Publikasi

  • 30 Mar 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Dompet Dhuafa terus menggalang wakaf untuk mengatasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Penggalangan wakaf juga Dompet Dhuafa lakukan bersama berbagai instansi, termasuk dengan menggandeng Forum Silahturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).

General Manager Wakaf Dompet Dhuafa Bobby Manullang menjelaskan, sinergi ini diharapkan dapat membuat penghimpunan wakaf semakin lancar. Nilai penghimpunan wakaf bersama FoSSEI masih kisaran jutaan rupiah. 

"Kita lihat Fossei segmentasinya mahasiswa, jadi lebih ditekankan nominal yang terjangkau," kata Bobby saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/3).

Dompet Dhuafa membiarkan dinamika wakaf berbasis muwakif individu di FoSSEI. Jumlah yang terkumpul bersama Fossei juga akan Dompet Dhuafa komunikasikan kepada pengurus Fossei. "Nanti dananya mau dibelikan satu ventilator atau bagaimana," ungkap Bobby.

Kerja sama tersebut akan berjalan sesuai waktu penetapan gawat darurat virus corona oleh pemerintah. "Kan sampai Mei, tapi kalau diperpanjang ya nanti kita bicarakan lagi," ujar Bobby.

Secara keseluruhan, program wakaf penanganan Covid-19 ini difokuskan pada tiga hal yakni pembangunan Rumah Sakit (RS) darurat, alat kesehatan, serta ventilator. Sementara, dana dari zakat, infak, dan sedekah Dompet Dhuafa difokuskan pada pelayanana medis. Sejak program wakaf ini dimulai pada sekitar 10 Maret lalu, sudah hampir Rp 1 miliar dana wakaf terkumpul.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Feb 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan Gerakan Bank Infaq merupakan terobosan yang inovatif dan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

"Sudah banyak teladan suksesnya, seperti Jogokarian dan grameen Bank," kata Sandiaga Uno dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2) malam.

Selama ini, menurut dia, banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha tetapi terkendala permodalan. Karena akses keuangan yang minim, mereka akhirnya terjerat pada pinjaman rentenir yang mencekik.

Ia menambahkan kehadiran Bank Infaq membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir terjerat cekikan bunga rentenir. "Bank Infaq juga membantu mereka terhindar dari rentenir digital yang kini marak," ujarnya.

Sandi mengatakan, Gerakan Bank Infaq ini berbasis komunitas di perumahan, masjid-Masjid, kelompok masyarakat dan majelis-majelis taklim. Gerakan ini mengelola infaq dengan memanfaatkan teknologi digital.

Di era modern, menurut Sandiaga, infaq makin diterima. Apalagi, saat ini banyak financial technology (fintech) yang memiliki platform urun dana (crowdfunding) yang pasarnya bisa mencapai Rp 75 triliun.

"Kita bisa sempat kumpulkan Rp396 miliar," ucap Sandi. Ia meyakini Gerakan Bank Infaq dapat menjadi solusi di tengah sulitnya akses masyarakat, terutama UMKM, ke permodalan. "Insya Allah jadi solusi," ujarnya.
Sejak 10 bulan didirikan, Sandi menyebut sudah berdiri sebanyak 34 Bank Infaq. Sebanyak 27 di antaranya sudah beroperasi dan menebar manfaat pinjaman ke 258 sahabat Infaq."Infaq kita insya Allah tumbuhkan manfaat, nyata ciptakan perubahan," tutur Sandi.

Sumber: Republika.co.id

  • 2 Jan 2020

  • 0 Comments

  • Artikel

            Zakat merupakan salah satu instrumen dari filantropi ekonomi Islam. Namun, jika kita telisik makna dari firman Allah QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya nya adalah “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka...” apabila kita pahami makna dari ayat tersebut bahwasannya zakat ini bersifat wajib yang harus di pungut oleh para Ulil Amri dalam sebuah negara. Zakat sendiri dibagi menjadi dua yakni, Zakat Fitrah yang dikeluarkan sebelum shalat Ied pada bulan Ramadhan dan Zakat Mal atau zakat harta.

            Fenomena kemiskinan tidak pernah lepas menjadi permasalahan dalam sebuah negara di seluruh peradaban umat manusia. Padahal, seharusnya negara lah yang menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya. Permasalahan ini sedikit demi sedikit bisa di minimalisir apabila perputaran ekonomi atau velocity itu dapat berjalan dengan baik. Harta tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja, namun harus diberikan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan seperti tercantum pada QS. Al-Hasyr ayat 7.

            Apakah zakat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan? Zakat dalam ekonomi Islam sejatinya tidak dirancang hanya sebagai instrumen keagamaan, namun juga instrumen keuangan yang dapat dikelola dan di retribusi untuk mendorong produktivitas perekonomian dan konsumtif rumah tangga. Zakat bisa difungsikan sebagai kebijakan fiskal oleh pemerintah. Di Indonesia, praktik zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat besar, dimana dana zakat dan dana sosial lainnya seperti wakaf, infaq dan sedekah digunakan untuk peningkatan fungsi alokasi pemerintah seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit yang layanannya di gratiskan kepada masyarakat fakir dan miskin.

            Faktanya, dana zakat yang mempunyai potensi sebesar 200 triliun menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), namun hanya 8,1 triliun yang terhimpun. Hal ini sangat disayangkan melihat mayoritas penduduk di Indonesia mayoritas merupakan muslim. Zakat bisa dijadikan sebagai solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan karena zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat tidak hanya dikenakan pada penghasilan dari sektor jasa, namun juga pada sektor-sektor perekonomian yang lebih luas seperti pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Gagasan terbaru yang dibuat oleh BAZNAS yakni Zakatnomics adalah sebuah konsep untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui zakat. “Konsep ini didefinisikan sebagai kesadaran untuk membangun tatanan ekonomu baru untuk mencapai kebahagiaan, keseimbangan kehidupan dan kemuliaan manusia yang didasari dari semangat dan nilai-nilai Islami melalui zakat” menurut Prof Ahmad Satori Ismail, Anggota BAZNAS.

            Zakat tidak hanya difungsikan sebagai pemenuhan konsumtif bagi para mustahiq, zakat juga dapat mendorong ekonomi yang produktif. Semua tujuan dari ekonomi Islam adalah kemaslahatan umat atau kesejahteraan manusia di dalamnya sehingga dapat terjaganya Maqashid Syariah, yakni hifdzu dien (agama), hifdzu nafs (jiwa), hifdzu aql (akal), hifdzu nasl (keturunan) dan hifdzu maal (harta). Dalam kaitannya dengan Zakatnomics, pemeliharaan terhadap Maqashid syariah merupakan tujuan yang dapat dicapai.

            Dalam hal perlindungan terhadap aspek Dien atau agama, perekonomian yang dibangun melalui Zakatnomics menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting dan utama dalam perekonomian, mengingat zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hal ini membuktikan bahwa di dalam agama besar kaitannya dengan perekonomian. Dalam perlindungan terhadap aspek Nafs atau jiwa, zakatnomics bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer dari setiap manusia, sehingga setelah terpenuhinya kebutuhan primer seperti pangan akan menimbulkan jiwa yang positif. Dalam perlindungan terhadap aspek Aql atau Akal, mekanisme dari zakatnomics adalah dengan mengentaskan kemiskinan yang dicapai salah satunya adalah melalui pendidikan, apabila mustahiq memiliki aksesibilitas untuk menempuh pendidikan akan dapat mendorong dirinya untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Dalam perlindungan terhadap aspek Nasl atau keturunan, zakat memiliki fungsi tidak langsung pada aspek ini, karena pada dasarnya zakat diberikan untuk rumah tangga dan keluarga saat ini. Namun demikian, zakatnomics diharapkan dapat mendukung program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat saat ini dan saat yang akan datang. Adapun zakat merupakan instrumen utama dalam perlindungan terhadap aspek Maal atau harta, yakni kebijakan ekonomi dengan mengutamakan economic welfare dapat diwujudkan melalui zakat. Dalam perspektif zakatnomics, indikator-indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat adalah dengan memperhatikan harta yang kita dapat berasal darimana dan harta yang kita keluarkan digunakan untuk apa.

            Pada perspektif zakatnomics, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diarahkan berfokus pada keadilan distribusi kekayaan yakni melalui zakat. Hal ini karena zakat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk merasakan kesejahteraan melalui ekonomi dalam hidupnya. Konsep zakatnomics juga menekankan pada instrumen keuangan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan.

            Zakatnomics merujuk pada nilai-nilai dari zakat itu sendiri. Berdasarkan definisinya, terdapat empat nilai yang akan dibangun oleh zakatnomics untuk dapat diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi yang tujuannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat (Purwakananta, 2018), yakni:

1.   Semangat Ketakwaan

Nilai yang dibangun melalui zakatnomics salah satunya adalah ketakwaan melalui nilai-nilai agama dalam peningkatan perekonomian. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah berbagi, kepedulian, saling tolong-menolong, keadilan dan menghindari keserakahan dan materialisme.

2.   Production Revolution/Budaya Produksi

Selain zakat yang dapat difungsikan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif, zakat juga dapat mendorong seseorang untuk produktif dan menghindari sifat konsumerisme. Semangat produksi yang dimaksudkan adalah untuk memaksimumkan maslahah. Zakat yang dikeluarkan untuk mustahiq selain dapat digunakan untuk konsumsi juga dapat mendorong mustahiq untuk mandiri.

3.   Fair Economic/Perekonomian yang Adil

Zakat sebagai fungsinya berupaya untuk meredistribusi pendapatan dari sekelompok yang kaya kepada sekelompok masyarakat yang miskin. Sebagai implementasinya, zakatnomics ini menerapkan fair economic sebagai pilar yang tidak hanya dicerminkan oleh perintah zakat dan sedekah secara umum, namun juga larangan-larangan dalam transaksi perekonomian yang dapat menghalangi keadilan seperti maysir, gharar, riba dan tadlis.

4.   Zakat Implementation/Implementasi Zakat

Implementasi zakat yang disandingkan dengan instrumen filantropi lainnya yakni Infaq, Sedekah dan Wakaf adalah berbagi dan menolong sesama dalam kehidupan perekonomian. Dengan implementasi dari dana zakat khususnya, diharapkan pembangunan ekonomi akan tersebar secara merata dan adil.

Untuk mewujudkan empat nilai diatas, hal utama yang harus diperhatikan adalah pengentasan kemiskinan. Karena masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar dari perekonomian. Hal ini penting karena pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai dari zakatnomics ini adalah kesejahteraan (maslahah) dari seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan zakat yang sering dikaitkan dengan solusi dari pengentasan kemiskinan. Zakatnomics sebagai salah satu perspektif dari pengimplementasian zakat dan implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dimana skema pengentasan kemiskinan dalam zakatnomics terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu aspek ekonomi melalui penguatan dan kemandirian ekonomi mustahiq, aspek sosial melalui zakat yang merupakan pemenuhan aspek mendasar dalam kehidupan dan aspek advokasi melalui pengentasan kemiskinan yang merupakan upaya pembelaan hak-hak dari para mustahiq.

Sumber:

Book Publications Puskas Baznas 2019. Zakatnomics: Kajian Konsep Dasar. https://drive.google.com/file/d/1gXZAoMG1Vz5nUfTQexHIfLK8vSPja3K0/view

Republika.co.id. Baznas Gagas Zakatnomics. https://republika.co.id/berita/q2shxg423/baznas-gagas-zakatnomics

Penulis: Anisah Ajeng Jayanti

  • 2 Jan 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan investor ritel masuk pasar modal. Dengan masuknya UMKM dan investor ritel ke pasar modal diharapkan integritas pasar semakin terjaga.
"Tentunya ini menggunakan platform digital misalnya proses transaksi sekarang sudah mulai digital, pemesanan mulai digital," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada pembukaan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kamis (2/1).
OJK, lanjut dia, juga akan memperluas basis investor di daerah seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurut dia, dorongan pelaku UMKM dan investor ritel lebih banyak masuk ke pasar modal merupakan satu dari tiga kebijakan yang akan dilakukan OJK.
Dua kebijakan lain yang akan dilanjutkan yakni meningkatkan tata kelola industri pasar modal di antaranya melalui peningkatan standar di pasar perdagangan, transparansi laporan keuangan melalui auditor kredibel.
Kebijakan lain yakni meningkatkan peran pasar modal dari berbagai proyek pembiayaan terutama pembiayaan yang menjadi prioritas pemerintah. "Kami akan beri perhatian dan kami dorong bahkan kami akan coba cari insentif apa yang bisa disampaikan," katanya.
Wimboh mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut mendorong investasi melalui insentif pajak. OJK mencatat pajak investasi reksadana, investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif (DIRE-KIK), Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA), dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) ditarget melonjak.
Ia menyebutkan peningkatan investasi keempat investasi itu menjadi lima persen tahun 2020 dan 10 persen tahun 2021. Wimboh mengungkapkan ketiga kebijakan tersebut akan digenjot tahun ini mengingat perang dagang antara AS dan China serta Brexit yang masih belum jelas, berpotensi akan terjadi tahun 2020.
"Tentunya, kita masih harus bekerja keras," katanya.

Sumber: Republika.co.id

  • 24 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bekerja sama dengan MonsterAR meluncurkan aplikasi Augmented Reality berbasis android di Jakarta, Senin (23/12).

Aplikasi ini memungkinkan para user (pengguna android) memindai setiap logo Baznas yang ditemukan hingga muncul beberapa fitur menu layanan dan pembayaran zakat.

Diberi nama Baznas Augmented Reality (BAZNAS AR) aplikasi ini diluncurkan oleh anggota Baznas, Emmy Hamidiyah dan Direktur Utama MonsterAR, Rizal Pamungkas.

Emmy mengatakan, Baznas kembali berimprovisasi dalam pengembangan Innovative Platform melalui pemanfaatan fitur Augmented Reality. Banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore ini. Cukup dengan memindai logo Baznas, pengguna akan mendapatkan layanan info seputar zakat, infak dan sedekah (ZIS).

“Selain informasi, para pengguna juga bisa melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan kurban, yang nantinya akan terhubung ke web Baznas. Dan juga terdapat fitur kalkulator zakat, untuk menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu juga info mengenai program-program Baznas, yang langsung terhubung dengan web pendistribusian dan pendayagunaan Baznas, dan fitur layanan customer service24 jam penuh,” jelasnya.

Menurut Emmy, inovasi ini untuk menjawab tantangan dunia zakat dalam memasuki era teknologi 4.0. Baznas terus meningkatkan pendekatan pembayaran zakat digital dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Baznas berkomitmen zakat dapat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat,” ujarnya.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut lembaga untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkannya guna melayani masyarakat. Termasuk Baznas yang kini juga membuka layanan pengumpulan zakat melalui teknologi digital.

Sejak tahun 2016, Baznas menerapkan layanan digital dalam pengumpulan zakat dari masyarakat. Hasilnya, setiap tahun masyarakat yang membayar zakat menggunakan layanan digital terus meningkat.

“Ada lima platform yang dikembangkan Baznas untuk mendorong zakat digital. Pertama, Baznas Platform, yakni mengembangkan website Baznas dan playstore atau program aplikasi bernama `Muzaki Corner`. Kedua, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerja sama dengan toko online. Ketiga, Social Media Platform, di mana Baznas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media. Keempat, Innovative Platform dan kelima, Artificial Intelligence Platform," katanya.

Sementara itu, menurut Direktur Utama MonsterAR, Rizal Pamungkas, menyambut baik atas terjalinnya kerja sama dalam bentuk aplikasi AR ini.

“Terima kasih kepada Baznas atas kolaborasi dalam mengembangkan aplikasi AR ini. Kami akan terus kembangkan teknologi terkini yang kedepannya dapat diimplementasikan, sebagai komitmen kami membantu Baznas dalam melakukan pendekatan ke muzaki lewat layanan informasi dan pembayaran zakat,” katanya.

Rizal berharap akan ada kerja sama lanjutan untuk mendukung Baznas dalam mengentaskan kemiskinan lewat zakat.

“Ini akan menjadi langkah awal bagi kami untuk terus memberikan dukungan terkait peran dan kinerja Baznas dalam mendekatkan kemudahan berzakat kepada masayarakat,” ujar dia.

 

  • 19 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan pilot project pengembangan ekonomi da keuangan syariah berbasis pondok pesantren, Selasa (17/12). Pondok Pesantren KHAS Kempek di Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi pertama proyek.

Proyek tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan syariah sekaligus pemberdayaan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren akan direplikasikan. 

"Setidaknya ke 3.300 pesantren di Indonesia selama periode 2020-2024," ujarnya melalui siaran pers, Selasa.

Urgensi pengembangan ekonomi syariah dilandaskan pada data survei OJK pada 2019, di mana tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai sembilan persen. Sementara, tingkat literasi keuangan syariah masih di angka 8,93 persen persen.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentunya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melimpah. Salah satunya didukung oleh keberadaan 21.921 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan. Mulai dari edukasi dan literasi keuangan syariah hingga pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan pembiayaan syariah lainnya. 

Proyek ini turut memfasilitasi pembukaan rekening syariah, program tabungan emas clean and gold serta pemberdayaan UMK Pesantren terkait halal value chain.

Pada pilot project, pemerintah juga membentuk Unit Layanan Keuangan Syariah yang terintegrasi di Pondok Pesantren. Unit Layanan ini berfungsi memberi layanan keuangan syariah bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren yang terdiri atas layanan perbankan syariah, pegadaian syariah, dan fintech syariah.

Iskandar menuturkan, peningkatan Standar Kompetensi Halal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas produk halal pada UMK sekitar pondok pesantren juga menjadi salah satu fokus tujuan kegiatan. "Ini akan berlangsung secara berkesinambungan," ujarnya. 

Kegiatan pilot project ini merupakan implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yang diwujudkan melalui peningkatan akses masyarakat lintas kelompok termasuk pesantren. Tujuannya, meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. 

Program ini disambut baik oleh Pimpinan Pondok Pesantren, KH Mustofa Aqiel Siradj. Menurutnya, Pondok Pesantren KHAS Kempek Kabupaten Cirebon pada prinsipnya mendukung serta mendorong implementasi peningkatan inklusi dan literasi keuangan Syariah. "Selain itu, pemberdayaan ekonomi pesantren secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menjelaskan, Kabupaten Cirebon akan menjadi percontohan pengembangan inklusi keuangan syariah dari pembukaan tabungan emas clean and gold. Ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah. Khususnya rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi.  

Sumber: Republika.co.id

 

  • 10 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali menekankan pengembangan dan perluasan Industri produk halal nasional. Kiai Ma'ruf ingin Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.
Sebab, saat ini produsen produk-produk halal terbesar di dunia justru negara yang bukan penduduk mayoritas Muslim. "Yang terbesar di dunia adalah Brazil, aneh ini, produk halalnya yang terbesar dari negara Brasil. Kemudian diikuti oleh Australia yang justru bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI ke-29 di Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Jumat (6/12).

Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia harus keluar dari saat ini yang hanya menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Menurutnya, Indonesia bahkan menjadi konsumen terbesar, dengan membelanjakan 214 Miliar US Dollar untuk produk halal.
Jumlah ini, kata Kiai Ma'ruf, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia. "10 persennya di Indonesia. Sayangnya kita bukan merupakan produsen dari produk-produk halal tersebut," ujar Kiai Ma'ruf.
Karena itu, di depan cendekiawan ICMI, Kiai Ma'ruf mengajak untuk mendukung pengembangan produk halal, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia diharapkan tidak hanya sekedar menjadi konsumen dan hanya melakukan sertifikasi halal saja.

"Sekarang ini kita hanya memberikan sertifikasi, mengakui atau menyetempel, mengendorse sertifikat halal dari luar negeri, tetapi kita ingin menjadi produsen dan eksportir produk-produk halal dunia," ujarnya.

Kiai Ma'ruf pun meyakini ICMI dengan pengalaman selama ini dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat turut berperan dalam upaya peningkatakan kapasitas ekonomi umat. Karena, Pemerintah ingin mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah mulai dari perbankan, industri keuangan nonbank, asuransi, pegadaian, hingga pasar modal.
"Itu masih sangat kecil, baru yang terbesar hanya sukuk. Terbesar  di dunia tapi lainnya masih kecil. Pangsa pasar kita baru 8 sekian persen, bahkan perbankan hanya 5 sekian persen," ujarnya.
Tak lupa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu juga ingin mengembangkan potensi dana sosial (social fund) mulai zakat hingga wakaf. Menurutnya, jumlah zakat saat ini baru sekitar Rp 8 Triliun atau 3,5 persen dari potensi zakat yang mencapai lebih dari Rp 230 Triliun.

"Karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih serius, belum lagi wakaf yang kita mampu mengumpulkan wakaf, kita akan memperoleh dana besar, dana murah yang bisa mendukung pengembangan ekonomi umat dan ekonomi nasional kita," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 3 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian segera membahas biaya sertifikasi produk halal pada akhir pekan depan. Penentuan biaya yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi itu menjadi salah satu prioritas Kemenko Perekonomian di akhir tahun 2019. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, menuturkan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan ketentuan biaya sertifikasi halal. Sebab, masalah biaya harus diatur secara legal sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

"Sudah kami jadwalkan akhir pekan depan ini. Kami sedang menyiapkan waktunya," kata Susiwijono saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (1/12). 

Selain mengejar pembahasan biaya sertifikasi halal, Kemenko Perekonomian juga tengah mengejar waktu untuk menyelesaikan rapat koordinasi penyelesaian omnibus law cipta lapangan kerja dan sinkronisasi omnibus law perpajakan. Sertifikasi halal, dijelaskan dia, menjadi salah satu pokok bahasan omnibus law cipta lapangan kerja. Adapun soal teknis biaya sertifikasi telah dibahas langsung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis. 

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso, menambahkan, rancangan tarif tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Pihaknya, hingga kini belum menerima rancangan tarif tersebut. Kemenkeu terlibat lantaran biaya sertifikasi halal nantinya bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Tapi, secara prinsip (biaya) untuk usaha kelas mikro dan kecil digratiskan," kata Bambang. 

Sumber: Republika.co.id

  • 25 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyatakan, dana sosial syariah mampu memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, lini ini menjadi bagian ekonomiyang akan pemerintah dorong.

“Dana sosial Islam berupa wakaf dan zakat merupakan dana murah. Kalau itu didayagunakan untuk menumbuhkan UMKM, berarti tidak butuh biaya besar. Pada akhirnya, jika UMKM tumbuh, keuangan syariah komersial bisa masuk, baik instrumen perbankan syariah ataupun pasar modal.” Ujar Kiai Ma’ruf

Sebenarnya, proses menumbuhkembangkan UMKM sudah dimulai dengan adanya bank wakaf mikro di pesantren-pesantren. "Tapi kan dananya masih terbatas. Kita ingin dana wakaf ini menjadi besar sehingga lebih banyak lagi UMKM yang kita bisa dorong," ungkap Kiai Ma'ruf saat berbincang dengan Republika di Kantor Wapres, Jakarta, belum lama ini. Yang dibiayai oleh bank wakaf mikro pun tidak diberi beban karena pembiayaan dalam jumlah sangat kecil agar pelaku UMKM dapat bertahan.

Keuangan sosial merupakan salah satu dari empat bagian ekonomi syariah yang akan pemerintah dorong. Pemerintah melihat dana sosial, terutama wakaf dan zakat sangat penting dalam membangun kekuatan umat. "Zakat kita itu kan baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari potensinya Rp 230 triliun per tahun. Karena itu, kita dorong ini menjadi kekuatan," kata Kiai Ma'ruf.

Melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas lembaga keuangan mikro syariah tersebut di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi mikro rakyat. OJK pun telah meresmikan dua BWM. Salah satunya yaitu BWM Al Hijrah Cindai Alus Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diresmikan awal November ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, keberadaan BWM telah mendorong usaha ekonomi mikro rakyat. Selama ini, mereka kesulitan mendapatkan permodalan yang murah dan mudah guna membiayai usahanya."Keberadaan BWM sudah dirasakan masyarakat kecil yang memanfaatkan pembiayaan. Mereka bisa mendapatkan tambahan modal usaha dan memperluas usahanya sehingga pendapatannya meningkat," ujar Wimboh.

Keberadaan BWM di lingkungan pondok pesantren diharapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat desa yang sebagian besar berusaha di sektor pertanian, perdagangan dan pelaku industri kecil rumah tangga. Skema pembiayaan BWM adalah pembiayaan tanpa bunga dengan maksimal plafon pinjaman Rp 3 Juta dan hanya dikenakan biaya administrasi sekitar 3 persen per tahun.
"Dokumen persyaratan yang dibutuhkan hanya kartu tanda penduduk atau kartu keluarga," ucap Wimboh.

Selain mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja, nasabah BWM juga akan mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk meningkatkan usahanya. Hingga Oktober 2019, terdapat 54 unit BWM di Indonesia. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan BWM sebesar Rp 29,33 miliar kepada 22.668 nasabah di seluruh Indonesia dan telah tersebar di 16 provinsi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) Sofyan Djalil mengusulkan agar wakaf ke depan bisa dikelola menjadi wakaf produktif untuk kepentingan umat. Selama ini, ikrar wakaf sering kali spesifik, misalkan untuk mushala dan masjid. Padahal, letak masjid saat ini belum tentu cocok hingga 15 tahun mendatang.

Sofyan juga menjelaskan, untuk pewakaf (wakif) atau pemberi wakaf, yang terpenting adalah semangat dari wakafnya. Aset produktif bisa menjadi lebih baik untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak. "Misalnya entrepreneur Muslim tidak ada modal, kenapa tidak kita kasih modal wakaf saja?" ujar Sofyan.

Kementerian ATR juga akan mempermudah sertifikasi tanah wakaf agar seluruh tanah wakaf bisa tersertifikasi. Ini seiring target pemerintah untuk memastikan semua tanah terdata pada 2025. Sofyan juga akan mendorong dan memberikan kemudahan dalam berwakaf . Untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, pemerintah hanya perlu menunjukkan saksi dan nazir yang direkomendasikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika tanah wakaf tersebut tidak memiliki nazir, pemerintah akan mengupayakan nazir sementara agar aset-aset umat tidak tercecer.

Data wakaf yang tidak rapi akan menurunkan kemanfaatannya untuk umat. Sofyan juga meminta regulator wakaf untuk menafsirkan kembali arti wakaf dan mengeluarkan fatwa untuk lebih mendorong kemajuan ekonomi umat dan keberpihakan kepada masyarakat. Sebelumnya, BWI mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif. Contoh wakaf produktif itu antara lain mewakafkan tanah untuk kegiatan pertanian, mewakafkan toko untuk kegiatan perdagangan, dan sebagainya.

BWI juga melakukan inovasi instrumen wakaf, antara lain wakaf tunai terkait sukuk atau cash waqf linked sukuk yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Bali, tahun lalu. BWI juga memfasilitasi wakaf saham sebagai alternatif berwakaf menggunakan aset berupa surat berharga.

Sumber: Republika.co.id