Publikasi

  • 1 Jul 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Studi yang dilakukan International Data Corporation (IDC) memperkirakan, pada 2025 akan ada sekitar 40 miliar perangkat Internet of Things (IoT) yang terkoneksi. Jumlah perangkat tersebut akan menghasilkan sekitar 80 zettabytes (ZB) data pada tahun yang sama akibat dari digitalisasi industri.

Mengenai hal itu, perusahaan riset teknologi informasi asal Amerika Serikat, Gartner memperkirakan 75 persen data yang dihasilkan perusahaan akan dibuat dan diproses di luar pusat data tradisional.

Dengan kata lain, jumlah pemanfaatan micro data center atau local edge data center akan meningkat empat kali lipat pada 2025.

Business Vice President Secure Power Division, Schneider Electric Indonesia, Yana Achmad Haikal mengatakan, tren ini akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi energi di sektor data center yang diperkirakan dapat mencapai 3.000 terawatt per jam.

“Jumlah itu hampir sama dengan konsumsi energi dari 275 juta rumah tangga pada 2040. Strategi pengelolaan data center yang tidak efektif juga akan menyebabkan biaya operasional dan perawatan dapat melambung tinggi,” jelas Yana pada acara diskusi Virtual Media Briefing Schneider Electric, Jumat (26/6/2020).

Untuk memitigasi hal itu, lanjutnya, industri data center perlu fokus mendesain edge data center yang efisien, andal, dan ramah lingkungan.

Selain itu, perlu pula pemanfaatan teknologi data center pintar yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi IoT, mobilitysensingcloud, analitik, dan teknologi keamanan siber.

“Teknologi-teknologi tersebut pun kini telah tersedia pada produk EcoStruxure for Data Centers dari Schneider Electric,” ujar Yana.

Era edge computing

Schneider Electric, perusahaan global dalam transformasi digital di pengelolaan energi dan otomasi, menegaskan bahwa solusi produk tersebut pada dasarnya adalah untuk membantu industri data center di Indonesia memasuki era edge computing.

Pasalnya, pemanfaatan teknologi data center pintar dan energi baru terbarukan dalam penerapan edge computing akan memperkuat kemampuan pelaku industri untuk akses data yang semakin cepat dan terintegrasi.

Tak hanya itu, pun akan menghasilkan koneksi internet yang stabil, keamanan data terpercaya, dan di sisi lain dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi serta biaya operasional.

Perlu diketahui, Solusi EcoStruxure for Data Center dari Schneider Electric mengintegrasikan manajemen listrik, gedung, dan teknologi informasi (TI) sehingga industri dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap performa data center-nya.

Yana mengatakan, solusi ini dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat berbasis data real-time.

“Solusi tersebut juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi hingga 38 persen, efisiensi biaya energi hingga 30 persen, peningkatan produktivitas hingga 60 persen, dan data center uptime hingga 100 persen,” terang Yana.

Menanggapi tren global terhadap era egde computing, Ketua Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro) Hendra Suryakusuma pun mengajak anggotanya untuk segera beradaptasi dan melakukan transformasi digital.

Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem data center yang tangguh dan berkelanjutan (sustainable) agar dapat tetap kompetitif.

“Pelaku industri data center nasional harus segera mengadopsi teknologi data center pintar dan terintegrasi agar dapat memberikan analisis komprehensif untuk pengelolaan yang efektif dan efisien, ungkap Hendra.

Dengan demikian, era edge computing tak akan menjadi ancaman bagi industri. Lebih dari itu, para pelaku industri justru harus bisa memanfaatkan era edge computing dengan penggunaan teknologi yang tepat.

Sumber: Kompas.com

  • 27 Jun 2020

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Depok - Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma berhasil meraih Juara 3 dan Juara Harapan 1 dalam ajang Tazkia Accounting Competition (TAC) 2020 yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Jawa Barat. Tim yang berhasil meraih penghargaan tersebut yaitu Tim 1 yang beranggotakan Anisah Ajeng Jayanti  (Ekonomi Syariah 2017), Indah Nur Maulina (Manajemen 2017), dan Wafa Luthfiyah Azzahra (Akuntansi 2018) dan Tim 2 yang beranggotakan Ahmad Maulana (Ekonomi Syariah 2018), Ali Muhsin (Ekonomi Syariah 2017), dan Nadya Salsabila Haqqoni (Manajemen 2018).

TAC merupakan acara yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Syariah (HAMAS) IAI Tazkia. TAC merupakan agenda yang diadakan setiap tahun dengan rangkaian acara yaitu Seminar Nasional dan Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi Islam tingkat SMA/MA dan Mahasiswa. Acara ini mengusung tema “Penguatan Filantropi Islam dalam Pengembangan Ekonomi dan Akuntansi Syariah Untuk Mencapai SDGS di Era 5.0” Acara ini berlangsung pada 02 – 33 Maret yang bertempat di Kampus IAI Tazkia.

Pada hari pertama (02/03), acara dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan babak penyisihan Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi Islam. Pada tahap penyisihan ini diadakan test tulis dimana setiap peserta secara individu mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 100 soal dengan total waktu 120 menit dengan materi soal ekonomi islam secara keseluruhan. Setelah babak penyisihan, acara kembali dilanjutkan dengan babak perempat final. Pada tahap ini setiap tim mengerjakan soal dalam bentuk 20 soal isian singkat, dan 10 soal uraian singkat. Setelahnya, 12 tim dengan nilai tertinggi maju ke babak perempat final, semua tim dari Universitas Gunadarma Alhamdulillah berhasil maju ke babak semifinal yang dilaksanakan pada hari kedua.

            Selanjutnya hari kedua (03/03), merupakan puncak dari acara TAC 2020 yang dilanjutkan dengan babak semifinal yaitu lomba cepat tepat. Pada babak ini, 12 tim yang lolos dibagi kedalam 3 ronde, dimana setiap ronde terdiri dari 4 tim yang akan bersaing dalam lomba cepat tepat, untuk selanjutnya terpilih 2 tim dengan skor tertinggi dari setiap ronde untuk maju ke babak final. Dalam babak ini, 3 tim dari Universitas Gunadarma harus bersaing dalam 1 ronde dan 2 tim berhasil maju ke babak final. Maka, 6 tim yang lolos untuk masuk pada babak final berasal dari LIPIA, IPB University, UIN Yogyakarta, IAI Tazkia, dan 2 tim dari Universitas Gunadarma. Pada babak final, setiap tim diberikan studi kasus sesuai dengan tema kegiatan untuk dipresentasikan di depan dewan juri dengan waktu persiapan presentasi sebanyak 45 menit untuk pembuatan presentasi dan 30 menit untuk presentasi. Tim 1 Universitas Gunadarma tampil urutan pertama dengan menyampaikan inovasi yaitu sukuk linked waqf, dimana sukuk yang diterbitkan dapat diwakafkan underlying assetsnya untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan serta fasilitas kemaritiman di Indonesia. Sedangkan Tim 2 Universitas Gunadarma tampil pada urutan terakhir dengan memberikan inovasi berupa penerbitan blue sukuk. Setelah sebelumnya terdapat green sukuk yang diperuntukkan untuk pertanian dan perkebunan, maka blue sukuk adalah sukuk yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pembangunan perairan.

Photo Pemenang Juara 3 Tim 1 (Wafa - Anisah Ajeng - Indah Nur) 

            Setelah kompetisi berakhir, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertemakan “Aktivitas Filantropi Islam dalam Mengembangkan Ekonomi dan Akuntansi Syariah di Era 5.0” yang dihadiri oleh Ibu Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc. selaku Rektor IAI Tazkia. Penyampaian materi seminar ini disampaikan oleh Bapak Drs. H. Ubaidillah Marzuki sebagai Waka 1 Baznas Kabupaten Bogor dan mendapatkan sambutan yang baik dari para mahasiswa serta akademisi yang hadir. Seminar ini diharapkan dapat menambah literasi dan wawasan para peserta mengenai perkembangan ZISWAF beserta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Setelah seminar berakhir acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Olimpiade Akuntansi dan Ekonomi Syariah TAC 2020.

Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma berhasil meraih penghargaan juara 3 yang diraih oleh Tim 1 (Anisah Ajeng Jayanti,  Indah Nur Maulina, Wafa Luthfiyah Azzahra) dan juara harapan 1 yang diraih oleh Tim 2 (Ahmad Maulana, Ali Muhsin, Nadya Salsabila Haqqoni).

Photo Pemenang Juara Harapan 1 Tim 2 (Maulana - Ali - Nadya)

Laporan: Nadya Salsabila Haqqoni dan Wafa Luthfiyah Azzahra.

 

  • 27 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Wacana pembentukan bank khusus investasi syariah atau Islamic Investment Bank (IIB) masih bergulir. Bank tersebut diharapkan menjadi bagian pendukung investasi berdampak.

Lalu apakah sebetulnya IIB itu ? Portfolio Manager, Public-Private Partnership Islamic Development Bank (IDB) Muhammad Imaduddin menjelaskan, IIB menekankan pada konsep bank investasi secara syariah.

“Berbeda dengan bank komersial yang menghimpun dana masyarakat dan meyalurkan kembali ke masyarakat, IIB lebih fokus pada penghimpunan dana dari investor yang spesifik, seperti perusahaan, pemerintah maupun investment funds untuk disalurkan dalam bentuk permodalan pada suatu sektor bisnis,” jelasnya menegaskan kepada Sharianews.com.

Penyaluran IIB lebih menekankan pada modal langsung ke suatu perusahaan atau melalui perantara fund manager melalui konsep fund management. Keuntungan yang didapat dari pembagian dividen, biaya konsultasi dan jasa, maupun dari hasil menjual equity asset kepada investor lainnya.

Dari sisi penyaluran, IIB umumnya berfokus pada equity financing. Selain itu IIB juga memiliki produk konsultasi dan penelitian yang berfungsi memberikan masukan dan analisa mendalam pada investor atau pihak ketiga lainnya atas suatu transaksi bisnis dan keputusan investasi seperti penggabungan, akuisisi, penawaran saham perdana, private offering, restrukturisasi, dan lainnya. Kemudian, atas jasa tersebut, IIB akan mendapatkan ujrah atau fee.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo menyampaikan bank ini akan berfokus menyusun struktur pembiayaan syariah untuk proyek infrastruktur, termasuk pembiayaan melalui pasar modal dan sindikasi dengan perbankan syariah. IIB direncanakan akan didirikan bersama IDB ditangani oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Sumber: Sharianews.com

  • 21 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Senin (18/5), dengan total penawaran masuk sebesar Rp18,85 triliun.

Berdasarkan keterangan DJPPR, total nominal yang dimenangkan dari seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp9,50 triliun. Hasil tersebut lebih besar dari target pemerintah yang sebesar Rp7 triliun.

Seri SBSN yang dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). “Pemerintah melaksanakan lelang SBSN pada tanggal 28 Mei 2020 untuk seri SPNS19112020 (new issuance), PBS002 (reopening), PBS026 (reopening), PBS023 (reopening), PBS004 (reopening), dan PBS005 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia,” jelas DJPPR Kementerian Keuangan.

Seri SPNS19112020 memiliki tingkat imbalan secara diskonto. Tanggal jatuh tempo pada 19 November 2020.

Kemudian, PBS002 menawarkan tingkat imbalan 5,45 persen dengan jatuh tempo 15 Januari 2022. Seri PBS026 jatuh tempo 15 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan 6,625 persen. seri PBS023 akan memberikan imbalan 6,625 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2024. Seri PBS004 menawarkan tingkat imbalan 6,10 persen dengan jatuh tempo 15 Februari 2037. Sedangkan seri PBS005 akan memberikan imbalan 6,75 persen dengan jatuh tempo 15 April 2043.

Rincian jumlah penawaran yang masuk dan jumlah nominal dimenangkan keenam seri antara lain, untuk SPNS19112020 penawarannya Rp151 miliar, namun tidak ada nominal yang dimenangkan.

Sementara untuk seri PBS002, PBS026, PBS023, PBS004, dan PBS005 penawaran yang masuk Rp5,10 triliun, Rp5,68 triliun, Rp3,68 triliun, Rp2,03 triliun, dan 2,21 triliun. Rincian nominal yang dimenangkan yakni Rp3,40 triliun, Rp2,70 triliun, Rp2,25 triliun, Rp600 miliar, dan Rp550 miliar.

Terkait tanggal pembayaran imbalan, seri SPNS19112020 akan dilakukan di akhir periode, sedangkan untuk seri PBS002 15 Januari dan 15 Juli, PBS026 15 April dan 15 Oktober, PBS023 15 Mei dan 15 November, PBS004 15 Februari dan 15 Agustus, serta PBS005 15 April dan 15 Oktober.

Sebagai informasi, sukuk merupakan investasi sesuai syariah yang aman dan menawarkan return menarik. Sukuk dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sumber:Sharianews.com

  • 6 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2, Senin (4/5).

Direktur Pendidikan dan Penelitian KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan buku yang diluncurkan ini merupakan buku seri ke-2, setelah sebelumnya seri ke-1 terbit tahun lalu. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya menjadi referensi bagi para penceramah atau dai dalam berdakwah tentang ekonomi dan keuangan syariah secara masif.

Di dalamnya terdapat 42 naskah Kuliah Tujuh Menit (Kultum) tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis oleh para akademisi, praktisi, maupun berbagai asosiasi.

Isi dari buku ini membahas tema bekerja sesuai syariah, bisnis, entrepreneurship syariah, gaya hidup islami, keuangan syariah, transaksi yang tidak diperbolehkan, rezeki dan harta halal, serta zakat infaq shodaqoh dan wakaf (Ziswaf).

Lebih lanjut, ia menambahkan belakangan ini tren bernuansa islami di Indonesia sedang meningkat. Banyaknya minat masyarakat mengikuti kajian islami, tidak hanya secara langsung tapi juga via daring.

Namun, selama ini para penceramah atau dai kajian islami tersebut masih kurang yang menjeskan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Sehingga kita perlu bekali para ustadz atau dai dengan ekonomi dan keuangan syariah. Mudah-mudahan dengan Buku Seri Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang terbit ini menjadi referensi para dai untuk menyebarkan ekonomi dan keuangan syariah,” ucap Emir.

Selain itu, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan, buku ini diluncurkan secara virtual, sehingga bisa disebarkan melalui surel atau aplikasi WhatsApp. Dengan begitu akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat.

“Peluncuran buku di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang tepat. Mudah-mudahan buku ke-2 ini, jadi momentum baru, semangat baru, bagi kita semua membesarkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” pungkas Ventje.

Buku ini dapat diakses secara gratis melalui laman web kneks.go.id

Sumber: Sharianews.com

  • 27 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Likuiditas bank syariah cukup memadai di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan pelonggaran likuiditas yang ditelurkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengangkat beban industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi imbas dari wabah.

Direktur BCA Syariah, John Kosasih menyampaikan likuiditas perusahaan sangat memadai karena beberapa faktor. Di samping permintaan pembiayaan yang melambat, juga masih ada suntikan modal tahun lalu yang belum terpakai optimal karena kondisi saat ini.

Posisi rasio kecukupan modal BCA Syariah setelah tambah modal satu tahun lalu masih sangat memadai yaitu sekitar 38 persen. Sehingga pada saat seperti ini, kata John, BCA Syariah menggunakan dana modal untuk penyaluran dana.

"Oleh karena itu posisi FDR disesuaikan menjadi 96 persen," katanya pada Republika.co.id, Jumat (24/4)

Kebijakan BI terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) juga disambut baik. GWM diturunkan 0,5 persen menjadi 3,5 persen. GWM harian jadi 0,5 persen dan GWM rata-rata menjadi tiga persen. Sehingga 0,5 persen bisa ditempatkan dalam aktiva produktif.

BI juga memberikan insentif Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yaitu 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kupon yang lebih menarik sesuai dengan jatuh tempo yang rencananya akan direlease minggu depan.

Seiring dengan pelonggaran likuiditas dan permintaan pembiayaan yang menurun, John mengatakan likuiditas akan ditempatkan pada SBSN denagn kupon beragam dengan equivalent rate antara 6-8 persen per tahun. Semakin panjang jatuh temponya maka semakin tinggi bagi hasilnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang cukup baik dan responsif. John menambahkan, mungkin perlu kebijakan di level teknis untuk mendukung kebijakan besar dan juga dampak atas aspek fiskal, misalnya perlu relaksasi di penyediaan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Unit Usaha Syariah PermataBank juga menyebut kebijakan-kebijakan regulator membantu dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank, Herwin Bustaman mengatakan kebijakan khususnya penurunan GWM membawa lebih banyak likuiditas.

"Sangat membantu, GWMnya sudah diturunkan oleh BI plus BI Rate juga sudah turun," katanya.

Finance to Deposit Ratio (FDR) tercatat di bawah 90 persen dengan hampir 60 persen di dana murah (CASA). Permata juga terus meningkatkan CASA dengan digitalisasi. UUS sudah meluncurkan Permata Mobile X Syariah pada September 2019 dan meningkatkan jumlah tabungan.

Sekarang siapapun yang memiliki KTP-el bisa buka rekening Permata Syariah secara digital langsung dari ponsel. Aplikasi juga sudah bisa melakukan QRIS payment selain melakukan transaksi perbankan lainnya untuk mendukung upaya cashless dari pemerintah.

Sumber: Republika.co.id

 

  • 25 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma bersama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada hari Sabtu, 18 April 2020, menyelenggarakan SEF Talk with AFSI dengan tema “Fintech: Kawan atau Lawan Riba”. SEF Talk merupakan diskusi online ke-dua kalinya yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diskusi ini bertujuan untuk menemani rekan-rekan Mahasiswa yang sedang menjalani masa #dirumahaja di tengah semakin mewabahnya pandemi COVID-19 agar keilmuwan Mahasiswa tetap ter-upgrade dan diisi dengan wawasan yang baru. Materi SEF Talk ini disampaikan oleh Bapak Emil Dharma, S.E., Ak., M.Com. selaku Wakil Ketua Umum, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan dimoderatori oleh Saudara Rezaldi Dwinanta Tama selaku Staff Kementerian Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI) 2019/2020. Diskusi dimulai dengan pembacaan CV pembicara oleh moderator terlebih dahulu, selanjutnya masuk kepada sesi materi oleh Bapak Emil.

Sebelum membicarakan tentang Fintech, kita harus memahami tentang digital disruption. Digital disruption merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat perubahan teknologi digital dan bentuk model bisnis dalam era digital yang membuat suatu perubahan yang besar sehingga menimbulkan sebuah era baru pada kondisi bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, digital disruption juga menimbulkan pergeseran dari ekspektasi dan perilaku yang selama ini mungkin perilaku manual dan ekspektasi banyak tertahan, tetapi ketika adanya era digital menimbulkan ekspektasi dan perilaku yang baru dan merubah suatu budaya, kondisi pasar, dan kondisi industri. Salah satu contoh digital disruption yang terjadi di Indonesia adalah hadirnya ojek online ada banyak industri yang terganggu dengan adanya hal tersebut, misalnya logistik, transportasi, payment, restoran, dan banyak lagi. Adanya ojek online ini yang banyak berkembang pada bidang teknologi membuat banyak perubahan, hal ini lah yang disebut digital disruption.

Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Jasa-jasa keuangan yang ditawarkan oleh fintech, antara lain: pembayaran, permodalan, digital banking, jasa pendukung, dan lainnya (inovasi keuangan digital). Perkembangan fintech di dunia diawali dengan P2P Lending yang berawal di Inggris dengan lahirnya sebuah perusahaan bernama Zopa pada Februari 2005. Kemudian P2P Lending berkembang di Amerika karena adanya dampak krisis keuangan pada tahun 2008. Lalu disusul oleh China pada tahun 2007. Kemudian P2P Lending berkembang di India dan Australia pada tahun 2012. Di Indonesia, bisnis Fintech baru dimulai sekitar tahun 2015 yang diawali dengan kemunculan P2P Lending Danamas dan Fintech Payment Go-Pay.

Ada banyak jenis fintech yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Fintech P2P atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dasar hukum dari Fintech P2P adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pada saat ini, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman periode bulan Februari tahun 2020 mencapai Rp 95.394,57 miliar yang telah disalurkan dalam Fintech P2P Lending. Domisi paling banyak adalah daerah Jabodetabek yaitu sebanyak 151 dan tingkat keberhasilannya sebesar 96,08% dan terdapat outstanding pinjaman sebesar Rp 14,50 triliun. Sebanyak 161 perusahaan P2P Lending yang ada di Indonesia. Perusahaan P2P Lending yang ada di Indonesia hanya terdapat 12 perusahaan.

Meski perkembangan fintech di Indonesia baru berjalan 5 tahun, tetapi sudah mampu menyalurkan dana sebesar Rp 95.394,57 miliar. Berikut jumlah akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan provinsi di Indonesia dengan daerah terbesar adalah DKI Jakarta kurang lebih Rp 29.037,11 miliar.

Kemudian, adapun karakteristik pengguna fintech dari sisi lender yaitu orang yang menyalurkan dana untuk dipinjamkan jumlah laki-laki sebanyak 62,16% dan wanita sebanyak 37,63%. Selain itu, lender banyak di dominasi oleh kaum muda dengan range usia 19-34 tahun yaitu sebesar 69,68%. Kaum muda juga mendominasi pada sisi borrower atau peminjam dana yaitu sebesar 70,40%. Peminjam dana tersebut tidak didominasi oleh badan usaha melainkan orang-orang secara pribadi.

Jenis fintech lainnya adalah IKD (Inovasi keuangan Digital) di sektor jasa keuangan. Dasar hukum dari IKD adalah POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Jika P2P Lending memberikan peminjaman atau pembiayaan. IKD memiliki banyak jenis model, antara lain: Agreggator, Planner, Blockchain, Credit Scoring, Claim Service Handling, Robo Advisor, Online Distress Solution, Online Gold Depository, Financing Agent, Digital DIRE, Project Financing, Funding Agent, Verification Non-CCD, Text and Accounting, dan E-KYC

IKD merupakan trobosan atau ide-ide terbaru di bidang teknologi perihal keuangan digital yang pada awalnya hanya terdapat 5 kategori IKD namun kini sudah terdapat 15 kategori IKD. Hal ini menandakan bahwa fintech sudah sangat berkembang. Ketika kita melihat permasalahan perekonomian di Indonesia, ada sekitar 49 juta unit UMKM belum mendapat akses pembiayaan IJK. Kemudian dari GDP dan jumlah penduduk Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, namun Velocity Ratio dan aktivitas transaksi keuangan elektronik merupakan yang paling rendah di ASEAN. Lalu perihal ekspor, dari sekitar Rp 5.400 triliun output UMKM, nilai ekspornya hanya Rp 182 triliun atau sebesar 3,37%. Total kebutuhan pembiayaan sekitar Rp 1.649 triliun, sementara kapasitas pembiayaan oleh IJK tradisional hanya sekitar Rp 660 triliun sehingga terdapat gap sekitar Rp 988 triliun per tahun. Tingkat rasio gini Indonesia juga masih pada kisaran 0,384. Fintech diharapkan mampu memperbaiki tingkat keseimbangan bagi kesejahteraan penduduk dan menutup gap pembiayaan tadi. Menurut INDEF pada tahun 2019, dengan adanya fintech ternyata memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional yaitu tumbuh sekitar Rp 60 triliun. Kemudian keberadaan fintech juga mendorong penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 362 ribu orang. Selain itu, fintech mampu mendorong pendapatan rumah tangga pertanian di desa hingga naik sebesar 1,23%. Lalu jumlah masyarakat miskin yang berkurang 177 ribu orang dan rasio gini menurun dari 0,382 menjadi 0,380.

Tetapi, seiring berjalannya perkembangan financial technology, banyak bermunculan fintech yang ilegal. Saat ini, sudah hampir 2500 fintech ilegal yang ada di Indonesia. Kemudian juga banyak artikel yang memberitakan teror pinjaman online. Hal ini merupakan salah satu dampak buruk dari ada nya fintech, yaitu menciptakan adanya masalah di masyarakat. Adapun laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait praktik fintech ilegal yang mendapatkan aduan sebanyak 3.000 kasus, seperti ancaman pembunuhan, pelecehan seksual, pembocoran data pribadi pelanggan, pengenaan bunga yang sangat tinggi, penagihan mengabaikan privasi, dan juga intimidasi. Saat ini, pengenaan bunga pada P2P Lending memang cukup tinggi yaitu sebesar 0,8% per hari yang diperbolehkan oleh OJK. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan sisi positif dari fintech tertutup. Jadi, Rp 95 triliun dana yang sudah disalurkan memiliki masalah yang cukup besar, yaitu sebanyak 98% nya adalah riba. Maka hal ini harus diperhatikan betul oleh kita sebagai Ekonom Rabbani bahwa kita sudah menambah riba lebih dari Rp 90 triliun di Indonesia.

Permasalahan permodalan dan pembiayaan yang ada di Indonesia. Apabila kita mencari modal atau pembiayaan melalui perbankan konvensional, fintech konvensional, perorangan dengan bunga, semuanya adalah haram menurut tinjauan syariat islam. Dikatakan haram, karena mengandung riba, maysir, gharar, bathil, dharar, dan dzalim. Modal bisnis dari riba hukumnya adalah haram. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dijelaskan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. Ibnu Katsir memberikan tafsir bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah akan memusnahkan riba, baik dengan menghilangkan seluruh harta riba dari tangan pemiliknya, atau dengan menghilangkan barakah harta tersebut, sehingga pemiliknya tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Adapun ancaman yang paling berat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “…Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.  Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang dzalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”. Arti dari ayat ini bisa saja mengartikan bahwa kejadian-kejadian yang sekarang banyak terjadi merupakan siksaan dari Allah, jadi adanya siksaan yang tidak dikhususkan untuk orang-orang zhalim. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika zina dan riba telah tampak pada suatu daerah maka penduduknya menghalalkan adzab Allah turun atas mereka” (HR. Thabrani dalam Al-Kabir, dishahihkan oleh Al-Abani). Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari adzab dari Allah? Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 110 yang artinya, “Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. Maka sudah kewajiban bagi kita untuk amar ma’ruf nahi mungkar atas kejadian yang ada di Indonesia terkhususkan untuk harta riba.

Atas dasar amar ma’ruf nahi mungkar tersebut maka muncul lah Fintech Syariah Indonesia yang sudah difatwakan oleh DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Fintech Syariah Indonesia menerapkan tanpa bunga, tanpa denda, tanpa akad batil, tanpa agunan, dan tanpa riba. Adapun akad-akad yang ada pada Fintech Syariah adalah sebagai berikut:

  1. Akad Murabahah, Akad jual beli antara pemilik dana dan nasabah dimana pemilik dana membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dan menyebutkan harga perolehan.
  2. Akad Murabahah/Musyarakah, Akad bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola usaha dimana perhitungan bagi hasil diambil dari hasil bersih usaha.
  3. Akad Wakalah bil Ujroh, Akad perwakilan antara Fintech Syariah dan pemilik dana, dimana Fintech Syariah dan pemilik dana dalam melakukan pembelian barang.
  4. Akad Ijarah/Jualah, Akad jasa/perantara antara Fintech Syariah dan pengelola usaha, dimana Fintech Syariah mendapatkan ujroh atas upayanya dalam mencarikan pemodal.

Kemudian, kategori dari fintech syariah yang ada saat ini adalah sebagai berikut: Payment, Peer to Peer Lending, Aggregator, Project Financing, Financial Planner, Blockchain Based, Claim Service Handling, Financing Agent, Credit Scoring, Digital Signature/Contract.

Lalu, objek permodalan dan pembiayaan fintech syariah, yaitu:

  1. Untuk pembiayaan UMKM di Indonesia
  2. Untuk project financing
  3. Untuk pembiayaan rumah
  4. Untuk pembiayaan pembelian mobil dan motor

Dilihat dari landscape keuangan syariah indonesia, market share keuangan syariah indonesia sebesar 8,47%. Padahal keuangan syariah di Indonesia telah ada sejak berdirinya Bank Muamalat. Kecilnya keuangan market share, keuangan syariah ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi negeri ini, sehingga fintech syariah diharapkan mampu meningkatkan market share tersebut.

Maka jadilah generasi Ath-Thur 21 yaitu generasi penerus yang meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum. Jadilah generasi Maryam 42 yaitu generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui kerusakan yang ada pada suatu kaum. Jadilah generasi Al-Maidah 54, yaitu generasi pengganti yang menggantikan kaum yang memang sudah rusak dengan mencintai dan dicintai oleh Allah, lemah lembut kepada kaum mu’min, tegas kepada kaum kafir, dan tidak takut celaan orang yang mencela.

Setelah berakhirnya sesi materi, dilanjut oleh tanya jawab oleh peserta diskusi.

Sesi Tanya Jawab:

1. Q: Apakah kita bisa untuk berhijrah 100% dengan kondisi dunia yang tidak ada celah bagi manusia untuk lepas dari sistem keuangan yang dimana keseluruhannya adalah unsur kapitalis, baik dalam metode ekonomi konvensional ataupun ekonomi digital? Kemudian, apakah fintech syariah yang ada di Indonesia sudah benar-benar menjalankan ekonomi syariah sesuai dengan Al-Qur’an?

A: Tidak bisa bagi kita untuk berhijrah 100% dari riba. Bahkan Rasulullah bersabda, “Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (ketika) tiada seorangpun diantara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu (riba) nya” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud). Meski kita tetap terkena debu riba tersebut, kita tetap bisa untuk amar ma’ruf nahi mungkar. Fintech syariah di Indonesia berusaha untuk selalu sesuai dengan Al-Qur’an dengan cara melakukan screening pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pendaftaran di fintech syariah, mulai dari modal sampai dengan akad dalam transaksinya.

2.  Q: Terkait dengan fintech syariah khususnya peer to peer lending syariah, sejauh mana penerapan syariah compliance dalam aplikasinya? Bagaimana fintech syariah mengaplikasikan konsep economic value of time menurut islam disaat orang lain banyak yang menganggap bahwa dibutuhkan kompensasi tetap dalam meminjam opportunity loss saat uang dipinjamkan ke pihak peer to peer lending syariah?

A: Jika ada yang ingin bergabung di fintech syariah, selain masuk dalam Asosiasi Fintech Syariah Indonesia perusahaan tersebut juga harus memiliki surat rekomendasi dari DSN MUI setelah itu baru mengajukan diri kepada OJK yang nanti nya akan diproses oleh OJK untuk mengeluarkan izin peer to peer lending. Kemudian, dalam islam tidak ada yang namanya economic value of time. Maka, uang bukan merupakan suatu komoditas dan hanya merupakan suatu alat pembayaran. Hal yang salah adalah ketika uang dijadikan sebagai komoditas dan menyebabkan bunga yang berbunga atau uang diperjual belikan. Sehingga esensi dari uang tersebut sudah hilang dan riba marak terjadi dimana-mana.

3.  Q: Bagaimana perusahaan menyetujui orang atau perusahaan mendapatkan pinjaman dari fintech atau P2P Lending?

A: Dalam meminjamkan dana, ada 2 hal yang dilakukan, dikhususkan untuk UMKM dan konsumsi yang masih bisa diterima secara pribadi, bukan badan usaha. Nantinya orang tersebut atau khususnya UMKM harus melalui sebuah komunitas atau sebuah lembaga inkubasi yang bisa membantu P2P Lending dalam melakukan verifikasi terhadap usaha yang dilakukan. Tetapi untuk kategori project financing, harus merupakan badan usaha.

4.  Q: Kalau kita lihat, fintech syariah sangat berpotensi untuk membantu meningkatkan ekosistem perekonomian kedepannya. Antaranya dilihat dari jumlah muslim terbesar dan juga merupakan pengguna internet terbesar, tetapi dibalik potensi yang ada, tentu terdapat kendala atau masalah. Jika kita lihat pertumbuhan fintech syariah ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan fintech konvensional. Apakah hambatannya dikarenakan regulasi yang terkesan menyulitkan bagi start up atau karena modal atau ada kendala lain? Selain itu, fintech syariah masih di dominasi oleh P2P Lending, apakah hal itu termasuk fokus dari fintech syariah saat ini?

A: Bukan hanya fintech syariah yang mengalami kesulitan perkembangan di Indonesia, kita juga melihat bahwa total market share di Indonesia kurang dari 9% dari total market share yang ada di Indonesia. Kebanyakan permasalahan yang timbul ini bukan dikarenakan regulator saja. Tapi memang perlu ada regulator khusus untuk mengurus syariah bukan hanya pada level departemen saja. Karena kebijakan dari sebuah institusi khusus akan sangat berbeda dengan institusi yang berada pada level departemen. Kemudian dari sisi para pelaku fintech, memang mayoritas pengguna fintech konvensional adalah para kolongmerat atau dari asing. Sedangkan fintech syariah masih banyak yang berasal dari dana-dana pribadi. Maka permasalahannya adalah kesulitan mencari investor yang ingin menerapkan akad syariah secara benar.

5.  Q: Kehadiran fintech khususnya P2P Lending yang dinilai menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat yang unbankable atau tidak terjamah oleh bank atau tidak mendapatkan pendanaan konvensional. Hal apa aja yang mendasari bahwa persyaratan pembiayaan lebih mudah dengan fintech syariah khususnya dibandingkan perbankan?

A: Jika dibandingkan dengan perbankan, mungkin fintech syariah lebih mudah. Kalau di perbankan harus melihat usia dari perusahaan tersebut. Biasanya, jika usia perusahaan masih di bawah dari 2 tahun, maka akan sulit untuk mendapatkan dana dari perbankan. Kemudian setelah melihat usia perusahaan juga dilihat agunan dari nilai pinjaman perusahaan tersebut. Tentu fintech syariah sangat beda perlakuannya, meski usia perusahaan baru mencapai 6 bulan, fintech syariah sudah bisa memberikan pendanaan. Selain itu, fintech syariah juga tanpa agunan hanya memang melakukan verifikasi terhadap yang meminjam.

6.  Q: Bagaimana langkah yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fintech syariah demi mewujudkan SDG di Indonesia?

A: Salah satu langkah nya adalah dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hal ini merupakan langkah yang harus disambut baik dimana lembaga ini berbeda dari lembaga yang ada. Selain itu, pihak regulator juga telah menetapkan cetak biru keuangan ekonomi syariah bahwa kita memiliki goals yaitu menjadi pusat Global Islamic Financial Sector.

7. Q: Apakah sudah ada fintech syariah khusus untuk wakaf? Mengingat potensi keuangan wakaf tersebut sangat terasa kebermanfaatannya terutama di tengah pandemi seperti sekarang ini.

A: Saat ini, fintech wakaf sedang masa pembuatan. Karena lebih banyak berkolaborasi dengan lembaga yang sudah ada.

8.  Q: Terkait materi, kita ketahui bahwa fintech syariah tidak boleh menetapkan denda kepada nasabah, namun di sisi lain DSN MUI mengakomodasi pemberlakuan denda kepada nasabah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000, tentunya dengan beberapa persyaratan yang jelas. Pemberian denda merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pemberi dana terhadap peminjam yang dzalim. Apakah fintech syariah tidak mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000?

A: Pada dasarnya denda tidak diperbolehkan dalam syariat, tetapi jika ada unsur ketidaksengajaan dalam transaksi maka beberapa ulama memperbolehkan memberikan denda. Namun, dalam fintech syariah tidak melakukan hal tersebut, melainkan melakukan verifikasi serta edukasi kepada peminjam, maka seharusnya para nasabah sudah paham terhadap konsekuensi yang akan dihadapi.

9.  Q: Berkaitan dengan nasabah yang dapat melakukan pembiayaan atas kontrak pekerjaan dengan customer nya, bagaimana screening atau analisa resiko atas model pembiayaan tersebut? Karena bank dan lembaga besar pun seringkali tertipu dengan SPK fiktif. Kemudian, fintech syariah mana saja yang sudah bekerja sama dengan market place?

A: Untuk project financing atau pembiayaan berdasarkan SPK, fintech syariah melakukan verifikasi pertama melalui SPK tersebut dan melakukan verifikasi langsung ke penerbit SPK. Fintech syariah merinci atau survey proyeknya tuntuk menganalisa risiko tersebut. Memang risiko selalu ada, oleh karena itu screening wajib untuk dilakukan. Selain itu nasabah sudah teredukasi mengenai ekonomi syariah. Kemudian fintech syariah yang sudah bekerja sama dengan market place adalah Syarfi, Syarfi bekerja sama untuk melakukan cicilan syariah di Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Ada juga Muslimnesia untuk melakukan cicilan di e-commerce.

10.  Q: Mengapa tiap fintech harus memiliki 1 DPS (Dewan Pengawas Syariah), apakah itu merupakan suatu ketentuan dari DSN MUI? Sebab jika pangsa pasar adalah UMKM bukankah hal tersebut justru memberatkan penyelenggara fintech? Kemudian, kita mengetahui bahwa pada dasarnya fintech dan bank syariah bukan inklusi keuangan yang bersaing melainkan saling mengisi. Mengapa fintech syariah tidak melakukan konglomerasi dengan bank syariah agar inklusi keuangan syariah meningkat secara masif?

A: Untuk DPS memang sudah disyarakan oleh OJK. Jadi, untuk fintech yang akan bergabung wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berasal dari DSN MUI. Tidak ada masalah dengan UMKM sebagai pangsa pasar karena UMKM merupakan seorang nasabah. Lalu kolaborasi dengan bank syariah sudah dicoba, namun belum masif antara kolaborasi fintech konvensional dengan bank konvensional.

Laporan: Dian Ayu Safitri & Ricka Annisa

 

  • 21 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Artikel

Perlu diketahui bahwa hanya empat dari sepuluh orang di Asia yang mengadopsi gaya hidup sehat. Data ini bersumber dari salah satu lembaga riset dunia bernama Nielson. Enam orang sisanya yang tidak menerapkan gaya hidup sehat beranggapan bahwa makanan sehat cenderung lebih mahal dan memiliki cita rasa yang tidak begitu enak daripada makanan biasa. Anggapan tersebut pun menginspirasi seorang wanita vegetarian bernama Helga Angelina, seorang Co-Founder restoran makanan sehat bernama Burgreens. Burgreens merupakan salah satu brand yang menginisiasi gaya hidup sehat di Indonesia dengan konsep uniknya yaitu healthy fast food. Selain itu, social enterprise juga menjadi konsep unik lainnya yang diadopsi oleh Burgreens. Social enterprise juga merupakan konsep baru yang belakangan menjadi trend bisnis modern. Tak heran bila Burgreens berhasil meraih penghargaan Forbes 30/30 Asia. Konsep social enterprise ini diterapkan Burgreens dengan cara memberdayakan para petani dan ibu rumah tangga yang tinggal di daerah. Perbedaan mencolok dari konsep bisnis yang diterapkan Burgreens terletak pada tujuan bisnisnya yaitu berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat khususnya petani serta membumikan pola hidup sehat  melalui perbaikan pola makan.

Burgreens didirikan pada tahun 2013 oleh Max Mandias selaku Founder sekaligus suami dari Co-Founder Burgreens, Helga Angelina. Motivasi terbesar mereka untuk mendirikan restoran makanan sehat ini karena melihat fenomena munculnya penyakit-penyakit baru seperti auto immune. Mereka mendapatkan wawasan baru setelah mengunjungi salah satu acara di Amsterdam, Belanda yang dimana dalam acara tersebut disampaikan fakta bahwa penyakit auto immune berhasil disembuhkan hanya dengan mengganti pola makan menjadi lebih sehat. Dari motivasi tersebut, berdirilah Burgreens dengan taglinenya “Healthy Plant-Based Eatery”. Konsep produknya menggunakan bahan-bahan organik (healthy and sustainable food) yang dibeli langsung dari para petani yang mereka berdayakan. Mereka juga memastikan supply chain yang mereka miliki terjamin kesejahteraannya dengan menerapkan kerjasama inclusive growth dengan para petani, dimana kegagalan dan kesuksesan dari kerjasama ini ditanggung bersama. Saat ini, Burgreens telah bekerjasama dengan 20 komunitas petani dengan jumlah kurang lebih 200 orang petani di Indonesia. Mereka menerapkan kerjasama tersebut karena mempertimbangkan fenomena beberapa tahun ke belakang, jumlah petani di Indonesia kian menurun karena berbagai faktor, salah satunya karena komoditi yang mereka tanam dan hasilkan dihargai dengan harga yang tidak sewajarnya. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan petani itu sendiri, yang bisa dikatakan tidak terjamin. Selain itu, Burgreens juga mendukung gerakan zero waste dengan menggunakan ECO packaging untuk produk mereka. Burgreens juga memberdayakan para ibu rumah tangga di salah satu desa yang terletak di Tangerang sebagai production staff, administrasi dan quality control. Bekerjasama dengan Yayasan Usaha Mulia yang membawahi Organic Farm Cipanas, Burgreens membuat berbagai pelatihan serta pembekalan mengenai pertanian untuk para anak petani yang nantinya akan menjadi petani muda. Hal ini merupakan upaya untuk melestarikan petani Indonesia sekaligus agar supply dari bahan makanan organik tetap terjaga atau konsisten.

Konsep bisnis berbasis sosial ini ternyata tidak terlepas dari berbagai tantangan. Helga mengatakan bahwa tiga tahun pertama merupakan tahun terberat bagi bisnis mereka. Tantangan tersebut diantaranya sistem manajemen yang belum berjalan sesuai standar karena masalah pencatatan serta pembukuan, tidak adanya cost salary untuk Founder dan Co-Founder serta sebagian besar alokasi dana untuk capital expenditure bukan working capital (modal kerja) yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Namun, dengan berbagai tantangan yang ada, bisnis berbasis social enterprise ini mampu untuk bangkit dan seakan menjadi inspirasi bagi perkembangan bisnis di Indonesia saat ini. Burgreens pun terus mengembangkan sistem manajemen bisnis mereka dengan berusaha menarik para investor untuk bekerja sama mengembangkan bisnis dengan misi sosial ini. Cara yang mereka terapkan dengan mengutamakan kualitas produk dan kualitas layanan agar tercipta branding melalui word of mouth (dari mulut ke mulut). Lalu, Founder dan Co-Founder juga terlibat aktif dalam mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui acara-acara eating movement dengan menjadi pembicara dalam acara tersebut. Menurut Helga, membangun komunitas untuk kemajuan bisnis berbasis social enterprise juga perlu karena pergerakan yang masif akan mendorong munculnya trend baru di masyarakat sehingga bukan tidak mungkin terbentuk norma-norma baru, misalnya dahulu merokok dianggap kegiatan yang keren, namun lambat laun bisa jadi kegiatan merokok banyak ditinggalkan karena norma-norma baru yang terbentuk di masyarakat mengenai pola hidup sehat. Langkah selanjutnya yang diterapkan agar social impact dapat tercapai dengan baik yakni menjaga kepercayaan masyarakat terkait produk bisnis yang kita tekuni, dalam hal ini yaitu makanan sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan sosial media untuk sarana berbagi edukasi melalui publikasi terkait dampak sosial yang sudah dilakukan oleh bisnis sosial yang kita jalankan beserta bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menjalani bisnis sosial memang tidak semudah yang dibayangkan, namun tidak mustahil pula untuk dijalankan, dari yang awalnya Burgreens hanya memiliki satu cabang, kini dapat ditemui di berbagai Mall di Jakarta serta terkoneksi dengan ratusan petani di Indonesia sebagai pemasok utama bahan baku organik mereka. Salah satu hal yang berdampak dari sistem bisnis yang dijalankan Burgreens adalah biaya yang dikeluarkan lebih tinggi sekitar 5%-7% dibandingkan bisnis konvensional, namun kepuasan yang didapat tentunya berkali lipat karena tidak hanya menguntungkan tapi juga memberdayakan. Diakhir pembicaraannya pada salah satu platform podcast, Helga Angelina mengatakan bahwa hidup sehat merupakan investasi karena tentunya membayar biaya rumah sakit jauh lebih mahal berkali lipat. Oleh karenanya, mari melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia hidup sehat.

Sumber: Inspigo.id

Penulis: Indah Nur Maulina (Staff Kementerian Media Komunikasi & Informasi)

  • 13 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Artikel

Kepemimpinan seharusnya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi harus dimaknai sebagai suatu pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan merupakan hal kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan.

Menjadi seorang leader bukan tentang ada berapa banyak orang yang berada disekeliling kita sehingga menimbulkan rasa kesendirian, tapi kesendirian hadir atas dasar pemikiran kita. Kadang yang kita rasakan sebagai pemimpin, banyak hal yang ada di kepala kita, banyak hal yang menjadi challenge dan membuat kita tidak terbuka dengan team. Seperti hal nya mengungkapkan, “apakah benar decision kita?”. Ketika kita tidak bisa menceritakannya ke orang lain dan merasa lonely, hanya saja lonely yang dirasakan bukan hanya tidak bisa bercerita kepada orang lain, tetapi selalu merasa ada yang kurang dan harus berada di tengah-tengah mengikuti trend. Maka diperlukan sebuah partnership untuk menjadi tempat sharing. Tetapi lonely bukan tentang tidak memiliki teman mengobrol, hanya saja tidak bisa menceritakan cerita secara penuh dan cenderung membatasi cerita, tergantung dengan siapa. Hal ini juga disebabkan karena rasa dituntut dan tanggung jawab yang dipikul seseorang, sehingga yang menimbulkan rasa kesendirian bagi seorang leader bisa jadi bukan keadaan, melainkan tuntutan.

Ambisi atau kemauan diri sendiri merupakan suatu challenge bagi seorang leader dan bisa menjadi pemicu stress bagi diri sendiri. Pengetahuan yang kurang, ditinggal oleh partner, pengalaman yang belum banyak, relasi yang masih sedikit, bahkan kesalahan sendiri merupakan tantangan bagi seorang leader. Hal yang perlu diperhatikan adalah kegagalan akan membuat kita belajar. Berkaca dari keterpurukan dan menyiapkan mental untuk segala hal yang akan terjadi di depan merupakan suatu kunci bagi seorang leader untuk bangkit. Selain itu jangan hanya berfokus pada satu hal, melainkan fokus dengan hal lain, agar memiliki cadangan apabila terjadi masalah pada hal yang sedang kita jalankan, hal ini akan menumbuhkan mindset “tidak takut”.

Entrepreneur dan investor, jangan sampai entrepreneurship membangun ego kita, the time we made person potentially partner, semua potentially partnership diletakkan di partner, hal ini akan membuat kita tidak merasa lonely atau sendiri dalam melakukan sesuatu. Seringkali entrepreneurship mengalami perpecahan karena ego yang dimiliki. Dalam hukum leadership Maxwell mengajarkan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain atau dengan partner kita meskipun kita merupakan seorang leader. Dengan hal seperti itu, kita dapat mengenal orang-orang disekeliling kita, setidak nya kita dapat mengetahui masalah krusial dari partner kita yang dapat berdampak pada pekerjaan atau hal yang dapat menumbuhkan orang tersebut. Ketika partner kita mengalami suatu masalah, sudah saat nya bagi seorang leader untuk menjalin hubungan baik, atau dengan kata lain mengubah posisi dari seorang leader tapi menjadi teman yang nyaman dan juga support system untuk membantu mencari jalan keluar dengan partner tersebut. Kemudian emosi bukan merupakan solusi, melainkan harus objektif. Karena leadership merupakan hubungan dua arah antara pemimpin dan tim yang kita pimpin. Pada dasarnya, kesempatan tidak dapat dibangun berulang-ulang, banyak hal yang harus kita selesaikan secara objektif, tanpa emosi, jelas.

Menjadi leader harus mindful. Tidak setiap hal harus melalui proses yang cepat dan setiap hal tidak harus melalui proses seperti yang kita mau. Ada waktu bagi kita untuk terus berjalan, dan ada waktu bagi kita untuk berhenti sebentar atau berjalan pelan untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Rasa ambisius mampu membuat mindful itu tidak ada. Karena akan membuat kita tidak tenang dengan segala pemikiran negatif. Berhenti memikirkan orang lain merupakan solusi. Mungkin kita melihat kehidupan orang lain yang lebih baik dari kita, tapi mungkin level stress yang dimiliki orang tersebut lebih dari kita, bisa jadi justru kehidupan kita lebih bahagia dibandingkan dengan mereka. Kita harus lebih bisa menikmati apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Memang rasa cepat puas tidak baik, akan tetapi terkadang manusia tidak mengetahui batas atau kapan saat nya untuk berhenti. Selama kita dikasih energi dan juga kemampuan dari Tuhan untuk terus berkarya, maka kita harus memaksimalkan hal tersebut. Tetapi, jika Tuhan tidak memberikan nikmat tersebut, sudah seharusnya bagi kita memiliki rasa legowo dalam menerima kekalahan tersebut dan terus mencoba. Jangan sampai pemikiran negatif mempengaruhi kita ketika kita mengalami kekalahan, karena pemikiran negatif akan menjadi beban untuk kita, terutama bagi seorang leader. Tidak selama nya bagi kita untuk kerja keras, ketika kita merasa cukup tenang, mengetahui kapan bagi kita untuk lari dan berhenti sejenak. Mindful adalah rasa syukur.

Rasa kesendirian hadir karena kita merasa orang disekitar kita tidak memahami kita, padahal kita harus lebih mengerti diri kita sendiri. Jadi, bagaimana untuk tidak merasa kesepian atau merasa sendiri, jawabannya bukan mencari teman, tetapi mencari diri kita sendiri. Kita harus mengevaluasi apa yang membuat kita merasa sendiri; apa yang dirasa kurang. Ketika kita membutuhkan orang lain untuk memberikan apresiasi atau pujian dan merasa bahwa hal-hal seperti itu yang akan memberikan semangat untuk kita menjalani hidup, kita harus mengubah pemikiran tersebut. Karena kenyataannya, kehidupan bukan hanya tentang kesuksesan maupun disanjung banyak orang. Seandai nya pemikiran pujian dan disanjung merupakan definisi sukses yang kita maksud, maka kita akan merasa tidak mendapatkan apa-apa. Maka, kita perlu untuk selalu mencari tahu kenapa kita merasa kesepian dan sendiri. Berusaha untuk mengetahui diri kita, menerima diri kita apa ada nya, mengetahui diri sendiri; dimana letak kelemahan maupun kelebihan kita, maka perasaan kesepian dan sendiri itu tidak akan muncul dalam diri kita. Loneliness juga hadir disebabkan perasaan yang tidak diterima, seperti orang tua tidak mendukung keputusan kita ataupun ketika orang lain tidak melihat value dari diri kita. Selain itu perasaan bahwa diri kita berbeda dari yang lain juga dapat menimbulkan rasa kesendirian. Terkadang karena perasaan berbeda ini lah yang membuat kita untuk selalu menunjukkan diri, padahal obat dari rasa kesendirian adalah damai dengan diri sendiri dan merasa berbeda bukan berarti aneh. Bisa jadi justru banyak orang yang justru menjadi seorang pemimpin karena dia berbeda dari lainnya.

Membuat pondasi hubungan baik antara seorang leader dan tim merupakan hal yang penting. Maka dengan begitu, orang mampu memahami bagaimana karakteristik dari leader tersebut. Bukan hanya mampu menerima kita, kita juga membutuhkan orang disekeliling kita atau tim untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Seorang leadership harus objektif jangan sampai kita mudah memberikan respon yang buruk, terutama bila tim kita merupakan generasi milenial. Semua butuh proses, maka kita harus lebih bersabar dan memberikan pelajaran dan juga koreksi.

Wajar bagi seseorang untuk merasakan tekanan, hargai yang harus dibayar untuk menjadi seorang leader, bisa lebih stress, lebih banyak tekanan dan juga challenge daripada yang lain. Jadi kunci nya adalah pencarian pada mindful living bahwa menjadi mindful leader itu penting, karena apabila seorang leader memiliki mental yang negatif seperti insecure maka leader tersebut akan selalu merasa kurang dan tim juga akan merasakan stress yang akan buruk bagi kesehatan perusahaan. Selain itu selalu ingat perjalanan atau proses untuk tumbuh menjadi seorang leader, berusaha untuk menjalani hukum leadership yang benar. Dan agar tidak merasakan kesendirian lalu menumbuhkan leader-leader baru di dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Karena aset terpenting di dalam suatu perusahaan adalah seorang leader. Maka perusahaan dengan jumlah leader terbanyak dan kualitas yang baik pasti akan mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan tidak akan menutup kemungkinan pelipatgandaan. Karena yang bisa merubah dunia adalah manusia as a leader.

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menjelaskan mengenai hukum dan tujuan menjalankan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan merupakan suatu keharusan dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut pandangan Islam. Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan pemimpin adalah sangat penting karena seorang pemimpin memiliki dua tujuan:

1. Likhilafati an-Nubuwwah fi-Harosati ad-Din, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama.

2.   Wa sissati ad Dunya, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia.

Dengan kata lain, tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Sumber: Inspigo.id

Penulis: Dian Ayu Safitri

  • 7 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma bersama Islamic Economic Forum For Indonesia (ISEFID) pada hari Sabtu, 04 April 2020, menyelenggarakan SEF Talk with ISEFID dengan tema “Polemik Praktik Inklusi Keuangan Syariah: Sudahkah Sesuai Harapan?”. SEF Talk merupakan diskusi online yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diskusi ini bertujuan untuk menemani rekan-rekan Mahasiswa yang sedang menjalani masa #dirumahaja di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 agar keilmuwan Mahasiswa tetap ter-upgrade dan diisi dengan wawasan yang baru. Materi SEF Talk ini disampaikan oleh Bapak Jamil Abbas, B.Com., M.B.A. selaku Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah, KNEKS dan dimoderatori oleh Saudara Zaki Ilhaam Muhammad selaku Ketua KSEI SEF Gunadarma 2019/2020. Sebelum penyampaian materi, Moderator terlebih dahulu memperkenalkan pembicara hebat dengan membacakan CV serta prestasi Pak Jamil Abbas. Selanjutnya moderator mempersilakan pembicara untuk menyampaikan materi.

Sebelum memulai materi, Bapak Jamil memperkenalkan sedikit gambaran dari KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dimana KNEKS adalah sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nama ini telah berubah dari KNKS pada Februari 2020 setelah keluarnya Perpres No. 28 Tahun 2020. KNEKS hadir untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo.

KEUANGAN INKLUSIF

Belum ada kesepakatan makna mengenai keuangan inklusif, namun terdapat kesamaan pada setiap konsepnya yaitu, keuangan inklusif adalah ketika setiap orang bisa mendapatkan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu menurut World Bank, keuangan inklusif juga berperan sebagai key enabler untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Ini bukanlah solusi dari kemiskinan, tetapi keuangan inklusif lebih merupakan pendukung. Tanpa keuangan inklusif ada beberapa dampak yang akan dirasakan diantaranya:

  1. Sulit menabung, jika masyarakat hanya pandai mengkonsumsi maka mereka tidak akan belajar untuk menjadi makmur.
  2. Sulit mendapat pembiayaan yang aman, mengingat saat ini banyak pilihan dalam pembiayaan maka tanpa keuangan inklusif, pembiayaan yang aman akan sulit terjaring.
  3. Sulit bertransaksi sehingga efeknya kepada sulitnya berbisnis, ekonomi Indonesia ditopang oleh 98% pelaku UMKM, apabila para UMKM ini tidak mendapat kemudahan transaksi, ini akan menghambat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kedepannya.

KEUANGAN INKLUSIF SYARIAH

Agama Islam mengajarkan bahwa dalam gerakan mendorong kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dengan tujuan yang baik, tapi caranya juga harus baik. Jangan sampai tujuan mengentaskan kemiskinan menjadi bumerang dengan menggunakan cara yang tidak sesuai syariat, yaitu dengan melibatkan riba di dalamnya. Maka dari itu, keuangan inklusif syariah  merupakan ikhtiar agar semua orang dapat mengakses keuangan syariah dan mendapatkan manfaat darinya.

Selain tujuan sosial, keuangan inklusif syariah juga berkewajiban untuk membantu menghijrahkan masyarakat yang sudah memiliki akses keuangan namun konvensional menjadi syariah. Keuangan inklusif biasa bertujuan sosial semata, pelakunya akan selalu tampak mulia. Namun, keuangan inklusif syariah bukan bertujuan sosial saja tetapi juga merupakan sebuah persaingan bisnis yang sehat. Bagaimana cara agar masyarakat dapat percaya pada keuangan syariah juga adalah tujuan keuangan inklusif syariah.

Sebagai bangsa yang besar, tantangan Indonesia terletak pada besarnya populasi dan luasnya wilayah. Akses keuangan syariah masih belum mampu untuk mencakupi wilayah dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, keuangan inklusif syariah memiliki ikhtiar sebagai berikut:

  1. Masyarakat luas semakin mampu dan dapat menggunakan serta memanfaatkan layanan keuangan syariah dari lembaga keuangan syariah formal.
  2. Keuangan syariah formal semakin mampu dan dapat melayani masyarakat luas serta semakin mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

Hal diatas didasari karena dari sisi masyarakat yang belum memahami lembaga keuangan syariah dan dari sisi lembaga keuangan syariah juga yang belum mampu atau dapat mengembangkan kuantitas dan kualitas lembaga syariah tersebut, karena terkait pertimbangan bisnis yang dirasa kurang menguntungkan. Disinilah KNEKS berperan, KNEKS hadir untuk menyatukan dua pihak yaitu masyarakat dan lembaga keuangan syariah formal agar mampu dan dapat berinteraksi untuk meningkatkan keuangan inklusif syariah.

Survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menyebutkan indeks inklusi keuangan syariah adalah 11,06%. Maka, target pada tahun 2024 indeks inklusi keuangan syariah akan mencapai 20%. Bagaimanakah caranya? Melalui penguatan stakeholder yaitu dua kelompok yang sudah disebutkan ditambah satu kelompok, total menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

  1. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, pegadaian syariah, BMT, dsb
  2. Masyarakat
  3. Lembaga pendukung, merupakan lembaga yang berpotensi dan dapat berdampak besar bagi keuangan inklusif syariah apabila dilibatkan seperti, pesantren, masjid, sekolah islam, dsb

Perjalanan keuangan syariah di Indonesia semenjak pendirian Bank Muamalat sudah berjalan selama 25 tahun hingga diadakannya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2016. Namun, indeks inklusi keuangan syariah hanya berada diangka 11% yang disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya:

  1. Belum terdapat lembaga keuangan formal syariah yang tersebar luas untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, masyarakat memakai jasa lembaga keuangan konvensional yang sudah banyak tersebar.
  2. Lembaga  keuangan  konvensional tidak ada kaitannya dengan lembaga keuangan syariah untuk berkembang.
  3. Lembaga keuangan konvensional berdiri sendiri sehingga perbedaan kualitas dan kuantitas dengan lembaga keuangan syariah dapat semakin besar.

Lembaga keuangan syariah tidak bisa beroperasi sendiri, mereka harus saling melengkapi. Maka dari itu, KNEKS membentuk KoLaKS (Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah) yang merupakan sebuah ajakan kepada seluruh stakeholders untuk berkolaborasi memberikan  layanan keuangan syariah. Saat ini, lembaga keuangan syariah masih kalah dari sisi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, KoLaKS hadir untuk meningkatkan hal tersebut secara signifikan. Tujuan KoLaKS dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan keterlibatan kelompok ketiga dalam inklusi keuangan syariah.

Kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah harus hadir secara bersamaan untuk bisa saling menutupi kekurangan seperti konsep multiparty agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional secara baik. KoLaKS adalah sinergi dan kolaborasi dengan kemitraan untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan keunggulan dari masing-masing lembaga keuangan syariah. Perlu diakui bahwa bank syariah sendiri belum didesain untuk masyarakat menengah kebawah sehingga tidak bisa  menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang ter-cover. Selain itu, KoLaKS juga dapat mengatasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kelompok ketiga.

Setelah berakhirnya sesi materi, moderator membuka diskusi dengan mempersilakan peserta untuk mengajukan pertanyaan.

SESI TANYA JAWAB

  • M. Faqih Arief (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Apa pendapat Bapak tentang korelasi antara religiusitas dengan inklusi keuangan syariah? Dengan diadakannya KoLaKS di pesantren dan dibuatnya ULKS pesantren, tidakkah ini akan merubah atmosfir pesantren tersebut menjadi bertujuan komersil?

Jawaban:

Religiusitas masih merupakan faktor utama dan berperan penting dalam memilih keuangan syariah, oleh karena itu, saat ini dakwah mengenai keuangan syariah bergerak lebih cepat dari pengembangan layanan keuangan syariah, jika kedua hal ini tidak bisa bergerak bersama, maka tujuan inklusi keuangan syariah akan sulit dicapai. Gerakan pesantren yang bersifat komersil bukanlah hal buruk. Karena konsep muamalah yang dijalankan juga salah satunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perlu digaris bawahi bahwa edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah tidak secara komersil. Bukan mengkomersilkan ilmunya tetapi membuat pesantren mampu berbisnis agar kesejahteraan dapat meningkat.

  • Abdul Latif (Institut Agama Islam Tazkia)

KNEKS optimis mengenai kenaikan indeks inklusi keuangan syariah, terkait konsep KoLaKS yang melibatkan pesantren, bagaimana konsep, strategi, dan langkah KNEKS untuk mewujudkan tujuan tersebut? Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, industri keuangan syariah mengalami stagnasi, bagaimana pola gerak KNEKS saat ini?

Jawaban:

KNEKS adalah lembaga peningkat kolaborasi yang bertugas mengkoordinasikan, bukan eksekutor. Fungsinya lebih dominan untuk menyatukan dan merangkul pihak-pihak terkait agar dapat berkolaborasi, karena Indonesia telah memiliki stakeholder yang lengkap untuk berbagai fungsi dalam keuangan, namun karena kurangnya koordinasi kerjasama antara keduanya menjadi sulit. Disinilah KNEKS menjadi jalan tengah dan ditambah oleh kehadiran lembaga netral untuk memberikan kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman.

Langkah dari KNEKS saat ini adalah “menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan”. Dalam hal ini seperti membantu mempercepat kolaborasi lembaga keuangan dengan masyarakat, misalnya dalam hal ini ialah jalur distribusi berbasis online.

  • Rizal (International Islamic University of Malaysia)

Berapa persen kemungkinan pesantren dapat menerima KoLaKS? Mengingat banyak dari pesantren belum memiliki lembaga keuangan yang stabil serta minimnya edukasi tentang ekonomi syariah, dan apakah ada kriteria untuk pesantren seperti harus sudah memiliki BMT atau belum adanya BMT?

Jawaban:

Persentase tidak dapat dijawab secara pasti karena pelaksanaan kedepannya masih dikembangkan. Namun, faktanya lembaga keuangan dapat diterima di pesantren dan masyarakat sekitarnya tergantung dari kebaikan hatinya melalui donasi misalnya. Lembaga keuangan konvensional melihat ini sebagai kesempatan pula ketika lembaga keuangan konvensional mampu membangun sebuah masjid, maka lembaga keuangan syariah hanya mampu menyumbang kubahnya saja karena keterbatasan dana.

Maka, harus dilakukan bersama agar responnya lebih positif. Dalam hal ini, bukan hanya para senior yang harus turun tetapi para junior dapat menjadi promotor dan ikut berpartisipasi dalam inklusi keuangan syariah. Bagi pesantren yang baru dalam hal keuangan, dapat didirikan ULKS, sedangkan yang berpengalaman dapat langsung mendirikan BMT. Kesimpulannya, KoLaKS dapat disesuaikan dengan metode dan kemampuan dari pesantren itu sendiri.

  • Reita Fabiolyn (Universitas Gunadarma)

Apakah bank wakaf mikro ikut dilibatkan dalam ULKS dan apakah bank wakaf mikro ikut berperan dalam inklusi keuangan syariah?

Jawaban:

Bank wakaf mikro melayani pangsa pasar yang tidak dilirik keuangan umum. Kalau ini berdiri sendiri maka tidak akan cukup. Dapat dijadikan sebagai titik awal untuk menggunakan KoLaKS, dengan adanya lembaga lain untuk saling melengkapi, maka perkembangan akan dapat mengikuti, dengan jumlah bank wakaf mikro yang saat ini masih sangat sedikit maka dampaknya pada inklusi keuangan syariah masih terlalu dini untuk diukur.

  • M. Syamsul B. (Institut Agama Islam Tazkia)

Konsep dari inklusi keuangan syariah adalah perbaikan kualitas dan kuantitas, tapi saat ada kolaborasi, bagaimana bank syariah dapat menyelesaikan masalah tersebut saat ada persaingan atau overpowering antar bank syariah dalam kolaborasi tersebut?

Jawaban:

Konsep inklusi adalah untuk menyediakan layanan yang di sisi lain juga tetap disajikan secara komersil. Perbedaan konvensional dan syariah terletak pada konven yang hanya fokus pada keuntungan semata, sedangkan syariah menekankan jika keuntungan bisa didapat apabila masyarakat meningkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, seharusnya lembaga keuangan syariah bergerak lebih proaktif. Mengenai kompetisi, ini merupakan pendorong inovasi dan prestasi untuk bersaing dalam pelayanan dengan memberikan produk atau jasa yang lebih baik bagi masyarakat yang bekerja sama.

  • Zaki Ilhaam Muhammad (Universitas Gunadarma)

Saat ini Indonesia menempati posisi pertama dalam perkembangan keuangan syariah, melihat hal ini seberapa mampu konsep KoLaKS terimplementasi disaat kita melihat sumber daya baik alam maupun manusia yang saat ini dimiliki Indonesia?

Jawaban:

Ini merupakan masalah klise, hal terpenting adalah keinginan atau minat karena untuk selanjutnya, SDM yang memiliki keinginan atau minat terhadap hal tersebut akan diberikan bimbingan sehingga nantinya akan menumbuhkan skill yang dibutuhkan. Menghindari mubadzir terhadap keinginan karena minimnya komunikasi antar masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapat kebermanfaatan dari adanya lembaga keuangan syariah tersebut.

Laporan: Ricka Annisa dan Wafa Luthfiyah Azzahra