Publikasi

  • 2 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[SBSN Bantu Peningkatan Pembiayaan Syariah]

Sukuk Negara menempati porsi 18 persen dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sejak 2008. Menurut Data Islamic Finance Development Report 2017 Thomson Reuters, porsi sukuk sebesar 16 persen dalam distribusi aset keuangan syariah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pembiayaan dengan instrumen syariah saat ini menempati porsi 20 persen dari total pembiayaan. Ini termasuk sukuk dan pembiayaan perbankan juga lembaga keuangan syariah lainnya.

Ia yakin angka tersebut bisa berkembang dua kali lipat dalam 10 tahun kedepan. Pembiayaan dengan instrumen syariah akan sebanding dengan konvensional jika semua pihak berkolaborasi untuk mempopulerkannya.

"Kita bisa memperbesar pembiayaan syariah jika memperbanyak instrumen syariah, investor base dan bagaimana membesarkan lembaga keuangan syariah," kata dia dalam acara Satu Dasawarsa Sukuk Negara, Kamis (1/11).

Bank Indonesia, tambahnya, telah berupaya untuk menciptakan iklim yang ramah pada pertumbuhan pembiayaan keuangan syariah tersebut. Seperti menerbitkan sertifikat deposito syariah yang bisa diperdagangkan hingga aturan untuk lindung nilai syariah.

Perry juga membocorkan BI pun akan mengeluarkan sukuk BI namun masih dalam pembahasan. Sukuk ini adalah hasil inovasi dengan tenor pendek mulai bulanan bahkan mingguan. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

BI menilai beredarnya sukuk telah memperbaiki likuiditas di pasar sehingga berimbas positif pada kondisi makro ekonomi negara. Jadi sukuk tidak hanya membantu dalam pembiayaan sektor riil tapi juga memberi dampak pada likuiditas.

Kedepannya, Perry mengatakan BI mengharapkan peran perbankan syariah yang lebih luas di pasar. Perbankan jadi bukan hanya penghimpun dana masyarakat tapi juga mengarah pada sekuritas. Perbankan syariah bisa fokus pada upaya investasi untuk penyaluran dana, tidak hanya pembiayaan.

"Jadi lebih ke investment banking. Financing-nya tidak hanya loan tapi juga bisa membeli corporate bond, sukuk, dan lainnya, ini untuk mendorong peran," kata dia.

Selain itu, pengembangan keuangan syariah juga harus lebih luas. Tidak hanya perbankan saja tapi juga pengembangan jaringan ekonomi halal dari hulu ke hilir. "Tentu dari itu semua, paling penting adalah edukasi dan menyampaikan informasi, agar populer dan masyarakat ikut andil," katanya.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 26 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Baznas Luncurkan Program Mustahik Pengusaha]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program Mustahik Pengusaha. Ini adalah program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang akan atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk.

Program Mustahik Pengusaha diawali dengan pemberdayaan kelompok usaha budidaya lele dan tanaman terong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala Divisi Pendayagunaan Baznas, Randi Swandaru mengatakan, program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.

“Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga seperti makanan ringan, kue, turunan hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Kami juga mendukung bagi UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif seperti batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, kesenian dan arsitektur,” katanya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (25/10).

Bantuan yang diberikan berupa modal usaha sebesar Rp 115 juta kepada 23 orang di kelompok budidaya lele di Kampung Bakung, Desa Karangpatri, Kecamatan Pabayuran. Sedangkan kelompok usaha pertanian budidaya terong di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi yang beranggotakan 25 orang memperoleh bantuan sebesar Rp 180,9 juta atau berkisar antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 7 juta per orang.

“Bantuan modal untuk kelompok usaha budidaya lele akan digunakan untuk pembangunan kolam bioflok, pembelian benih lele, dan pengadaan pakan. Lokasi usaha kolam lele bioflok difokuskan pada satu lahan bersama,” katanya.

Sedangkan untuk usaha budidaya terong, modal usaha digunakan untuk pembelian bibit, pupuk, biaya perawatan dan penanganan pasca panen. Adapun dua kelompok usaha ini telah memiliki jaringan pasar sehingga anggota kelompok dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas usaha dan disiplin dalam usaha yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program ini, tim Baznas melalui Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik (LPEM) juga melakukan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Melalui kegiatan pendampingan ini, mustahik didorong untuk kreatif dan inovatif.

“Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yakni tahap perintisan terdiri dari penumbuhan dan pembentukan kelompok, tahap penguatan untuk menumbuhkan aktivitas usaha dan kelompok penerima manfaat serta tahap pemandirian,” katanya.

Diharapkan dengan kegiatan peluncuran ini dapat memberikan motivasi usaha tidak hanya kepada anggota di dalam kelompok tapi juga masyarakat sekitar tempat usaha. “Selanjutnya untuk melakukan percepatan program ini, Baznas akan bersinergi dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah dan Baznas di daerah setempat untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan,” kata Randi.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 19 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Potensi Wisatawan Muslim Milenial Capai 180 Miliar Dolar AS]

Potensi wisatawan Muslim milenial dan generasi Z di pasar daring mencapai 180 miliar dolar AS pada 2026. Hal ini karena peningkatan ketergantungan terhadap internet, media sosial, dan  smartphone  untuk menemukan tempat-tempat wisata dan melakukan reservasi perjalanan secara  online . 

Dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (19/10), Mastercard-Crescent Rating Digital Muslim Travel Report 2018 (DMTR2018) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembelian online oleh wisatawan Muslim pada masa yang akan datang. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen wisatawan Muslim adalah Generasi Milenial ataupun Generasi Z. 

DMTR2018 merupakan laporan komprehensif pertama yang menyuguhkan informasi mengenai pola perjalanan online dan sikap wisatawan Muslim dari berbagai kelompok demografis yang berbeda. Laporan ini memperluas penelitian pada populasi wisatawan Muslim digital, sebagai bagian yang lebih besar dari Muslim Milennial Travelers (MMT) pada Muslim Millenial Travel Report 2017. 

Laporan ini disampaikan pada acara Halal-In-Travel Asia Summit yang diselenggarakan oleh CrescentRating di ITB Asia 2018. CEO CrescentRating dan HalalTrip, Fazal Bahardeen mengatakan DMTR2018 mengungkapkan hal-hal penting mengenai perilaku dan preferensi online wisatawan Muslim.

Vice President Market Development Mastercard, Davesh Kuwedekar mengatakan pasar perjalanan Halal senantiasa menjadi salah satu segmen perjalanan yang bertumbuh paling cepat secara global. Dilihat dari kedatangan wisatawan Muslim yang mewakili sekitar 10 persen dari keseluruhan industri perjalanan global pada tahun 2017. 

Wisatawan Muslim menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti dan membandingkan informasi online sebelum akhirnya memilih dan membayar pengalaman perjalanan ideal mereka. Mastercard bekerja sama dengan mitra-mitra untuk menciptakan penawaran khusus di berbagai bidang yang menjadi minat para konsumen. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang menjelajahi lebih banyak negara dan wilayah, Mastercard melihat adanya peningkatan dalam penggunaan pembayaran non-tunai dan digital. Melalui opsi prabayar dan debit sebagai metode pembayaran elektronik yang lebih aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk memberikan ketenangan selama bepergian. 

Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 yang dirilis pada bulan April tahun ini, menegaskan bahwa pasar perjalanan Muslim akan terus mengalami pertumbuhan yang cepat hingga mencapai 300 miliar dolar AS pada tahun 2026. Pada tahun 2017, diperkirakan terdapat 131 juta wisatawan Muslim secara global.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 12 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong permintaan instrumen pasar modal dan perbankan untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Salah satu yang bisa digunakan adalah penggunaan dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, saat ini dana haji tidak secara langsung masuk ke investasi proyek infrastruktur. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa pilihan instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola dana haji.

Instrumen dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, seperti produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kemudian, sisanya dialokasikan untuk investasi, mulai dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Untuk pengelolaan dana haji dalam bentuk penempatan pada perbankan syariah paling banyak 50 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Namun, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, jumlah dana pengelolaan di perbankan syariah turun menjadi 30 persen.

“Jadi dana haji setelah tiga tahun harus dikurangi jadi 30 persen ke instrumen perbankan. Dalam hal ini akan ada perubahan, instrumen lain yang perlu dimasuki atau dipegang oleh dana BPKH. Bukan lagi di perbankan Syariah,” jelas Nurhaida saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Nurhaida, setelah tiga tahun, dana haji yang sebesar 20 persen yang tadinya di perbankan Syariah, seharusnya dapat dipindahkan untuk berinvestasi di instrument lain. Misalnya pasar modal melalui instrument sukuk, reksadana Syariah dan asset backed security Syariah. Saat ini OJK tengah mendorong peningkatan instrument investasi modal.

“Tapi memang pemahaman masyarakat atau market players masih perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat tahu ini ada instrumennya, ada issuer, dan ada produk-produk tertentu yang mereka bisa keluarkan agar kemudian bisa jadi pendanaan dari infrastruktur,” papar Nurhaida.

Selain dari dana haji, salah satu yang sudah dilakukan terkait dengan sisi permintaan yakni dengan menginvestasikan sebanyak 30 persen dana pensiun dan asuransi ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Nurhaida, ketentuan tersebut dapat dipenuhi ketentuannya sebagian dari instrumen infrastruktur yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

“Jadi kalau ada sukuk diterbitkan oleh BUMN dan itu bisa dianggap sebagai pemenuhan untuk SBN. Itu beberapa ketentuan yang sebetulnya akan kita keluarkan agar demand side dari produk itu bisa meningkat,” katanya.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 5 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[Pemerintah Segera Luncurkan Wakaf Link Sukuk]

Pemerintah akan meluncurkan satu instrumen syariah yang berbasis wakaf tunai. Wakaf linked sukuk akan diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada pertemuan tahunan International Monetary Fund - World Bank (IMF-WB) pekan depan.

Wakaf linked sukuk merupakan wakaf tunai yang akan dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen itu merupakan alternatif berinvestasi sekaligus untuk beramal.

Menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Imam Teguh Saptono, itu merupakan instrumen wakaf pertama yang dikelola menggunakan surat berharga negara.

"Karena baru pertama kali, jadi uangnya kita belikan SBSN. Setelah literasi wakaf, tidak menutup kemungkinan BWI punya direct project. Sekarang blum punya tenaga-tenaga yang mumpuni yang bisa mengelola aset dan menilainya. Paling gampang ya awalnya, agar nilainya terjaga, dibelikan SBSN," jelas Imam dalam Focus Group Discussion Wakaf Linked Sukuk di BNI Syariah Jakarta, Kamis (4/10).

Sama seperti dana wakaf pada umumnya, dana beserta imbal hasil SBSN ini ditujukan untuk digunakan sebagai dana sosial seperti pembangunan kembali kawasan terkena bencana seperti Lombok dan Palu. Menurut Imam, ada beberapa alasan yang menjadikan wakaf link sukuk ini dapat menjadi alternatif investasi yang menarik. Dari sudut pandang pemerintah, wakaf link sukuk ini merupakan sumber dana alternatif dengan margin yang murah dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/ APBD). Adanya sukuk berbasis wakaf ini juga akan mengurangi ketergantungan utang luar negeri, serta menstabilkan ekonomi makro.

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, instrumen ini menarik karena merupakan instrumen investasi sekaligus beramal yang aman dan dijamin pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan objek pembangunan dari dana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakaf link sukuk yang akan diluncurkan pada pertemuan tahunan IMF - WB mendatang yakni Sukuk Wakaf SW-001 senilai Rp 100 miliar dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil 8,00 persen.

"Imbal hasil sukuknya kompetitif, di atas rata-rata counter rate pemerintah dan tidak potong pajak. Imbal hasilnya mengalir untuk umat," ujar Wakil Ketua Forum Wakaf Produktif (FWP) Nanda Putra.

Pihaknya menargetkan investor yang biasa membeli sukuk ritel (Sukri) Karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah investor seluruh Sukri umumnya stabil.

"Target kami mengalihkan orang- orang yang biasa beli sukri. Karena Sukri 1-10 dari dulu jumlah investornya segitu-segitu saja. Harapannya mereka tertarik dengan pasive income dan pasive pahala," kata Nanda.

Bagi masyarakat yang berminat dengan wakaf ini dapat datang ke mitra nazir yang ditunjuk, antara lain BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Amanah Fintech. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun tersebut akan disetorkan ke BWI sebagai nazir agregator. Dari sana, BWI akan memberikan perintah kepada BNI Syariah dan Bank Muamalat untuk membeli sukuk negara.

Menurut Nanda, dibandingkan melakukan wakaf tunai, masyarakat lebih baik berwakaf dengan instrumen itu, karena dananya terkelola dengan baik dan memiliki hasil yang menjanjikan. Rencananya pada tahap awal ini, dana dari wakaf link sukuk ini akan ditujukan untuk pembangunan pascabencana seperti di Lombok dan Palu.

Selain wakaf link sukuk, BWI juga akan meluncurkan wakaf core principal (WCP). WCP merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu sistem hukum atau pemerintahan.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 13 Jul 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Laman-laman yang memuat hedonic treadmill (Michael Eysenck,1991) akan mengupas tentang hubungan antara uang dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah tema penting dalam hidup. Uang juga merupakan elemen krusial dalam kehidupan.

Yodhia Antariksa (2014) selanjutnya menjelajahi hasil studi saintifik yang mengulik tentang relasi kedua hal tersebut. Sejatinya, studi empirik yang mencoba melacak korelasi uang dan kebahagiaan telah banyak dilakukan. Salah satunya yang terkenal dilakukan oleh Daniel Kahneman, seorang pakar financial psychology yang juga pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2002. 

Dalam risetnya, Kahneman menemukan fakta yang dikenal dengan istilah income threshold. Income threshold adalah ambang batas pendapatan yang akan menentukan apakah uang masih berdampak terhadap kebahagiaan seseorang atau tidak. 

Dalam laporan penelitian itu disebutkan, angka batas pendapatan itu adalah 6.000 dolar AS per bulan. Dengan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup, mungkin angka 6.000 dolar AS itu setara dengan angka Rp 15-20 juta perbulan jika diubah dalam konteks Indonesia.  

Nah, sebelum pendapatan menembus angka 6.000 dolar AS perbulan, uang punya peran besar dalam menentukan level kebahagiaan seseorang. Namun, begitu pendapatan  melampaui 6.000 dolar AS, maka peran uang dalam membentuk kebahagiaan makin pudar dan pelan-pelan lenyap. Dalam konteks ini, benar jika ada yang menyebutkan bahwa semakin Anda kaya, belum tentu semakin bahagia.

Mengapa semakin tinggi pendapatan seseorang, ternyata semakin menurunkan peranan uang dalam membentuk kebahagiaan? Jawabannya kemudian dikenal dengan hedonic treadmill itu. Ilustrasinya, jika gaji Anda Rp 5 juta, semuanya terkonsumsi habis. Saat gaji Anda naik menjadi 25 juta, ternyata semuanya habis juga. 

Ekspektasi gaya hidup Anda ternyata juga akan ikut naik sejalan dengan kenaikan penghasilan Anda. Saat pendapatan Rp 10 juta per bulan cukup naik City Car. Saat pendapatan menjadi Rp 50 juta per bulan merasa perlu naik sedan mewah. Itulah mengapa kebahagiaan seseorang itu bisa stagnan, meskipun pendapatan makin tinggi. 

Jadi, apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari jebakan hedonic treadmill? Agar lolos dari jebakan nafsu materi yang tidak pernah berhenti? Di sinilah letak relevansi untuk memraktekkan gaya hidup yang bersahaja, sekeping gaya hidup yang tidak silau dengan gemerlap kemewahan materi.

Prinsip hedonic treadmill adalah more is better. Makin banyak materi yang Anda miliki makin bagus. Makin banyak properti dan mobil yang Anda beli, makin kaya.  Gaya hidup bersahaja punya prinsip yang berkebalikan: less is more, terasa keindahan dunia ini jika kita hidup sederhana. Kebahagiaan hakiki bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada seberapa besar rasa syukur kita dalam menerima apapun materi atau harta yang ada. Rasa syukur melahirkan rasa berkecukupan (qona’ah). 

Nah, pemahaman ini seharusnya tidak sekadar dimengerti oleh para nasabah bank syariah. Justru para pegawai bank syariah harus memahami kapan si nasabah atau calon nasabah sudah masuk ke dalam jebakan hedonic treadmill ini. Fenomena masih besarnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah (masih bertengger pada 4,16 persen, Desember 2016) bisa dikontribusi oleh pembiayaan konsumsi yang dikucurkan oleh bank syariah secara tidak bijaksana. 

Nasabah dipacu dan ditawari beragam pembiayaan (konsumtif) yang justru menjauhkan dirinya dari sikap Islami yang produktif. Dan produktivitas selalu berlawanan jalur dengan semangat para pengejar gaya hidup konsumtif.

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). (QS. At-Takaatsur: 1-3).

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

 

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bukan rumah yang bernuansa Islami, bukan juga rumah yang dikhususkan bagi orang beragama Islam. Tapi, hunian atau properti syariah merupakan istilah yang digunakan untuk metode transaksi kepemilikan rumah secara syar'i, atau menerapkan nilai-nilai keislaman yang ditawarkan kepada calon pembeli properti. Baik Islam maupun, di luar Islam.

Terdapat beberapa gagasan yang diterapkan dalam metode ini, seperti tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa akad yang bermasalah, dan tanpa bank.

Dikutip dari berbagai sumber, dalam konsep properti syariah, pengembang tidak mengajak pihak perbankan untuk terlibat dalam akad jual beli. Akad yang terjadi hanya antara pembeli dan pengembang.

Opsi harga ada cash dan kredit, itu pun sudah disampaikan nominalnya sebelum akad dan tidak akan berubah walaupun suku bunga naik turun. Jadi, pilihan harga tergantung pembeli yang menentukan.

Dalam metode syariah juga, tidak dikenakan denda jika terdapat keterlambatan pembayaran cicilan. Pembeli hanya akan dikenakan surat peringatan sebagai pengingat komitmen bayar hutang, atau resechedule pembayaran jika pembeli tidak bisa menepati cicilan di tanggal tertentu.

Sumber: infonitas.com

  • 18 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, tahun 2015 komposisi keuangan syariah global adalah sebesar 2 triliun dolar Amerika atau setara dengan dua puluh enam ribu triliun rupiah. Tahun 2021, aset syariah global akan mencapai 3,4 dolar Amerika.

Sementara itu, aset syariah Indonesia mencapai angka delapan ratus sembilan puluh tujuh triliun yang tersebar di perbankan syariah, pasar modal syariah, pembiayaan, asuransi, dan lainnya.
“Per Februari tahun 2016 aset syariah Indonesia adalah 897 triliun,” kata Soekro saat menyampaikan pidato pada seminar nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia di Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat, Rabu (17/5).

Ia menyampaikan, Indonesia masuk dalam jajaran sepuluh besar peringkat ekonomi Islam. “Tahun 2015 dan 2016 Indonesia tetap menduduki peringkat sepuluh. Presentasenya jauh dengan Malaysia yang berada di urutan pertama,” urainya.

Namun demikian, ia menyatakan, ada tiga tantangan yang dihadapi dan dapat menghambat laju perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, kapasitas kelembagaan yang belum efektif dan efisien.

Kedua, keterbatasan akses dan produk ekonomi syariah ke tangan-tangan konsumen. Yang terakhir, pasar industri syariah di Indonesia yang masih kecil.Menurutnya, para pelaku bidang ekonomi syariah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap tiga kendala tersebut di atas.

Secara statistik, industri keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 19,94% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 29,65% selama tahun 2016. Khusus perbankkan, tahun 2016 meningkat 20,3% sehingga share total aset perbankkan syariah terhadap perbankkan nasional mencapai 5,33%.

Sumber: www.nu.or.id