Publikasi

  • 3 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia telah berdiri secara hukum sejak 71 tahun yang lalu, tetapi pertumbuhan ekonomi masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia bahkan di Asia Tenggara sekalipun, padahal banyak negara di Asia berdiri atau start to recover dengan periode yang sama. Selain rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhannya pun perlu diarahkan untuk memenuhi kriteria sustainability. Negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia memiliki kemajuan yang

sangat pesat, sebut saja Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Tiongkok bahkan lebih terlihat jelas hitam putih pembangunannya. Bagaimana Tiongkok bisa “memberi makan” sekitar 1,5 miliar penduduk. Bagaimana Tiongkok membangun Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Ghuizhou (pengembangan dari Guiyang) dan kota-kota lain yang lokasinya jauh dari Beijing, kearah perbatasan dengan Vietnam, India, Rusia. Di sisi lain, negara-negara kecil di ASEAN seperti Vietnam, Kamboja dan Laos mulai dibanjiri investor. Bertalian dengan itu muncul pertanyaan : Bagaimana Indonesia berpikir untuk loncat dua langkah ke depan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan?

Pemerintah perlu menata kembali portofolionya. Dalam kurun waktu yang lama Indonesia lebih memfokuskan pada pendapatan pajak ketimbang pendapatan dari dunia usaha, pemerintah lebih bersifat menunggu hasil pajak sementara itu variabel usaha tidak bergerak. Seyogiyanya jika variabel usaha bergerak naik, maka pendapatan pajak juga naik. Dengan demikian Indonesia harus berfpkir bagaimana meningkatkan perekonomian yang dipicu oleh pembangunan kota baru. Pertanyaan kemudian : Apa yang urgent dilakukan untuk pembangunan Indonesia ? Tentunya percepatan pembangunan kota-kota baru sesegera mungkin. Bayangkan kepulauan Indonesia dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan. Pertumbuhan ekonomi terbesar didorong dari Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara Inflasi yang berasal dari consumption juga terbesar di daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Ini harus diubah. Apabila kota-kota baru dibangun, maka akan memunculkan zona-zona ekonomi baru yang mengkontribusikan pendapatan baik dari pajak dan non pajak. Bagaimana caranya dengan jumlah dana pemerintah yang terbatas, apa mungkin? Perlu dukungan perusahaan-perusahaan yang bagus yang memiliki strong cashflow dan kesediaan menanggung kerugian dalam jangka panjang. Dana yang dimiliki existing companies di Indonesia sangat besar jumlahnya, tetapi hanya berputar di Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Sebenarnya dana ini dapat dialokasikan di daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah bagian Utara. Perusahaan pengembang kota baru

nantinya akan membantu mencarikan investor. Investor akan bawa modal untuk pembangunan. Pemerintah akan memperoleh layanan dan bantuan marketing gratis dalam mengundang FDI (Foreign Direct Investment) ke Indonesia. Mengapa existing companies menjadi ujung tombak pembangunan? Pertumbuhan dunia usaha merangsang dunia usaha baru dan pengembangan pemerintahan baru di daerah. Existing companies memiliki dana dan model bisnis sehingga dapat digunakan untuk merintis pembangunan daerah-daerah karena memiliki buffer yang kuat dalam beberapa waktu. Jika suatu daerah memiliki satu zona industri maka di sana akan muncul kota baru. Zona industri akan

membangun usaha, usaha akan mengundang masyarakat baru termasuk tenaga ahli. Jumlah penduduk meningkat, banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan rumah sakit, apotik dan sarana pendidikan. Jumlah penduduk naik akan menciptakan pasar. Naiknya kuantitas dan kualitas tersebut mendorong PEMDA (Pemerintah Daerah) dan Pemerintah Pusat membangun government channel dan infrastruktur. Efek domino positif pembangunan kota-kota baru adalah pertumbuhan perputaran uang dan jasa yang secara otomatis menaikkan fungsi kualitas dan kuantitas ekonomi. Bagaimana caranya itu semua terwujud ? Perlu ada komitmen pemerintah melalui peraturan peraturan

(Sumber: Beritasatu.com)

  • 1 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bertekad menjadi provinsi halal pertama di Indonesia. Hal itu sebagai bagian pengembangan pariwisata halal yang tengah gencar dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan Pemprov tengah menyiapkan destinasi pariwisata halal untuk mendukung Jawa Barat menjadi unggulan. Di samping wilayah-wilayah lain yang juga sedang gencar mengembangkan pariwisata halal.

“Pemerintah daerah di Jawa Barat siap mendukung upaya pemerintah mengembangkan wisata halal. Karena selaras dengan Jabar yang ingin dideklarasikan sebagai provinsi halal pertama di Indonesia,” kata Deddy dalam Seminar Internasional Pariwisata Halal di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/9).

Ia yakin pariwisata halal dapat berkembang dengan baik di Jawa Barat. Hal ini karena, Jawa Barat memiliki kekayaan alam dan budaya yang menjadi favorit tujuan wisata. Untuk mengembangkan provinsi halal, ia mengatakan Pemprov sudah mulai melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memfasilitasi sertifikasi produk halal bagi industri di Jawa Barat. Dengan sertifikasi gratis tersebut, katanya, dapat menjadi bagian pengembangan pariwisata halal. Karena wisatawan yang datang tidak perlu khawatir dengan produk yang dibuat oleh pelaku industri di Jawa Barat.

“Kita fasilitasi sertifikasi produk halal yang sampai sekarang sudah 11572 sertifikat. Ini gratis dari Pemprov Jawa Barat. Belum termasuk yang difasilitasi pemerintah kota dan kabupaten setempat,” tuturnya.Pemprov juga dikatakannya akan berkoordinasi dengan pemda setempat untuk menyiapkan sertifikasi halal terutama di bidang kuliner, serta produk-produk kreatif yang dihasilkan industri ukm.

Selain itu, Pemprov Jabar tengah membangun replika Museum Assalamualaika Ayyuhan Nabi yang merupakan museum Rasulullah SAW di Makkah. Hal itu ditambah pembangunan Masjid Al Jabar yang keduanya akan dibangun di kawasan Gedebage. Pemprov Jabar juga akan menggelontorkan anggaran untuk pengembangan pariwisata di daerah-daerah Jawa Barat. Anggaran ini dapat digunakan pemda untuk mengembangkan dan memasarkan satu destinasi paling unggulan. Ia berharap dengan upaya tersebut, pengembangan pariwisata halal di Indonesia lebih maju. Bahkan dapat menyaingi Malaysia dan Singapura yang pariwisata halalnya semakin diminati turis.

Sumber: Republika.co.id

  • 30 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) selenggarakan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) 2016. Acara ini ang bertujuan untuk menjembatani para stakeholder industri fintech, mulai dari regulator, institusi keuangan swasta, investor, startup inkubator, asosiasi industri, dan kalangan akademisi, yang berlangsung pada tanggal 29-30 Agustus 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD Tanggerang. Pada hari kedua (29/8), acara dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, Gubernur Banten Rano Karno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Pembukaaan secara resmi Indonesia Fintech Festival and Conference | Image by: cdn.metrotvnews.com 

Pembukaaan secara resmi Indonesia Fintech Festival and Conference | Image by: cdn.metrotvnews.com 
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa manfaat atau kemampuan teknologi digital perlu kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal. Menurut Presiden, financial technology diharapkan dapat menjangkau seluruh daerah di Tanah Air yang belum mendapat layanan perbankan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat daerah. 
Muliaman D. Hadad dalam menyatakan bahwa, acara ini mengangkat tema peran Fintech bagi pengembangan inklusi keuangan dan teknikal. Muliaman berharap, dengan kegiatan 2 hari ini akan menghasilkan bekal dan masukan serta terobosan yang baru untuk kemajuan Fintech kedepannya,khususnya dalam mendukung Industri keuangan yang efisien.

Acara pun berlanjut dengan rangkaian seminar dan konferensi yang dimulai dengan penyampaian keynote speech dari para petinggi diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Mekonminfo Rudiantara, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.


Keynote speech oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidato kuncinya memaparkan bahwa Financial Technology dapat menjembatani para pelaku usaha UMKM menjadi pelaku usaha yang diwadahi secara formal, sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang sejahtera. Sedangkan dalam ranah perbankan, seharusnya menjadikan fintech ini sebagai suatu kesempatan, agar model bisnis yang dijalankan lebih efisien.Dari pemerintah sendiri akan menyusun formulasi kebijakan, kerangka aturan dan insentif guna menunjang perkembangan Financial Technology ini.


Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan keynote speech pada Indonesia Fintech Festival and Conference 

Pada kesempatan ini, Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa Fintech ini, diharapkan dapat memutus mata rantai distributor yang mengambil margin sangat tinggi dalam memfasilitasi petani kecil untuk memasarkan hasil bumi Indonesia. Margin tinggi tersebut hanya menguntungkan distributor, dan tidak bagi petaninya. Demikian halnya juga untuk para nelayan di Indonesia.


Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memaparkan peranan BI dalam pengembangan Financial Technology 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memaparkan bagaimana BI mendukung Fintech dalam peranan BI. Ada 4 kelompok Fintech yang dipraktekkan Bank Indonesia diantaranya Deposit landing and Capital, pola pembayaran basis web, payment, kliring and settlement, dan risk management and investment. BI sudah mengeluarkan kebijakan antara keuangan dan tekhnologi seperti RTGS dan Sistem Kliring Nasional generasi 2. Alat pembayaran seperti atm, kartu kredit dan e money merupakan Fintech. BI juga perhatikan bagaimana e-Commerce yang didominasi pembayaran Cash On Delivery, ada yang transfer antar bank, atm, dan electronic bond. Demi kelancaran, BI akan membuat kebijakan untuk itu semua. Ada 3 aspek yang sangat diperhatikan BI antara lain pengendalian resiko, perlindungan konsumen, dan efisiensi transaksi. Agus juga menyampaikan Fintech wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu berbadan hukum Indonesia, menggunakan tata uang rupiah, dana berada di perbankan, transaksi di domestik dengan koridor kehati-hatian tanpa menghalangi inovasi, dan fintech berada dalam asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Komitmen BI, mengawasi Fintech agar dalam koridor yang sehat. BI akan bangun Fintech Office dan Laboratorium Sendbox yang didalamnya ada perwakilan Fintech untuk menyampaikan inovasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tekankan inklusifitas keuangan dalam pengembangan financial technology 

Selanjutnya penyampaian keynote speech oleh Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Darmin lebih menekankan bagaimana inklusifitas dari keuangan berdasarkan beberapa target yang harus dicapai. Diantara target keuangan inklusif tersebut adalah edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi & saluran distribusi keuangan, layanan keuangan sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen. Fintech disini berperan di bagian fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, yang terwujud dalam E-commerce. Fintech merupakan kesempatan, walaupun ada negatifnya. Otoritas (OJK dan BI) harus siap menyusun aturan main serta market sedemikian rupa sehingga memberi perlindungan konsumen, tetapi juga tidak menghalangi perkembangan dari produk-produk fintech.


Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani sampaikan bagaimana peluang mobile payment di indonesia 

Keynote speech terakhir disampaikan oleh Rosan Roeslani selalu Ketua Umum KADIN Indonesia. Rosan menyampaikan bagaimana peluang perkembangan fintech di Indonesia. Potensi mobile payment di Asia Pasifik sangat menarik, karena pegguna internet yang sangat banyak, termasuk di Indonesia. Beberapa negara di dunia memiliki regulator tersendiri. Indonesia tentu perlu regulasi khusus untuk fintech ini, yang mampu mendorong pertumbuhannya di Indonesia. Komponen penting dalam mengembangkan fintech adalah bagaimana pasarnya, pelakunya, tekhnologinya dan sebagainya. Diharapkan CSR BUMN dapat menyalurkan dananya ke sektor startup fintech. Digital Economy perlu dukungan dari dunia usaha dan pemerintah.


Para delegasi KSEI SEF UG hadiri Indonesia Fintech Festival and Conference 2016 

Rangkaian seminar dan konferensi pada hari kedua (29/8), digelar dalam 3 sesi seminar, 3 sesi konferensi yang masing-masing berada dalam 3 arena konferensi, dan penarikan pon kunci serta penutupan acara. Dalam rangkaian tersebut diisi oleh para pakar diantaranya oleh anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani, Vinayak HV dari McKinsey & Co, Nelson Tampubolon (OJK), Ronald Waas (Bank Indonesia), Sopnendu Mohanty (FSA Singapura) dan jajaran CEO dari masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang fintech serta para pelaku dunia perbankan.

(Laporan: Nuke Winanda, Fauziah)
  • 29 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Tangerang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berkolaborasi menggelar Indonesia Fintech and Festival di Indonesia Conference Exhibition (ICE) BSD.Acara yang digelar dari 29 Agustus-30 Agustus 2016 memfasilitasi semua stakeholder di industri Financial Technology (Fintech) mulai dari regulator, institusi keuangan, investor,startup, inkubator, asosiasi industri, serta kalangan akademisi.

Acara yang digelar dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga ini juga bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan keuangan semakin banyak.

“Saya ingin kita berlomba-lomba memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk mendorong kontribusi industri fintech bagi peningkatan inklusi keuangan masyarakat dan juga mendorong lebih efisiennya layanan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad saat membuka Indonesia Fintech Festival di ICE BSD, Tangerang, Senin (29/8/2016).

Dengan diadakannya acara Fintech Festival juga diharapkan semakin banyak generasi muda yang membuat startup di bidang layanan jasa keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan masyarakat. Kemudian juga diharapkan perkembangan fintech di Indonesia bisa bersaing dengan industri fintech di negara lain.

“Besar harapan saya ini dapat menginspirasi generasi muda kita yang memiliki passion besar di bidang teknologi informasi dan jasa keuangan untuk terjun menjadi entrepreneur muda startup fintech yang tidak kalah dengan pemain internasional,” jelas Muliaman. Dirinya juga berharap prediksi Google terkait perkembangan ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara di 2025 akan menjadi kenyataan.

Pemanfaatan teknologi informasi di industri jasa keuangan dapat memberikan nilai tambah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih luas lagi. “Dengan keberadaan fintech akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat. Sehingga mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muliaman.

Sumber: detik.com

  • 29 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah akan lebih bergairah dibandingkan konvensional pada tahun ini. Hal itu tercermin dari pertumbuhan aset yang telah mencapai Rp 78,03 triliun atau tumbuh sekitar 20 persen year to date (ytd) dibandingkan akhir tahun 2015. Direktur IKNB Syariah OJK) Moch Muchlasin mengatakan, meski ekonomi pada Semester I 2016 dalam tren melambat, IKNB syariah masih tetap tumbuh lebih baik dibandingkan konvensional. “Insya Allah lebih tinggi dari konvensional. Saya cukup optimistis karena melihat Semester I ini asuransi kita tumbuh, konvensional tumbuh, tapi syariah lebih bagus. Pembiayaan syariah juga lebih bagus. Saya cukup optimistis sampai akhir tahun bisa mencapai lebih dari Rp 80 triliun,” ujar Muchlasin pada Republika, Ahad (28/8).

Pertumbuhan aset ini sejalan dengan penetrasi pangsa pasar syariah yang mencapai 4,6 persen persen. Menurut Muchlasin, pertumbuhan aset ini tertopang industri asuransi jiwa dan umum syariah yang pangsa pasarnya telah mencapai 2,6 persen. Tercatat aset asuransi tumbuh sekitar Rp 70 triliunan, sedangkan pembiayaan tumbuh menjadi sebesar Rp 29 triliun dari sekitar Rp 23 triliun pada akhir 2015.

Muchlasin mengaku cukup terkejut dengan perkembangan ini karena secara umum pembiayaan konvensional di leasing sedikit turun. “Jadi ada 2, asuransi tumbuh masih bagus. Pembiayaan tumbuh lumayan signifikan. Terbantu industri baru, SMI masuk, tadinya kan belum ada. asuransi juga ditopang Reindo sama Jasindo syariah,” tuturnya.

Sementara dari segi rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), kata dia, masih terjaga cukup baik. Sehingga pihaknya belum melakukan pengetatan. Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK, Edy Setiadi menambahkan, pihaknya optimistis pangsa pasar syariah akan mencapai 4,9 persen pada akhir 2016. “Aset pada Semester I tumbuh cukup bagus hingga Juni aset IKNB Syariah mencapai sekitar Rp 78 triliun. Sekiranya pertumbuhan year to date bisa jadi acuan, maka aset per akhir tahun bisa mencapai sekitar Rp 88 triliun,” katanya.

Jika total peningkatan pangsa pasar syariah minimal 5 persen, lanjut Edy, maka porsi syariah masih sekitar 4,9 persen, sehingga masih belum diatas 5 persen. Menurutnya, peningkatan Di IKNB Syariah masih tertolong karena adanya pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) baru.”Semester I sudah ada dua UUS dan dua full pledge. Untuk Semester II diperkirakan ada dua UUS dan dua full pledge,” katanya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

 

  • 23 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Nasional

Masyarakat Dusun Baran-Mundu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kini telah berhasil menunjukkan diri sebagai masyarakat mandiri berbasis pertanian organik. Melalui program Desa Gemilang yang digagas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Umat, masyarakat dua dusun tersebut berkarya bersama melalui pengolahan pupuk organik.

Keberhasilan ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para direksi bank syariah tertarik menjadikan dua dusun ini sebagai salah satu percontohan. OJK kini tengah menyusun Green Book Skema Pembiayaan Pertanian Organik.

OJK dan para direksi bank syariah yang tergabung dalam tim penyusunan buku hijau tersebut berkunjung ke Baran-Mundu pada Jumat pekan lalu. Mereka ingin mempelajari mekanisme pelaksanaan program Desa Gemilang yang telah menyejahterakan 35 desa di 11 provinsi.

Baran-Mundu berhasil mengolah pupuk organik padat melalui KUB Rumah Rabuk Umbaran. Hasil produksi pupuk tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat sekitar untuk bertanam padi.

Penggunaan pupuk organik tersebut ternyata berdampak cukup besar terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas tanaman padi yang mereka hasilkan. Kini, masyarakat di dua dusun tersebut telah mampu mandiri.

Kemandirian ini lahir dari Saung Ilmu, lembaga lokal yang didampingi oleh seorang Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas). Melalui Saung Ilmu ini, masyarakat kerap bertukar pengetahuan dan keterampilan serta berinteraksi bersama untuk mewujudkan keberdayaan.

Melalui saung ini pula muncul sejumlah program peningkatan kesejahteraan berbasis masyarakat. Beberapa program tersebut seperti kelompok ternak, kelompok tani, Tabungan Gemah Ripah (TGR), kelompok rumah rabuk, dan lain-lain.

TGR merupakan model tabungan dengan konsep baru, bukan berupa uang melainkan sayuran. Masyarakat yang memiliki kelebihan sayuran hasil kebun pekarangan dapat menyetorkan ke TGR dan dicatat sebagai saldo.

Tabungan ini sukses meningkatkan saldo finansial masyarakat. Selain itu, perekonomian masyarakat menjadi cukup stabil.

Pada hari yang sama, OJK melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pertanian Organik bersama Tim Peneliti Fakultas Pertanian UGM juga menggelar studi banding ke Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sumber: Dream.co.id

  • 23 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Keuangan syariah akan mendapatkan tempat di Rusia. Pemerintah Rusia melihat potensi yang cukup baik dari keuangan syariah untuk memperbaiki perekonomiannya. Dilansir dari Gulf Times, Rabu 7 September 2016, selain untuk memfasilitasi 20 juta penduduk muslimnya, Negeri Beruang Merah itu mulai melirik keuangan syariah karena industri ini diyaini bisa memulihkan perekonomian pasca dikenakannya sanksi dari Barat.

Keuangan syariah mulai mendapat sorotan ketika ada tiga bank yang bersiap untuk merilis produk keuangan syariah, yaitu Vnesheconombank, Sberbank, dan Taftondbank. Ketiganya ini telah meneken kerja sama dengan Islamic Development Bank untuk meluncurkan produk keuangan syariah.

Misalnya, Sberbank, bank terbesar di Rusia, membidik pendapatan sebesar US$200 juta-US$300 juta (Rp2,61 triliun-Rp3,92 triliun) dari keuangan syariah. Lain itu, ada juga Vnesheconombank, bank pembiayaan pembangunan terbesar di Rusia, telah membiayai beberapa proyek industri halal di Rusia dan ingin meningkatkan pendanaan lewat instrumen pembiayaan keuangan syariah.

Sementara itu, Vneshemeconombank berinisitiatif untuk meningkatkan ekspor ke negara Muslim. CEO Vneshemeconombank, Sergei Gorkov, mengatakan Rusia telah memasok produknya kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan nilai ekspornya mencapai US$3 miliar. Angka ini diyakini bisa meningkat dua kali lipat dengan mudah.

“ Kami bekerja dengan intstrumen keuangan syariah untuk mendukung transaksi ekspor dan impor serta membiayai produk halal,” kata Gorkov yang menyebut banknya telah bekerja sama dengan IDB senilai US$100 juta (Rp1,3 triliun) itu.

Tiga bank ini akan turut serta dalam konferensi perbankan syariah di Bahrain. Selain untuk membangun jaringan dalam keuangan syariah internasional, mereka juga ingin membuat sebuah peta jalan keuangan syariah di Rusia dan negara pecahan Soviet (Commonwealth of Independent States/CIS).

“ Saat ini, sudah ada kemauan politik untuk keuangan syariah dibangun di Rusia. Kini, masyarakat sadar perbankan syariah bisa menjadi sebuah peluang,” kata Executive Director Divisi Corporate and Investment Banking Sberbank, Maxim Osintsev.

Meskipun demikian, progres keuangan syariah di Rusia bergantung kepada kesiapan regulator untuk membuat payung hukum kerangka kerja keuangan syariah, membuat biaya efektif lewat keringanan pajak, dan memfasilitasi pendanaan bagi industri. Anggota parlemen Rusia melihat masalah utamanya adalah hukum Rusia melarang bank terlibat dalam kegiatan komersial di luar kegiatan perbankan, seperti jual beli aset tertentu.

Untuk tahap awal, kerangka hukum keuangan syariah di Rusia memungkinkan hanya pada aset yang terbatas, seperti logam mulia. Untuk membuat regulasi yang lebih luas yang memungkinkan memfasilitasi keuangan syariah secara penuh di Rusia, tentu memerlukan waktu yang lama.

Sumber : dream.co.id