Publikasi

  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Dalam kehidupan umat beragama, manusia dituntut menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan Tuhannya, begitu juga umat muslim yang mengilhami keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalankan hidup agar mencapai kesejahteraan. Al-Qur’an mempuyai konsep hukum yang unik yang sarat makna dan memiliki karakteristik ideal dalam perwujudan kemaslahatan bagi umat manusia. Begitu pula dengan hadist sebagai bayan (penjelas) dari Al-Qur’an mengandung aturan yang mengarah pada kepentingan manusia. Dari sinilah muncul anggapan bahwa hukum syariah mengabaikan kemanusiaan hingga cenderung mengabaikan kemanusiaan masih perlu diperdebatkan, padahal Al-Qur’an secara komprehensif telah mengatur detail perkara hidup manusia, karena hukum-hukumnya bukan berasal dari manusia semata. Salah satu ilmu yang dapat dikaji melaui Al-Qur’an dan hadist yakni Ekonomi Islam. Al-Qur’an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-maslaah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam, seperti dalam Q.S Asy-Syura ayat 177-183 yang menjelaskan mengenai prinsip keadilan dan kesejahteraan dimuka bumi.

Para ekonom muslim saat melakukan kajian dan analisis terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran Islamic Studies, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar syari’ah yang selama ini berkembang (Wahyudi, 2007). Semestinya ekonomi islam dibangun tanpa mengabaikan realitas yang ada namun tetap terbingkai dengan maqashid al-syari’ah, hal ini karena maqashid al-syari’ah sendiri mengupayakan adanya penekanan untuk mengekspesikan hubungan antara kandungan kehendak hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi (Hallaq, 1991).

Teori maqashid al-syari’ah menempati posisi paling sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi islam. Maqashid al-syari’ah merupakan ushulnya-ushul menurut Syatibi, yang berarti bahwa dalam menyusun ushul fiqh sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari maqashid al-syari’ah. Karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan jalan dan standar kemaslahatan sesuai syari’ah. Mengkaji teori maqashid  tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidak sama namun dapat menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.10 Maqshud asy-Syari’ terdiri dari empat bagian, yaitu:

a. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat)

b. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah lil Ifham (maksud Allah dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami)

c. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan)

d. Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Para ekonom muslim mengartikan maslahah adalah kebaikan, dan barometernya adalah syari’ah. Adapun kriteria maslahah (dawabith maslahah) terdiri dari dua bagian, pertama maslahah bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang membuat tunduk akan hawa nafsu (Mas’ud, 1995). Kedua, maslahah itu bersifat universal (kulliyah. Bersandar dari bagian tersebut, Syatibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, maka ia harus menjalankan syari’ah dalam istilah yang ia kemukakan “Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Kemaslahatan dari segi kepentingan terdiri dari:

1. Maslahat Dharuriyyat

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait duniawi dan ukhrawi. Apabila maslahat ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam bermu’amalat, Syatibi mencontohkan harus adanya ‘iwadh tertentu dalam tansaksi perpindahan kepemilikan, misalnya jual-beli. Ada lima hal mendasar dan paling utama yang termasuk dalam jenis ini, dimana kepentingannya harus selalu dijaga dan dipelihara, antara lain:

  • Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
  • Memelihara Jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar...” (Q.S al-Isra : 33).

  • Memelihara Akal (hifz al-‘Aql). Yang membeakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karenanya akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk emerusak akal seperti meminum alkohol.
  • Memelihara Keluarga (hifz al-‘Ird). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara.
  • Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta merupakan hal yang sangat penting dan berharga sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia, namun islam melarang adanya mendapatkan harta dengan cara illegal dan bathil, seperti mencuri atau korupsi.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil...” (Q.S al-Baqarah : 188)

Dari kelima hal diatas, merupakan bentuk esensial yang sangat penting dalam menjaga eksistensi manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia melindungi dan memliharanya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin, dan menderita, begitu pula kehidupan di akhiratnya.

2. Maslahah Hajiyyat

Maslahat Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam menjalankannya dapat leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya hidup, namun akan berakibat cenderung timbul kesulitan dan kesempitan. Contoh yang diberikan Syatibi dalam hal mu’amalat anatara lain qiradh, musaqah, dan salam.

3. Maslahah Tahsiniyyat

Maslahah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang mendatangkan kesempurnaan dalam beraktivitas yang dilakukan, sehingga apabila ditinggalkan tidak akan berpengaruh pada kesulitan. Ilustrasi dari Syatibi dalam mu’amalat untuk hal ini yakni dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Setiap penetapan hukum Allah swt. pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, Perintah Allah swt. yang bersifat jelas (qath’i). Kedua, perintah Allah swt. di dalam Al-Qur’an yang masih samar (zhanni)dan bersifat umum (mujmal), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

Manusia secara alamiah mempunyai keinginan untuk mencapai kebahagiannya dan hidup secara layak, tetapi semuanya itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia, dan kerjasama tersebut sangatlah tidak mungkin dicapai tanpa adanya kehidupan yang aman dan damai di antara seluruh umat. Aman dan damai tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi untuk melindungi hak setiap orang. Namun regulasi dan undang-undang tidak berguna kecuali ada lembaga yang mengimplementasikannya.

Penulis: Dewi Novitasari

Referensi:

  • Yudian Wahyudi, Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea, 2007).
  • Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur’an in Syathibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991).
  • Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II.
  • Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
  • Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.
  • Adiwarman Karim, Ibid, lihat juga Adiwarman Karim, "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro", (Jakarta : The International Institute ofIslamic Thought Indonesia, 2002).
  • Rahmawati, Maqashid al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi Islam)
  • Jamaa La, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah, (As-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 No.II, Juli-Desember 2012).
  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perekonomian, baik secara nasional maupun internasional atau global, terus mengalami perkembangannya. Seperti ekonomi syariah yang tengah menjadi tren dan sebagai salah satu sistem yang dinilai bisa menjadi alternatif di tengah krisis global. Bahkan beberapa negara barat telah menggunakan konsep ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi dalam menarik investor.


Hal itulah yang dilihat Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma untuk menggelar seminar berskala internasional bertajuk Enhancing Sustainable Development and Welfare Distribution Through Waqf.

 

Rektor Gunadarma, Margianti mengungkapkan, ekonomi syariah sebetulnya sudah dikembangkan sejak lama dan terbukti lebih tahan terhadap permasalahan ekonomi.

 

"Sudah dibuktikan ada karakteristik khusus secara ekonomi, bukan agama, yang ternyata lebih tahan terhadap turbulen atau permasalahan ekonomi yang ada. Seperti bagi hasil, itu secara ekonomi, secara logis, terbukti lebih tahan. Itu landasan filosofisnya," kata Margianti kepada merdeka.com di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5).

 

Simak wawancara merdeka.com selengkapnya bersama Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengenai ekonomi syariah dan peran Gunadarma untuk menjawab persaingan global. 

 

Kenapa Gunadarma ingin mengadakan seminar internasional?

 

Mengadakan seminar ini bukan karena ingin, tapi kewajiban dari setiap program studi untuk melakukan pendalaman pengembangan ilmu baik untuk lokal maupun internasional. Jadi itu memang sudah kewajiban program studi, centre, atau lembaganya sendiri. Sudah koridor yang harus dilakukan.

 

Kenapa harus wajib?

 

Karena memang salah satu sarana pengembangan ilmu. Untuk kita melakukan penelitian, seminar-seminar, mendapat ide-ide baru dari pihak lain. Jadi di situlah proses berkembangnya. Bisa diterangkan juga di sini bahwa para Kaprodi, Dekan dan lain sebagainya mereka tidak mendapat kewajiban administratif. Artinya mereka tidak diwajibkan mencari massa baru, mahasiswa baru dan lain sebagainya. Kewajiban mereka melakukan pengembangan dan pendalaman keilmuan melalui seminar, penelitian, kerja sama, dan juga melalui pengabdian masyarakat. Karena semua dukungan administrasi akademik dan keuangan itu dilakukan desentralisasi.

 

Seminar ini apakah tema yang selalu berubah atau memang Gunadarma sedang fokus ekonomi syariah?

 

Ekonomi syariah ini di Gunadarma programnya baru berjalan belum satu tahun, per September 2016. Jadi di sini yang baru itu ada tiga: ekonomi syariah, agrotech, dan pariwisata. Jadi tema ini mengenai Enhancing Sustainable Development and Welfare Distribution Through Waqf, saya kira bebas pilihan mereka (program studi), apa topik yang sedang "in". Kebetulan bagi program studi ekonomi syariah yang baru itu pilihannya ke sana. Dan mereka punya keleluasaan akademik mengundang siapa saja. Tidak ada ketentuan dari kami (Rektorat) untuk mengundang ini mengundang itu.

 

Tapi sebelum itu, karena ini program baru, itu tidak mulai tiba-tiba. Di Gunadarma sendiri sudah aktif sekali Syariah Ekonomi Forum (SEF). Kegiatannya, salah satunya, mereka juara debat internasional. Prestasinya bagus sekali. Setiap kali kegiatan mereka ada, mereka juga bertanya, "Kapan program ekonomi syariah di Gunadarma ada?", dengan ini kami jawab. Tentu, setelah kami melakukan persiapan. Jadi topiknya, apa yang berkembang saat ini, menjadi bahan kajian.

 

Pertimbangan Gunadarma untuk membuka ekonomi syariah?

 

Ekonomi syariah memang sebetulnya sudah dikembangkan lama untuk memperkenalkan dan sebagainya. Dan juga sudah dibuktikan ada karakteristik khusus secara ekonomi, bukan agama, yang ternyata lebih tahan terhadap turbulen atau permasalahan ekonomi yang ada. Seperti bagi hasil, itu secara ekonomi, secara logis, terbukti lebih tahan. Itu landasan filosofisnya.

 

Apa yang diharapkan kepada lulusan-lulusan Gunadarma nantinya, khususnya di bidang ekonomi syariah?

 

Anggota SEF tadi dasarnya adalah mereka yang mengambil program studi ekonomi. Kemudian studi lanjutan di luar negeri mengambil ekonomi syariah. Bahkan ada yang dibiayai oleh Gunadarma. Jadi kita sudah punya tenaga-tenaga yang diharapkan akan kembali ke sini lagi. Harapannya tentu saja lulusannya itu dapat mengisi pangsa ekonomi syariah di Indonesia. Selama ini kan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma menjadi salah satu favorit karena diperkaya dengan ICT. Semua fakultas yang ada harus embeded dengan ICT. Semua diberi tambahan pengetahuan IT dan Komunikasi. Sekarang karena ekonomi syariah berkembang pesat, maka kita juga ingin berkiprah.

 

Termasuk dengan persaingan global?

 

Otomatis kalau itu. Termasuk semua yang ada di Gunadarma. Payung MoU Gunadarma untuk aktivitas internasional itu kan mencakup, termasuk yang ekonomi syariah itu. Gunadarma saat ini kan ada lebih dari 100 kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau bukan perguruan tinggi. Kalau memang dia bisa in-line dan itu sangat terbuka dan fleksibel.

 

Ekonomi syariah itu sebuah peluang atau ancaman di Indonesia?

 

Menurut saya tergantung bagaimana melihat. Ada istilah SWOT, dan di bagian weakness bila kita bisa melihat dari sisi lain bisa juga menjadi strengths. Begitupun dengan threats, bisa juga kita ubah menjadi opportunities kenapa tidak. Jadi kalau ada kesalahan coba kita selamatkan dan cari Win-Win Solution-nya.

 

Para mahasiswa akan memasuki dunia kerja, mereka kerap terkendala. Mereka sudah siap atau belum sebelumnya?

 

Kalau Gunadarma sudah dipersiapkan sejak awal, ini sudah dilakukan sejak dulu. Pertama, Gunadarma sekarang sudah punya gedung berlantai, dulu kan belum. Jadi kami berpikir kalau mahasiswa itu diwawancara oleh sebuah perusahaan yang multinasional dia nggak pernah naik lift, umpamanya, nanti dia bisa tidak 'tampil'. Kami memikirkan bagaimana melatih para mahasiswa ini diuji oleh orang-orang berdasi, dengan jas. Kami sudah mengharuskan para dosen itu waktu sidang S-1 pakai dasi, pakai jas, tapi tidak ada yang mau. Nah akhirnya kami sediakan. Tujuannya untuk upaya pembiasaan mahasiswa.

 

Permasalahan lainnya?

 

Permasalahan lainnya adalah mahasiswa tidak bisa 'nyetel' dari apa yang ada di universitas dengan dunia kerja. Di Gunadarma kami siapkan ada mata-mata kuliah tertentu yang ada muatan praktikum IT yang mendukung satu mata kuliah tertentu. Katakan perpajakan, di situ ada komponen praktikum perpajakan, dan mahasiswa wajib ikut. Memang di luar SKS, tapi kalau tidak ikut dia tidak akan lulus. Itu salah satu kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Ada juga mata kuliah lainnya.

 

Kalau tadi hard skill, ada lagi soft skill-nya. Karena kan mereka juga perlu memiliki bagaimana memperhatikan, bagaimana mendengar, atau bagaimana bersikap di dunia kerja. Nah itu ada di mata kuliah adapted soft skill, namanya.

 

Tapi belakangan pemerintah kita ini berpikir lagi, "Katanya para mahasiswa kita ini kurang aware dengan situasi sosial", terus mereka membuat suatu program hibah General Education. Jadi mereka ingin bikin suatu kurikulum tertentu di mana mata kuliah itu langsung membaur ke masyarakat. Itu ada hibahnya. Kami sedang melakukan ini melalui (program studi) Agrotech, mereka kuliah lapangan dan sebagainya. Nanti kalau ini bagus, kita bisa embeded kan pada program di universitas. Dulu soft skill juga begitu, dapat program hibah sedikit dan bagus, lalu kita jadikan program lembaga.

 

Apakah ada semacam monitoring kepada lulusan?

 

Kita monitor lulusan kita. Lulusan kita maksimum 3 bulan sudah terserap. Yang belum bekerja tapi sudah terserap juga banyak. Dan ini divalidasi dengan jumlah mahasiswa yang akan masuk.

 

Untuk dari itu semua, di Gunadarma ada lembaga pengembangan. Kalau di ekonomi ada Lebma, di Komputer ada Lebkom, Lebsi, Lebtek dan lain-lain. Di mana di situ disediakan short courses seminggu satu kali. Di situ banyak perkembangan baru yang disajikan. Dan semua mahasiswa itu wajib.

 

Ke depan sesuai dengan skema LSP sertifikat kompetensi bagi mahasiswa itu akan lebur kepada LSP-P1 Gunadarma. Lembaga Sertifikasi Profesi sudah keluar izinnya untuk 33 skema. Jadi mahasiswa nanti akan mendapat sertifikat dengan mengikuti sertifikasi dari LSP di Gunadarma. Dan Gunadarma baru mendapat izin 33 skema, itu berat sekali.

 

Pengangguran universitas tinggi, bagaimana Anda menanggapinya?

 

Kita sendiri membekali mereka dengan inkubator bisnis. Tujuannya, jangan hanya berharap mereka menjadi pegawai, tetapi kalau bisa menjadi pembuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pernah dulu TPSDP itu pernah mengadakan program bagi para lulusan yang ingin punya sesuatu lebih, ada dananya.

 

Pengangguran itu juga kan tidak hanya salah universitasnya, tetapi juga situasi ekonomi yang ada berpengaruh.

 

Kalau saya belum bisa melakukan hal yang nyata untuk angka pengangguran, saat ini careness-nya untuk Gunadarma. Misalnya, kami bekerja sama yang memang dapat mendukung kepentingan Gunadarma, seperti kerja sama untuk pembuatan handphone Android di mana untuk mendukung administrasi akademik secara online, itu yang kami lakukan.

 

Bagaimana yang akan memasuki perkuliahan, jaminan apa yang didapat dari Gunadarma?

 

Kompetensi yang ada sendiri saat ini, adalah jaminan yang akan diterima mereka. Di Gunadarma sendiri dalam proses pembelajaran yang ada banyak kegiatan-kegiatan intern yang bisa berguna bagi mereka. Kemudian kedua, banyak kegiatan penelitian Gunadarma saat ini menjadi nomor satu paling banyak penerima dana penelitian dari pemerintah. Salah satunya yang baru, science and technopark.

 

Bagaimana dengan treatment mahasiswa baru yang datang dari berbagai latar belakang dan generasi?

 

Treatmen itu berbeda-beda, tergantung dari fakultas atau bidang jurusannya masing-masing, psikologi beda dengan arsitek, beda dengan ekonomi dan lain sebagainya. Di Gunadarma selalu dari awal disampaikan kita output oriented. Walaupun masing-masing beda, tapi kita selaraskan semuanya. Kami rektorat, tidak bisa masuk sampai ke situ. Pemerintah juga kan sudah menetapkan standarisasinya tiap kampus-kampus untuk menjamin kompetensinya masing-masing sesuai bidangnya.

 

Semua itu juga terbagi dalam tiga garis besar, Tri Dharma: proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan mereka mahasiswa harus diwadahi ke situ. Walaupun saat ini tengah dipertanyakan apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau tidak, karena itu produk tahun 55.

 

Kemudian semua harus berbasis ICT, ada hard skill, soft skill. Sekarang juga visi misi kami berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dan juga terkenal dan diakui secara internasional. Jadi sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang diarahkan ke arah internasional.

 

Apa yang ingin disampaikan Gunadarma kepada para calon mahasiswa dan lulusan?

 

Kalau yang baru tentu saja silakan datang ke Gunadarma. Tentu saja ada gate yang harus mereka lewati. Juga di Gunadarma banyak tersedia banyak kesempatan beasiswa, ke luar negeri pun ada, juga kami menerima bidik misi. Artinya kalau pemerintah daerah punya usulan untuk prestasi akademik dan nonakademik, olahraga misalnya, itu sangat dihargai di sini bila ada rekomendasi. Kita kan membuka seluas-luasnya kepada semua. Tentu, selamat datang.

 

Bagi yang akan lulus, apa yang sudah diterima itu belum apa-apa, harus dikembangkan. Karena setiap saat semuanya berkembang, semuanya berubah, yang tidak berubah ya hanya perubahan itu sendiri. Tetapi positif, tetap semangat, jaga nama Gunadarma. Ubah semua weaknesses dan threats menjadi kesempatan.

  • 23 May 2017

  • 0 Comments

  • Open Recruitment

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WE'RE HIRING!

We are looking for the next gold generation. Is that you? Come and join us! 

Keluarga Besar Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma menyelenggarakan Open Recruitment untuk Calon Anggota Muda periode 2017/2018.

Kesempatan ini terbuka untuk kamu mahasiswa Universitas Gunadarma, yang memiliki semangat tinggi menjadi mahasiswa di atas rata-rata, dengan skill unggulan, baik hardskill maupun softskill. Lalu, apakah kamu mahasiswa yang kami cari?

Why should you join Sharia Economic Forum (SEF)?!

1. Relasi

Sejak berdiri tahun 2006, Sharia Economic Forum (SEF) berkomitmen untuk terus membangun relasi yang luas demi menunjang pencapaian Visi – Misi organisasi, tidak hanya di dalam negeri, namun juga luar negeri. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan skill individu SEF dalam menjalin hubungan baik dengan sesama mahasiswa, akademisi, praktisi, hingga kelembagaan. Banyak sekali kegiatan atau kerjasama yang telah SEF capai demi menunjang komitmen kami dalam membangun relasi. Sebagai contoh; SEF merupakan salah satu Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) percontohan dari 161 KSEI lainnya di seluruh Indonesia yang tergabung dalam asosiasi FoSSEI (Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam), dan contoh lainnya adalah SEF pada tanggal 21 April 2015 telah mengadakan Studi Visit ke International Islamic University Malaysia (IIUM) sebagai wujud kerjasama yang berkelanjutan antara SEF dengan ISEFID (Islamic Economics Forum For Indonesia Development) yang merupakan organisasi mahasiswa Indonesia di IIUM.

2. Kekeluargaan

 

Sebagai cemdekiawan muda yang membentuk persatuan atas kesamaan tujuan, SEF menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Setiap individu yang tergabung di SEF adalah keluarga sesuai prinsip mulianya, yakni berkeluarga untuk berorganisasi. Prinsip tersebut senantiasa mengaplikasikan sikap saling tolong-menolong, mendahulukan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dalam setiap kegiatan yang kami selenggarakan hingga interaksi antar sesama anggota, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan organisasi secara bersama sekaligus meningkatkan kapasitas diri sebagai makhluk sosial.


3. Pengembangan Diri

 Dalam kontribusinya sebagai pemuda, SEF senantiasa memberikan pembinaan dan pendampingan untuk mendorong kualitas individu para stakeholder agar dapat menjadi insan yang mencapai kemapanan jiwa, tidak hanya kepentingan duniawi namun juga ukhrawi. Sebagai contoh upaya pengembangan diri SEF adalah melalui mentoring keagamaan, pembinaan pencapaian prestasi dalam perlombaan, hingga pembinaan pendalaman kemampuan bahasa inggris melalui lembaga kursus yang kami miliki, yakni “Medinat English Club (MEC)”.


4. Prestasi

Pemuda terbaik adalah mereka yang mendedikasikan dirinya untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. SEF menyediakan fasilitas penunjang prestasi melalui Divisi Manajemen Aset untuk memiliki kemampuan dan kualitas yang mumpuni bagi setiap Anggota agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Beberapa tahun terakhir SEF berhasil meraih prestasi di berbagai perlombaan dan  ajang bergengsi seperti Temu Ilmiah Nasional, lomba paper, olimpiade, delegasi konferensi mahasiswa internasional, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa SEF adalah wadah yang tepat untuk meningkatkan kualitas diri yang prestatif.


5. Fasilitas

Fasilitas penunjang tentulah sangat dibutuhkan demi mencapai target yang diharapkan dalam keberlangsungan organisasi. SEF memiliki sarana berupa Asrama sebagai sekretariat dan pusat kegiatan, perpustakaan sebagai pusat belajar, serta lembaga baitul maal yakni “Medinat Finance House” sebagai sarana pemenuhan kebutuhan finansial bagi Anggota SEF. Fasilitas tersebut merupakan upaya kami dalam menunjang  berbagai aktifitas rutin yang diimplementasikan melalui program kerja SEF dengan slogan Ikhlas dan Profesional.


6. Kebermanfaatan

Khairunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Bersama SEF, senantiasa berupaya menjadi pribadi yang penuh manfaat dalam lingkungan masyarakat luas melalui program-program yang telah dirancang dengan membawa semangat berdakwah membangun generasi muslim yang cerdas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. 


Masih ragu untuk bergabung bersama kami? Tunggu apalagi?! Siapkan dirimu dan pastikan kamu terdaftar menjadi bagian dari keluarga besar Sharia Economic Forum!

Isi data lengkapmu dengan cara KLIK DI SINI

Batas akhir pendaftaran: 1 Juni 2017, Pukul 23:59 WIB

Contact Person: +62 857 1571 4157

JADILAH BAGIAN DARI KAMI DAN MULAILAH TERBIASA DENGAN PRESTASI!!! 

 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

 

  • 22 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional


GELIAT koperasi dengan produk pembiayaansyariahsemakinmeluasdiTanahAir. Salah satunya adalah Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) Bil Barkah di Pasar Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. 

Mayoritas anggota koperasi syariah ini adalah pedagang di wilayah Bogor dan sekitarnya. Koperasi ini digagas oleh Nurhadi Idrus, pensiunan pegawai Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah memperkuat sistem ekonomi syariah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan syariah lainnya. 

KBMT Bil Barkah juga mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai penghubung dalam memberdayakan usaha mikro. Koperasi ini juga memberikan fasilitas simpan pinjam bagi para anggotanya. “Kami menyebutnya qardh yaitu jenis pinjaman di mana nasabah hanya mengembalikan utang pokok tanpa kelebihan nisbah. Nasabah hanya diwajibkan membayar biaya administrasi. 

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama,” jelas Normanditya, manajer KBMT Bil Barkah. Dia melanjutkan, nasabah memiliki syarat tertentu untuk mendapat pinjaman ini yakni berada dalam situasi benar-benar terdesak atau darurat. Kebutuhan mendesak yang kepentingannya tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis akad tertentu seperti murabahah atau mudharabah. Tak ada hasil setelah menempuh berbagai upaya untuk mendapat bantuan dana. 

Dana yang digunakan qardhul hasan yang artinya dana untuk kebajikan. Sumber dana qardhul hasan dari dendadenda nasabah pembiayaan bermasalah dan dari masyarakat luas, baik nasabah maupun bukan nasabah yang menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui KBMT Bil Barkah. “Dana qardhul hasan juga dapat dipergunakan sebagai modal pinjaman tetapi hal ini belum dipraktikkan oleh KBMT Bil Barkah karena dana yang terhimpun jumlahnya tidak terlalu besar sehingga mayoritas langsung disalurkan kepada mereka yang membutuhkan,” terang Normanditya.

Selain mereka yang ingin mempraktikkan keuangan syariah, beberapa nasabah menjadi anggota dan meminjam di KBMT Bil Barkah karena kemudahan dalam proses peminjaman dan cicilan. Cicilan bisa dibayar harian dengan nilai yang kecil. “Orang yang ingin meminjam uang cukup menunjukkan KTP, kartu keluarga (KK) dan rekening listrik atau PDAM serta menyerahkan foto diri,” jelas Norman. 

Denda keterlambatan membayar angsuran di koperasi syariah ini hanya 35% dari total piutang yang terlambat dibayarkan. Denda tidak berlipat dan dipergunakan untuk infak atau sedekah. Peminjam tidak diberitahu tentang alokasi dendanya. Sari, 30, salah satu nasabah KBMT Bil Barkah, ditemui KORAN SINDO saat sedang membayar angsuran peminjamannya. 

Pedagang makanan di sebuah sekolah di kawasan Dramaga, Bogor, ini mengaku sudah menjadi nasabah KBMT Bil Barkah setahun terakhir. Dia meminjam uang Rp2 juta tanpa persyaratan yang merepotkan. “Pinjamannya memang tidak besar tapi saya waktu itu sangat membutuhkan. Saya juga hanya sanggup membayar cicilannya Rp102.000 per minggu,” sebut Sari. 

Berbeda dengan Abdurahman, seorang pedagang sembako di Pasar Gunung Batu, Bogor. Dia sengaja menggunakan layanan pembiyaan di KBMT Bil Barkah karena ingin memajukan lembaga keuangan syariah. Dia telah meninggalkan sistem pembiayaan konvensional. Abdurahman memilih KBMT Bil Barkah karena sesuai dengan prinsipnya. Sekadar diketahui, kabupaten pertama yang menerapkan program koperasi berbasis syariah di Indonesia adalah Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur. 

Sedangkan untuk tingkat provinsi, Nusa Tenggara Barat merupakan yang pertama menerapkan koperasi syariah. Per April 2017 lalu di Pamekasan terdapat sekitar 160 koperasi syariah. Pemerintah setempat menargetkan jumlahnya meningkat menjadi 200 pada tahun ini yang tersebar di 198 desa. Rata-rata setiap desa memiliki satu koperasi syariah. Saat ini jumlah koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia sekitar 3.805 unit, sedangkan koperasi simpan pinjam konvensional sekitar 11.000 unit. 

Sumber: koran-sindo.com

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bukan rumah yang bernuansa Islami, bukan juga rumah yang dikhususkan bagi orang beragama Islam. Tapi, hunian atau properti syariah merupakan istilah yang digunakan untuk metode transaksi kepemilikan rumah secara syar'i, atau menerapkan nilai-nilai keislaman yang ditawarkan kepada calon pembeli properti. Baik Islam maupun, di luar Islam.

Terdapat beberapa gagasan yang diterapkan dalam metode ini, seperti tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa akad yang bermasalah, dan tanpa bank.

Dikutip dari berbagai sumber, dalam konsep properti syariah, pengembang tidak mengajak pihak perbankan untuk terlibat dalam akad jual beli. Akad yang terjadi hanya antara pembeli dan pengembang.

Opsi harga ada cash dan kredit, itu pun sudah disampaikan nominalnya sebelum akad dan tidak akan berubah walaupun suku bunga naik turun. Jadi, pilihan harga tergantung pembeli yang menentukan.

Dalam metode syariah juga, tidak dikenakan denda jika terdapat keterlambatan pembayaran cicilan. Pembeli hanya akan dikenakan surat peringatan sebagai pengingat komitmen bayar hutang, atau resechedule pembayaran jika pembeli tidak bisa menepati cicilan di tanggal tertentu.

Sumber: infonitas.com

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAMBI -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Jambi menargetkan dapat memberikan sertifkasi halal produk pangan untuk 200 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu pada tahun 2017.

"Target kita untuk program sertifikasi halal ada 200 UMKM yang menghasilkan produk pangan," kata Direktur LPPOM-MUI Provinsi Jambi Prof RA Muthalib di Jambi.

Sertifikasi dan label halal tersebut sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha kecil untuk sebagai menunjang kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan bisa merambah ke pasar yang lebih luas khususnya reatil modern. "Ritel modern sudah menyediakan ruang untuk produk UMKM, tapi kalau mau masuk ke ritel modern itu kan persyaratannya harus sertfikasi halal, jadi pelaku usaha kita bantu audit dan jika persyaratannya lengkap dan sudah terpenuhi barulah bisa diterbitkan sertifikasi halal itu," katanya menjelaskan.

LPPOM MUI Jambi sudah membuka pendaftaran pada saat jam kerja di kantor MUI Provinsi Jambi bagi pelaku UMKM untuk diaudit produknya supaya mendapatkan sertifikat dan label halal dari produk yang mereka hasilkan. "Jika usaha mikro atau usaha rumahan ada yang biaya sendiri malahan kita bantu biayanya, misalnya jika biaya standarnya Rp 2 juta maka kita bantu jadi bisa bayar Rp 1 juta saja sudah cukup," tuturnya.

MUI katanya, setiap tahun pasti mengadakan safari ramadhan ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Pada saat safari ramadhan tersebut pihak MUI juga melakukan audit bagi produk yang dihasilkan pelaku UMKM.

Menurut dia, proses untuk mendapatkan sertifkasi halal tersebut tidak membutuhkan waktu lama dan setelah berkas pendaftaran telah lengkap maka bisa langsung dilakukan audit produk yang dihasilkan.

"Jika berkasnya sudah masuk langsung kita cek atau diaudit, produk yang telah memiliki sertifikat halal sehingga lebih terjamin dan konsumen tidak lagi khawatir," ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAMBI -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Jambi menargetkan dapat memberikan sertifkasi halal produk pangan untuk 200 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu pada tahun 2017.

"Target kita untuk program sertifikasi halal ada 200 UMKM yang menghasilkan produk pangan," kata Direktur LPPOM-MUI Provinsi Jambi Prof RA Muthalib di Jambi.

Sertifikasi dan label halal tersebut sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha kecil untuk sebagai menunjang kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan bisa merambah ke pasar yang lebih luas khususnya reatil modern. "Ritel modern sudah menyediakan ruang untuk produk UMKM, tapi kalau mau masuk ke ritel modern itu kan persyaratannya harus sertfikasi halal, jadi pelaku usaha kita bantu audit dan jika persyaratannya lengkap dan sudah terpenuhi barulah bisa diterbitkan sertifikasi halal itu," katanya menjelaskan.

LPPOM MUI Jambi sudah membuka pendaftaran pada saat jam kerja di kantor MUI Provinsi Jambi bagi pelaku UMKM untuk diaudit produknya supaya mendapatkan sertifikat dan label halal dari produk yang mereka hasilkan. "Jika usaha mikro atau usaha rumahan ada yang biaya sendiri malahan kita bantu biayanya, misalnya jika biaya standarnya Rp 2 juta maka kita bantu jadi bisa bayar Rp 1 juta saja sudah cukup," tuturnya.

MUI katanya, setiap tahun pasti mengadakan safari ramadhan ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Pada saat safari ramadhan tersebut pihak MUI juga melakukan audit bagi produk yang dihasilkan pelaku UMKM.

Menurut dia, proses untuk mendapatkan sertifkasi halal tersebut tidak membutuhkan waktu lama dan setelah berkas pendaftaran telah lengkap maka bisa langsung dilakukan audit produk yang dihasilkan.

"Jika berkasnya sudah masuk langsung kita cek atau diaudit, produk yang telah memiliki sertifikat halal sehingga lebih terjamin dan konsumen tidak lagi khawatir," ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 18 May 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Dalam menjalani kehidupan pasti ada saja risikonya. Begitu pula ketika kita berinvestasi di produk keuangan syariah. Meski produk tersebut sesuai prinsip syariah, kamu perlu ingat bukan berarti produk keuangan syariah bebas dari risiko, ya. Namanya juga produk keuangan pasti ada saja risiko yang menyertainya.

Sebagaimana produk investasi syariah lainnya, instrumen sukuk juga tidak terlepas kemungkinan akan memiliki berbagai risiko investasi. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi di sukuk sebaiknya kamu juga sudah harus memahami apa saja berbagai risiko investasi di sukuk.

Mengetahui berbagai risiko pada instrumen keuangan syariah merupakan salah satu hal penting agar kamu dapat menyiapkan langkah antisipatif ketika risiko investasi di sukuk terjadi. Lalu, apa saja risiko-risiko investasi di sukuk yang perlu menjadi perhatian investor?

1. Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi karena adanya pergerakan pasar secara menyeluruh. Pada instrumen sukuk, risiko pasar ini dapat berupa risiko terhadap tingkat suku bunga di pasar sekunder sukuk dan risiko nilai tukar mata uang asing (bila sukuk diterbitkan dalam denominasi selain rupiah).

Risiko tingkat suku bunga terjadi karena harga sukuk di pasar sekunder dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Apabila suku bunga naik, maka harga sukuk di pasar sekunder akan turun, smeentara jika suku bunga turun, maka harga sukuk di pasar sekunder akan naik.

Sementara, risiko nilai tukar mata uang asing akan terjadi pada investasi di sukuk yang diterbitkan dalam denominasi mata uang selain rupiah karena akan tergantung pada fluktuasi nilai tukar yang terjadi di pasar. Apabila terjadi penurunan nilai tukar/depresiasi terhadap mata uang yang menjadi denominasi sukuk, maka akan terjadi pula penurunan nilai investasi kamu.

 

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul, khususnya untuk sukuk yang diperjualbelikan di pasar sekunder, diakibatkan oleh pasar sekunder yang belum likuid dan belum terbentuk dengan baik. Pasar yang tidak likuid dapat mengakibatkan investor kesulitan menjual sukuk dengan nilai yang wajar. Dengan demikian, investor dapat mengalami kesulitan mendapatkan dana untuk kepentingan likuiditas dalam waktu yang cepat.

 

3. Risiko Operasional

Risiko operasional bisa timbul dalam kegiatan bisnis sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak tepat atau karena faktor eksternal. Risiko ini bisa berupa risiko kegagalan pembayaran oleh penerbit sukuk, risiko pembayaran kupon dan risiko yang terkait dengan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.

Risiko kegagalan pembayaran (default risk) terjadi ketika penerbit sukuk tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok sukuk. Untuk menghindari risiko ini, investor hendaknya mencari tahu terlebih dulu kualitas rating dari penerbit sukuk yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga rating. Peringkat penerbit sukuk ini menjadi acuan untuk mengetahui kemampuan keuangan penerbit sukuk. Semakin tinggi rating, maka risiko gagal bayar juga semakin kecil.

Sementara, risiko pembayaran kupon juga bisa terjadi, ketika penerbit sukuk tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kupon kepada investor pada waktunya. Di sisi lain, aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (underlying asset) juga tak terlepas dari berbagai macam risiko.

Risiko aset terjadi karena kegagalan mentransfer aset dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati. Aset bisa saja rusak atau hilang karena faktor human error, bencana alam, maupun kebakaran, baik sebagian maupun keseluruhan. Risiko terhadap aset juga bisa terjadi pada nilai asetnya disebabkan harga pasar yang berubah. Oleh karena itu, penerbit sukuk berkewajiban memelihara aset dan menjamin bahwa underlying asset selalu dalam kondisi baik dengan jumlah yang mencukupi.

 

4. Risiko Hukum

Dalam penerapan konsep-konsep syariah, seperti penyusunan struktur sukuk dan penggunaan underlying asset, terdapat kemungkinan belum terakomodasi dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga suatu struktur tidak dapat diaplikasikan karena tidak selaras dengan peraturan tersebut.

 

5. Risiko Tidak Sesuai dengan Syariah

Risiko ketidaksesuaian syariah terjadi apabila sukuk yang diterbitkan tidak mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kesesuaian dengan syariah dapat mencakup pada struktur sukuk yang digunakan, dokumen hukum penerbitan sukuk, underlying asset yang digunakan, serta penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (proceeds). Risiko dalam bentuk ini juga bisa terjadi apabila ada perbedaan antara pemahaman dan penerapan akad syariah pada penerbitan sukuk.

Penulis:  Yogie Respati

sumber: http://akucintakeuangansyariah.com

  • 18 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, tahun 2015 komposisi keuangan syariah global adalah sebesar 2 triliun dolar Amerika atau setara dengan dua puluh enam ribu triliun rupiah. Tahun 2021, aset syariah global akan mencapai 3,4 dolar Amerika.

Sementara itu, aset syariah Indonesia mencapai angka delapan ratus sembilan puluh tujuh triliun yang tersebar di perbankan syariah, pasar modal syariah, pembiayaan, asuransi, dan lainnya.
“Per Februari tahun 2016 aset syariah Indonesia adalah 897 triliun,” kata Soekro saat menyampaikan pidato pada seminar nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia di Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat, Rabu (17/5).

Ia menyampaikan, Indonesia masuk dalam jajaran sepuluh besar peringkat ekonomi Islam. “Tahun 2015 dan 2016 Indonesia tetap menduduki peringkat sepuluh. Presentasenya jauh dengan Malaysia yang berada di urutan pertama,” urainya.

Namun demikian, ia menyatakan, ada tiga tantangan yang dihadapi dan dapat menghambat laju perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, kapasitas kelembagaan yang belum efektif dan efisien.

Kedua, keterbatasan akses dan produk ekonomi syariah ke tangan-tangan konsumen. Yang terakhir, pasar industri syariah di Indonesia yang masih kecil.Menurutnya, para pelaku bidang ekonomi syariah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap tiga kendala tersebut di atas.

Secara statistik, industri keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 19,94% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 29,65% selama tahun 2016. Khusus perbankkan, tahun 2016 meningkat 20,3% sehingga share total aset perbankkan syariah terhadap perbankkan nasional mencapai 5,33%.

Sumber: www.nu.or.id

  • 17 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 6,01 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (16/5) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp 10,9 triliun.

Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menyebutkan jumlah dana diserap Rp 6,01 triliun itu berasal dari seri SPNS03112017, PBS013, PBS014, PBS011, dan PBS012. Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS03112017 mencapai Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,43734 persen dan imbalan secara diskonto.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 3 November 2017 sebesar Rp 5,87 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 5,34 persen dan tertinggi 6,15 persen. Jumlah dimenangkan untuk seri PBS013 sebesar Rp 1,98 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,98 persen dan tingkat imbalan 6,25 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2019 ini mencapai Rp 2,1 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,81 persen dan tertinggi 7,46 persen. Untuk seri PBS011, jumlah dimenangkan mencapai Rp 0,44 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,35 persen dan tingkat imbalan 8,75 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 ini mencapai Rp 0,68 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,25 persen dan tertinggi 7,62 persen. Untuk seri PBS012, jumlah dimenangkan mencapai Rp 1,59 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,99 persen dan tingkat imbalan 8,75 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 November 2031 ini mencapai Rp 1,5925 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,87 persen dan tertinggi 8,06 persen. Pemerintah tidak memenangkan lelang untuk seri PBS014, meski penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp 0,651 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,09 persen dan tertinggi 7,40 persen.

Dalam lelang sebelumnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 4,07 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (2/5) dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 10,95 triliun.

Sumber: Republika.co.id