Publikasi

  • 28 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengembangkan model Islam Wasathiyah dan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 MUI, di Bogor.

“Sejak awal berdiri, MUI sudah banyak berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang paling konkrit adalah penerapan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Menag, Selasa (28/11).

Capaian lainnya, kata Lukman, MUI telah memberikan rumusan yang tepat tentang apa itu Islam Wasathiyah. Dengan rumusan ini, MUI ikut serta menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.

“MUI juga telah memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang Islam Wasathiyah. Wasatha yang berarti di antara dua posisi, seperti sifat keberanian yang ada di antara ceroboh dan takut, dermawan di antara boros dan kikir,” ujarnya. 

“Kata wasatha lima kali disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki arti yang beragam, dan MUI mampu merumuskan dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat,” sambungnya.

Menag berharap,  terkait konsep Islam Wasathiyah ini tidak ada lagi muslim yang mengklaim pemaknaan tunggal. Sebab, setiap kata memiliki kemungkinan banyak makna. Sebagai seorang Muslim wasathi, sudah semestinya terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif, adil, dan maslahat bagi kehidupan.

“Dunia dakwah Islam dalam beberapa dekade terakhir mengalami turbulensi karena munculnya model dakwah yang mengklaim paling benar, sementara lainnya salah. Hal ini tentu meresahkan dan bisa mengancam keutuhan bangsa,” terangnya.

Dalam sisi Ekonomi Syariah, peran MUI juga jelas dengan lahirnya produk-produk bisnis keuangan syariah meliputi Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan Penggadaian Syariah.

“Keterlibatan MUI dalam perekonomian bangsa sangat nyata, yaitu peran ijtihad dalam permasalahan dan solusi keuangan syariah, baik mikro ataupun makro dan desain akar syariah produk bisnis sehingga lahirlah berbagai produk bisnis syariah,” tuturnya.

Menag berharap, MUI tetap istiqamah mengawal moderasi Islam dan terus mengembangkan sistem ekonomi Syariah yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Sumber: Kemenag.go.id

  • 27 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perbankan belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman, Ahad (26/11).

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.
Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan. 

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia. 

Sumber: Republika.co.id

  • 22 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia menargetkan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada makanan halal. Hal itu akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian terutama di sektor syariah. 
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi konsumen terbesar produk makanan halal di dunia. Sementara orang Indonesia sendiri belum bisa memastikan makanan yang dikonsumsi halal dan thoyyib. 
Sedangkan di negara-negara lain, seperti Australia telah menjadi pengekspor terbesar daging halal di dunia, Thailand juga memikiki visi menjadi halal kitchen
"Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan industri makanan halal. Bahkan kalau swasembada makanan halal, aktivitasnya akan sangat besar," kata Perry kepada wartawan seusai memberikan sambutan di acara Seminar Ekonomi Syariah bertajuk Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (22/11). 
Menurutnya, makanan halal tidak sekadar masalah proses penyembelihan, melainkan juga proses pengemasan dan kualitas produk hingga sampai ke konsumen perlu dipastikan halal dan thoyyib
Untuk mewujudkan swasembada tersebut, Perry menyebut pentingnya menciptakan mata rantai atau supply chain dari produsen sampai konsumen. Proses tersebut antara lain melibatkan petani, nelayan, distributor, pemasaran makanan halal, dan sebagainya. Sehingga akan tercipta aktivitas perekonomian yang besar. 
"Perlu diciptakan mata rantai dan perlu ada sertifikasi halal. Harus diciptakan. Banyak yang dilakukan. Itu di bidang halal. Kalau bisa swasembada halal, aktivitas ekonomi luar biasa," ujarnya.
Perry menambahkan, aktivitas yang besar tersebut akan membutuhkan pembiayaan. Sehingga dengan sendirinya kegiatan perbankan akan tumbuh. Hal itu akan mendorong sektor keuangn syariah keluar dari jebakan pangsa pasar 5 persen sejak 20 tahun yang lalu.
Perry juga menekankan, ke depan ekonomi syariah tidak hanya difokuskan pada sektor keuangan. Sektor keuangan dinilai penting, tapi tidak akan bisa berjalan kalau tidak didorong dari aktivitas ekonomi.
Karenanya, Bank Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah instansi baik dalam menciptakan regulasi maupun mengembangkan program. Salah satu programnya dengan pemberdayaan ekonomi pesantren dan kelompok muslim. Ada 67 pesantren yang diberdayakan ekonominya. 
Selain itu, sejumlah pesantren juga telah memiliki beberapa bisnis, misalnya daur ulang sampah, pertanian, perdagangan, bengkel, dan marketing. Hal lainnya yang dilakuka adalah memfasilitasi melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam program aksi nasional.
Menurut Perry, pentingnya mempercepat momentum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena Indonesia dari sisi pengeluaran termasuk yang terbesar dalam belanja makanan. Selain itu, posisi Indonesia bukan sebagai pemain tapi sebagai pasar. Sedangkan negara lain sudah jauh lebih maju dalam mengembangkan industri halal. Di samping itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang halal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi syariah juga akan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah termasuk di perbankan.

Sumber: Republika.co.id

  • 21 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia membidik pelancong Rusia dari sektor pariwisata halal melalui 8th International Halal Industry Exhibition "Moscow Halal Expo 2017" yang diadakan di Moskow, pada 16-18 November lalu.

Destinasi pariwisata halal yang dipromosikan kepada masyarakat Rusia antara lain Sail Sabang dan Rapai Festival di Aceh, wisata belanja, dan objek wisata Kepulauan Seribu di Jakarta, serta perjalanan ke pantai halal pertama di Indonesia yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11), Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI, Riyanto Sofyan yang hadir pada pameran tersebut didaulat membuka pameran bersama perwakilan dari Dewan Mufti Rusia, pemerintah Kota Moskow, pemerintah Chechnya, dan Atase Perdagangan Suriah di Moskow.

Dalam sambutannya, Riyanto mengatakan perkembangan industri halal tidak lagi terpaku pada produk makanan, tetapi sudah berkembang ke sektor perbankan dan pariwisata. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri pariwisata halal.

Riyanto mengatakan Indonesia siap menyambut kedatangan wisatawan muslim Rusia dan wisatawan lainnya dengan berbagai macam pilihan tujuan wisata yang menarik mulai dari wisata bahari, pantai, alam, seni budaya, kuliner, termasuk wisata halal. Menurutnya, berdasarkan data Thomson Reuters, penduduk muslim di Rusia yang mencapai sekitar 30 juta adalah yang terbesar di Eropa sehingga wisatawan muslim outbound dari Rusia merupakan yang terbesar di Eropa. Para wisatawan muslim Rusia tersebut mempunyai daya beli yang tinggi.

Dalam tiga tahun terakhir, kunjungan wisatawan muslim mancanegara ke Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 17,7 persen per tahun. Indonesia dan Rusia memiliki potensi pariwisata halal yang besar. "Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang konkret antara pelaku industri pariwisata halal kedua negara," ujar Riyanto.

Wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia menunjukkan peningkatan. Pada 2016 tercatat sebanyak 80 514 orang, naik 22,54 persen dari tahun 2015. Sedangkan pada periode Januari-September 2017 sudah mencapai 81 804 orang, naik 52,17 persen dari periode sama 2016.

Partisipasi Indonesia pada Moscow Halal Expo kerja sama KBRI Moskow, dengan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kempar dan Direktorat Eropa III Kementerian Luar Negeri. Selain berbagai destinasi wisata Indonesia dalam paket pariwisata halal, juga dipromosikan berbagai produk makanan halal berupa makanan kemasan, rempah-rempah, kopi, teh, mie instant, snacks, dan produk makanan lainnya dari PT Arsari Peduli Indonesia, PT Trigaluh Berjaya dan Pengelola Paviliun Indonesia di Food City Moscow.

Selama pameran, banyak pelaku bisnis Rusia yang mengunjungi stan Indonesia menjajaki peluang kerja sama, seperti pembelian atau pemasaran produk halal Indonesia di Rusia. Selain itu, Dewan Mufti Rusia juga mendukung pengembangan kerja sama pariwisata halal kedua negara.

Sementara itu Dubes Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja sama produk halal dengan Rusia. "Selain mempererat hubungan kedua masyarakat, saling mengetahui budaya dan tradisi satu sama lainnya melalui kunjungan wisata, kerja sama ini juga dapat memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi sektor bisnis," ujar Dubes Wahid.

Moscow Halal Expo merupakan pameran produk halal tahunan yang diselenggarakan sejak 2010 di bawah pengawasan Dewan Mufti Rusia dan Kadin Rusia didukung pemerintah Rusia. Pameran kali ini diikuti 12 negara antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Turki, Rusia, Suriah, dan Uzbekistan. Selain itu, hadir pula pelaku bisnis dan delegasi dari sejumlah negara lainnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 21 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma berhasil meraih juara 3 call for paper dalam acara SEVENTSEAS 4 2017 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya,Malang, Jawatimur. Tim yang berhasil meraih penghargaan tersebut beranggotakan Muhammad Wizly (Akuntansi 2015), Dwi Rahayu (Manajeman 2015) dan Raudatul Munauwarah (Akuntansi 2014). Juara 1 untuk ajang ini diraih oleh Institut Pertanian Bogor dan sementara yang menjadi juara 2 yaitu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

SEVENTSEAS merupakan rangkaian acara tahunan terbesar yang diadakan oleh KSEI CIES Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang rangkaian acaranya terdiri dari dua lomba seperti Business plan (BP), dan Call For Paper (CFP). Untuk Call For Paper (CFP) itu sendiri adalah ajang kompetisi paper tingkat nasional yang di ikuti oleh  tim dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dengan tahapan seleksi pertama terpilih sebanyak 25 abstrak lalu terpilih 9 tim untuk melanjutkan ke babak persentasi. Kegiatan CFP itu sendiri diselenggarakan pada tanggal 18 dan 19 November 2017. 

Pada hari pertama (18/11), acara langsung dibuka dengan persentasi paper dari masing – masing tim yang terpilih yakni diantaranya Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gunadarma. Call For Paper ini mengusung tema “Strategi dan Inovasi Perkembangan Ekonomi di Era Digital” dengan mengambil beberapa sub tema diantaranya Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Politik, Sumber daya, Hukum, Pendidikan, Infrastruktur dan Keuangan.

Tim Gunadarma sendiri mengangkat topik mengenai Infrastruktur dan Ekonomi dengan judul paper “Penggunaan Sharia Big G Farm System Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Serta Kesejahteraan Masyarakat”. Melihat potensi pengembangan pertanian di Indonesia yang sangat tinggi, maka Sharia Big G Farm adalah upaya yang kami berikan untuk pengelolaan infrastruktur dan irigasi pertanian. Sistem ini berbasis Internet of Think dimana sensor dalam sistem ini akan langsung menyalurkan air ke dalam lahan pertanian dari embung air yang di buat. Sebagai instrumen pendukung dalam sistem pembangunan irigasi ini menggunakan skema Sukuk Ijaroh. Selain itu, di dalam tema paper yang diangkat, Tim Gunadarma juga menawarkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan para petani dalam mengontrol pengairan dilahannya dan menjual hasil panennya. Dimana aplikasi tersebut terhubung dengan Kementerian Pertanian.

Pada hari kedua (19/11), di buka dengan acara seminar Internasional yang bertemakan Financial Technology for Islamic Economic Development. Dan dilanjutkan dengan pengumuman Juara SEVENTSEAS 4 Call for Paper 2017. Acara ini diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama dari seluruh peserta yang mengikuti Kompetisi CFP ini.

 

 

  • 16 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Selain kontribusi yang signifikan pada dunia international, di dalam negeri pun Indonesia mencoba untuk berinovasi melalui instrumen yang ada untuk menggerakkan sektor ekonomi dan dan sektor sosial dengan tidak keluar dari koridor syariah.

Kebutuhan Indonesia akan sektor infrastruktur sangatlah besar. Menurut data yang dipaparkan oleh Bappenas dalam ISEF kemarin, total kebutuhan dana untuk sektor ini adalah sebesar Rp 5.000 trilliun. Hal ini meliputi listrik, jalan raya, sarana prasarana air minum, pelabuhan, dan lain sebagainya. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pajak dan cukai dalam APBN. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Salah satu pembahasan yang sangat menarik dalam kerangka pembangunan ekonomi dan sosial tanpa dana APBN adalah pembahasan tentang gabungan wakaf dan sukuk atau yang disebut dengan Sukuk Linked Wakaf (SLW).

Kalau kita ingat perkembangan sukuk negara di Indonesia, pemerintah khususnya direktorat pembiayaan syariah Kementerian Keuangan sejak sekitar 2009 hingga sekarang tidak henti-hentinya melakukan inovasi. Dari sisi jenis sukuk negara, kita mengetahui terdapat sukuk ritel, sukuk dana haji, sukuk tabungan, dan lain lain. Dari sisi penjualan, pemerintah mengeluarkan global sukuk yang dijual di luar negeri dan sukuk yang dijual domestik dan lain sebagainya.

Tujuan dengan adanya variasi jenis sukuk sudah barang tentu adalah kualitas portofolio pemerintah. Selain itu, tujuan pemerintah adalah untuk edukasi masyarakat. Selama ini masyarakat masih melihat hanya perbankan dalam usaha investor untuk melakukan investasi. Padahal, masih banyak lagi alternatif investasi salah satunya adalah sukuk.

Secara sederhana SLW adalah sukuk. Dana yang terkumpul dari penjualan sukuk akan digunakan oleh pemerintah dan nazhir untuk proyek produktif di atas tanah wakaf. Selama ini, apa pun bentuk proyek, porsi harga tanah adalah cukup signifikan. Sehingga apabila tanahnya adalah tanah wakaf, tentunya akan lebih efisien.

Sukuk jenis ini digagas oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kementerian lain yang terkait. Laba dari proyek produktif akan digunakan untuk berbagai kebutuhan di sektor sosial, salah satunya adalah sektor kesehatan. Mengapa kesehatan?

Sektor ini perlu banyak dibantu mengingat orang tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila dia sakit. Peran BPJS untuk membantu kesehatan pun ada batasnya. Sehingga apabila ada perlakuan khusus pada pasien yang tidak ditanggung BPJS, beban adalah pada pasien tersebut, dan hal ini sering terjadi. Oleh karena itu, sektor kesehatan ini harus mendapat perhatian yang serius.

Skema SLW adalah sebagai berikut: BWI mengusulkan tanah wakaf di lokasi strategis untuk digunakan proyek tersebut. Setelah melalui studi kelayakan yang komprehensif, keputusan akhir jenis proyek adalah misalnya untuk membangun hotel. Kemudian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengeluarkan sukuk untuk digunakan membangun hotel yang telah direncanakan.

Sumber: Republika.co.id

  • 12 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017 secara resmi telah ditutup Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, Sabtu (11/11/2017) malam.

Acara yang sudah berlangsung selama 5 hari itu digelar di Exhibition Hall Grand City Convention Surabaya sejak 7 Nopember 2017.

Diselenggarakan Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengakselerasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dan pada penyelenggaraan yang keempat ini temanya “Fostering inclusive economic growth and improving resiliency through closer collaboration and coordination”.

Kegiatan ISEF terdiri dari Sharia Forum dan Sharia Fair. Melalui Sharia Forum, ISEF berperan sebagai forum ilmiah yang mengintegrasikan pemikiran dan inisiatif nyata untuk mendukung berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai nilai-nilai syariah.

Sharia Forum terdiri atas berbagai kegiatan, yaitu International Seminar, Seminar Nasional, Public Lecture, Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop, dengan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi, nasional dan internasional yang sangat mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan sharia forum ini dihadiri 4.761 peserta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sedangkan Sharia Fair juga digelar dengan tujuan sebagai forum komunikasi, edukasi, dan promosi program/kebijakan/produk berbagai lembaga dan entitas bisnis melalui pameran industri kreatif, talkshow, hiburan, perlombaan dan pelatihan/edukasi untuk mendorong akselerasi implementasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Suksesnya penyelenggaran ISEF 2017 ini tidak lepas berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, di antaranya Kementerian dan Lembaga terkait, Lembaga Keuangan Syariah, Pesantren, dan Lembaga Pendidikan.

Selain itu juga Kedutaan, Indonesian Islamic Art Museum, dan Perusahaan maupun UMKM di bidang Edukasi, HalQal Food, Halal Tourism, Fashion dan Renewable Energy, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya selaku tuan rumah ISEF Tahun 2017.

Rangkaian kegiatan Sharia Fair ini pun sukses menjaring pengunjung lebih dari 30 ribu orang, dengan total penjualan sebesar lebih dari Rp16,81 miliar.

Tidak hanya itu, dalam rangka memfasilitasi Business Matching, kegiatan Sharia Fair ini juga berhasil mewujudkan pencanangan kerjasama antara perbankan kepada lembaga masyarakat, Pembiayaan UKM, dan pelaku usaha mencapai lebih dari Rp158 miliar, dan kerjasama antar pelaku usaha secara berkelanjutan per bulannya mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.

Dengan demikian, dijumlah secara keseluruhan nilai transaksi dan potensi transaksinya mencapai lebih dari Rp176,3 miliar.

Pelaksanaan Shari’a Fair ini diharapkan mampu mendorong akselerasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ke depan.

Dalam closing ceremony ISEF 2017, diumumkan berbagai nominasi mulai booth favourite, booth dengan penjualan terbesar dan booth terbaik.

Rizky Desy Wulansari dari Surabaya terpilih sebagai Duta Ekonomi Syariah tahun 2017. Annisa Elma Nabila dari Makassar terpilih sebagai Runner up I, dan Aisyah Irna Dianis terpilih sebagai Runner up II Duta Ekononi Syariah.

Ke depan penyelenggaraan ISEF 2017 diharapkan mampu menjadi wadah untuk mendorong berbagai upaya akselerasi ekonomi dan keuangan syariah secara optimal.

Sumber: beritalima.com

  • 6 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menilai perbandingan pangsa pasar keuangan syariah dibanding konvensional bukan merupakan hal substansial. "Target pangsa pasar lima persen itu mudah. Mau 20 persen juga bisa," ujarnya dalam Seminar Industri Syariah dan Pemerataan Perekonomian, Kamis, 5 Oktober 2017.
Wimboh optimistis pangsa pasar perbankan syariah bisa mencapai 20 persen dalam beberapa tahun ke depan. Namun, menurut dia, hal itu tak terlalu penting. 
Yang jauh lebih penting, menurut Wimboh, adalah otoritas dan pelaku industri keuangan syariah fokus mendorong masyarakat untuk mengadaptasi seluruh aspek keuangan syariah. "Tidak hanya berkutat pada statistik," ucapnya.
Pernyataan Wimboh tersebut menanggapi sindiran yang selalu disuarakan terhadap industri keuangan syariah. Selama ini, industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan yang sulit meningkatkan level pangsa pasar dari lima persen terhadap pasar perbankan nasional.
Baru pada 2016, pangsa pasar perbankan syariah dapat mencapai lima persen, setelah dalam beberapa tahun sebelumnya selalu berada di bawah lima persen. Saat ini pangsa perbankan syariah berada di 5,32 persen.
Wimboh mengatakan lebih baik industri keuangan syariah memikirikan upaya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pemerataan perekonomian. Beberapa upayanya adalah dengan meningkatkan pembiayaan untuk segmen mikro.
Menurut Wimboh, boleh saja perbankan syariah juga menyalurkan pembiayaan ke segmen korporasi seperti infrastruktur, tetapi harus terukur dan tidak berlebihan. Sedangkan untuk konsumer, risikonya terlalu besar dan berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Perfroming Financing/NPF). "Lebih baik fokus ke mikro, perluas jaringan ke daerah dan juga kembangkan semua produk dan jasa keuangan."
Wimboh juga meminta industri keuangan syariah untuk mampu bersaing dengan konvensional dalam hal pembaruan produk. Industri keuangan syariah diminta untuk juga agresif mengadaptasi perkembangan teknologi dalam produk dan jasa keuangannya. "Sehingga masyarakat berminat pindah ke syariah," ujar Mantan Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Persero Tbk ini.
Saat ini, kata Wimboh, pangsa pasar perbankan syariah di dalam perbankan nasional mencapai 5,32 persen. Aset perbankan syariah sebesar Rp 380 triliun dengan jumlah 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah di bank dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah.

Sumber: Tempo.co

  • 3 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menurut KH. Ma’ruf Amin, keuangan syariah sebagai salah satu penggerak ekonomi syariah akan sangat menentukan perkembangan keuangan syariah kedepan.Ekonomi syariah itu pilar utama arus baru ekonomi Indonesia. Dikatakan dia, ekonomi syariah, mampu menjadi ekonomi secara keseluruhan dan mendorong kemitraan kerjasama antara pengusaha besar dan kecil.

“Jadi sekarang keuangan syariah juga termasuk arus baru ekonomi Indonesia,” kata Ketua Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH.Ma’ruf Amin pada acara Ijtima’ Sanawi DPS LKS di Hotel Millenia, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Kedepan ekonomi Indonesia ini ditandai oleh hadirnya tiga hal utama. Yaitu, pertama, ungkap Ma’ruf, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketua langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kedua, pencanangan Jakarta sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Ketua Umum MUI, ini.

Adapun ketiga adalah arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah yang penggerak LKS baik itu perbankan syariah, Industri Keuangan Syariah Non Bank (IKNB Syariah), maupun pasar modal syariah.

Disampaikan lebih lanjut, arus baru ekonomi Indonesia juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top down).Tapi, dalam waktu mendatang akan lebih melakukan pendekatan dari bawah ke atas (buttom up).

Kedepan ekonomi nasional diperkuat oleh ekonomi umat bukan seperti sebelumnya dikuasai oleh sekelompok konglomerat.”Potensi besar tapi marketnya masih kecil. Jadi sekarang bagaimana mengubah riil market menjadi potensial market,” imbuhnya.

Ma’ruf berharap arus baru ekonomi Indonesia bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Ini menurutnya,  karena umat Muslim Indonesia adalah populasi terbesar dari bangsa ini yakni 90 persen.Karena itu, kalau umat kuat, bangsa ini kuat. Sebaliknya kalau umat lemah maka bangsa ini lemah.

Karena itu menurutnya, ara tema dalam Ijtima’ Sanawi ini, untuk penguatan atau pemberdayaan ekonomi umat. Dan diharapkan ekonomi syariah jadi pilar utama arus baru  ekonomi Indonesia.

Menurutnya, dalam kongres ekonomi umat yang digelar MUI di Grand Hotel Sahid belum lama ini, presiden Jokowi mengatakan akan membangun umat  dengan distribusi aset dan kemitraan antara konglomerat dan masyarakat dalam berbagai komoditi.

Distribusi aset, jelasnya, mengandung arti bahwa presiden akan mengumpulkan tanah yang tidak dimanfaatkan baik itu milik negara maupun konglomerat.  Presiden mengatakan ditangan beliau sudah ada 12, 7 juta hektar tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat. Tanah tersebut bisa digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, koperasi, lahan usaha, pertanian, dan lainnya.

“Jadi, mari bung rebut kembali aset umat yang sudah hilang itu. Seperti halnya warung-warung yang rubuh diganti maraknya mart-mart asing. Diharapkan kedepan lebih marak mart basballah, Gontor Mart, Ireng Mart, dan mart Islami lainnya, ” tukas Ma’ruf.

Untuk merebut aset itu, lanjut dia, yang harus diangkat oleh arus baru ekonomi Indonesia dengan kebijakan keberpihakan pemerintah kepada umat.

“New Economic Policy, dalam rangka mempercepat tumbuh ekonomi syariah,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut dia, juga untuk penentuan dan membenahi peraturan pemerintah yang dinilai menghambat percepatan ekonomi syariah.

“MUI tidak masuk, hanya mendorong, merangkul, dan menarik,” tegas Ma’ruf.

Mendorong, jelas dia, mengandung makna mendorong umat supaya punya kemauan keras untuk membangun ekonomi. Sedangkan merangkul. Yakni, MUI merangkul pemerintah untuk membenahi kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuhnya kekuatan ekonomi masyarakat.

Adapun menarik. Menurut Ma’ruf, yakni MUI menarik konglomerat supaya masuk didalam gerakan pemberdayaan ekonomi umat.

Menurutnya, apabila pemerintah komitmen terhadap kebijakan, maka dipastikan Indonesia dapat menjadi pemain di pasar ekonomi syariah yang memiliki prospek cerah.

Oleh karena itu, selain Indonesia menjadi potensial market jumlah penduduk Muslim yang terbesar, juga karena ekonomi syariah menduduki manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha. “Ini momentum emas, golden momen,” pungkas Ma”ruf.

Sumber: Mysharing.co

  • 2 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Laporan Kegiatan

Rabu, 25 Oktober 2017, Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma berhasil meraih juara 3 call for paper dalam acara IQTISHODUNA 6 2017 yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, Surabaya. Tim yang berhasil meraih penghargaan tersebut beranggotakan Rahmat Ramdani (Akuntansi 2015), Eka Purwati (Akuntansi 2013) dan M Bifa Rizky Mulyanto (Akuntansi 2014). Juara 1 untuk ajang ini diraih oleh Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dan sementara yang menjadi juara 2 yaitu Universitas Airlangga. IQTISHODUNA merupakan rangkaian acara tahunan terbesar yang diadakan oleh himpunan ekonomi islam (Hima Ekis) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang rangkaian acaranya terdiri dari beberapa lomba seperti Sharia Economics Olympiad(SEO), Sharia Call For Paper (SCFP) dan ada pula bazar besar Sharia Fair (SF) yang di adakan di Mall Royal Plaza, Surabaya. Untuk Sharia Call For Paper (SCFP) itu sendiri adalah ajang kompetisi paper tingkat nasional yang di ikuti oleh 88 tim dari perguruan tinggi negri maupun swasta di Indonesia dengan tahapan seleksi pertama terpilih sebanyak 50 abstrak lalu terpilih 10 tim untuk melanjutkan ke babak persentasi Paper hingga hanya 5 tim saja yang berhak ikut ke babak final study case. Kegiatan SCFP itu sendiri di selenggarakan pada tanggal 24-26 Oktober 2017. 

Pada hari pertama (24/10) langsung dibuka dengan persentasi paper dari masing – masing tim yang terpilih yakni diantaranya Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Negri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Negri Malang, Universitas Indonesia, Universitas Islam malang, Universitas Islam Negri Jakarta dan Universitas Gunadarma.  Sharia Call For Paper ini mengusung tema “Optimalisasi Nilai Islam Melalui Keuangan Syariah Guna Tercapainya Masyarakat Madani” dengan mengambil beberapa sub tema diantaranya Pembiayaan Berbasis Ekonomi Syariah Untuk Industri Halal, Peningkatan Kualitas Pemahaman SDM Mengenai Ekonomi Syariah, Indonesia Sebagai Pusat Pasar Modal Syariah, Kebijakan Pemerintah Dalam Memaksimalkan Nilai Syariah Pada Lembaga Keuangan dan Peran Teknologi Dalam Menunjang Peningkatan Industri Keuangan Syariah.

Tim Gunadarma sendiri mengangkat topik mengenai Financial Technology dengan judul paper “Peningkatan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sharia Micro Smart Card (SMSC) (Study Kasus : Baitul Maal Wa Tamwil Se-Indonesia). Dengan perkembangan jaman yang sudah semakin modern seperti saat ini dan ditambah dengan akan adanya penerapan Financial Technology (FinTech) pada semua industri keuangan atau lembaga keuangan di Indonesia, mengharuskan BMT untuk selalu berinovasi. Oleh karena itu BMT perlu untuk mengeluarkan sebuah inovasi produk yang mampu membuat BMT lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Yaitu dengan kartu pintar (SMSC) Sharia Micro Smart Card  yang merupakan kartu prabayar multifungsi yang nantinya akan diterbitkan oleh Baitul Maal wa Tamwil sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi berbagai pembayaran, sebagai alternative penggunaan jaminan atas pembayaran pembelian yang dilakukan secara mencicil terhadap toko-toko swalayan, toko penyedia perlengakapn buruh, nelayan maupun pertanian yang sudah terintegrasi dengan BMT tersebut lalu sebagai syarat untuk dapat melakukan pembiayaan kapada BMT dengan mendaftar langsung sebagai nasabah dan juga berfungsi seperti E-money yaitu sebagai transaksi untuk pembayaran jasa transportasi maupun parkir elektronik.

Selain itu, di dalam tema paper yang diangkat, Tim Gunadarma juga menawarkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan para nasabah untuk bertransaksi dan menjadikan aplikasi tersebut untuk berbisnis. Dalam aplikasi yang diberi nama (Sharia Micro Apps) ini terdapat berbagai macam fitur layanan untuk mendukung transaksi digital dan layanan pengguna aplikasi untuk terjun langsung dalam berbisnis yang ditujukan langsung sebagai fasilitas untuk para nasabah BMT.

Pada hari kedua (25/10)  di buka dengan acara seminar Internasional yang bertemakan Islamization of Economics, Current Issues and Challenges. Dan diakhir sesi dilanjutkan dengan pengumuman Juara Sharia Call for Paper IQTISHODUNA 6 2017, lalu pada malam harinya dilanjut dengan acara Family Gathering untuk para finalis SCFP.

Pada hari terkahir (26/10) seluruh peserta kompetisi mengikuti field trip dengan mengunjungi beberapa tempat  khas di Surabaya yakni Tugu pahlawan, museum Surabaya, museum BI Surabaya dan yang terkahir ke pusat oleh-oleh Surabaya. Acara ini diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama dari seluruh peserta yang mengikuti Kompetisi SCFP ini.

Laporan: Rahmat Ramdani dan Nuke Winandha