Publikasi

  • 2 Jan 2020

  • 0 Comments

  • Artikel

            Zakat merupakan salah satu instrumen dari filantropi ekonomi Islam. Namun, jika kita telisik makna dari firman Allah QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya nya adalah “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka...” apabila kita pahami makna dari ayat tersebut bahwasannya zakat ini bersifat wajib yang harus di pungut oleh para Ulil Amri dalam sebuah negara. Zakat sendiri dibagi menjadi dua yakni, Zakat Fitrah yang dikeluarkan sebelum shalat Ied pada bulan Ramadhan dan Zakat Mal atau zakat harta.

            Fenomena kemiskinan tidak pernah lepas menjadi permasalahan dalam sebuah negara di seluruh peradaban umat manusia. Padahal, seharusnya negara lah yang menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya. Permasalahan ini sedikit demi sedikit bisa di minimalisir apabila perputaran ekonomi atau velocity itu dapat berjalan dengan baik. Harta tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja, namun harus diberikan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan seperti tercantum pada QS. Al-Hasyr ayat 7.

            Apakah zakat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan? Zakat dalam ekonomi Islam sejatinya tidak dirancang hanya sebagai instrumen keagamaan, namun juga instrumen keuangan yang dapat dikelola dan di retribusi untuk mendorong produktivitas perekonomian dan konsumtif rumah tangga. Zakat bisa difungsikan sebagai kebijakan fiskal oleh pemerintah. Di Indonesia, praktik zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat besar, dimana dana zakat dan dana sosial lainnya seperti wakaf, infaq dan sedekah digunakan untuk peningkatan fungsi alokasi pemerintah seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit yang layanannya di gratiskan kepada masyarakat fakir dan miskin.

            Faktanya, dana zakat yang mempunyai potensi sebesar 200 triliun menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), namun hanya 8,1 triliun yang terhimpun. Hal ini sangat disayangkan melihat mayoritas penduduk di Indonesia mayoritas merupakan muslim. Zakat bisa dijadikan sebagai solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan karena zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat tidak hanya dikenakan pada penghasilan dari sektor jasa, namun juga pada sektor-sektor perekonomian yang lebih luas seperti pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Gagasan terbaru yang dibuat oleh BAZNAS yakni Zakatnomics adalah sebuah konsep untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui zakat. “Konsep ini didefinisikan sebagai kesadaran untuk membangun tatanan ekonomu baru untuk mencapai kebahagiaan, keseimbangan kehidupan dan kemuliaan manusia yang didasari dari semangat dan nilai-nilai Islami melalui zakat” menurut Prof Ahmad Satori Ismail, Anggota BAZNAS.

            Zakat tidak hanya difungsikan sebagai pemenuhan konsumtif bagi para mustahiq, zakat juga dapat mendorong ekonomi yang produktif. Semua tujuan dari ekonomi Islam adalah kemaslahatan umat atau kesejahteraan manusia di dalamnya sehingga dapat terjaganya Maqashid Syariah, yakni hifdzu dien (agama), hifdzu nafs (jiwa), hifdzu aql (akal), hifdzu nasl (keturunan) dan hifdzu maal (harta). Dalam kaitannya dengan Zakatnomics, pemeliharaan terhadap Maqashid syariah merupakan tujuan yang dapat dicapai.

            Dalam hal perlindungan terhadap aspek Dien atau agama, perekonomian yang dibangun melalui Zakatnomics menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting dan utama dalam perekonomian, mengingat zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini membuktikan bahwa di dalam agama besar kaitannya dengan perekonomian. Dalam perlindungan terhadap aspek Nafs atau jiwa, zakatnomics bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer dari setiap manusia, sehingga setelah terpenuhinya kebutuhan primer seperti pangan akan menimbulkan jiwa yang positif. Dalam perlindungan terhadap aspek Aql atau Akal, mekanisme dari zakatnomics adalah dengan mengentaskan kemiskinan yang dicapai salah satunya adalah melalui pendidikan, apabila mustahiq memiliki aksesibilitas untuk menempuh pendidikan akan dapat mendorong dirinya untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Dalam perlindungan terhadap aspek Nasl atau keturunan, zakat memiliki fungsi tidak langsung pada aspek ini, karena pada dasarnya zakat diberikan untuk rumah tangga dan keluarga saat ini. Namun demikian, zakatnomics diharapkan dapat mendukung program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat saat ini dan saat yang akan datang. Adapun zakat merupakan instrumen utama dalam perlindungan terhadap aspek Maal atau harta, yakni kebijakan ekonomi dengan mengutamakan economic welfare dapat diwujudkan melalui zakat. Dalam perspektif zakatnomics, indikator-indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat adalah dengan memperhatikan harta yang kita dapat berasal darimana dan harta yang kita keluarkan digunakan untuk apa.

            Pada perspektif zakatnomics, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diarahkan berfokus pada keadilan distribusi kekayaan yakni melalui zakat. Hal ini karena zakat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk merasakan kesejahteraan melalui ekonomi dalam hidupnya. Konsep zakatnomics juga menekankan pada instrumen keuangan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan.

            Zakatnomics merujuk pada nilai-nilai dari zakat itu sendiri. Berdasarkan definisinya, terdapat empat nilai yang akan dibangun oleh zakatnomics untuk dapat diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi yang tujuannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat (Purwakananta, 2018), yakni:

1.   Semangat Ketakwaan

Nilai yang dibangun melalui zakatnomics salah satunya adalah ketakwaan melalui nilai-nilai agama dalam peningkatan perekonomian. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah berbagi, kepedulian, saling tolong-menolong, keadilan dan menghindari keserakahan dan materialisme.

2.   Production Revolution/Budaya Produksi

Selain zakat yang dapat difungsikan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif, zakat juga dapat mendorong seseorang untuk produktif dan menghindari sifat konsumerisme. Semangat produksi yang dimaksudkan adalah untuk memaksimumkan maslahah. Zakat yang dikeluarkan untuk mustahiq selain dapat digunakan untuk konsumsi juga dapat mendorong mustahiq untuk mandiri.

3.   Fair Economic/Perekonomian yang Adil

Zakat sebagai fungsinya berupaya untuk meredistribusi pendapatan dari sekelompok yang kaya kepada sekelompok masyarakat yang miskin. Sebagai implementasinya, zakatnomics ini menerapkan fair economic sebagai pilar yang tidak hanya dicerminkan oleh perintah zakat dan sedekah secara umum, namun juga larangan-larangan dalam transaksi perekonomian yang dapat menghalangi keadilan seperti maysir, gharar, riba dan tadlis.

4.   Zakat Implementation/Implementasi Zakat

Implementasi zakat yang disandingkan dengan instrumen filantropi lainnya yakni Infaq, Sedekah dan Wakaf adalah berbagi dan menolong sesama dalam kehidupan perekonomian. Dengan implementasi dari dana zakat khususnya, diharapkan pembangunan ekonomi akan tersebar secara merata dan adil.

Untuk mewujudkan empat nilai diatas, hal utama yang harus diperhatikan adalah pengentasan kemiskinan. Karena masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar dari perekonomian. Hal ini penting karena pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai dari zakatnomics ini adalah kesejahteraan (maslahah) dari seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan zakat yang sering dikaitkan dengan solusi dari pengentasan kemiskinan. Zakatnomics sebagai salah satu perspektif dari pengimplementasian zakat dan implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dimana skema pengentasan kemiskinan dalam zakatnomics terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu aspek ekonomi melalui penguatan dan kemandirian ekonomi mustahiq, aspek sosial melalui zakat yang merupakan pemenuhan aspek mendasar dalam kehidupan dan aspek advokasi melalui pengentasan kemiskinan yang merupakan upaya pembelaan hak-hak dari para mustahiq.

Sumber:

Book Publications Puskas Baznas 2019. Zakatnomics: Kajian Konsep Dasar. https://drive.google.com/file/d/1gXZAoMG1Vz5nUfTQexHIfLK8vSPja3K0/view

Republika.co.id. Baznas Gagas Zakatnomics. https://republika.co.id/berita/q2shxg423/baznas-gagas-zakatnomics

Penulis: Anisah Ajeng Jayanti

  • 23 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Artikel

#SEFLearn

Sharing Ilmu Ekonomi Syariah SEF UG

"Diantara Reksadana, Saham Atau Emas Yang Manakah Yang Cocok Untuk Anak Muda?"

Setiap orang pasti memiliki cita-cita kehidupan mapan dan nyaman di masa depan. Tapi, hidup seperti itu perlu dicapai dengan berbagai persiapan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan keuangan. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi sejak usia muda.

Sama seperti menabung, investasi atau menanamkan modal pada aset-aset tertentu perlu dilakukan sejak dini. Tidak perlu menunggu  berpenghasilan yang cukup besar dan berusia matang baru memulai berinvestasi.Hal ini dapat terlihat saat ini dimana saat ini telah banyak anak muda yang sudah tidak asing dengan investasi.

Sejak mereka telah memiliki penghasilan, anak muda zaman saat ini telah memulai persiapkan kebutuhan masa depan seperti keinginan memiliki rumah , keinginan memiliki kendaraan, kebutuhan dana pernikahan,traveling dan shopping. Oleh karena itu, wajar kalau kalangan usia ini perlu mulai mengatur keuangannya dan mulai berinvestasi dengan menyisihkan dana untuk investasi sejak masih muda meskipun penghasilan yang rekan-rekan terima saat ini belum terlalu besar.

Mengapa perlu berinvestasi sejak dini ? dengan memulai menginvestasikan penghasilan sejak dini maka rekan-rekan memiliki peluang dimana dana rekan-rekan yang telah di investasikan akan tumbuh pesat sehingga dapat mengalahkan inflasi dalam jangka panjang.
Selain itu karena dengan kita memulai berinvestasi sejak usia muda, rekan-rekan memiliki kelebihan dimana rekan-rekan masih memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan uang dan mengembangkan dana investasi tersebut menjadi lebih besar dengan ditempatkan kedalam instrumen-instrumen investasi saat ini yang telah tersedia baik itu dalam bentuk reksadana, saham, ataupun emas.

Namun, ada kalanya anak muda galau disaat akan memutuskan hendak berinvestasi di reksadana,saham atau emas dikarenakan tidak memiliki rekomendasi yang cukup untuk menjelaskan hal tersbeut dan pada akhirnya karena kelamaan galau, tidak jadi berinvestasi. Sehingga penghasilan yang seharusnya sudah mulai disisihkan untuk kebutuhan hari depan, akhirnya habis tak berbekas sekadar untuk konsumsi semata.

Penulis: Arief Tri Setiaji

Sumber: http://akucintakeuangansyariah.com

  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Dalam kehidupan umat beragama, manusia dituntut menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan Tuhannya, begitu juga umat muslim yang mengilhami keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalankan hidup agar mencapai kesejahteraan. Al-Qur’an mempuyai konsep hukum yang unik yang sarat makna dan memiliki karakteristik ideal dalam perwujudan kemaslahatan bagi umat manusia. Begitu pula dengan hadist sebagai bayan (penjelas) dari Al-Qur’an mengandung aturan yang mengarah pada kepentingan manusia. Dari sinilah muncul anggapan bahwa hukum syariah mengabaikan kemanusiaan hingga cenderung mengabaikan kemanusiaan masih perlu diperdebatkan, padahal Al-Qur’an secara komprehensif telah mengatur detail perkara hidup manusia, karena hukum-hukumnya bukan berasal dari manusia semata. Salah satu ilmu yang dapat dikaji melaui Al-Qur’an dan hadist yakni Ekonomi Islam. Al-Qur’an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-maslaah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam, seperti dalam Q.S Asy-Syura ayat 177-183 yang menjelaskan mengenai prinsip keadilan dan kesejahteraan dimuka bumi.

Para ekonom muslim saat melakukan kajian dan analisis terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran Islamic Studies, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar syari’ah yang selama ini berkembang (Wahyudi, 2007). Semestinya ekonomi islam dibangun tanpa mengabaikan realitas yang ada namun tetap terbingkai dengan maqashid al-syari’ah, hal ini karena maqashid al-syari’ah sendiri mengupayakan adanya penekanan untuk mengekspesikan hubungan antara kandungan kehendak hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi (Hallaq, 1991).

Teori maqashid al-syari’ah menempati posisi paling sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi islam. Maqashid al-syari’ah merupakan ushulnya-ushul menurut Syatibi, yang berarti bahwa dalam menyusun ushul fiqh sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari maqashid al-syari’ah. Karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan jalan dan standar kemaslahatan sesuai syari’ah. Mengkaji teori maqashid  tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidak sama namun dapat menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.10 Maqshud asy-Syari’ terdiri dari empat bagian, yaitu:

a. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat)

b. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah lil Ifham (maksud Allah dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami)

c. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan)

d. Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Para ekonom muslim mengartikan maslahah adalah kebaikan, dan barometernya adalah syari’ah. Adapun kriteria maslahah (dawabith maslahah) terdiri dari dua bagian, pertama maslahah bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang membuat tunduk akan hawa nafsu (Mas’ud, 1995). Kedua, maslahah itu bersifat universal (kulliyah. Bersandar dari bagian tersebut, Syatibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, maka ia harus menjalankan syari’ah dalam istilah yang ia kemukakan “Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Kemaslahatan dari segi kepentingan terdiri dari:

1. Maslahat Dharuriyyat

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait duniawi dan ukhrawi. Apabila maslahat ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam bermu’amalat, Syatibi mencontohkan harus adanya ‘iwadh tertentu dalam tansaksi perpindahan kepemilikan, misalnya jual-beli. Ada lima hal mendasar dan paling utama yang termasuk dalam jenis ini, dimana kepentingannya harus selalu dijaga dan dipelihara, antara lain:

  • Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
  • Memelihara Jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar...” (Q.S al-Isra : 33).

  • Memelihara Akal (hifz al-‘Aql). Yang membeakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karenanya akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk emerusak akal seperti meminum alkohol.
  • Memelihara Keluarga (hifz al-‘Ird). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara.
  • Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta merupakan hal yang sangat penting dan berharga sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia, namun islam melarang adanya mendapatkan harta dengan cara illegal dan bathil, seperti mencuri atau korupsi.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil...” (Q.S al-Baqarah : 188)

Dari kelima hal diatas, merupakan bentuk esensial yang sangat penting dalam menjaga eksistensi manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia melindungi dan memliharanya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin, dan menderita, begitu pula kehidupan di akhiratnya.

2. Maslahah Hajiyyat

Maslahat Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam menjalankannya dapat leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya hidup, namun akan berakibat cenderung timbul kesulitan dan kesempitan. Contoh yang diberikan Syatibi dalam hal mu’amalat anatara lain qiradh, musaqah, dan salam.

3. Maslahah Tahsiniyyat

Maslahah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang mendatangkan kesempurnaan dalam beraktivitas yang dilakukan, sehingga apabila ditinggalkan tidak akan berpengaruh pada kesulitan. Ilustrasi dari Syatibi dalam mu’amalat untuk hal ini yakni dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Setiap penetapan hukum Allah swt. pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, Perintah Allah swt. yang bersifat jelas (qath’i). Kedua, perintah Allah swt. di dalam Al-Qur’an yang masih samar (zhanni)dan bersifat umum (mujmal), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

Manusia secara alamiah mempunyai keinginan untuk mencapai kebahagiannya dan hidup secara layak, tetapi semuanya itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia, dan kerjasama tersebut sangatlah tidak mungkin dicapai tanpa adanya kehidupan yang aman dan damai di antara seluruh umat. Aman dan damai tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi untuk melindungi hak setiap orang. Namun regulasi dan undang-undang tidak berguna kecuali ada lembaga yang mengimplementasikannya.

Penulis: Dewi Novitasari

Referensi:

  • Yudian Wahyudi, Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea, 2007).
  • Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur’an in Syathibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991).
  • Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II.
  • Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
  • Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.
  • Adiwarman Karim, Ibid, lihat juga Adiwarman Karim, "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro", (Jakarta : The International Institute ofIslamic Thought Indonesia, 2002).
  • Rahmawati, Maqashid al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi Islam)
  • Jamaa La, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah, (As-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 No.II, Juli-Desember 2012).