Publikasi

  • 13 Aug 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Uzbekistan mulai mempertimbangkan keuangan syariah. Negara ini berencana mengatur regulasi dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan sektor perbankan.

Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev berharap bisa mengubah perekonomian nergaranya sekaligus ikut menikmati pasar keuangan syariah global.

Dilansir dari Gulf Times, Kamis, 2 Agustus 2018, Uzbekistan telah meliberalisasi peraturan valuta asing dan melonggarkan peraturan bagi bank Kazakhstan yang ingin mendirikan anak usaha di Uzbekistan. Pembentukan lembaga ini diumumkan di situs web pemerintah. Ini akan memungkinkan produk keuanga syariah, seperti sukuk dan asuransi syariah, masuk ke pasar Uzbekistan.

“ Ini diharapkan bisa mendorong peluncuran sistemik industri keuangan syariah di Uzbekistan,” kata penasihat untuk Menteri Investasi dan Pembangunkan Kazakhstan, Yerlan Baidaulet.

Baidaulet mengatakan pendekatan Uzbektistan mungkin lebih berhasil. Pendekatan ini bisa menciptakan koordinasi di semua instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan otoritas pajak. “ Amandemen baru ini sedang dipelajari secara menyeluruh oleh pemain pasar luar,” kata dia.

Sekadar informasi, Uzbekistan merupakan salah satu negara pecahan Soviet. Di Asia Tengah, negara ini paling padat penduduknya dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Regulasi keuangan syariah juga turut mendapatkan bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) yang berbasis di Arab Saudi.

Bagi Uzbekistan, keuangan syariah menjadi cara baru untuk menarik investasi dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Keuangan ini juga bisa mendorong inklusi keuangan di pasar konsumen yang belum berkembang dan sektor perbankan yang didominasi oleh pemberi pinjaman negara.

Ada beberapa produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman Uzbekistan. Regulasi keuangan syariah yang baru ini akan membuat produk keuangan menjadi lebih murah dan membuka pintu untuk produk keuangan syariah yang baru.

Sumber: Dream.co.id

  • 11 May 2017

  • 0 Comments

  • Internasional

Otoritas Jasa Keuangan terus menyatakan komitmennya dalam mendorong perbankan syariah memperluas jaringan bisnis ke negara-negara kawasan Asia. Salah satu negara yang dianggap bisa menjadi destinasi potensial bagi perbankan syariah karena memiliki keuntungan, adalah Filipina.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan, potensi bagi perbankan syariah nasional mengibarkan sayap ke Filipina sangat terbuka lebar. Terlebih, otoritas perbankan negara tersebut yang justru mengajukan diri untuk melakukan kerja sama dengan perbankan nasional.

“Mereka meminta bantuan kerja sama dari bank syariah untuk Filipina Selatan,” jelas Muliaman, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Meski begitu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan, kedua belah pihak baru saja memulai pembicaraan. Namun, peluang untuk membahas kerja sama kedua otoritas bisa kembali dilakukan, pada saat pimpinan Bank Sentral Filipina menyambangi Indonesia pada 3-4 Juni 2017.

Nantinya, kerja sama bilateral sesuai dengan kerangka ASEAN Banking Integration Framework itu akan mengedepankan asas dan prinsip-prinsip resiprokal dalam kerja sama bilateral. Implementasi ABIF di kawasan Asia Tenggara sendiri, akan efektif diterapkan pada 2020 mendatang.

Sejauh ini, lanjut Muliaman, memang belum ada perbankan nasional yang berencana melakukan ekspansi ke Filipina, maupun sebaliknya. Muliaman pun belum mengetahui, apakah kerja sama antar kedua negara bisa direalisasikan pada tahun ini atau tidak.

“Pembicaraan masih tahap awal. Seperti orang pacaran dululah,” katanya.

Sumber: Viva.co.id