Publikasi - Berita Eksyar

  • 12 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong permintaan instrumen pasar modal dan perbankan untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Salah satu yang bisa digunakan adalah penggunaan dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, saat ini dana haji tidak secara langsung masuk ke investasi proyek infrastruktur. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa pilihan instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola dana haji.

Instrumen dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, seperti produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kemudian, sisanya dialokasikan untuk investasi, mulai dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Untuk pengelolaan dana haji dalam bentuk penempatan pada perbankan syariah paling banyak 50 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Namun, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, jumlah dana pengelolaan di perbankan syariah turun menjadi 30 persen.

“Jadi dana haji setelah tiga tahun harus dikurangi jadi 30 persen ke instrumen perbankan. Dalam hal ini akan ada perubahan, instrumen lain yang perlu dimasuki atau dipegang oleh dana BPKH. Bukan lagi di perbankan Syariah,” jelas Nurhaida saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Nurhaida, setelah tiga tahun, dana haji yang sebesar 20 persen yang tadinya di perbankan Syariah, seharusnya dapat dipindahkan untuk berinvestasi di instrument lain. Misalnya pasar modal melalui instrument sukuk, reksadana Syariah dan asset backed security Syariah. Saat ini OJK tengah mendorong peningkatan instrument investasi modal.

“Tapi memang pemahaman masyarakat atau market players masih perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat tahu ini ada instrumennya, ada issuer, dan ada produk-produk tertentu yang mereka bisa keluarkan agar kemudian bisa jadi pendanaan dari infrastruktur,” papar Nurhaida.

Selain dari dana haji, salah satu yang sudah dilakukan terkait dengan sisi permintaan yakni dengan menginvestasikan sebanyak 30 persen dana pensiun dan asuransi ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Nurhaida, ketentuan tersebut dapat dipenuhi ketentuannya sebagian dari instrumen infrastruktur yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

“Jadi kalau ada sukuk diterbitkan oleh BUMN dan itu bisa dianggap sebagai pemenuhan untuk SBN. Itu beberapa ketentuan yang sebetulnya akan kita keluarkan agar demand side dari produk itu bisa meningkat,” katanya.

Sumber: Republika.co.id

(Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya)

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 5 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[Pemerintah Segera Luncurkan Wakaf Link Sukuk]

Pemerintah akan meluncurkan satu instrumen syariah yang berbasis wakaf tunai. Wakaf linked sukuk akan diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada pertemuan tahunan International Monetary Fund - World Bank (IMF-WB) pekan depan.

Wakaf linked sukuk merupakan wakaf tunai yang akan dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen itu merupakan alternatif berinvestasi sekaligus untuk beramal.

Menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Imam Teguh Saptono, itu merupakan instrumen wakaf pertama yang dikelola menggunakan surat berharga negara.

"Karena baru pertama kali, jadi uangnya kita belikan SBSN. Setelah literasi wakaf, tidak menutup kemungkinan BWI punya direct project. Sekarang blum punya tenaga-tenaga yang mumpuni yang bisa mengelola aset dan menilainya. Paling gampang ya awalnya, agar nilainya terjaga, dibelikan SBSN," jelas Imam dalam Focus Group Discussion Wakaf Linked Sukuk di BNI Syariah Jakarta, Kamis (4/10).

Sama seperti dana wakaf pada umumnya, dana beserta imbal hasil SBSN ini ditujukan untuk digunakan sebagai dana sosial seperti pembangunan kembali kawasan terkena bencana seperti Lombok dan Palu. Menurut Imam, ada beberapa alasan yang menjadikan wakaf link sukuk ini dapat menjadi alternatif investasi yang menarik. Dari sudut pandang pemerintah, wakaf link sukuk ini merupakan sumber dana alternatif dengan margin yang murah dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/ APBD). Adanya sukuk berbasis wakaf ini juga akan mengurangi ketergantungan utang luar negeri, serta menstabilkan ekonomi makro.

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, instrumen ini menarik karena merupakan instrumen investasi sekaligus beramal yang aman dan dijamin pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan objek pembangunan dari dana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakaf link sukuk yang akan diluncurkan pada pertemuan tahunan IMF - WB mendatang yakni Sukuk Wakaf SW-001 senilai Rp 100 miliar dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil 8,00 persen.

"Imbal hasil sukuknya kompetitif, di atas rata-rata counter rate pemerintah dan tidak potong pajak. Imbal hasilnya mengalir untuk umat," ujar Wakil Ketua Forum Wakaf Produktif (FWP) Nanda Putra.

Pihaknya menargetkan investor yang biasa membeli sukuk ritel (Sukri) Karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah investor seluruh Sukri umumnya stabil.

"Target kami mengalihkan orang- orang yang biasa beli sukri. Karena Sukri 1-10 dari dulu jumlah investornya segitu-segitu saja. Harapannya mereka tertarik dengan pasive income dan pasive pahala," kata Nanda.

Bagi masyarakat yang berminat dengan wakaf ini dapat datang ke mitra nazir yang ditunjuk, antara lain BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Amanah Fintech. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun tersebut akan disetorkan ke BWI sebagai nazir agregator. Dari sana, BWI akan memberikan perintah kepada BNI Syariah dan Bank Muamalat untuk membeli sukuk negara.

Menurut Nanda, dibandingkan melakukan wakaf tunai, masyarakat lebih baik berwakaf dengan instrumen itu, karena dananya terkelola dengan baik dan memiliki hasil yang menjanjikan. Rencananya pada tahap awal ini, dana dari wakaf link sukuk ini akan ditujukan untuk pembangunan pascabencana seperti di Lombok dan Palu.

Selain wakaf link sukuk, BWI juga akan meluncurkan wakaf core principal (WCP). WCP merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu sistem hukum atau pemerintahan.

Sumber: Republika.co.id

- Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

(Selamat berakselerasi)

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 13 Aug 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Uzbekistan mulai mempertimbangkan keuangan syariah. Negara ini berencana mengatur regulasi dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan sektor perbankan.

Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev berharap bisa mengubah perekonomian nergaranya sekaligus ikut menikmati pasar keuangan syariah global.

Dilansir dari Gulf Times, Kamis, 2 Agustus 2018, Uzbekistan telah meliberalisasi peraturan valuta asing dan melonggarkan peraturan bagi bank Kazakhstan yang ingin mendirikan anak usaha di Uzbekistan. Pembentukan lembaga ini diumumkan di situs web pemerintah. Ini akan memungkinkan produk keuanga syariah, seperti sukuk dan asuransi syariah, masuk ke pasar Uzbekistan.

“ Ini diharapkan bisa mendorong peluncuran sistemik industri keuangan syariah di Uzbekistan,” kata penasihat untuk Menteri Investasi dan Pembangunkan Kazakhstan, Yerlan Baidaulet.

Baidaulet mengatakan pendekatan Uzbektistan mungkin lebih berhasil. Pendekatan ini bisa menciptakan koordinasi di semua instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan otoritas pajak. “ Amandemen baru ini sedang dipelajari secara menyeluruh oleh pemain pasar luar,” kata dia.

Sekadar informasi, Uzbekistan merupakan salah satu negara pecahan Soviet. Di Asia Tengah, negara ini paling padat penduduknya dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Regulasi keuangan syariah juga turut mendapatkan bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) yang berbasis di Arab Saudi.

Bagi Uzbekistan, keuangan syariah menjadi cara baru untuk menarik investasi dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Keuangan ini juga bisa mendorong inklusi keuangan di pasar konsumen yang belum berkembang dan sektor perbankan yang didominasi oleh pemberi pinjaman negara.

Ada beberapa produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman Uzbekistan. Regulasi keuangan syariah yang baru ini akan membuat produk keuangan menjadi lebih murah dan membuka pintu untuk produk keuangan syariah yang baru.

Sumber: Dream.co.id

  • 28 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Peningkatan yang terjadi pada kesadaran masyarakat untuk berekonomi syariah beriringan dengan datangnya kritik-kritik kepada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Karenanya, lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki tantangan agar mampu membuktikan diri sebagai suatu solusi dunia perekonomian.

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Mursida Rambe mengingatkan, lembaga keuangan syariah hadir tidak sekadar untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah harus menjadi satu edukasi bagi masyarakat.

Tentu, lanjut Rambe, edukasi yang diberikan kepada masyarakat agar bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Karenanya, ia menilai, lokakarya-lokakarya sangat mempermudah masyarakat memiliki pemahaman tentang ketentuan-ketentuan ekonomi syariah.

"Lembaga keuangan syariah harus menunjukkan kalau kita hadir untuk memberikan solusi bagi perekonomian nasional, sehingga kita dapat membuktikan Islam yang rahmatan lil alamin," kata Rambe, pada Lokakarya Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI, di Yogyakarta, Kamis (25/1).

Senada, CEO Amana Sharia Consulting, Ahmad Ilham Sholihin menekankan, akal manusia dalam mengaplikasikan ekonomi seharusnya memang tidak bertentangan dengan Alquran. Bila tidak, tentu akal itu sedang tidak sehat, dan sudut pandang itu tidak boleh di bolak-balik.

Untuk itu, ia menolak dugaan-dugaan lembaga keuangan syariah tidak masuk akal, sebagai alasan untuk tidak menerapkan sistem keuangan syariah tersebut. Ilham berharap pelaku-pelaku lembaga keuangan syariah memiliki pemahaman kuat sebagai modal mengaplikasikannya.

"Akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan Alquran dan hadist," ujar Ilham.

Lokakarya ini diselenggarakan MES DIY bekerja sama dengan BPRS Barokah Dana Sejahtera. Kegiatan diikuti 110an praktisi perbankan syariah, pelaku-pelaku asuransi syariah, BMT, serta akademisi se-DIY.

Sumber: Republika.co.id

  • 16 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Bambang menegaskan,  kemungkinan kerja sama pemerintah dengan pihak lain seperti lembaga filantropi sangat terbuka.

“Kemungkinan itu selalu terbuka dan semakin banyak filantropi yang sekarang kita kaitkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” kata  Bambang pada konferensi pers “Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan : Data Terkini BPS” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (9/1).

Menurutnya, Bappenas sebagai koordinator SDGs akan melibatkan lembaga filantropi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut.

Secara umum, kata dia, pemerintah membuka kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dana sosial keagamaan.

“Perusahaan dengan CSR punya target tersendiri. Begitu juga dengan dana sosial keagamaan misalnya zakat, itu ada target sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah koordinasi dengan lembaga filantropi,” ujarnya.

Dikatakan dia, yang terpenting  adalah bagaimana seluruh program bantuan tersebut bisa mencakup sebanyak mungkin masyarakat. Oleh karena itu, dengan melibatkan lembaga filantropi untuk ikut mencapai target SDGs.  Bambang berharap dapat ikut mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.”Itu strategi yang kita lakukan sekarang,” imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017.

Tercatat, jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. Data BPS menyebutkan, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun 2016 lalu.

Sumber: Mysharing.co

  • 15 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis menghimbau agar umat Islam di Indonesia melakukan wakaf produktif kepada lembaga resmi yang ada. Karena menurutnya, wakaf produktif ini membangun martabat umat Islam.

Cholil menjelaskan, wakaf itu selalu dilakukan seseorang yang memang dermawan dan ingin bersedekah dalam jangka panjang. Dan, seseorang berwakaf didorong oleh rasa kedermawaan, bukan karena kewajiban. ”Seseorang yang berwakaf akan melakukannya dengan suka rela untuk menyisihkan hartanya,” kata Cholil pada peluncuran program Wakaf Investasi Selamanya (WIS) di Jakarta, Rabu (10/1).

Jumlah wakaf sendiri, menurut dia, tidak dibatasi nominalnya. Berapa pun harta yang dimiliki dianjurkan untuk diwakafkan. asal hartanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurutnya, di era generasi milenial dan keuangan digital ini memungkinkan setiap orang bisa berwakaf sekaligus dapat dengan mudah memilih model investasinya. Sehingga diharapkan hasil laba investasi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan aset  wakaf harus tetap dijamin lestari tanpa terkurangi oleh inflansi.

“Saya mendoakan dan mendorong wakaf uang menjadi budaya masyarakat. Jika berwakaf menjadi budaya menyisihkan sebagian hartanya setiap jumat untuk berwakaf,” kata Cholil.

Hal ini sebut dia, akan menjadi kekayaan sekaligus menjadi tangga untuk mengangkat martabat umat Islam.  Dan seandainya, kata Cholil, setiap 10 juta masyarakat berwakaf Rp 100 ribu setiap bulan. maka akan terkumpul Rp 1 miliar. “Bayangkan kalau sepertiga masyarakat atau 100 juta orang Indonesia berwakaf Rp 1 juta per tahun, maka akan terkumpul Rp 1 triliun setiap tahunnya,” ungkapnya.

Melalui program  WIS, kata Cholil, dana wakaf itu bisa dimanfaatkan tidak hanya pada kepentingan umat. Tapi juga untuk kepentingan pribadi. Sebab melalui program ini umat bisa memperoleh nilai manfaat hingga tujuh turunan.

Sehingga tegas dia, jika sebagian masyarakat membiasakan berwakaf untuk produktif dan bernilai ekonomi maka berapa aset negara yang dikuasi asing dapat dibeli oleh umat Islam. Lalu hasilnya, untuk pemerdayaan masyarakat tidak mampu dan biaya pendidikan anaknya sekolah

Sumber. Mysharing.co

  • 2 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan 2018 bisa menjai tahun penuh tantangan untuk prospek keuangan syariah. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena 2018 menjadi momen untuk perkembangan kondisi politik yang semakin tinggi.

"Eskalasi politik ini tentu akan mempengaruhi industri keuangan syariah. Bahkan bisa menjadi sejarah setelah reformasi," kata Irfan kepada Republika, Senin (1/1).

Dia memperkirakan sejarah tersebut akan terjadi karena setelah 2014, masyarakat mulai terbentuk dua kubu antara syariah dan konvensional. semenjak hal tersebut terjadi, menurut Irfan sangat berpotensi untuk mempengaruhi perkembangan keuangan syariah.

Meskipun begitu, Irfan mengaku ada beberapa hal yang bisa membuat optimisme keuangan syariah terus tumbuh pada 2018. "Kita berharap konversi bank NTB menjadi syariah bisa berjaalan dengan baik," ujar pengamat ekonomi syariah IPB itu.

Jika hal tersebut berhasil dilakukan, lanjut Irfan, akan ada tambahan aset perbankan syariah untuk selanjutnya. Dengan begitu, Irfan mengharapkan pertumbuhan perbankan syariah yang saat ini masih 5,2 persen bisa menjadi enam persen.

"Insya Allah dengan konversi ini bisa tembus enam persen. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada perbankan syariah supaya bisa saja nanti tujuh persen," ungkap Irfan.

Lalu mengenai sukuk, Irfan juga memprediksi akan terus tumbuh denga baik pada 2018. Terutama, kata dia, sukuk negara yang saat ini porsinya hanya 15 persen bisa berkembang pada 2018.

Bahkan, Irfan yakin ada kesempatan perkembangan sukuk negara dibandingkan obligasi nasional naik hingga 20 persen. "Sebab, banyak sekali manfaat sukuk dan lebih pasti pemanfaatan dananya," tutur Irfan.

Irfan mmenyatakan sukuk negara penggunaan dananya akan lebih jelas dibandingkan penerbitan obligasi nasional. Sebab, jika obligasi menurutnya bisa saja penggunaannya untuk pemerintah, operasional, dan lainnya, tidak pasti digunakan untuk infrastruktur.

Sumber: Republika.co.id

  • 1 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Memasuki 2018, perbankan syariah nasional diprediksi tumbuh lebih baik. Hal ini didorong keberpihakan pemerintah dan membaiknya bank umum syariah (BUS) skala besar.

Karim Consulting Indonesia (KCI) dalam paparan Proyeksi Perbankan Syariah 2018 menyebutkan bahwa tahun depan akan menjadi titik tolak bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih baik setelah selama 2015-2017 mengalami masa sulit.

Presiden Direktur Karim Consilting Indonesia Adiwarman Karim menjelaskan, pada tahun depan akan banyak dorongan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) antara lain inisiasi pembentukan bank BUMN syariah besar, integrasi zakat, pengembangan gaya hidup halal yang berdampak pada perbankan syariah, dan pengembangan peran wakaf melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) 'Bank Wakaf'.

KCI memprediksi akan ada penanaman modal negara plus tambahan modal dari induk pada salah satu bank syariah nasional sehingga bank syariah tersebut jadi bank BUMN syariah besar. KCI juga melihat ada kemungkinan penggabungan satu bank syariah dengan UUS satu bank yang punya bisnis utama yang sama di pembiayaan perumahan.

Selain itu, konversi Bank NTB menjadi bank syariah penuh juga akan membawa angin segar bagi perbankan syariah nasional. Tambahan modal ke dua BUS besar di industri akan ikut mengerek kenaikan aset dan rata-rata kecukupan modal industri.

''Pada 2018 juga akan ada tambahan dua BUS lagi yang naik ke BUKU III,'' kata Adiwarman kepada Republika dalam sebuah kesempatan awal November 2017 lalu.

Adanya tambahan aset dari pembentukan bank syariah BUMN, merger, dan konversi, menurut Adiwarman, bisa menaikkan pangsa pasar perbankan syariah sekitar delapan persen. "Tapi kalau tidak, pangsa pasar perbankan syariah hanya sekitar enam persen," ujarnya.

Dalam skenario normal, KCI memprediski tingkat pengembalian aset (ROA) akan mencapai 3,39 persen dan aset Rp 462,03 triliun. Pada skenario optimistis, ROA perbankan syariah akan mencapai 4,09 persen dan aset Rp 501,09 trilun. Pada 2018 tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) juga akan membaik ke kisaran 1,5-1,8 persen.

''Tapi itu semua akan tergantung aksi korporasi bank-bank syariah tahun depan,'' ucap Adiwarman.

Kehadiran LKMS 'Bank Wakaf' juga jadi contoh bagaimana pembiayaan murah bisa dinikmati masyarakat sekitar pesantren. Tiap LKMS akan menerima sekitar Rp 6 milar yang mana setengah dananya akan disimpan sebagai dana abadi deposito syariah dengan imbalan lima persen. Sementara sisa dananya akan jadi pembiayaan ke nasabah dengan margin tiga persen per tahun.

''Dana untuk pesantren ini bukan dari bank atau pemerintah, tapi konglomerat,'' kata Adiwarman.

Namun, menurut Sekjen Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana, 2018 bukan tahun yang bagus bagi perbankan syariah untuk tumbuh agresif. Alasannya, ungkap dia, karena asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada tahun depan tidak jauh dengan pencapaian pertumbuhan nasional pada 2017, yakni masih di kisaran lima persen.

Belum lagi, sambung dia, tahun depan sudah menjelang tahun politik. "Belum tepat untuk bank syariah bergerak agresif meski tidak juga menahan diri. Pertumbuhan perbankan syariah pada 2018 bisa sama dengan 2017 saja sudah bagus," tutur Permana saat ditemui usai gelaran Anugerah Syariah Republika 2017 beberapa waktu lalu.

 

sumber: republika.co.id

  • 31 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) memprediksi proyek-proyek pemerintah akan jadi fokus pembiayaan perbankan syariah pada 2018. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pembiayaan perbankan syariah pada 2018 akan tumbuh 10-12 persen.

Sekjen Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, proyek pemerintan akan jadi destinasi pembiayaan perbankan syariah pada 2018 karena proyek-proyek ini dijamin APBN. ''Meski perbankan syariah juga menyadari tentu marjin proyek pemerintah tidak akan seagresif kalau komersial,'' kata Permana saat ditemui usai gelaran Anugerah Syariah Republika 2017 beberapa waktu lalu.

Salah satu sumber pembiayaan syariah untuk membiayai proyek-proyek ini adalah surat utang syariah (sukuk). Karenanya banyak pihak memperkirakan penerbitan sukuk pada 2018 akan semakin marak.

Data Statistik Sukuk yang dikeluarkan OJK menyebutkan per Oktober 2017 jumlah outstanding sukuk sebanyak 69 dengan nilai outstanding Rp 14,39 triliun. Akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 124 dengan nilai akumulasi penerbitan mencapai Rp 24,74 triliun pada periode tersebut. Khusus pada 2017 sampai Oktober, terdapat 16 sukuk yang diterbitkan oleh enam korporasi dengan total nilai Rp 2,03 triliun.

Pengamat Ekonomi Syariah, Adiwarman Karim, mengatakan pada 2018 pembangunan infrastruktur akan semakin marak. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi dua hal yang diperkirakan naik. Pertama, perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur diduga akan menggalang dana melalui instrumen sukuk sehingga volume sukuk korporasi BUMN akan semakin banyak dari sisi jumlah dan nilai.

Kedua, instrumen sukuk juga akan bertambah marak. Dia menyebut ada dua instrumen baru. Masing-masing Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) yang akan digunakan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk sekuritisasi aset di Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). 

Instrumen kedua, yakni Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) yang akan digunakan untuk sekuritisasi aset-aset dari sisi proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.

"Tahun 2018 kami perkirakan sukuk korporasi akan lebih semarak dari segi proyek-proyek infrastruktur dan instrumennya," jelas Adiwarman kepada Republika Kamis (21/12).

Adiwarman belum memperkirakan nilai kenaikan sukuk korporasi. Dari setiap dana yang dibutuhkan terpecah konvensional dan syariah. 

Beberapa waktu lalu, terdapat sindikasi untuk pembiayaan kepada PLN dengan total nilai Rp 16,3 triliun, dengan skema pembagian 60 persen konvensional dan 40 persen syariah. "Kami belum tahu yang lainnya," ujarnya. 

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail, mengatakan sukuk korporasi bisa diterbitkan oleh perusahaan konvensional, perusahaan syariah, perusahaan BUMN, maupun pemerintah daerah. 

"Cuma yang sekarang lagi kami arahkan, korporasi yang menerbitkan sukuk untuk pembiayaan infratruktur. Kedua, kalau bisa lembaga-lembaga Islam mulai memikirkan sukuk korporasi seperti Muhammadiyah yang mau menerbitkan sukuk," kata Rifki sata ditemui di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (22/12). 

Alternatif pembiayaan

Rifki menambahkan, beberapa waktu lalu Bank Indonesia membuat pertemuan dengan sejumlah organisasi Islam untuk mewacanakan sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi yang memiliki proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau sarana sosial. 

Pemerintah memiliki Nawacita pembiayaan infrastruktur, yang terdiri dari infrastruktur komersial seperti pelabuhan, jalan tol, dan bandara, serta infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah yatim, dan panti asuhan untuk layanan masyarakat. Keduanya bisa dilakukan melalui penerbitan sukuk. 

Dalam kesempatan terpisah Peneliti Ekonomi Syariah dari SEBI School, Aziz Setiawan, mengatakan secara umum melihat faktor yang mendorong faktor penerbitan sukuk dari ekspansi masing-masing perusahaan dan kondisi perekonomian 2018. Sejumlah ekonom memprediksi ekonomi 2018 lebih baik daripada 2017. 

Faktor penting yang akan mendorong perusahaan melakukan ekspansi, lanjutnya, adanya kenaikan permintaan sehingga perusahaan harus menambah suplai kapasitas produksi dan menambah pendanaan. "Tahun depan sumber pendanaan akan naik termasuk dari penerbitan obligasi dan sukuk. Terlebih 2018 banyak Pilkada. Pilkada selalu positif dalam mendorong perekonomian karena perusahaan akan menambah kapasitas produksi," ujar Aziz. 

Menurutnya, beberapa BUMN yang punya ruang besar untuk membangun infrastruktur akan mendorong peningkatan sukuk korporasi tahun depan. Namun, saat ini lebih banyak penerbitan obligasi dibandingkan sukuk. 

"Sukuk lebih rumit. Dari data sekarang untuk penerbitan obligasi hampir Rp 108 triliun dan sukuk hanya Rp 4 triliun. Tahun depan bisa naik 50 persen saja sudah sangat bagus," kata Aziz. 

Menurutnya, hal itu disebabkan kurangnya pemahaman sukuk dan proses penerbitan lebih rumit. Padahal, permintaan investor cukup tinggi untuk sukuk korporasi. 

Sementara syarat underlying dianggap membuat proses penerbitan sukuk lebih rumit. Karenanya, kata Aziz, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk sukuk korporasi dari pemerintah. 

Selain itu, sambung dia, OJK juga dianggap perlu mereview ulang aturan. Sebab, setiap tahun ada penerbitan sukuk korporasi tetapi kenaikan tidak signifikan. 

Sedangkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pertumbuhannya tergolong tinggi meskipun hanya jenis ijaroh, sementara jenis mudharabah berkurang. "Jenis-jenis lain justru kurang berkembang," ujar Aziz.

Sumner: Republika.co.id

  • 24 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, kinerja pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terus meningkat setiap tahun. Luky mengaku, hal ini positif guna mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN.

"Dari tahun ke tahun potensi dan kinerja SBSN terus meningkat. Kami mulai dengan nilai proyek Rp 800 miliar pada 2013, saat ini total proyek mencapai Rp 22,5 triliun pada 2018. Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) pemrakarsa SBSN dimulai dengan satu K/L pada 2013 sekarang sudah tujuh K/L," ujar Luky di Jakarta, Jumat (22/12).

Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai 2017 telah mencapai Rp 758 triliun. Karena sebagian utang syariah sebagian telah dilunasi nilaioutstanding-nya saat kurang lebih sekitar Rp 555 triliun. "Jadi, dari share-nya, SBSN sudah capai 17 persen dari keseluruhan surat utang negara," ujar Luky.

Luky mengaku, SBSN berperan dalam mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN, mempercepat proyek pembangunan infrastruktur, dan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.

Meski begitu, ia mencatat terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan. Hal itu, salah satunya proses lelang dalam rangka pengadaan barang dan jasa K/L masih banyak yang terlambat dan pembebasan lahan proyek yang belum tuntas saat dimulainya masa konstruksi.

"Kami harap masing-masing K/L melakukan langkah-langkah perbaikan. Kita perlu menyusunroadmap untuk rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai SBSN," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id