Publikasi

  • 29 Mar 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Shariaeconomicforum.org -- Sukuk ritel seri SR-011 laris manis diserbu masyarakat. Pengamat Ekonomi Syariah, Azis Setiawan mengatakan SR-011 bisa diserbu masyarakat karena menawarkan fitur yang di atas rata-rata pasar.

"Imbal hasilnya lebih jauh lebih besar di atas deposito, tidak berisiko karena dikeluarkan oleh negara," kata dia pada Republika.co.id, Selasa (26/3). Keuntungan yang ditawarkan membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Selain itu, tingkat edukasi yang mumpuni membuat penjualannya melebihi target. Meski demikian, Azis melihat hal ini menjadi tantangan bagi sektor swasta. Ada kecenderungan migrasi dana terutama dari perbankan. Peluncuran surat berharga negara yang jauh lebih banyak dari 2018 harus diantisipasi oleh sektor keuangan lain.

Azis mengatakan frekuensi peluncuran yang meningkat tahun ini merupakan penyesuaian pada kebutuhan dana pemerintah. Baik dari banyaknya surat utang yang jatuh tempo, kebutuhan APBN, mau pun untuk menurunkan defisit. "Selain itu, sukuk lebih banyak keluar karena kata 'utang' itu sudah sensitif, sukuk kesannya lebih halus daripada surat utang atau obligasi," kata dia. Sukuk juga terkesan lebih religius sehingga bisa meminimalisasi risiko antipati masyarakat. Bagi pemerintah, surat berharga negara juga memberi peluang kestabilan di pasar. Sumber dana dari masyarakat domestik ritel bisa membantu memperdalam pasar. Sebab, saat ini, sebagian besar surat berharga negara masih dikuasai oleh pihak asing. Sehingga ketika muncul ketidakstabilan global, dana asing bisa dengan mudahnya keluar sehingga membawa gonjang ganjing pada pasar domestik. "Meski belum bisa sepenuhnya menyelamatkan pasar, setidaknya bisa meminimalisasi risiko," kata dia.

Sumber: Republika.co.id

  • 15 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global 2 Miliar Dolar AS]

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua miliar dolar AS untuk melanjutkan komitmen pembiayaan hijau secara berkelanjutan. Penerbitan sukuk wakalah ini terdiri dari dua seri dengan penempatan pada 20 Februari 2019. 

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/2), menyatakan seri pertama senilai 750 juta dolar AS mempunyai tenor 5,5 tahun dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,9 persen dan jatuh tempo 20 Agustus 2024. Seri kedua mempunyai nilai 1,25 miliar dolar AS serta tenor 10 tahun dengan imbal hasil (yield) sebesar 4,45 persen dan jatuh tempo 20 Februari 2029.

Setiap seri telah mendapatkan peringkat Baa2 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings. Penerbitan sukuk wakalah dengan kode Reg S/144A Trust Certificates ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. 

Sukuk ini mendapatkan dukungan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III yaitu badan hukum penerbitan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mata uang asing di pasar internasional. Transaksi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas tinggi di pasar modal global serta mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.

Tingkat orderbook global dengan kualitas yang baik telah menunjukkan ketahanan dan dalamnya pasar sukuk, serta memperlihatkan kuatnya minat investor terhadap penerbitan obligasi syariah ini. Sukuk wakalah dengan tenor 5,5 tahun merupakan penerbitan green sukuk kedua yang menunjukkan komitmen, kepemimpinan serta kontribusi Indonesia di komunitas global terkait pembiayaan perubahan iklim. 

Selain itu, Indonesia sebagai penerbit sovereign green sukuk global pertama, telah membuktikan konsistensi terhadap Perjanjian Iklim Paris Tahun 2016. Komitmen itu diperlihatkan melalui perkembangan proyek pelestarian lingkungan serta berhasil menarik investor asing yang beralih ke praktik korporasi berkelanjutan khususnya pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah.

Struktur akad sukuk ini adalah wakalah, dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara yaitu tanah dan bangunan (51 persen) dan proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun (49 persen). Penetapan harga (pricing) sukuk wakalah Republik adalah pada 25 sampai dengan 30 basis poin lebih rendah daripada indikasi pricing awal (initial pricing guidance) untuk kedua seri.

Deutsche Bank AG, Dubai Islamic Bank PJSC, Maybank Investment Bank Berhad, PT Mandiri Sekuritas dan HSBC (juga bertindak sebagai Green Structuring Advisor) bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunner. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai co-managers untuk transaksi ini.

Secara keseluruhan, transaksi sukuk sejalan dengan tujuan Indonesia untuk memperkokoh pasar keuangan syariah global dan komitmen terhadap pendanaan hijau yang ramah lingkungan.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 1 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Pemerintah Tawarkan Sukuk Tabungan ST-003]

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR) resmi meluncurkan instrumen investasi Sukuk Tabungan seri 003 (ST-003) pada hari ini, Jumat (1/2). Peluncuran tersebut sekaligus pembukaan masa penawaran mulai 1 hingga 20 Februari mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Lucky Alfirman menyampaikan sukuk tabungan ini menyasar milenial karena telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sukuk tabungan kali ini dipasarkan secara online dan memiliki delapan keuntungan.

Pertama, pokok dan imbalan dijamin negara, kedua tingkat imbalan kompetitif yakni 8,15 persen lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Ketiga, imbalan bersifat mengambang mengikuti perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate dengan jaminan imbalan minimal (floor) sebesar 8,15 persen pertahun.

Keempat, imbalan dibayar tiap bulan namun tingkat imbalan akan disesuaikan setiap tiga bulan. Kelima, early redemption cost dapat dilakukan setelah 12 bulan dan tidak dikenalan biaya oleh pemerintah. Keenam, adanya kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (online).

Ketujuh, para investor secara langsung mendukung pembiayaan pembangunan nasional, dan kedelapan, sesuai prinsip syariah. Lucky mengatakan Sukuk Tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Direktur Keuangan Syariah Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah.

"Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut," katanya.

ST-003 dapat diperoleh dengan menghubungi 13 mitra distribusi yakni Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI, BCA, BTN, Bank Permata, Trimegah, Bareksa, Investree, Modalku dan Tanamduit. Minimal pembelian yakni Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 25 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Januari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Dompet Dhuafa Pastikan Program-Programnya Sejalan SDGs]

Program-program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswah) Dompet Dhuafa berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs merupakan agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, drg Imam Rullyawan, mengatakan, Dompet Dhuafa telah membuat program keuangan mikro syariah.

Selain itu, kata dia, Dompet Dhuafa juga membuat program pemberdayaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Melalui program tersebut Dompet Dhuafa telah berkontribusi terhadap SDGs tujuan ke-1, yakni tanpa kemiskinan (no poverty).

"Dompet Dhuafa juga memberikan layanan medis kuratif di klinik dan rumah sakit, juga menjalankan serangkaian program promotive kesehatan yang mendukung pemenuhan target-target SDGs (tujuan ke-3, kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well being)," kata Imam saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Menyoal Lambatnya Pemulihan Lombok" di Bakoel Koffie, Kamis (24/1).

Ia menerangkan, Dompet Dhuafa juga memberikan layanan sekolah gratis setingkat SMP dan SMA. Selain itu memberikan beasiswa pendidikan pelajar miskin berprestasi dan menjalankan program peningkatan kapasitas guru. Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan ke-4, yakni pendidikan berkualitas (quality education). Dompet Dhuafa memiliki program pelatihan soft skill bagi pemuda miskin.

Seperti pelatihan montir, servis ponsel, menjahit, salon dan lain-lain. Dompet Dhuafa juga menciptakan lapangan pekerjaan melalui program agroindustri padat karya dan program pemberdayaan disabilitas.

Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan-8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth). "Dompet Dhuafa juga memiliki program rumah industri nanas Subang yang padat karya dan menyerap produksi nanas masyarakat," jelasnya. Imam menambahkan, selain program rumah industri, Dompet Dhuafa juga membantu keuangan mikro. Serta pembangunan akses jalan dan jembatan utama yang putus di pedesaan.

Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan ke-9, yakni Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, inovation and infrastructure). Dompet Dhuafa juga menaruh perhatian terhadap lingkungan. Dompet Dhuafa memiliki program sedekah pohon, penanaman pohon produktif, penanaman di daerah longsor dan penanaman mangrove.

Serta memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana. Hal ini sejalan dengan SDGs tujuan ke-13, yakni penanganan perubahan iklim (climate action).

Imam mengatakan, Dompet Dhuafa juga memiliki program yang sejalan dengan SDGs tujuan ke-16 yakni perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice and strong institutions).

Programnya berupa Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa yang melayani kebutuhan hukum dhuafa. Serta Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) untuk kajian kebijakan publik yang pro-poor.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 14 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[OJK Dorong Bank Syariah Bersinergi Kembangkan Produk]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap industri jasa keuangan syariah bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Untuk mewujudkannya, otoritas mendorong bank syariah saling bersinergi dalam melakukan pengembangan produk.

"Supaya bisa berkontribusi dan efisien, kita dorong adanya sinergi melalui Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia). Ini kita dorong agar tidak saling berebut dan bersama membangun industri keuangan syariah," jelas Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro kepada Republika, Kamis (13/12).

Ia menjelaskan, banyak hal yang bisa dilakukan bank syariah bersama-sama. Misalnya, meluncurkan produk penyaluran pembiayaan syariah. "Contohnya menyalurkan produk pembiayaan perumahan bersama. Kalau ini bisa diterapkan, maka lebih efisien karena nggak perlu melakukan riset masing-masing," kata kata Soekro.

Selain itu, lanjutnya, beberapa infrastruktur seperti Informasi dan Teknologi (IT), Sumber Daya Manusia (SDM), serta lainnya bisa disinergikan pula antarbank syariah. Dengan begitu lebih hemat.

Hanya saja, kata dia, ada beberapa bank yang sempat tidak bersedia melakukan sinergi tersebut sehingga memilih mengembangkan produk sendiri-sendiri. "Itu sebetulnya masalah komunikasi, kita jelaskan manfaatnya lebih banyak bila dikembangkan bersama daripada sendiri, maka kini semua bank syariah sudah bersedia dan sudah mulai (lakukan sinergi)," jelasnya.

Menurutnya, sinergi merupakan kunci untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya sinergi antarbank syariah, tapi juga dengan pemerintah, regulator, serta lainnya.

"Kita perlu sinergi, kerja bareng-bareng. Melalui sinergi saya yakin pengembangan ekonomi syariah bukan hambatan tapi menjadi tantangan ke depan, kemiskinan pun bisa turun dan literasi syariah meningkat," tutur Soekro.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 7 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Penyedia KPR Syariah di Inggris Targetkan Pembeli 'Beradab']

Bank-bank dengan produk syariah berupaya memperluas pasar mereka dengan menawarkan cara 'etis' atau 'beradab' bagi orang-orang untuk membeli rumah. Meski HSBC dan Lloyds Bank tak lagi bermain di pasar ini, bank-bank syariah berupaya menghidupkan lagi sektor ini.

KPR yang sesuai syariah tidak memiliki suku bunga, namun 'tarif sewa' dibebankan pada bagian dari properti yang dimiliki oleh bank. Ini karena bunga tidak dapat dibebankan berdasarkan hukum Islam. Karena perbedaan ini, pengaturan seperti itu sering disebut rencana pembelian rumah (HPP) daripada hipotek atau kredit perumahan.

Gatehouse Bank telah menjadi bank Islam terbaru untuk memasuki pasar. Serta menargetkan pelanggan dengan persyaratan agama, mengatakan bahwa bank mencoba untuk menarik calon pemilik rumah yang tergoda oleh keuangan 'beradab'.

Charles Haresnape dari Gatehouse, mengatakan bahwa pihaknya percaya bahwa keuangan Syariah, tanpa memandang agama, adalah keuangan beradab. Orang-orang menginginkan kesepakatan yang bagus tetapi mereka ingin tahu itu etis.

"Kami tidak akan membiayai perdagangan senjata, perjudian atau alkohol. Tidak ada bank besar yang bisa memberikan jaminan itu. Anak muda sangat sadar akan masalah ini," kata Charles seperti dilansir di Telegraph co.uk, Rabu (5/12).

Menurut Haresnape, ini adalah pasar yang kurang dikenal. Tapi ada banyak kesamaan dengan kepemilikan bersama hipotek. 

"Anda membayar kembali modal setiap bulan tetapi alih-alih membayar bunga, Anda membayar sewa untuk porsi yang belum Anda miliki. Ini adalah pembayaran sewa daripada bunga," jelasnya.

Bahkan dengan upaya untuk menahan pembeli rumah besar, broker hipotek tetap skeptis tentang apakah keuangan Islam akan mampu mengambil pangsa pasar yang signifikan.

Kelemahan utama bagi pelanggan adalah bahwa tarif sewa biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga pada hipotek tradisional. Gatehouse Bank telah meluncurkan dengan kesepakatan suku bunga tetap dua tahun di 3,19 persen.

Hipotek di bank-bank besar biasanya mengenakan biaya kurang dari 2 persen untuk kontrak dua tahun yang serupa. Ini mencerminkan biaya pendanaan yang lebih tinggi untuk bank-bank Islam.

"Dengan hipotek yang kemungkinan terbesar bagi banyak orang, suku merupakan faktor penting. Jika transaksi lebih mahal daripada alternatif di pasar, itu akan menjadi penjualan yang sulit," kata Mark Harris dari broker hipotek SPF Private Clients.

Al Rayan Bank dianggap sebagai penyedia keuangan Islam terbesar di Inggris. ABC International, Ahli United Bank, dan UBL adalah bank lain yang terdaftar di Inggris untuk menawarkan paket pembelian rumah.

Harris mengatakan bahwa dari pajak bea materai perspektif, pajak keuntungan modal dan pajak warisan diperlakukan dengan cara yang sama seperti hipotek tradisional. Peminjam juga diharuskan untuk lulus tes keterjangkauan yang sama untuk memastikan mereka dapat memenuhi pembayaran bulanan mereka.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 30 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Filipina Targetkan Jadi Hub Ekspor Halal di Asia]

Pemerintah Filipina menyetujui undang-undang baru yang disebut Undang-undang Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Halal untuk mengembangkan dan menerapkan standar dan praktik pertanian dan manufaktur halal di Filipina. Hal ini merupakan upaya Filipina untuk  mempersiapkan diri menjadi hub ekspor halal berikutnya di Asia.

Menteri Perdagangan Filipina, Ramon Lopez mengatakan ada permintaan yang meningkat dari industri halal karena pasar Muslim dan non-Muslim yang berkembang baik di komunitas Asia dan global. Meskipun ada 2 miliar penduduk Muslim pada 2014 dengan tingkat pertumbuhan 1,8 persen per tahun, eksekutif kementerian perdagangan mengatakan industri diperkirakan mencapai 3,5 triliun dolar AS pada tahun 2021 dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2015, seperti dilansir di Al-Arabiya, Rabu (28/11).

Dengan perkembangan ini, Filipina siap untuk mengambil peran lebih besar dalam industri halal global. Untuk mempertahankan ini, Filipina sekarang menjadi anggota Forum Akreditasi Halal Internasional, sebuah badan dan jaringan akreditasi dengan 27 anggota yang independen yang dimandatkan untuk menegakkan standar halal di negara dan wilayah mereka.

Di komunitas domestik, Lopez juga meminta pemerintah kota dan eksportir halal untuk memperluas cakupan dan kategori sistem halal dan memperkuat lebih banyak peraturan lokal untuk pengembangan industri. Dia juga mendorong akademisi untuk masuk untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan, sehingga mata pelajaran yang berhubungan dengan halal pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam akademi. Tujuan akhirnya agar sektor swasta meningkatkan minatnya dalam industri.

Untuk mendukung industri halal, pemain lain yang terlibat dalam globalisasi industri halal meningkat di Filipina Selatan. Terletak di wilayah Mindanao, Zamboanga Ecozone dan Otoritas Freeport, akan segera menjadi pusat investor halal global.

Pemerintah Filipina melalui Zona Ekonomi Khusus Zamboanga dan Otoritas Freeport telah mengalokasikan sebuah kompleks seluas 100 hektare untuk menarik para investor pengolahan halal dan manufaktur asing untuk berinvestasi.

Kota Zamboanga adalah Kota kedua terpadat di Mindanao (kedua di Davao) dengan lebih dari 800 ribu penduduk. Dari jumlah ini, 35 persen penduduknya beragama Islam dan kota ini dikenal karena koeksistensi damai dari berbagai kepercayaan dan agama.

Sementara Filipina disebut sebagai salah satu tujuan investasi paling menarik di dunia oleh badan-badan independen, Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport, mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Filipina dengan mengembangkan insentif baru bagi investor yang akan mendirikan fasilitas manufaktur dan pengolahan halal di zona tersebut.

Di antara insentif termasuk 100 persen kepemilikan bisnis di dalam zona dan pemberian visa kerja kepada eksekutif dan teknisi asing yang dapat diperbarui setiap dua tahun. Selain itu, insentif lain yang ditawarkan kepada investor adalah jika investasi modal dipertahankan tidak kurang dari 150 ribu dolar AS, status residensi permanen dalam Zamboecozone juga akan diberikan kepada investor bersama dengan pasangan mereka, tanggungan dan anak-anak yang belum menikah di bawah usia 21 tahun.

Ketua Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport Christopher Arnuco mengatakan Pusat Halal Asia di Zamboanga berupaya untuk merebut pasar senilai 1,38 triliun dolar AS di Asia Tenggara. Hal ini seiring dengan disiapkannya kompleks pengolahan makanan seluas 100 hektare yang memiliki kapasitas produsen produk prospektif makanan dan Food Grade. Kompleks ini ditargetkan akan mengumpulkan 30 persen dari pangsa pasar 15,9 miliar dalam bisnis potensial.

Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport atau dikenal sebagai ZAMBOECOZONE didirikan untuk menjadi pusat ekonomi penting untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan investasi yang memadai. Badan ini mendukung semua upaya untuk menarik investasi ke Mindanao dengan menyediakan lokasi dan lingkungan yang menguntungkan; akses siap ke pasar, tenaga kerja dan sumber daya lainnya dan layanan nilai tambah, dengan demikian berkontribusi terhadap pembangunan regional dan nasional. Dengan perkembangan ini, kebangkitan industri Halal di Filipina diharapkan dapat memberikan peluang kerja baru dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara pengimpor produk halal.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 23 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Malaysia Kurangi Anggaran untuk Industri Halal]

Pemerintah Malaysia menyepakati alokasi yang lebih kecil dalam anggaran 2019 untuk pembangunan industri halal setempat. Dewan Rakyat mengatakan kendala keuangan itu tidak akan membahayakan upaya pemerintah untuk mempromosikan sektor industri halal.

Menteri Urusan Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengatakan inisiatif untuk mempromosikan industri halal akan ditingkatkan dengan kerja sama lewat Selangor dan Penang.

“Dengan kerja sama dari negara-negara yang telah memulai inisiatif dalam skala besar, kita akan melihat bagaimana kita dapat memindahkan rantai nilai dan membangun ekosistem yang lebih terintegrasi tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga dalam hal sumber untuk mengembangkan produk untuk benar-benar memenuhi spesifikasi halal," ujar Mohamed Azmin Ali dilansir di media lokal, The Sun Daily, Kamis (22/11).

"Ini karena pasar halal sangat besar, tidak hanya di negara-negara Islam. Bahkan negara-negara non-Islam telah menerima produk halal sebagai barang penting untuk perdagangan," ujarnya.

Mohamed Azmin menjawab pertanyaan dari anggota parlemen yang ingin mengetahui komitmen pemerintah dalam mempromosikan industri halal nasional. Hal itu setelah alokasi anggaran dikurangi dari sebelumnya sebesar 1 miliar ringgit menjadi 100 juta ringgit dalam Anggaran 2019.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 16 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[LPDB Targetkan Pembiayaan Syariah UMKM Rp 450 Miliar]

Pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Syariah memiliki beragam skema untuk menyalurkan Rp 450 miliar dana yang khusus dialokasikan pada 2018 bagi UMKM.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Zaenal Aripin mengatakan dari total dana tersebut baru 23 persen yang termanfaatkan. Sisanya akan dimaksimalkan pada acara Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB–KUMKM), Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada tanggal 27-29 November 2018.

"Dana LPDB secara total ada Rp 1,2 triliun, Rp 450 miliar khusus untuk skema syariah, kita harapakan 70 persennya terserap pada acara Insyaf nanti, hingga akhir tahun semoga tercapai," kata Zaenal, Rabu (14/11). Tahun depan, dananya akan meningkat jadi Rp 520 miliar.

Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 LPDB harus menyalurkan dana tersebut lewat lembaga keuangan. Sehingga LPDB bekerja sama dengan sejumlah bank untuk penyaluran, seperti BPD Jateng Syariah, BJB Syariah, koperasi simpan pinjam syariah di Jabar dan jateng serta BPRS di Aceh dan Magelang. Selain itu, ada sekitar 12 lembaga keuangan, 7 koperasi simpan pinjam syariah, dan PBMT Ventura.

Penyaluran tersebut memiliki imbal hasil kompetitif dan tidak memberatkan. Menurut penentuan tarif dasar berdasarkan PMK No.75/PMK.05/2011, LPDB-KUMKM menyalurkan melalui KSPPS/USPPS/LKB/LKBB dengan akad mudharabah nisbah maksimal 40:60 persen.

Dari KSPPS/USPPS/LKB/LKBB kepada UMKM dengan akad murabahah sebesar 24 persen. LPDB menyasar semua kategori dan sektor UMKM. Syarat utamanya adalah jenis usaha halal, memiliki laba bersih dan minimal masa usaha dua tahun.

Zaenal mengatakan LPDB saat ini sedang mengajukan revisi untuk PMK No 75 tahun 2011 agar dapat menyalurkan pembiayaan secara langsung pada kelompok usaha, tanpa melalui lembaga keuangan lain. Dengan begitu, nisbah bisa ditetapkan lebih rendah.

"Kita sudah ajukan revisi pada Kementerian Keuangan, mungkin ada pembahasan selama dua bulan, awal 2019 kita harapkan sudah bisa menyalurkan dana direct ke UMKM," kata Zaenal.

Meski demikian, perubahan penyaluran dana langsung hanya bisa untuk pembiayaan Rp 250 juta hingga Rp 10 miliar. Di bawah itu, LPDB akan tetap bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Sejumlah sektor akan menjadi prioritas seperti usaha ekonomi kreatif syariah. Sektor ini memiliki potensi yang besar karena mulai jadi fokus pihak global.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo mengatakan Uni Emirat Arab telah mulai mencanangkan inisiatif ekonomi kreatif syariah tersebut, seperti dalam hal halal industri, keuangan syariah, hingga gaya hidup Islami.

"Memang agak sedikit bersinggungan dengan pasar halal yang sudah ada, tapi sektor ini fokus pada mengutamakan nilai tambah dari produk sektor halal yang sudah tersedia itu," katanya.

Misal, industri halal fokus pada produksi makanan halal. Maka inisiatif ekonomi kreatif syariah fokus pada inovasi makanan ini agar lebih memiliki nilai tambah. Jaenal mengatakan UMKM di Indonesia saat ini lebih banyak menjadi reseller.

Produk yang dipasarkan pun minim inovasi sehingga dijual dengan harga standar. Jika inovasi dan kreatifitas ditingkatkan pada produk-produk halal, maka nilai jual akan semakin tinggi. Fadjar berharap UMKM di Indonesia bisa mengembangkan volume bisnis dengan skema kreatif seperti ini.

Zaenal sepakat, pembiayaan syariah LPDB menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendorong peningkatan volume usaha. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), M Bagus Teguh menyampaikan pembiayaan syariah kini telah menjadi satu alat yang menjembatani masyarakat untuk berdikari sesuai syariat.

UMKM yang peduli pada cara mendapatkan pinjaman sesuai syariat kini tidak perlu khawatir lagi. Pembiayaan syariah mulai menjamur di masyarakat, baik dari pemerintah, korporasi seperti perbankan syariah, teknologi digital, hingga lembaga filantropi Islam.

Pemanfaatan lembaga-lembaga syariah ini memang masih perlu keberpihakan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam. Maka pengusaha Muslim pun diharapkan bisa lebih mengutamakan sistem keuangan yang berbasis hukum Islam.

"Kita sebagai Muslim memang perlu keberpihakan pada lembaga keuangan syariah, jika ingin keuangan syariah Indonesia maju maka perlu kita dukung dengan menggunakannya," kata Teguh.

Banyaknya pembiayaan syariah, salah satunya dari LPDB ini, menurutnya, menjadi kesempatan baik yang harus dimanfaatkan. Partisipasi pengusaha pada sektor ini sekaligus dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih sangat rendah di negara mayoritas penduduk Muslim ini.

Target penyaluran tahun 2018 Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM diantaranya Rp 247,5 miliar untuk KSPPS/USPPS, Rp 67,5 miliar untuk Koperasi sektor riil, dan Rp 135 miliar untuk LKB/LKBB.

Akumulasi penyaluran sejak 2008 hingga 2018 telah mencapai Rp 8,5 triliun kepada lebih dari tiga ribu UMKM di seluruh Indonesia. Proporsi pencairan dana bergulir yakni 18 persen untuk syariah sebesar Rp 1,5 triliun, dan 82 persen untuk konvensional sebesar Rp 7 triliun.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 9 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[BI Optimistis Keuangan Syariah Semakin Berkembang]

Bank Indonesia (BI) optimis industri keuangan syariah akan semakin berkembang di Indonesia. Bank sentral pun terus mendukung agar hal itu terjadi.

"Di Bank Indonesia pun, kita ada Departemen Keuangan Syariah. Kita sangat dukung," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman Zainal saat ditemui di Acara Anugerah Syariah Republika (ASR) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (8/11).

Lebih lanjut, Agusman menyatakan, langkah Republika mengadakan ASR sangat tepat. Pasalnya, itu semakin menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan keuangan syariah.

"Ini dedikasi yang sangat luar biasa dan strategis untuk ekonomi syariah. Khususnya bank syariah," kata Agusman.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan melalui pengembangan rantai nilai halal regional. Ini meliputi pengembangan ekosistem dari berbagai tingkatan usaha syariah, dari hulu ke hilir.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara khusus, terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan. Seperti penerapan sistem pertanian terintegrasi, pengembangan produk makanan halal, pengembangan kain tenun dan produk kerajinan daerah, serta pengembangan pariwisata halal.

Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2018 menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan ekonomi syariah secara serentak di seluruh Indonesia, untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional. Dody  mengatakan potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu didukung oleh penguatan ekosistem rantai nilai halal.

Maka dalam hal ini, kata dia, diperlukan skema business matchinguntuk mendorong terhubungnya sisi penawaran produk usaha syariah. Dengan sisi permintaan dari pasar domestik, regional, maupun pasar global.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.