Publikasi - Nasional

  • 6 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Dua bank syariah membidik upaya menawarkan saham perdana ke publik di pasar modal atau (initial public offering/IPO) untuk memperkuat permodalan pada tahun 2018.

Bank BNI Syariah menjadikan upaya tersebut opsi kedua setelah mendapatkan suntikan modal dari induk Bank Negara Indonesia (BNI) yang direncanakan sebesar Rp 500 miliar. Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah, Dhias Widiyanti mengatakan, awalnya suntikan modal akan dilakukan pada Semester I ini dengan nilai yang sedang dipertimbangkan antara Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.

"Target suntikan modal sebenarnya di tahun 2017. Karena semester 1 sudah hampir berlalu, maka diharapkan dapat direalisasikan pada Semester 2 ini,"  ujar Dhias kepada Republika.co.id, Selasa (6/6).

Saat ini tercatat total modal perseroan yaitu sebesar Rp 2,6 triliun dengan modal inti Rp 2,4 triliun. Dengan adanya suntik modal dari induk diharapkan akan menaikkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) menjadi 18 persen dari sebelumnya 14,6 persen.

Menurut Dhias, untuk penguatan modal masih ada beberapa alternatif yang dipertimbangkan, salah satunya adalah IPO. "Namun karena masih dalam tahap wacana, maka belum dapat diputuskan," katanya.

Sementara itu BRI Syariah berencana akan masuk bursa efek pada 2018. Untuk menuju IPO, perseroan saat ini tengah membentuk Tim Adhoc yang secara khusus menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk terlaksana IPO.

"Tahapan yang dilakukan saat ini adalah melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen legal dan perizinan yang menjadi prasyarat pelaksanaan IPO," ujar Corporate Secretary BRI Syariah, Indri Tri Handayani.

Saat ini modal inti BRI Syariah tercatat sebesar Rp 2,446 triliun. Dengan upaya IPO ini, kata Indri, akan memperkuat struktur permodalan bank untuk menopang pertumbuhan, serta membuka akses ke pasar modal.

"InsyaAllah terlaksana tahun 2018," kata Indri.

Sumber: Republika.co.id

  • 1 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Pemerintah berupaya mengembangkan sektor ekonomi syariah termasuk Koperasi, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kementerian Bidang Perekonomian RI sedang merumuskan rekomendasi kebijakan untuk antisipasi disahkannya RUU Perkoperasian.

"Rekomendasi kebijakan ini untuk mengantisipasi disahkannya RUU Perkoperasian dan sebagai langkah strategis dalam mempercepat persiapan peraturan pelaksanaan kebijakan pengembangan Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah," ujar Rudy dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengembangan Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah di Jakarta, Rabu (31/5).

Menurut Rudy, sejauh ini memang belum ada aturan tersebut. Selama ini landasan hukum Koperasi syariah hanya diatur dengan Peraturan tingkat Menteri. Pada tahun 2004 dikeluarkan landasan hukum koperasi syariah yang pertama yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Di dalam RUU Perkoperasian yang baru, Pemerintah telah mengakomodir kebijakan Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada Pasal 51 ayat (4) dan (5), yang intinya untuk mendorong perkembangan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Koperasi syariah dan BMT menyambut baik masuknya subtansi Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah dalam RUU Perkoperasian yang dan mengharapkan dapat menjadi  payung hukum yang lebih kuat.

"Dengan FGD ini akan kami rumuskan hal-hal penting untuk pelaksanaan kebijakannya. Karena kan prinsip syariah tidak fleksibel seperti konvensional," kata Rudy.

Tercatat pada tahun 2016, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut sebanyak 2.253 unit usaha atau sekitar 1,5 persen merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS) dengan angggota 1,4 juta orang.

Terdapat perbedaan antara Koperasi syariah dengan BMT, pada Koperasi syariah hanya terdiri 1 (satu) lembaga, yaitu lembaga keuangan syariah sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu Baitul Maal yang berarti lembaga zakat dan At-Tamwil yang berarti lembaga keuangan syariah. Untuk itu perlu peraturan pelaksanaan RUU Perkoperasian yang dapat mengakomodir BMT yang berfungsi sebagai lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah.

FGD ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengakomodir karakteristik dan permasalahan Koperasi syariah dan BMT, sehingga perannya dapat optimal dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

  • 27 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Menjelang bulan Ramadan, indeks syariah menguat pada penutupan perdagangan, Jumat 26 Mei 2017. Bahkan, kedua indeks syariah mendekam di zona hijau seharian ini.

Pada papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), menguat 0,932 poin (0,51%) ke level 183,468. Pada pembukaan perdagangan, indeks ini menguat di level 182,872 dan menyentuh level tertinggi di level 183,675.

Indeks keping biru syariah, Jakarta Islamic Index (JII), pun demikian. Indeks JII ditutup menguat 4,258 poin (0,58%). Sama halnya dengan ISSI, JII menguat di level 735,311 pada pembukaan perdagangan dan menyentuh level tertinggi di angka 739,290.

Mayoritas indeks sektoral menghijau pada penutupan perdagangan. Indeks infrastruktur menguat paling tinggi, yaitu naik 1,72 persen, disusul oleh indeks pertambangan 0,63 persen.

Hanya ada dua indeks sektoral yang melemah, yaitu indeks barang konsumsi yang turun 0,39 persen dan manufaktur 0,15 persen. Namun, pelemahan dua indeks ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perdagangan.

Emiten-emiten keping biru syariah yang menjadi top gainer adalah UNTR yang harga sahamnya naik Rp475, AALI Rp150, SILO Rp150, TLKM Rp110, dan PGAS Rp80.

Sebaliknya, emiten-emiten JII yang menjadi top loser adalah LPPF yang harga sahamnya terkoreksi Rp750, AKRA Rp100, ADHI Rp60, INDF Rp50, dan SSMS Rp30.

Dari pasar uang, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 37 poin (0,28%) ke level Rp13.318 per dolar. Kurs rupiah terhadap dolar AS sempat menguat di level Rp13.270 per dolar AS.

Sumber: Dream.co.id

  • 27 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia jelas menjadi pasar potensial bagi industri halal. Namun, perkembangan industri halal di tanah air belum terlalu menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Agama, produk bersertifikasi halal di Indonesia diperkirakan baru 26 persen dari produk yang terdaftar di BPOM.

Guna lebih mendorong industri halal di Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) pun sedang menyusun roadmap industri halal agar pasar halal Indonesia memiliki arah pengembangan yang jelas. Apa saja isi dari roadmap industri halal tersebut?

Anggota KEIN Aries Mufti mengatakan, dalam roadmap tersebut nantinya akan memuat pengembangan pasar halal untuk pertanian, kelautan, industri kreatif dan pariwisata. “Draft sudah ada cuma belum resmi karena ada pergolakan global,” tukasnya.

Ia menuturkan, pihaknya akan terus menggandeng para pemangku kepentingan industri halal untuk mendiskusikan roadmap industri halal, mulai dari pemerintah, KEIN, MUI, dan lainnya. Ia pun mengungkapkan alasan mengapa empat sektor dalam draft roadmap akan menjadi sektor utama pengembangan industri halal di Indonesia.

“Apa sih yang banyak dipakai? Kalau makanan bicara agroculture dan marine, itu sumber daya alam (SDA) Indonesia luar biasa jadi bisa buat bahan makanan. Untuk olahannya, maka bisa pasok SDA ke industri halal Cina, Korea, dan Jepang. Wisata halal di Indonesia ada lombok yang penghargaan pariwisata halal, tapi harusnya yang jadi destinasi halal kan di seluruh wilayah Indonesia,” papar Aries.

Berdasar data Thomson Reuters, belanja penduduk muslim pada produk barang dan jasa halal lebih dari 1,9 triliun dolar AS pada 2015, naik enam persen dari tahun sebelumnya. Namun, skor indikator ekonomi Islam Indonesia di tingkat global masih berada di urutan ke-10.

Sumber: Mysharing.co

  • 22 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional


GELIAT koperasi dengan produk pembiayaansyariahsemakinmeluasdiTanahAir. Salah satunya adalah Koperasi Baitul Mal Wattamwil (KBMT) Bil Barkah di Pasar Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. 

Mayoritas anggota koperasi syariah ini adalah pedagang di wilayah Bogor dan sekitarnya. Koperasi ini digagas oleh Nurhadi Idrus, pensiunan pegawai Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah memperkuat sistem ekonomi syariah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan syariah lainnya. 

KBMT Bil Barkah juga mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai penghubung dalam memberdayakan usaha mikro. Koperasi ini juga memberikan fasilitas simpan pinjam bagi para anggotanya. “Kami menyebutnya qardh yaitu jenis pinjaman di mana nasabah hanya mengembalikan utang pokok tanpa kelebihan nisbah. Nasabah hanya diwajibkan membayar biaya administrasi. 

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama,” jelas Normanditya, manajer KBMT Bil Barkah. Dia melanjutkan, nasabah memiliki syarat tertentu untuk mendapat pinjaman ini yakni berada dalam situasi benar-benar terdesak atau darurat. Kebutuhan mendesak yang kepentingannya tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis akad tertentu seperti murabahah atau mudharabah. Tak ada hasil setelah menempuh berbagai upaya untuk mendapat bantuan dana. 

Dana yang digunakan qardhul hasan yang artinya dana untuk kebajikan. Sumber dana qardhul hasan dari dendadenda nasabah pembiayaan bermasalah dan dari masyarakat luas, baik nasabah maupun bukan nasabah yang menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui KBMT Bil Barkah. “Dana qardhul hasan juga dapat dipergunakan sebagai modal pinjaman tetapi hal ini belum dipraktikkan oleh KBMT Bil Barkah karena dana yang terhimpun jumlahnya tidak terlalu besar sehingga mayoritas langsung disalurkan kepada mereka yang membutuhkan,” terang Normanditya.

Selain mereka yang ingin mempraktikkan keuangan syariah, beberapa nasabah menjadi anggota dan meminjam di KBMT Bil Barkah karena kemudahan dalam proses peminjaman dan cicilan. Cicilan bisa dibayar harian dengan nilai yang kecil. “Orang yang ingin meminjam uang cukup menunjukkan KTP, kartu keluarga (KK) dan rekening listrik atau PDAM serta menyerahkan foto diri,” jelas Norman. 

Denda keterlambatan membayar angsuran di koperasi syariah ini hanya 35% dari total piutang yang terlambat dibayarkan. Denda tidak berlipat dan dipergunakan untuk infak atau sedekah. Peminjam tidak diberitahu tentang alokasi dendanya. Sari, 30, salah satu nasabah KBMT Bil Barkah, ditemui KORAN SINDO saat sedang membayar angsuran peminjamannya. 

Pedagang makanan di sebuah sekolah di kawasan Dramaga, Bogor, ini mengaku sudah menjadi nasabah KBMT Bil Barkah setahun terakhir. Dia meminjam uang Rp2 juta tanpa persyaratan yang merepotkan. “Pinjamannya memang tidak besar tapi saya waktu itu sangat membutuhkan. Saya juga hanya sanggup membayar cicilannya Rp102.000 per minggu,” sebut Sari. 

Berbeda dengan Abdurahman, seorang pedagang sembako di Pasar Gunung Batu, Bogor. Dia sengaja menggunakan layanan pembiyaan di KBMT Bil Barkah karena ingin memajukan lembaga keuangan syariah. Dia telah meninggalkan sistem pembiayaan konvensional. Abdurahman memilih KBMT Bil Barkah karena sesuai dengan prinsipnya. Sekadar diketahui, kabupaten pertama yang menerapkan program koperasi berbasis syariah di Indonesia adalah Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur. 

Sedangkan untuk tingkat provinsi, Nusa Tenggara Barat merupakan yang pertama menerapkan koperasi syariah. Per April 2017 lalu di Pamekasan terdapat sekitar 160 koperasi syariah. Pemerintah setempat menargetkan jumlahnya meningkat menjadi 200 pada tahun ini yang tersebar di 198 desa. Rata-rata setiap desa memiliki satu koperasi syariah. Saat ini jumlah koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia sekitar 3.805 unit, sedangkan koperasi simpan pinjam konvensional sekitar 11.000 unit. 

Sumber: koran-sindo.com

  • 17 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 6,01 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (16/5) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp 10,9 triliun.

Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menyebutkan jumlah dana diserap Rp 6,01 triliun itu berasal dari seri SPNS03112017, PBS013, PBS014, PBS011, dan PBS012. Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS03112017 mencapai Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,43734 persen dan imbalan secara diskonto.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 3 November 2017 sebesar Rp 5,87 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 5,34 persen dan tertinggi 6,15 persen. Jumlah dimenangkan untuk seri PBS013 sebesar Rp 1,98 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,98 persen dan tingkat imbalan 6,25 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2019 ini mencapai Rp 2,1 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,81 persen dan tertinggi 7,46 persen. Untuk seri PBS011, jumlah dimenangkan mencapai Rp 0,44 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,35 persen dan tingkat imbalan 8,75 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 ini mencapai Rp 0,68 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,25 persen dan tertinggi 7,62 persen. Untuk seri PBS012, jumlah dimenangkan mencapai Rp 1,59 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,99 persen dan tingkat imbalan 8,75 persen.

Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 November 2031 ini mencapai Rp 1,5925 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,87 persen dan tertinggi 8,06 persen. Pemerintah tidak memenangkan lelang untuk seri PBS014, meski penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 ini mencapai Rp 0,651 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,09 persen dan tertinggi 7,40 persen.

Dalam lelang sebelumnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 4,07 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (2/5) dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 10,95 triliun.

Sumber: Republika.co.id

  • 17 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Indonesia diketahui memiliki potensi wakaf produktif yang begitu besar. Perbankan syariah pun telah mulai melirik potensi wakaf di tanah air dengan menyediakan platform urun dana untuk pengembangan proyek wakaf produktif. Kini perusahaan penjaminan Askrindo Syariah juga mulai meminati peluang tersebut.

Direktur Utama Askrindo Syariah Pribadi mengatakan, kini pihaknya sedang mengembangkan salah satu produk penjaminan untuk wakaf produktif. “Kami sudah melakukan pembicaraan juga dengan beberapa lembaga keuangan syariah yang sedang mengembangkan wakaf produktif,” katanya.

Menurutnya, wakaf merupakan sebuah kelebihan dari keuangan syariah karena sifatnya yang abadi dan potensinya luas di Indonesia. Mengutip data Badan wakaf Indonesia, setidaknya ada sekitar 3 miliar meter persegi lahan wakaf produktif yang bisa dimanfaatkan.

“Kami sedang menggarap apakah itu bisa jadi objek penjaminan. Kami sedang melakukan studi dan kajian di beberapa wilayah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, karena melihat potensi wakaf sangat besar kalau dikelola dengan baik. Kalau ini bisa dikerjakan bersama insya Allah keuangan syariah akan berkembang luar biasa,” cetus Pribadi.

Pihaknya kini sedang mengkaji bagaimana aset wakaf bisa dimanfaatkan oleh umat, seperti yang dilakukan di Malaysia dan New Zealand. Di Malaysia, tanah wakaf bisa dipakai untuk perkebunan sawit, sementara di New Zealand tanah wakaf digunakan untuk peternakan sapi.

“Itu menghasilkan, sedangkan disini belum seperti itu. Kalau di luar negeri, tanah wakaf bisa dimanfaatkan untuk hal produktif, misalnya membangun departemen store atau rumah sakit, nanti diatasnya didirikan masjid sehingga masjid bisa beroperasi dari hasil penyewaan properti. Kalau di sini kan buat masjid dan kuburan,” tukasnya.

Oleh karena itu, Askrindo Syariah melakukan studi kelayakan untuk penjaminan wakaf produktif. “Harusnya bisa, kalau di negara lain bisa, kita juga bisa. Kami juga sudah diskusi dengan dewan pengawas syariah (DPS) dan sudah dapat persetujuan opini syariah dari DPS. Dengan harapan ini akan mendorong ekonomi syariah di Indonesia karena potensinya di Indonesia luar biasa,” tandas Pribadi.

Sumber: Akucintakeuangansyariah.com

  • 13 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Dimotori kembalinya aksi beli pemodal asing, indeks syariah yang melemah selama dua hari terakhir mencetak rebound. Dua indeks syariah kompak menghijau pada penutupan perdagangan hari itu Jumat 12 Mei 2017.

Saham-saham komoditas yang dilanda aksi jual mulai pulih bahkan emiten pertanian mencetak kenaikan indeks tertinggi. Hanya satu indeks sektoral yang bergerak melemah.

Pada penutupan perdagangan harian Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 12 Mei 2017, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), menguat 0,319 poin (0,18%) ke level 181,296. Begitu pula dengan indeks keping biru syariah, Jakarta Islamic Index (JII) yang naik 3,096 poin (0,43%) ke level 726,121.

Transaksi perdagangan saham syariah jelang libur akhir pekan ini mengalami peningkatan secara volume namun turun dalam hal nilai. Dengan 76,54 juta saham yang berpindahtangan, nilai transaksi perdagangan saham syariah mencapai Rp 4,34 triliun. 

Pemodal asing sudah mulai kembali melakukan aksi beli saham dengan nett buy hingga Rp 294 miliar. 

Aksi beli mendominasi pergerakan saham-saham syariah dengan 116 emiten yang ditutup menguat. Sementara 95 lainnya masih menderita koreksi harga. 

Sepanjang perdagangan, hampir semua indeks sektoral menguat. Indeks sektoral yang naik tertinggi adalah indeks pertanian sebesar 1,66 persen, barang konsumsi 0,62 persen, dan infrastruktur 0,56 persen.

Hanya satu indeks yang melemah, yaitu industri dasar sebesar 0,17 persen. Akan tetapi, pelemahan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perdagangan.

Emiten-emiten bluechip syariah pencetak top gainer hari ini adalah AALI yang harga sahamnya naik Rp500, UNVR Rp450, LPPF Rp250, INTP Rp225, dan SMGR Rp200.

Sebaliknya, emiten-emiten keping biru syariah top loser adalah UNTR yang harga sahamnya terkoreksi Rp675, SILO Rp350, ICBP Rp100, PTPP Rp60, dan KLBF Rp40.

Dari pasar uang, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 14 poin (0,1 %) ke level Rp13.322 per dolar AS

Sumber: Dream.co.id

  • 12 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari sebanyak 13 bank umum syariah (BUS) pada akhir 2017 diproyeksikan tumbuh 11,7 persen dari pertumbuhan 2016 yang sebesar 6,45 persen.
Pengamat Ekonomi Syariah, Adiwarman Karim menjelaskan, pertumbuhan DPK perbankan nasional diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai tahun 2017. Kompetisi pemain baru dan pemain lama akan terus mewarnai perkembangan perbankan di Indonesia, khususnya dalam rangka menghimpun dana masyarakat. 

Sejumlah produk ditawarkan untuk dapat menarik perhatian calon-calon nasabah maupun mempertahankan existing costumer pada setiap industri perbankan di Indonesia. Kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah, ditambah dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di dunia menjadi potensi besar dan sekaligus modal utama perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Hal itu terbukti hingga Desember 2016 jumlah DPK BUS mengalami pertumbuhan 6,45 persen. Hingga akhir Desember 2016, selisih pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS mengalami pertumbuhan, tetapi tidak lebih baik dibandingkan dengan seluruh industri perbankan, kecuali Bank BUKU 3 dan Bank Asing Non-KCBA. DPK diproyeksikan tumbuh dua kali lebih besar pada 2017 hingga mencapai 11,67 persen.

"BUS akan terus meningkatkan ekspansi DPK sehingga diproyeksikan DPK BUS akan tumbuh lebih baik di mana Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Asing KCBA akan berada di bawah pertumbuhan BUS," ujar Adiwarman Karim dalam hasil risetnya yang diterimaRepublika.co.id, Kamis (11/5).

Meskipun tingkat pertumbuhan masih berada pada dua digit, kata Adiwarman, tetapi selisih pertumbuhan BUS mengecil. Dana pensiun yang dihimpun oleh sejumlah bank syariah juga ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan DPK BUS. Pendanaan di sektor properti (ritel) cukup digemari bagi sejumlah BUS karena tergolong dana mahal dimana terdapat fix incomedi dalamnya. 

Selain itu, perbankan syariah juga ikut memainkan peranan yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Adiwarman menuturkan, masuknya Bank Aceh ke dalam industri perbankan syariah sekaligus sebagai pelopor BUS milik Pemerintah Daerah pertama, ikut menambah pertumbuhan DPK BUS yang berasal dari dana-dana PNS yang dikelola oleh Bank Aceh.

"Konversi Bank NTB yang ditargetkan selesai pada  tahun 2018 diproyeksikan juga akan ikut memberikan tambahan DPK bagi Bank Umum Syariah di Indonesia," kata Adiwarman.

Beberapa BUS membukukan kinerja positif pada awal 2017. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar dan tergabung dalam BUKU III mencatat pertumbuhan DPK dari Rp 63,16 triliun pada kuartal I 2016 menjadi Rp 71 triliun pada kuartal I 2017. Dana tersebut berasal dari simpanan berbiaya murah atau current account saving account (CASA) Rp 35,5 triliun yang tumbuh sebesar 19 persen secara yoy. 

Adapun Bank BNI Syariah pada kuartal I 2017 mencatatkan pertumbuhan DPK naik sebesar 23,38 persen yoy atau tumbuh Rp 4,89 triliun menjadi Rp 25,8 triliun. Komposisi deposito sebesar 53 persen, tabungan 38 persen, dan 9 persen giro. Pertumbuhan DPK didominasi pertumbuhan tabungan yang mencapai 29,78 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi kedua disumbang giro sebesar 29,67 persen yoy. Sejauh ini giro terbesar disumbang oleh Kementerian Agama serta nasabah produktif.

Sementara itu DPK BRI Syariah juga meningkat 13,45 persen year on year (yoy) menjadi Rp 23,01 triliun pada kuartal I 2017. Rinciannya, tabungan meningkat 18,92 persen, giro 28,3 persen, dan deposito 10,8 persen secara yoy.

Sumber: Republika.co.id

  • 6 May 2017

  • 0 Comments

  • Nasional

Assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakaatuh,

Pemuda adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan negeri, saat ini anak muda mencapai sepertiga populasi dari jumlah penduduk Indonesia.

Banyak tantangan global yang harus dihadapi oleh para pemuda masa kini, tantangan yang menguji apakah kompetensi para pemuda saat ini dapat bersaing secara global.

Maka, perlu dipersiapkan berbagai hal oleh para pemuda sedini mungkin antara lain melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya melalui jalur beasiswa, menyiapkan diri untuk berkarir gemilang, hingga dapat berkontribusi dan berhasil sebagai pencipta lapangan kerja.

Sharia Economic Forum Universitas Gunadarma mengundang anda untuk dapat ikut serta menjawab tantangan pemuda Indonesia dalam rangkaian acara:

SEMINAR NASIONAL

"Youth Development: Scholarship, Career, and Entrepreneurship"

Rangkaian Acara: 

Seminar Nasional 1

"Learning and Doing: Preparing Yourself for a Bright Future"

Sabtu, 06 Mei 2017 | 08.30 - 12.00 WIB 

Pembicara:

- Steven Guntur (Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2015/2016

- Jossie Suryadinata (Country HR Director, Teleperformance Indonesia )

- Bhima Yudhistira Adhinegara (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF))

Moderator:

Risa Septiani, SE., MM. (Dosen Universitas Gunadarma) 

.

Seminar Nasional 2

"Young Entrepreneurs: Let's Build Your Startups"

Sabtu, 06 Mei 2017 | 13.00 - 16.00 WIB 

Pembicara:

- Diajeng Lestari (Founder HijUp.com)

- Andreas Sanjaya (CEO Badr Interactive)

- Representatif Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)*

Moderator:

Mufid Suryani, SE., MMSI (Founder Annida Boutique)

*pembicara dalam konfirmasi

 

Acara diselenggarakan pada: 

Hari, Tanggal: Sabtu, 06 Mei 2017

Waktu:  08.30 - 16.00 WIB 

Lokasi: Auditorium D462, Kampus D

Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina-Depok

.

HTM: 

Rp 40.000,-/orang/seminar

Harga Spesial Pengguna Baru GOERS

Rp 20.000,-/orang/seminar

Kode Voucher: GSENT2017

Fasilitasnya: E-Modul, Snack, Sertifikat, Souvenir

 

Download Aplikasi GOERS di Playstore:

http://goo.gl/vmEOPn

 

Registrasi:

Kunjungi stand kami di Lobby E41, Kelapa Dua

.

Contact Person: 0857 1103 6115

 

Pemuda! Mari Bersinergi untuk Membangun Negeri!

 

Wassalammu'alaykum Warahmatulahi Wabarakaatuh

Follow us on social media:

- Website: www.shariaeconomicforum.org

- Instagram: @gsent_sef

- Facebook: Ksei Sef Gunadarma

- Twitter: @ksei_sef

- Line@: @wud3545u