Publikasi

  • 8 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Open Recruitment

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan hasil seleksi tahap I (Tes Tulis & Focus Group Discussion) Calon Anggota Muda SHARIA ECONOMIC FORUM UNIVERSITAS GUNADARMA periode 2017/2018,

Hari:       Rabu, 07 Juni 2017
Pukul:    08.30 s/d selesai
Tempat:  Auditorium D462, Universitas Gunadarma

Maka kami mengumumkan 77 Orang yang lanjut ke seleksi tahap II.

Kami ucapkan selamat kepada calon Anggota Muda SEF Gunadarma periode 2017/2018 yang lanjut ke seleksi tahap II (wawancara)

DIWAJIBKAN kepada nama-nama yang tersebut di atas untuk dapat hadir pada:

Hari:            Jumat, 09 Juni 2015
Pukul:         07.30-15.00 WIB
Tempat:       Sport Center Kampus H, Jl. Akses UI, Kelapa Dua-Depok
Dresscode:  Pakaian praktikum

Note: Membawa hardcopy CV, Surat Lamaran, dan Essay

Keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Terima kasih atas perhatiannya,

Wassalamu’alaikum Warrahatullahi Wabarakatuh

 

  • 6 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Dua bank syariah membidik upaya menawarkan saham perdana ke publik di pasar modal atau (initial public offering/IPO) untuk memperkuat permodalan pada tahun 2018.

Bank BNI Syariah menjadikan upaya tersebut opsi kedua setelah mendapatkan suntikan modal dari induk Bank Negara Indonesia (BNI) yang direncanakan sebesar Rp 500 miliar. Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah, Dhias Widiyanti mengatakan, awalnya suntikan modal akan dilakukan pada Semester I ini dengan nilai yang sedang dipertimbangkan antara Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.

"Target suntikan modal sebenarnya di tahun 2017. Karena semester 1 sudah hampir berlalu, maka diharapkan dapat direalisasikan pada Semester 2 ini,"  ujar Dhias kepada Republika.co.id, Selasa (6/6).

Saat ini tercatat total modal perseroan yaitu sebesar Rp 2,6 triliun dengan modal inti Rp 2,4 triliun. Dengan adanya suntik modal dari induk diharapkan akan menaikkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) menjadi 18 persen dari sebelumnya 14,6 persen.

Menurut Dhias, untuk penguatan modal masih ada beberapa alternatif yang dipertimbangkan, salah satunya adalah IPO. "Namun karena masih dalam tahap wacana, maka belum dapat diputuskan," katanya.

Sementara itu BRI Syariah berencana akan masuk bursa efek pada 2018. Untuk menuju IPO, perseroan saat ini tengah membentuk Tim Adhoc yang secara khusus menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk terlaksana IPO.

"Tahapan yang dilakukan saat ini adalah melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen legal dan perizinan yang menjadi prasyarat pelaksanaan IPO," ujar Corporate Secretary BRI Syariah, Indri Tri Handayani.

Saat ini modal inti BRI Syariah tercatat sebesar Rp 2,446 triliun. Dengan upaya IPO ini, kata Indri, akan memperkuat struktur permodalan bank untuk menopang pertumbuhan, serta membuka akses ke pasar modal.

"InsyaAllah terlaksana tahun 2018," kata Indri.

Sumber: Republika.co.id

  • 4 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Popularitas London sebagai pusat keuangan Islam muncul pada tahun 2013 saat Perdana Menteri David Cameron mengumumkan rencana untuk mengembangkan kota Inggris tersebut menjadi ibu kota keuangan Islam Barat.
Pada tahun 2014, London melangkah lebih jauh ketika Inggris menjadi negara pertama di luar dunia Islam untuk menerbitkan sukuk negara. Penjualan Sukuk Britania Raya secara luas dilihat sebagai keberhasilan karena menarik 2,3 miliar poundsterling atas perintah bank sentral, sovereign wealth funds, dan investor institusional lainnya. Sebagai bagian dari rencana strategis, pada 2015, Inggris menjamin sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan penerbangan Emirates.

Dilansir dari The Market Mogul, Selasa (30/5), disebutkan, manfaat utama dari kebijakan ini adalah menarik tambahan likuiditas dari investor di Timur Tengah dan Asia yang berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam.

Perbankan Syariah di Kota London
Meskipun sejarah London dengan keuangan Islam tampaknya sangat singkat, faktanya, kembali ke lebih dari 30 tahun lalu, karena bank Islam pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1982. Hampir dua puluh tahun kemudian, Pemerintah Inggris menghapus penghalang pajak untuk produk yang sesuai dengan syariah, yang bertindak sebagai insentif bagi investor dan penjamin emisi.

Akibatnya, pada tahun 2004, FSA menyetujui bank Inggris pertama yang benar-benar Islami. Pada 2017, Inggris memiliki lebih banyak bank dan kreditur Islam daripada negara Barat lainnya, dan selain itu, perbankan lokal juga telah meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan individu, deposito, skema pensiun dan rencana pembelian rumah. 

Selanjutnya, pada bulan April 2017, perusahaan teknologi keuangan Islam berbasis di London, Yielder telah menjadi perusahaan pertama yang mendapat persetujuan peraturan di Inggris.

Kunci Kekuatan Kompetitif London
Apa yang ada di balik minat institusional ini dalam keuangan Islam? Terlepas dari jumlah bank yang menyediakan produk Syariah, London memiliki ekosistem finansial yang sempurna -pasar utang dan ekuitas yang besar dan sangat likuid, profesional berkualitas- pengacara dan bankir, regulator keuangan berorientasi bisnis dan pasar yang dikembangkan untuk instrumen manajemen risiko, seperti derivatif dan asuransi.

London Stock Exchange adalah tempat global utama untuk penerbitan sukuk. Menurut situs resmi LSE Group, lebih dari 48 miliar dolar AS telah meningkat melalui 65 penerbitan obligasi investasi alternatif di London Stock Exchange. Juga, London Stock Exchange mencakup sejumlah dana yang dirancang untuk investor yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti Seri Indeks Ekuitas FTSE Shariah Global.

Dalam beberapa tahun terakhir, London telah berada di garis depan inovasi di bidang FinTech seperti cryptocurrencies, crowdfunding, layanan pembayaran, dan lainnya. Beberapa inovasi FinTech ini dapat dikombinasikan dengan keuangan Islam untuk menghasilkan produk yang lebih murah, lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih personal. Pasar keuangan Islam di Inggris memiliki potensi tinggi karena saat ini ada sekitar 3 juta Muslim yang tinggal di Inggris. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan produk yang sesuai dengan Syariah.

Persaingan dari Pusat Keuangan Lainnya
Pusat keuangan seperti Dublin dan Luksemburg juga memiliki ambisi untuk menarik layanan keuangan Islam. Lebih jauh lagi, pada bulan April tahun ini, Arab Saudi mencatatkan obligasi syariah terbesarnya, di Bursa Efek Irlandia, sehingga persaingan antara pusat keuangan Barat mungkin lebih kuat dari sebelumnya.

Namun, untuk saat ini, persaingan pusat keuangan saat ini tertinggal karena pasar mereka yang lebih kecil, lebih sedikit perusahaan yang mencari untuk membesarkan keuangan, mereka juga menurunkan jumlah profesional berkualitas dan kurangnya pengalaman dalam penjajakan pembiayaan tiket Syariah.

Satu hal yang pasti, jika London ingin mempertahankan posisi terdepannya dalam keuangan Islam, kota ini harus mematuhi undang-undang imigrasi yang fleksibel dan fokus pada menarik emiten asing dan pembangunan infrastruktur keuangan.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 2 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Open Recruitment

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
[File Submission]
Selamat bagi para pemuda penggerak bangsa yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota Sharia Economic Forum. Untuk mengawali seleksi tahap awal rekruitmen ini, bagi kamu yang sudah melakukan registrasi diharapkan memenuhi beberapa berkas yang dipersyaratkan.

Berikut adalah berkas yang harus dipenuhi untuk bergabung bersama kami:

1. Surat lamaran.

2. Curiculum Vitae (CV) Kreatif, dengan ketentuan mencakup Pendidikan Formal dan Non Formal, IPK Terakhir, Prestasi, Bakat, Minat serta Motto Hidu dan dilengkapi foto terbaik

3. Essay dengan ketentuan

  • Maksimal 2 halaman
  • Font Times New Roman, Font Size 12, Space 1, Margin 1,0 (B,T,L,R)
  • Bertemakan “Kontribusiku Sebagai Pemuda”

Ketentuan umum:

1. Batas akhir pengumpulan berkas tanggal 06 Juni 2017, pukul 23:59

2. Dikirim ke alamat email official@shariaeconomicforum.org

3. Subyek pengiriman email (OPREC_NAMA_REGION_).

Contoh: OPREC_RAUDATUL_KALIMALANG

4. File digabungkan ke dalam bentuk .rar`

5. File name rar (NAMA/JURUSAN/REGION).

Contoh: RAUDATUL/AKUNTANSI/KALIMALANG

6. Setelah melakukan pengiriman berkas, diharapkan melakukan konfirmasi ke nomor Contact Person dengan format sesuai subyek email.

Contact Person: +62 857 1571 4157 (WA/SMS)

JADILAH BAGIAN DARI KAMI DAN MULAILAH TERBIASA DENGAN PRESTASI!!!.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Visit us on social media! 

Twitter & IG: @KSEI_SEF

Fb/Path/Linkedin: Ksei SEF Gunadarma

Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University

Line@: wud3545u

  • 1 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Pemerintah berupaya mengembangkan sektor ekonomi syariah termasuk Koperasi, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kementerian Bidang Perekonomian RI sedang merumuskan rekomendasi kebijakan untuk antisipasi disahkannya RUU Perkoperasian.

"Rekomendasi kebijakan ini untuk mengantisipasi disahkannya RUU Perkoperasian dan sebagai langkah strategis dalam mempercepat persiapan peraturan pelaksanaan kebijakan pengembangan Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah," ujar Rudy dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengembangan Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah di Jakarta, Rabu (31/5).

Menurut Rudy, sejauh ini memang belum ada aturan tersebut. Selama ini landasan hukum Koperasi syariah hanya diatur dengan Peraturan tingkat Menteri. Pada tahun 2004 dikeluarkan landasan hukum koperasi syariah yang pertama yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Di dalam RUU Perkoperasian yang baru, Pemerintah telah mengakomodir kebijakan Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada Pasal 51 ayat (4) dan (5), yang intinya untuk mendorong perkembangan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Koperasi syariah dan BMT menyambut baik masuknya subtansi Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah dalam RUU Perkoperasian yang dan mengharapkan dapat menjadi  payung hukum yang lebih kuat.

"Dengan FGD ini akan kami rumuskan hal-hal penting untuk pelaksanaan kebijakannya. Karena kan prinsip syariah tidak fleksibel seperti konvensional," kata Rudy.

Tercatat pada tahun 2016, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut sebanyak 2.253 unit usaha atau sekitar 1,5 persen merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS) dengan angggota 1,4 juta orang.

Terdapat perbedaan antara Koperasi syariah dengan BMT, pada Koperasi syariah hanya terdiri 1 (satu) lembaga, yaitu lembaga keuangan syariah sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu Baitul Maal yang berarti lembaga zakat dan At-Tamwil yang berarti lembaga keuangan syariah. Untuk itu perlu peraturan pelaksanaan RUU Perkoperasian yang dapat mengakomodir BMT yang berfungsi sebagai lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah.

FGD ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodir karakteristik dan permasalahan Koperasi syariah dan BMT, sehingga perannya dapat optimal dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

  • 1 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Bitcoin dapat membawa perubahan yang baik bagi umat manusia di seluruh dunia, dan teknologi yang memanfaatkan jaringan Internet ini memiliki banyak sekali potensi. Namun tidak semua orang setuju dengan pendapat bahwa Bitcoin akan bertahan di industri keuangan. Lebih lanjut lagi, terdapat pertanyaan bersifat religius yang mempertanyakan apakah Bitcoin bertentangan dengan kepercayaan seseorang. Sebagai contoh, apakah Bitcoin halal dalam hukum Islam, dan apakah ada nilai intrinsik dalam mata uang Bitcoin?

Mata uang dan Islam

Mata uang adalah konsep yang sulit didefinisikan legalitasnya terkait kapasitasnya sebagai alat untuk mentransfer nilai dari seorang kepada orang lain. Sebelum uang yang kita kenal sekarang ini ditemukan, masyarakat menggunakan sistem barter dalam transaksi, di mana nilai barang yang dipertukarkan akan berubah sewaktu-waktu. Namun ada juga konsep keagamaan yang perlu diperhatikan, terutama karena setiap kepercayaan memiliki standar masing-masing terkait uang.

Berdasarkan jawaban yang dikutip dari Islam Today dan Daily Anarchist, bisnis perdagangan mata uang diperbolehkan dengan beberapa syarat, di antaranya kedua pihak harus menerima uang ini di tangan, dan tidak boleh ada penundaan. Biasanya aturan ini diterapkan dalam perdagangan logam mulia, namun prinsip yang sama dapat diterapkan bagi mata uang.

Apakah Bitcoin halal?

Seseorang menanyakan pertanyaan ini pada Stackexchange, sebab terjadi kebingungan apakah Bitcoin halal. Hal ini disebabkan karena perbedaan sifat antara Bitcoin dan uang fiat yang dikendalikan oleh bank dan pemerintah. Jawaban terbaik yang diberikan oleh pengguna membahas persamaan konsep antara Bitcoin dengan logam mulia. Permasalahannya adalah bahwa mata uang virtual tidak memiliki bentuk fisik, meskipun dapat dibuktikan keberadaannya kapanpun diperlukan.

Terkait dengan nilai intrinsik yang dimiliki oleh Bitcoin, hukum Islam mempersyaratkan bahwa mata uang halal harus memiliki nilai intrinsik, dan dengan demikian mata uang virtual dapat memenuhi kriteria tersebut. Tidak seperti uang fiat yang nilainya ditulis di atas selembar kertas yang dapat mengalami kerusakan dan kehilangan, Bitcoin memiliki nilai intrinsik karena nilainya tidak dapat diubah melalui penggandaan atau cara-cara ilegal lainnya. Nilai intrinsik Bitcoin diperoleh dari aktivitas penambangan yang memerlukan kekuatan komputasi ketika melakukan aktivitas proof-of-work. Hal inilah yang memberi nilai intrinsik pada Bitcoin.

Lebih lanjut lagi, mata uang halal harus memiliki karakteristik deflasi. Demikian halnya dengan Bitcoin yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun beberapa kali mengalami penurunan. Emas merupakan mata uang halal karena suplai yang terbatas, namun demikian dengan Bitcoin yang memiliki batas suplai maksimum sebesar kira-kira 21 juta BTC. Bahkan kini dapat dikatakan bahwa Bitcoin lebih halal dibandingkan uang kertas yang ada.

Sumber: Bitcoin Is Halal Under The Laws of Islam dalam website https://kriptologi.com 

 

  • 27 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Menjelang bulan Ramadan, indeks syariah menguat pada penutupan perdagangan, Jumat 26 Mei 2017. Bahkan, kedua indeks syariah mendekam di zona hijau seharian ini.

Pada papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), menguat 0,932 poin (0,51%) ke level 183,468. Pada pembukaan perdagangan, indeks ini menguat di level 182,872 dan menyentuh level tertinggi di level 183,675.

Indeks keping biru syariah, Jakarta Islamic Index (JII), pun demikian. Indeks JII ditutup menguat 4,258 poin (0,58%). Sama halnya dengan ISSI, JII menguat di level 735,311 pada pembukaan perdagangan dan menyentuh level tertinggi di angka 739,290.

Mayoritas indeks sektoral menghijau pada penutupan perdagangan. Indeks infrastruktur menguat paling tinggi, yaitu naik 1,72 persen, disusul oleh indeks pertambangan 0,63 persen.

Hanya ada dua indeks sektoral yang melemah, yaitu indeks barang konsumsi yang turun 0,39 persen dan manufaktur 0,15 persen. Namun, pelemahan dua indeks ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perdagangan.

Emiten-emiten keping biru syariah yang menjadi top gainer adalah UNTR yang harga sahamnya naik Rp475, AALI Rp150, SILO Rp150, TLKM Rp110, dan PGAS Rp80.

Sebaliknya, emiten-emiten JII yang menjadi top loser adalah LPPF yang harga sahamnya terkoreksi Rp750, AKRA Rp100, ADHI Rp60, INDF Rp50, dan SSMS Rp30.

Dari pasar uang, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 37 poin (0,28%) ke level Rp13.318 per dolar. Kurs rupiah terhadap dolar AS sempat menguat di level Rp13.270 per dolar AS.

Sumber: Dream.co.id

  • 27 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia jelas menjadi pasar potensial bagi industri halal. Namun, perkembangan industri halal di tanah air belum terlalu menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Agama, produk bersertifikasi halal di Indonesia diperkirakan baru 26 persen dari produk yang terdaftar di BPOM.

Guna lebih mendorong industri halal di Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) pun sedang menyusun roadmap industri halal agar pasar halal Indonesia memiliki arah pengembangan yang jelas. Apa saja isi dari roadmap industri halal tersebut?

Anggota KEIN Aries Mufti mengatakan, dalam roadmap tersebut nantinya akan memuat pengembangan pasar halal untuk pertanian, kelautan, industri kreatif dan pariwisata. “Draft sudah ada cuma belum resmi karena ada pergolakan global,” tukasnya.

Ia menuturkan, pihaknya akan terus menggandeng para pemangku kepentingan industri halal untuk mendiskusikan roadmap industri halal, mulai dari pemerintah, KEIN, MUI, dan lainnya. Ia pun mengungkapkan alasan mengapa empat sektor dalam draft roadmap akan menjadi sektor utama pengembangan industri halal di Indonesia.

“Apa sih yang banyak dipakai? Kalau makanan bicara agroculture dan marine, itu sumber daya alam (SDA) Indonesia luar biasa jadi bisa buat bahan makanan. Untuk olahannya, maka bisa pasok SDA ke industri halal Cina, Korea, dan Jepang. Wisata halal di Indonesia ada lombok yang penghargaan pariwisata halal, tapi harusnya yang jadi destinasi halal kan di seluruh wilayah Indonesia,” papar Aries.

Berdasar data Thomson Reuters, belanja penduduk muslim pada produk barang dan jasa halal lebih dari 1,9 triliun dolar AS pada 2015, naik enam persen dari tahun sebelumnya. Namun, skor indikator ekonomi Islam Indonesia di tingkat global masih berada di urutan ke-10.

Sumber: Mysharing.co

  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Dalam kehidupan umat beragama, manusia dituntut menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan Tuhannya, begitu juga umat muslim yang mengilhami keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalankan hidup agar mencapai kesejahteraan. Al-Qur’an mempuyai konsep hukum yang unik yang sarat makna dan memiliki karakteristik ideal dalam perwujudan kemaslahatan bagi umat manusia. Begitu pula dengan hadist sebagai bayan (penjelas) dari Al-Qur’an mengandung aturan yang mengarah pada kepentingan manusia. Dari sinilah muncul anggapan bahwa hukum syariah mengabaikan kemanusiaan hingga cenderung mengabaikan kemanusiaan masih perlu diperdebatkan, padahal Al-Qur’an secara komprehensif telah mengatur detail perkara hidup manusia, karena hukum-hukumnya bukan berasal dari manusia semata. Salah satu ilmu yang dapat dikaji melaui Al-Qur’an dan hadist yakni Ekonomi Islam. Al-Qur’an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-maslaah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam, seperti dalam Q.S Asy-Syura ayat 177-183 yang menjelaskan mengenai prinsip keadilan dan kesejahteraan dimuka bumi.

Para ekonom muslim saat melakukan kajian dan analisis terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran Islamic Studies, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar syari’ah yang selama ini berkembang (Wahyudi, 2007). Semestinya ekonomi islam dibangun tanpa mengabaikan realitas yang ada namun tetap terbingkai dengan maqashid al-syari’ah, hal ini karena maqashid al-syari’ah sendiri mengupayakan adanya penekanan untuk mengekspesikan hubungan antara kandungan kehendak hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi (Hallaq, 1991).

Teori maqashid al-syari’ah menempati posisi paling sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi islam. Maqashid al-syari’ah merupakan ushulnya-ushul menurut Syatibi, yang berarti bahwa dalam menyusun ushul fiqh sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari maqashid al-syari’ah. Karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan jalan dan standar kemaslahatan sesuai syari’ah. Mengkaji teori maqashid  tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidak sama namun dapat menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.10 Maqshud asy-Syari’ terdiri dari empat bagian, yaitu:

a. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat)

b. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah lil Ifham (maksud Allah dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami)

c. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan)

d. Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Para ekonom muslim mengartikan maslahah adalah kebaikan, dan barometernya adalah syari’ah. Adapun kriteria maslahah (dawabith maslahah) terdiri dari dua bagian, pertama maslahah bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang membuat tunduk akan hawa nafsu (Mas’ud, 1995). Kedua, maslahah itu bersifat universal (kulliyah. Bersandar dari bagian tersebut, Syatibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, maka ia harus menjalankan syari’ah dalam istilah yang ia kemukakan “Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Kemaslahatan dari segi kepentingan terdiri dari:

1. Maslahat Dharuriyyat

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait duniawi dan ukhrawi. Apabila maslahat ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam bermu’amalat, Syatibi mencontohkan harus adanya ‘iwadh tertentu dalam tansaksi perpindahan kepemilikan, misalnya jual-beli. Ada lima hal mendasar dan paling utama yang termasuk dalam jenis ini, dimana kepentingannya harus selalu dijaga dan dipelihara, antara lain:

  • Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
  • Memelihara Jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar...” (Q.S al-Isra : 33).

  • Memelihara Akal (hifz al-‘Aql). Yang membeakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karenanya akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk emerusak akal seperti meminum alkohol.
  • Memelihara Keluarga (hifz al-‘Ird). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara.
  • Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta merupakan hal yang sangat penting dan berharga sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia, namun islam melarang adanya mendapatkan harta dengan cara illegal dan bathil, seperti mencuri atau korupsi.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil...” (Q.S al-Baqarah : 188)

Dari kelima hal diatas, merupakan bentuk esensial yang sangat penting dalam menjaga eksistensi manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia melindungi dan memliharanya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin, dan menderita, begitu pula kehidupan di akhiratnya.

2. Maslahah Hajiyyat

Maslahat Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam menjalankannya dapat leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya hidup, namun akan berakibat cenderung timbul kesulitan dan kesempitan. Contoh yang diberikan Syatibi dalam hal mu’amalat anatara lain qiradh, musaqah, dan salam.

3. Maslahah Tahsiniyyat

Maslahah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang mendatangkan kesempurnaan dalam beraktivitas yang dilakukan, sehingga apabila ditinggalkan tidak akan berpengaruh pada kesulitan. Ilustrasi dari Syatibi dalam mu’amalat untuk hal ini yakni dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Setiap penetapan hukum Allah swt. pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, Perintah Allah swt. yang bersifat jelas (qath’i). Kedua, perintah Allah swt. di dalam Al-Qur’an yang masih samar (zhanni)dan bersifat umum (mujmal), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

Manusia secara alamiah mempunyai keinginan untuk mencapai kebahagiannya dan hidup secara layak, tetapi semuanya itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia, dan kerjasama tersebut sangatlah tidak mungkin dicapai tanpa adanya kehidupan yang aman dan damai di antara seluruh umat. Aman dan damai tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi untuk melindungi hak setiap orang. Namun regulasi dan undang-undang tidak berguna kecuali ada lembaga yang mengimplementasikannya.

Penulis: Dewi Novitasari

Referensi:

  • Yudian Wahyudi, Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea, 2007).
  • Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur’an in Syathibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991).
  • Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II.
  • Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
  • Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.
  • Adiwarman Karim, Ibid, lihat juga Adiwarman Karim, "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro", (Jakarta : The International Institute ofIslamic Thought Indonesia, 2002).
  • Rahmawati, Maqashid al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi Islam)
  • Jamaa La, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah, (As-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 No.II, Juli-Desember 2012).
  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perekonomian, baik secara nasional maupun internasional atau global, terus mengalami perkembangannya. Seperti ekonomi syariah yang tengah menjadi tren dan sebagai salah satu sistem yang dinilai bisa menjadi alternatif di tengah krisis global. Bahkan beberapa negara barat telah menggunakan konsep ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi dalam menarik investor.


Hal itulah yang dilihat Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma untuk menggelar seminar berskala internasional bertajuk Enhancing Sustainable Development and Welfare Distribution Through Waqf.

 

Rektor Gunadarma, Margianti mengungkapkan, ekonomi syariah sebetulnya sudah dikembangkan sejak lama dan terbukti lebih tahan terhadap permasalahan ekonomi.

 

"Sudah dibuktikan ada karakteristik khusus secara ekonomi, bukan agama, yang ternyata lebih tahan terhadap turbulen atau permasalahan ekonomi yang ada. Seperti bagi hasil, itu secara ekonomi, secara logis, terbukti lebih tahan. Itu landasan filosofisnya," kata Margianti kepada merdeka.com di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5).

 

Simak wawancara merdeka.com selengkapnya bersama Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengenai ekonomi syariah dan peran Gunadarma untuk menjawab persaingan global. 

 

Kenapa Gunadarma ingin mengadakan seminar internasional?

 

Mengadakan seminar ini bukan karena ingin, tapi kewajiban dari setiap program studi untuk melakukan pendalaman pengembangan ilmu baik untuk lokal maupun internasional. Jadi itu memang sudah kewajiban program studi, centre, atau lembaganya sendiri. Sudah koridor yang harus dilakukan.

 

Kenapa harus wajib?

 

Karena memang salah satu sarana pengembangan ilmu. Untuk kita melakukan penelitian, seminar-seminar, mendapat ide-ide baru dari pihak lain. Jadi di situlah proses berkembangnya. Bisa diterangkan juga di sini bahwa para Kaprodi, Dekan dan lain sebagainya mereka tidak mendapat kewajiban administratif. Artinya mereka tidak diwajibkan mencari massa baru, mahasiswa baru dan lain sebagainya. Kewajiban mereka melakukan pengembangan dan pendalaman keilmuan melalui seminar, penelitian, kerja sama, dan juga melalui pengabdian masyarakat. Karena semua dukungan administrasi akademik dan keuangan itu dilakukan desentralisasi.

 

Seminar ini apakah tema yang selalu berubah atau memang Gunadarma sedang fokus ekonomi syariah?

 

Ekonomi syariah ini di Gunadarma programnya baru berjalan belum satu tahun, per September 2016. Jadi di sini yang baru itu ada tiga: ekonomi syariah, agrotech, dan pariwisata. Jadi tema ini mengenai Enhancing Sustainable Development and Welfare Distribution Through Waqf, saya kira bebas pilihan mereka (program studi), apa topik yang sedang "in". Kebetulan bagi program studi ekonomi syariah yang baru itu pilihannya ke sana. Dan mereka punya keleluasaan akademik mengundang siapa saja. Tidak ada ketentuan dari kami (Rektorat) untuk mengundang ini mengundang itu.

 

Tapi sebelum itu, karena ini program baru, itu tidak mulai tiba-tiba. Di Gunadarma sendiri sudah aktif sekali Syariah Ekonomi Forum (SEF). Kegiatannya, salah satunya, mereka juara debat internasional. Prestasinya bagus sekali. Setiap kali kegiatan mereka ada, mereka juga bertanya, "Kapan program ekonomi syariah di Gunadarma ada?", dengan ini kami jawab. Tentu, setelah kami melakukan persiapan. Jadi topiknya, apa yang berkembang saat ini, menjadi bahan kajian.

 

Pertimbangan Gunadarma untuk membuka ekonomi syariah?

 

Ekonomi syariah memang sebetulnya sudah dikembangkan lama untuk memperkenalkan dan sebagainya. Dan juga sudah dibuktikan ada karakteristik khusus secara ekonomi, bukan agama, yang ternyata lebih tahan terhadap turbulen atau permasalahan ekonomi yang ada. Seperti bagi hasil, itu secara ekonomi, secara logis, terbukti lebih tahan. Itu landasan filosofisnya.

 

Apa yang diharapkan kepada lulusan-lulusan Gunadarma nantinya, khususnya di bidang ekonomi syariah?

 

Anggota SEF tadi dasarnya adalah mereka yang mengambil program studi ekonomi. Kemudian studi lanjutan di luar negeri mengambil ekonomi syariah. Bahkan ada yang dibiayai oleh Gunadarma. Jadi kita sudah punya tenaga-tenaga yang diharapkan akan kembali ke sini lagi. Harapannya tentu saja lulusannya itu dapat mengisi pangsa ekonomi syariah di Indonesia. Selama ini kan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma menjadi salah satu favorit karena diperkaya dengan ICT. Semua fakultas yang ada harus embeded dengan ICT. Semua diberi tambahan pengetahuan IT dan Komunikasi. Sekarang karena ekonomi syariah berkembang pesat, maka kita juga ingin berkiprah.

 

Termasuk dengan persaingan global?

 

Otomatis kalau itu. Termasuk semua yang ada di Gunadarma. Payung MoU Gunadarma untuk aktivitas internasional itu kan mencakup, termasuk yang ekonomi syariah itu. Gunadarma saat ini kan ada lebih dari 100 kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau bukan perguruan tinggi. Kalau memang dia bisa in-line dan itu sangat terbuka dan fleksibel.

 

Ekonomi syariah itu sebuah peluang atau ancaman di Indonesia?

 

Menurut saya tergantung bagaimana melihat. Ada istilah SWOT, dan di bagian weakness bila kita bisa melihat dari sisi lain bisa juga menjadi strengths. Begitupun dengan threats, bisa juga kita ubah menjadi opportunities kenapa tidak. Jadi kalau ada kesalahan coba kita selamatkan dan cari Win-Win Solution-nya.

 

Para mahasiswa akan memasuki dunia kerja, mereka kerap terkendala. Mereka sudah siap atau belum sebelumnya?

 

Kalau Gunadarma sudah dipersiapkan sejak awal, ini sudah dilakukan sejak dulu. Pertama, Gunadarma sekarang sudah punya gedung berlantai, dulu kan belum. Jadi kami berpikir kalau mahasiswa itu diwawancara oleh sebuah perusahaan yang multinasional dia nggak pernah naik lift, umpamanya, nanti dia bisa tidak 'tampil'. Kami memikirkan bagaimana melatih para mahasiswa ini diuji oleh orang-orang berdasi, dengan jas. Kami sudah mengharuskan para dosen itu waktu sidang S-1 pakai dasi, pakai jas, tapi tidak ada yang mau. Nah akhirnya kami sediakan. Tujuannya untuk upaya pembiasaan mahasiswa.

 

Permasalahan lainnya?

 

Permasalahan lainnya adalah mahasiswa tidak bisa 'nyetel' dari apa yang ada di universitas dengan dunia kerja. Di Gunadarma kami siapkan ada mata-mata kuliah tertentu yang ada muatan praktikum IT yang mendukung satu mata kuliah tertentu. Katakan perpajakan, di situ ada komponen praktikum perpajakan, dan mahasiswa wajib ikut. Memang di luar SKS, tapi kalau tidak ikut dia tidak akan lulus. Itu salah satu kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Ada juga mata kuliah lainnya.

 

Kalau tadi hard skill, ada lagi soft skill-nya. Karena kan mereka juga perlu memiliki bagaimana memperhatikan, bagaimana mendengar, atau bagaimana bersikap di dunia kerja. Nah itu ada di mata kuliah adapted soft skill, namanya.

 

Tapi belakangan pemerintah kita ini berpikir lagi, "Katanya para mahasiswa kita ini kurang aware dengan situasi sosial", terus mereka membuat suatu program hibah General Education. Jadi mereka ingin bikin suatu kurikulum tertentu di mana mata kuliah itu langsung membaur ke masyarakat. Itu ada hibahnya. Kami sedang melakukan ini melalui (program studi) Agrotech, mereka kuliah lapangan dan sebagainya. Nanti kalau ini bagus, kita bisa embeded kan pada program di universitas. Dulu soft skill juga begitu, dapat program hibah sedikit dan bagus, lalu kita jadikan program lembaga.

 

Apakah ada semacam monitoring kepada lulusan?

 

Kita monitor lulusan kita. Lulusan kita maksimum 3 bulan sudah terserap. Yang belum bekerja tapi sudah terserap juga banyak. Dan ini divalidasi dengan jumlah mahasiswa yang akan masuk.

 

Untuk dari itu semua, di Gunadarma ada lembaga pengembangan. Kalau di ekonomi ada Lebma, di Komputer ada Lebkom, Lebsi, Lebtek dan lain-lain. Di mana di situ disediakan short courses seminggu satu kali. Di situ banyak perkembangan baru yang disajikan. Dan semua mahasiswa itu wajib.

 

Ke depan sesuai dengan skema LSP sertifikat kompetensi bagi mahasiswa itu akan lebur kepada LSP-P1 Gunadarma. Lembaga Sertifikasi Profesi sudah keluar izinnya untuk 33 skema. Jadi mahasiswa nanti akan mendapat sertifikat dengan mengikuti sertifikasi dari LSP di Gunadarma. Dan Gunadarma baru mendapat izin 33 skema, itu berat sekali.

 

Pengangguran universitas tinggi, bagaimana Anda menanggapinya?

 

Kita sendiri membekali mereka dengan inkubator bisnis. Tujuannya, jangan hanya berharap mereka menjadi pegawai, tetapi kalau bisa menjadi pembuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pernah dulu TPSDP itu pernah mengadakan program bagi para lulusan yang ingin punya sesuatu lebih, ada dananya.

 

Pengangguran itu juga kan tidak hanya salah universitasnya, tetapi juga situasi ekonomi yang ada berpengaruh.

 

Kalau saya belum bisa melakukan hal yang nyata untuk angka pengangguran, saat ini careness-nya untuk Gunadarma. Misalnya, kami bekerja sama yang memang dapat mendukung kepentingan Gunadarma, seperti kerja sama untuk pembuatan handphone Android di mana untuk mendukung administrasi akademik secara online, itu yang kami lakukan.

 

Bagaimana yang akan memasuki perkuliahan, jaminan apa yang didapat dari Gunadarma?

 

Kompetensi yang ada sendiri saat ini, adalah jaminan yang akan diterima mereka. Di Gunadarma sendiri dalam proses pembelajaran yang ada banyak kegiatan-kegiatan intern yang bisa berguna bagi mereka. Kemudian kedua, banyak kegiatan penelitian Gunadarma saat ini menjadi nomor satu paling banyak penerima dana penelitian dari pemerintah. Salah satunya yang baru, science and technopark.

 

Bagaimana dengan treatment mahasiswa baru yang datang dari berbagai latar belakang dan generasi?

 

Treatmen itu berbeda-beda, tergantung dari fakultas atau bidang jurusannya masing-masing, psikologi beda dengan arsitek, beda dengan ekonomi dan lain sebagainya. Di Gunadarma selalu dari awal disampaikan kita output oriented. Walaupun masing-masing beda, tapi kita selaraskan semuanya. Kami rektorat, tidak bisa masuk sampai ke situ. Pemerintah juga kan sudah menetapkan standarisasinya tiap kampus-kampus untuk menjamin kompetensinya masing-masing sesuai bidangnya.

 

Semua itu juga terbagi dalam tiga garis besar, Tri Dharma: proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan mereka mahasiswa harus diwadahi ke situ. Walaupun saat ini tengah dipertanyakan apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau tidak, karena itu produk tahun 55.

 

Kemudian semua harus berbasis ICT, ada hard skill, soft skill. Sekarang juga visi misi kami berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dan juga terkenal dan diakui secara internasional. Jadi sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang diarahkan ke arah internasional.

 

Apa yang ingin disampaikan Gunadarma kepada para calon mahasiswa dan lulusan?

 

Kalau yang baru tentu saja silakan datang ke Gunadarma. Tentu saja ada gate yang harus mereka lewati. Juga di Gunadarma banyak tersedia banyak kesempatan beasiswa, ke luar negeri pun ada, juga kami menerima bidik misi. Artinya kalau pemerintah daerah punya usulan untuk prestasi akademik dan nonakademik, olahraga misalnya, itu sangat dihargai di sini bila ada rekomendasi. Kita kan membuka seluas-luasnya kepada semua. Tentu, selamat datang.

 

Bagi yang akan lulus, apa yang sudah diterima itu belum apa-apa, harus dikembangkan. Karena setiap saat semuanya berkembang, semuanya berubah, yang tidak berubah ya hanya perubahan itu sendiri. Tetapi positif, tetap semangat, jaga nama Gunadarma. Ubah semua weaknesses dan threats menjadi kesempatan.