 tahun 2011 agar dapat menyalurkan pembiayaan secara langsung pada kelompok usaha, tanpa melalui lembaga keuangan lain. Dengan begitu, nisbah bisa ditetapkan lebih rendah.

"Kita sudah ajukan revisi pada Kementerian Keuangan, mungkin ada pembahasan selama dua bulan, awal 2019 kita harapkan sudah bisa menyalurkan dana direct ke UMKM," kata Zaenal.

Meski demikian, perubahan penyaluran dana langsung hanya bisa untuk pembiayaan Rp 250 juta hingga Rp 10 miliar. Di bawah itu, LPDB akan tetap bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Sejumlah sektor akan menjadi prioritas seperti usaha ekonomi kreatif syariah. Sektor ini memiliki potensi yang besar karena mulai jadi fokus pihak global.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo mengatakan Uni Emirat Arab telah mulai mencanangkan inisiatif ekonomi kreatif syariah tersebut, seperti dalam hal halal industri, keuangan syariah, hingga gaya hidup Islami.

"Memang agak sedikit bersinggungan dengan pasar halal yang sudah ada, tapi sektor ini fokus pada mengutamakan nilai tambah dari produk sektor halal yang sudah tersedia itu," katanya.

Misal, industri halal fokus pada produksi makanan halal. Maka inisiatif ekonomi kreatif syariah fokus pada inovasi makanan ini agar lebih memiliki nilai tambah. Jaenal mengatakan UMKM di Indonesia saat ini lebih banyak menjadi reseller.

Produk yang dipasarkan pun minim inovasi sehingga dijual dengan harga standar. Jika inovasi dan kreatifitas ditingkatkan pada produk-produk halal, maka nilai jual akan semakin tinggi. Fadjar berharap UMKM di Indonesia bisa mengembangkan volume bisnis dengan skema kreatif seperti ini.

Zaenal sepakat, pembiayaan syariah LPDB menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendorong peningkatan volume usaha. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), M Bagus Teguh menyampaikan pembiayaan syariah kini telah menjadi satu alat yang menjembatani masyarakat untuk berdikari sesuai syariat.

UMKM yang peduli pada cara mendapatkan pinjaman sesuai syariat kini tidak perlu khawatir lagi. Pembiayaan syariah mulai menjamur di masyarakat, baik dari pemerintah, korporasi seperti perbankan syariah, teknologi digital, hingga lembaga filantropi Islam.

Pemanfaatan lembaga-lembaga syariah ini memang masih perlu keberpihakan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam. Maka pengusaha Muslim pun diharapkan bisa lebih mengutamakan sistem keuangan yang berbasis hukum Islam.

"Kita sebagai Muslim memang perlu keberpihakan pada lembaga keuangan syariah, jika ingin keuangan syariah Indonesia maju maka perlu kita dukung dengan menggunakannya," kata Teguh.

Banyaknya pembiayaan syariah, salah satunya dari LPDB ini, menurutnya, menjadi kesempatan baik yang harus dimanfaatkan. Partisipasi pengusaha pada sektor ini sekaligus dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih sangat rendah di negara mayoritas penduduk Muslim ini.

Target penyaluran tahun 2018 Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM diantaranya Rp 247,5 miliar untuk KSPPS/USPPS, Rp 67,5 miliar untuk Koperasi sektor riil, dan Rp 135 miliar untuk LKB/LKBB.

Akumulasi penyaluran sejak 2008 hingga 2018 telah mencapai Rp 8,5 triliun kepada lebih dari tiga ribu UMKM di seluruh Indonesia. Proporsi pencairan dana bergulir yakni 18 persen untuk syariah sebesar Rp 1,5 triliun, dan 82 persen untuk konvensional sebesar Rp 7 triliun.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 13 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Maraknya proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah menjadi salah satu target yang bisa digarap industri keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya agar bisa turut serta dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

 

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, industri keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitasnya. "Tidak hanya yang kecil, tetapi juga membiayai yang besar," kata saat membuka Keuangan Syariah Fair 2017 di Semarang, Jumat (12/5).
Melihat laju perkembangan, industri keuangan syariah menurutnya akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan atas semakin penting perannya bagi perekonomian nasional. "Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan industri keuangan saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional," katanya.
Labih lanjut Muliaman juga meminta industri keuangan syariah terus melakukan penetrasi pasar agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Menurutnya komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan jangkauan industri keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat luar biasa. 
Muliaman berharap industri keuangan syariah ini semakin inklusif atau terbuka bagi siapa saja. OJK mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp897,1 Triliun. Keuangan syariah sendiri telah memiliki pangsa pasar sebesar 5,18 %. 
Berkaitan dengan acara Keuangan Syariah Fair 2017, sebanyak 40 pelaku industri jasa keuangan syariah yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank turut menyemarakkan kegiatan tersebut. Muliaman mengharapkan kegiatan itu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk mencari informasi sekaligus formulasi tentang industri keuangan syariah. 
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono mengapresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Menurut Sri Puryono, Keuangan Syariah Fair diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri keuangan itu. 
Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, kecilnya pangsa pasar dan minimnya sumber daya manusia juga menjadi tantangan ke depan. Selain sosialisasi, mendorong determinasi yang lebih intensif untuk mengenalkan industri keuangan syariah. "Sarana pendukung memadai, tapi kalau sumber daya manusianya kurang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.

Sumber: Sindonews.com