Publikasi - Berita Eksyar

  • 4 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Jurus Jepang Menggaet Wisatawan Muslim]

Gelombang kuat wisatawan Muslim dari berbagai negara membuat pengusaha di negeri Matahari Terbit berupaya untuk menghadirkan restoran halal dan hotel yang sesuai syariat Islam. Sejumlah pengusaha mendirikan hotel ramah Muslim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Islam, termasuk di kaki Gunung Fuji. Selain itu, bandara internasional di Jepang juga memiliki mushala dan menyediakan restoran yang menawarkan makanan halal.

Sektor pariwisata Jepang terbukti menjuarai pasar perjalanan Muslim global. Hal itu terlihat dari perubahan besar dalam 10 tahun terakhir. Organisasi Pariwisata Dunia menyebut Asia adalah pasar dunia yang paling banyak dikunjungi pada 2017 setelah Eropa. Penggerak utamanya adalah prevalensi teknologi seluler, akses internet di seluruh Asia, dan generasi milenial. Jepang mengalami peningkatan kedatangan wisatawan asing mencapai rekor 31 juta pada 2018. Angka itu naik tajam dari hanya 6,2 juta pada 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada 2011.

Pemerintah Jepang memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan akan mencapai 40 juta pada 2020 saat Olimpiade Tokyo. Olimpiade itu menawarkan potensi pasar besar bagi perusahaan halal Malaysia dan lembaga sertifikasi halal.

Gelombang kuat wisatawan Muslim dari berbagai negara membuat pengusaha di negeri Matahari Terbit berupaya untuk menghadirkan restoran halal dan hotel yang sesuai syariat Islam. Sejumlah pengusaha mendirikan hotel ramah Muslim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Islam, termasuk di kaki Gunung Fuji. Selain itu, bandara internasional di Jepang juga memiliki mushala dan menyediakan restoran yang menawarkan makanan halal.

Sektor pariwisata Jepang terbukti menjuarai pasar perjalanan Muslim global. Hal itu terlihat dari perubahan besar dalam 10 tahun terakhir. Organisasi Pariwisata Dunia menyebut Asia adalah pasar dunia yang paling banyak dikunjungi pada 2017 setelah Eropa. Penggerak utamanya adalah prevalensi teknologi seluler, akses internet di seluruh Asia, dan generasi milenial.

Jepang mengalami peningkatan kedatangan wisatawan asing mencapai rekor 31 juta pada 2018. Angka itu naik tajam dari hanya 6,2 juta pada 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada 2011. Pemerintah Jepang memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan akan mencapai 40 juta pada 2020 saat Olimpiade Tokyo. Olimpiade itu menawarkan potensi pasar besar bagi perusahaan halal Malaysia dan lembaga sertifikasi halal.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read, Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 28 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Kemenperin Pastikan Industri Serap Tenaga Kerja Difabel]

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap bekerja di sektor industri. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin lebih secara masif melaksanakan kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (27/12).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 72.000 orang ikut serta dalam program Diklat 3in1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) pada 2019. "Ini bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas supaya lebih kompetitif," katanya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis.

Pelaksanaan program Diklat 3in1 untuk para penyandang disabilitas akan segera dijalankan pada Januari 2019. Program ini berlangsung sekitar tiga pekan. Airlangga meyakini, langkah kolaborasi ini mampu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pembangunan ekonomi kita didorong menjadi inklusif. Artinya, juga ramah dengan masyarakat kita yang penyandang disabilitas. Kami juga memacu mereka agar bisa menjadi wirausaha industri baru," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril berharap program Diklat 3in1 dapat menjadi contoh bagi kementerian lain, seperti Kementerian BUMN dan Ketenagakerjaan. "Tujuannya, untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas," ujar Gufroni.

Adapun ruang lingkup MoU ini meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penempatan kerja di perusahaan industri, serta pengembangan kerjasama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Pada implementasi tahap pertama, penyandang disabilitas akan menjadi peserta program Diklat 3in1 yang disiapkan untuk bekerja di industri alas kaki dan garmen. Sudah ada tujuh industri alas kaki yang dipastikan, yakni PT Wangta Agung, PT Ecco Indonesia, PT Young Tree Industries, PT Widaya Inti Plasma, PT Inti Dragon Suryatama, PT Bintang Indokarya Gemilang, dan PT Aggio Multimax. Sementara, untuk industri garmen, yaitu Intima Globalindo, Mataram Tunggal Garment, Pan Brothers Group, Ungaran Sari Garments, dan Sritex Group.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read, Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 21 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Baznas Usulkan Revisi UU Zakat dan UU Pajak Penghasilan]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengusulkan agar Undang-Undang Zakat no 23 tahun 2011 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 direvisi. Langkah tersebut dilakukan agar zakat bisa berubah statusnya dari pengurang pendapatan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung.

Direktur Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan dia mengusulkan agar zakat bisa menjadi pengurang pajak langsung atau menjadi kredit pajak. Sebab dengan begitu maka potensinya bisa sangat ideal.

Ia menuturkan, saat ini zakat yang hanya sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Potensinya 1,57 persen dari PDB atau hanya Rp 213 triliun. Sehingga dengan fakta seperti itu pihaknya ingin agar kondisi ideal bisa dicapai dengan perubahan undang-undang.

Menurutnya, perubahan yang dilakukan adalah UU Zakat dan UU Pajak khususnya tentang pajak penghasilan. Ia mengatakan upaya perubahan atau revisi merupakan proses politik sehingga itu semua tergantung kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

"Yang bisa dilakukan Baznas siap mengawal dana sebesar itu. Sebagai bukti mengenai kualitas kinerja hal apa yang perlu diperbaiki, maka kami mengeluarkan alat ukur indek zakat nasional," ungkapnya.

Ia pun memproyeksikan perolehan zakat yang dikelola Baznas pada 2017 naik 40 persen atau minimal 25 persen hingga akhir tahun ini. Menurutnya, jika diangkakan pada 2017 mencapai Rp 6,2 triliun maka pihaknya tahun ini berharap bisa menjadi Rp 8 triliun.

Sementara itu, anggota Baznas Nana Mintarti mengungkapkan berdasarkam Undang-Undang Zakat dikatakan zakat masih bersifat belum wajib atau sukarela. Oleh karena itu, Puskas Baznas tengah menyiapkan naskah akademik yang akan diusulkan kepada DPR. "Rancangan draft UU Zakat bisa lewat inisiatif legislasi yang melakukan revisi," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan harapan mereka bisa menyambut usulan tersebut. Dia menambahkan, jika penghimpunan dan disosialisasikan dengan sungguh-sungguh maka perolehan zakat bisa naik.

Ia pun mengungkapkan salah satu hasil riset Puskas Baznas tentang kaji dampak merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akademis dan akan dilaporkan kepada presiden. Anggota Baznas lainnya, Irsyadul Halim memgungkapkan keberadaan zakat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Namun selama ini masih kurang percaya dan yakin terhadap pengelolaan zakat.

Dia menuturkan, saat ini masyarakat banyak yang belum paham tentang zakat. Oleh karena itu melalui kampus pihaknya berharap lulusannya bisa menjadi duta zakat di masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read, Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 14 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[OJK Dorong Bank Syariah Bersinergi Kembangkan Produk]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap industri jasa keuangan syariah bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Untuk mewujudkannya, otoritas mendorong bank syariah saling bersinergi dalam melakukan pengembangan produk.

"Supaya bisa berkontribusi dan efisien, kita dorong adanya sinergi melalui Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia). Ini kita dorong agar tidak saling berebut dan bersama membangun industri keuangan syariah," jelas Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro kepada Republika, Kamis (13/12).

Ia menjelaskan, banyak hal yang bisa dilakukan bank syariah bersama-sama. Misalnya, meluncurkan produk penyaluran pembiayaan syariah. "Contohnya menyalurkan produk pembiayaan perumahan bersama. Kalau ini bisa diterapkan, maka lebih efisien karena nggak perlu melakukan riset masing-masing," kata kata Soekro.

Selain itu, lanjutnya, beberapa infrastruktur seperti Informasi dan Teknologi (IT), Sumber Daya Manusia (SDM), serta lainnya bisa disinergikan pula antarbank syariah. Dengan begitu lebih hemat.

Hanya saja, kata dia, ada beberapa bank yang sempat tidak bersedia melakukan sinergi tersebut sehingga memilih mengembangkan produk sendiri-sendiri. "Itu sebetulnya masalah komunikasi, kita jelaskan manfaatnya lebih banyak bila dikembangkan bersama daripada sendiri, maka kini semua bank syariah sudah bersedia dan sudah mulai (lakukan sinergi)," jelasnya.

Menurutnya, sinergi merupakan kunci untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya sinergi antarbank syariah, tapi juga dengan pemerintah, regulator, serta lainnya.

"Kita perlu sinergi, kerja bareng-bareng. Melalui sinergi saya yakin pengembangan ekonomi syariah bukan hambatan tapi menjadi tantangan ke depan, kemiskinan pun bisa turun dan literasi syariah meningkat," tutur Soekro.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read, Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 7 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Penyedia KPR Syariah di Inggris Targetkan Pembeli 'Beradab']

Bank-bank dengan produk syariah berupaya memperluas pasar mereka dengan menawarkan cara 'etis' atau 'beradab' bagi orang-orang untuk membeli rumah. Meski HSBC dan Lloyds Bank tak lagi bermain di pasar ini, bank-bank syariah berupaya menghidupkan lagi sektor ini.

KPR yang sesuai syariah tidak memiliki suku bunga, namun 'tarif sewa' dibebankan pada bagian dari properti yang dimiliki oleh bank. Ini karena bunga tidak dapat dibebankan berdasarkan hukum Islam. Karena perbedaan ini, pengaturan seperti itu sering disebut rencana pembelian rumah (HPP) daripada hipotek atau kredit perumahan.

Gatehouse Bank telah menjadi bank Islam terbaru untuk memasuki pasar. Serta menargetkan pelanggan dengan persyaratan agama, mengatakan bahwa bank mencoba untuk menarik calon pemilik rumah yang tergoda oleh keuangan 'beradab'.

Charles Haresnape dari Gatehouse, mengatakan bahwa pihaknya percaya bahwa keuangan Syariah, tanpa memandang agama, adalah keuangan beradab. Orang-orang menginginkan kesepakatan yang bagus tetapi mereka ingin tahu itu etis.

"Kami tidak akan membiayai perdagangan senjata, perjudian atau alkohol. Tidak ada bank besar yang bisa memberikan jaminan itu. Anak muda sangat sadar akan masalah ini," kata Charles seperti dilansir di Telegraph co.uk, Rabu (5/12).

Menurut Haresnape, ini adalah pasar yang kurang dikenal. Tapi ada banyak kesamaan dengan kepemilikan bersama hipotek. 

"Anda membayar kembali modal setiap bulan tetapi alih-alih membayar bunga, Anda membayar sewa untuk porsi yang belum Anda miliki. Ini adalah pembayaran sewa daripada bunga," jelasnya.

Bahkan dengan upaya untuk menahan pembeli rumah besar, broker hipotek tetap skeptis tentang apakah keuangan Islam akan mampu mengambil pangsa pasar yang signifikan.

Kelemahan utama bagi pelanggan adalah bahwa tarif sewa biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga pada hipotek tradisional. Gatehouse Bank telah meluncurkan dengan kesepakatan suku bunga tetap dua tahun di 3,19 persen.

Hipotek di bank-bank besar biasanya mengenakan biaya kurang dari 2 persen untuk kontrak dua tahun yang serupa. Ini mencerminkan biaya pendanaan yang lebih tinggi untuk bank-bank Islam.

"Dengan hipotek yang kemungkinan terbesar bagi banyak orang, suku merupakan faktor penting. Jika transaksi lebih mahal daripada alternatif di pasar, itu akan menjadi penjualan yang sulit," kata Mark Harris dari broker hipotek SPF Private Clients.

Al Rayan Bank dianggap sebagai penyedia keuangan Islam terbesar di Inggris. ABC International, Ahli United Bank, dan UBL adalah bank lain yang terdaftar di Inggris untuk menawarkan paket pembelian rumah.

Harris mengatakan bahwa dari pajak bea materai perspektif, pajak keuntungan modal dan pajak warisan diperlakukan dengan cara yang sama seperti hipotek tradisional. Peminjam juga diharuskan untuk lulus tes keterjangkauan yang sama untuk memastikan mereka dapat memenuhi pembayaran bulanan mereka.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 30 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Filipina Targetkan Jadi Hub Ekspor Halal di Asia]

Pemerintah Filipina menyetujui undang-undang baru yang disebut Undang-undang Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Halal untuk mengembangkan dan menerapkan standar dan praktik pertanian dan manufaktur halal di Filipina. Hal ini merupakan upaya Filipina untuk  mempersiapkan diri menjadi hub ekspor halal berikutnya di Asia.

Menteri Perdagangan Filipina, Ramon Lopez mengatakan ada permintaan yang meningkat dari industri halal karena pasar Muslim dan non-Muslim yang berkembang baik di komunitas Asia dan global. Meskipun ada 2 miliar penduduk Muslim pada 2014 dengan tingkat pertumbuhan 1,8 persen per tahun, eksekutif kementerian perdagangan mengatakan industri diperkirakan mencapai 3,5 triliun dolar AS pada tahun 2021 dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2015, seperti dilansir di Al-Arabiya, Rabu (28/11).

Dengan perkembangan ini, Filipina siap untuk mengambil peran lebih besar dalam industri halal global. Untuk mempertahankan ini, Filipina sekarang menjadi anggota Forum Akreditasi Halal Internasional, sebuah badan dan jaringan akreditasi dengan 27 anggota yang independen yang dimandatkan untuk menegakkan standar halal di negara dan wilayah mereka.

Di komunitas domestik, Lopez juga meminta pemerintah kota dan eksportir halal untuk memperluas cakupan dan kategori sistem halal dan memperkuat lebih banyak peraturan lokal untuk pengembangan industri. Dia juga mendorong akademisi untuk masuk untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan, sehingga mata pelajaran yang berhubungan dengan halal pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam akademi. Tujuan akhirnya agar sektor swasta meningkatkan minatnya dalam industri.

Untuk mendukung industri halal, pemain lain yang terlibat dalam globalisasi industri halal meningkat di Filipina Selatan. Terletak di wilayah Mindanao, Zamboanga Ecozone dan Otoritas Freeport, akan segera menjadi pusat investor halal global.

Pemerintah Filipina melalui Zona Ekonomi Khusus Zamboanga dan Otoritas Freeport telah mengalokasikan sebuah kompleks seluas 100 hektare untuk menarik para investor pengolahan halal dan manufaktur asing untuk berinvestasi.

Kota Zamboanga adalah Kota kedua terpadat di Mindanao (kedua di Davao) dengan lebih dari 800 ribu penduduk. Dari jumlah ini, 35 persen penduduknya beragama Islam dan kota ini dikenal karena koeksistensi damai dari berbagai kepercayaan dan agama.

Sementara Filipina disebut sebagai salah satu tujuan investasi paling menarik di dunia oleh badan-badan independen, Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport, mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Filipina dengan mengembangkan insentif baru bagi investor yang akan mendirikan fasilitas manufaktur dan pengolahan halal di zona tersebut.

Di antara insentif termasuk 100 persen kepemilikan bisnis di dalam zona dan pemberian visa kerja kepada eksekutif dan teknisi asing yang dapat diperbarui setiap dua tahun. Selain itu, insentif lain yang ditawarkan kepada investor adalah jika investasi modal dipertahankan tidak kurang dari 150 ribu dolar AS, status residensi permanen dalam Zamboecozone juga akan diberikan kepada investor bersama dengan pasangan mereka, tanggungan dan anak-anak yang belum menikah di bawah usia 21 tahun.

Ketua Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport Christopher Arnuco mengatakan Pusat Halal Asia di Zamboanga berupaya untuk merebut pasar senilai 1,38 triliun dolar AS di Asia Tenggara. Hal ini seiring dengan disiapkannya kompleks pengolahan makanan seluas 100 hektare yang memiliki kapasitas produsen produk prospektif makanan dan Food Grade. Kompleks ini ditargetkan akan mengumpulkan 30 persen dari pangsa pasar 15,9 miliar dalam bisnis potensial.

Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport atau dikenal sebagai ZAMBOECOZONE didirikan untuk menjadi pusat ekonomi penting untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan investasi yang memadai. Badan ini mendukung semua upaya untuk menarik investasi ke Mindanao dengan menyediakan lokasi dan lingkungan yang menguntungkan; akses siap ke pasar, tenaga kerja dan sumber daya lainnya dan layanan nilai tambah, dengan demikian berkontribusi terhadap pembangunan regional dan nasional. Dengan perkembangan ini, kebangkitan industri Halal di Filipina diharapkan dapat memberikan peluang kerja baru dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara pengimpor produk halal.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 23 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Malaysia Kurangi Anggaran untuk Industri Halal]

Pemerintah Malaysia menyepakati alokasi yang lebih kecil dalam anggaran 2019 untuk pembangunan industri halal setempat. Dewan Rakyat mengatakan kendala keuangan itu tidak akan membahayakan upaya pemerintah untuk mempromosikan sektor industri halal.

Menteri Urusan Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengatakan inisiatif untuk mempromosikan industri halal akan ditingkatkan dengan kerja sama lewat Selangor dan Penang.

“Dengan kerja sama dari negara-negara yang telah memulai inisiatif dalam skala besar, kita akan melihat bagaimana kita dapat memindahkan rantai nilai dan membangun ekosistem yang lebih terintegrasi tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga dalam hal sumber untuk mengembangkan produk untuk benar-benar memenuhi spesifikasi halal," ujar Mohamed Azmin Ali dilansir di media lokal, The Sun Daily, Kamis (22/11).

"Ini karena pasar halal sangat besar, tidak hanya di negara-negara Islam. Bahkan negara-negara non-Islam telah menerima produk halal sebagai barang penting untuk perdagangan," ujarnya.

Mohamed Azmin menjawab pertanyaan dari anggota parlemen yang ingin mengetahui komitmen pemerintah dalam mempromosikan industri halal nasional. Hal itu setelah alokasi anggaran dikurangi dari sebelumnya sebesar 1 miliar ringgit menjadi 100 juta ringgit dalam Anggaran 2019.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 16 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[LPDB Targetkan Pembiayaan Syariah UMKM Rp 450 Miliar]

Pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Syariah memiliki beragam skema untuk menyalurkan Rp 450 miliar dana yang khusus dialokasikan pada 2018 bagi UMKM.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Zaenal Aripin mengatakan dari total dana tersebut baru 23 persen yang termanfaatkan. Sisanya akan dimaksimalkan pada acara Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB–KUMKM), Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada tanggal 27-29 November 2018.

"Dana LPDB secara total ada Rp 1,2 triliun, Rp 450 miliar khusus untuk skema syariah, kita harapakan 70 persennya terserap pada acara Insyaf nanti, hingga akhir tahun semoga tercapai," kata Zaenal, Rabu (14/11). Tahun depan, dananya akan meningkat jadi Rp 520 miliar.

Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 LPDB harus menyalurkan dana tersebut lewat lembaga keuangan. Sehingga LPDB bekerja sama dengan sejumlah bank untuk penyaluran, seperti BPD Jateng Syariah, BJB Syariah, koperasi simpan pinjam syariah di Jabar dan jateng serta BPRS di Aceh dan Magelang. Selain itu, ada sekitar 12 lembaga keuangan, 7 koperasi simpan pinjam syariah, dan PBMT Ventura.

Penyaluran tersebut memiliki imbal hasil kompetitif dan tidak memberatkan. Menurut penentuan tarif dasar berdasarkan PMK No.75/PMK.05/2011, LPDB-KUMKM menyalurkan melalui KSPPS/USPPS/LKB/LKBB dengan akad mudharabah nisbah maksimal 40:60 persen.

Dari KSPPS/USPPS/LKB/LKBB kepada UMKM dengan akad murabahah sebesar 24 persen. LPDB menyasar semua kategori dan sektor UMKM. Syarat utamanya adalah jenis usaha halal, memiliki laba bersih dan minimal masa usaha dua tahun.

Zaenal mengatakan LPDB saat ini sedang mengajukan revisi untuk PMK No 75 tahun 2011 agar dapat menyalurkan pembiayaan secara langsung pada kelompok usaha, tanpa melalui lembaga keuangan lain. Dengan begitu, nisbah bisa ditetapkan lebih rendah.

"Kita sudah ajukan revisi pada Kementerian Keuangan, mungkin ada pembahasan selama dua bulan, awal 2019 kita harapkan sudah bisa menyalurkan dana direct ke UMKM," kata Zaenal.

Meski demikian, perubahan penyaluran dana langsung hanya bisa untuk pembiayaan Rp 250 juta hingga Rp 10 miliar. Di bawah itu, LPDB akan tetap bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Sejumlah sektor akan menjadi prioritas seperti usaha ekonomi kreatif syariah. Sektor ini memiliki potensi yang besar karena mulai jadi fokus pihak global.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo mengatakan Uni Emirat Arab telah mulai mencanangkan inisiatif ekonomi kreatif syariah tersebut, seperti dalam hal halal industri, keuangan syariah, hingga gaya hidup Islami.

"Memang agak sedikit bersinggungan dengan pasar halal yang sudah ada, tapi sektor ini fokus pada mengutamakan nilai tambah dari produk sektor halal yang sudah tersedia itu," katanya.

Misal, industri halal fokus pada produksi makanan halal. Maka inisiatif ekonomi kreatif syariah fokus pada inovasi makanan ini agar lebih memiliki nilai tambah. Jaenal mengatakan UMKM di Indonesia saat ini lebih banyak menjadi reseller.

Produk yang dipasarkan pun minim inovasi sehingga dijual dengan harga standar. Jika inovasi dan kreatifitas ditingkatkan pada produk-produk halal, maka nilai jual akan semakin tinggi. Fadjar berharap UMKM di Indonesia bisa mengembangkan volume bisnis dengan skema kreatif seperti ini.

Zaenal sepakat, pembiayaan syariah LPDB menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendorong peningkatan volume usaha. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), M Bagus Teguh menyampaikan pembiayaan syariah kini telah menjadi satu alat yang menjembatani masyarakat untuk berdikari sesuai syariat.

UMKM yang peduli pada cara mendapatkan pinjaman sesuai syariat kini tidak perlu khawatir lagi. Pembiayaan syariah mulai menjamur di masyarakat, baik dari pemerintah, korporasi seperti perbankan syariah, teknologi digital, hingga lembaga filantropi Islam.

Pemanfaatan lembaga-lembaga syariah ini memang masih perlu keberpihakan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam. Maka pengusaha Muslim pun diharapkan bisa lebih mengutamakan sistem keuangan yang berbasis hukum Islam.

"Kita sebagai Muslim memang perlu keberpihakan pada lembaga keuangan syariah, jika ingin keuangan syariah Indonesia maju maka perlu kita dukung dengan menggunakannya," kata Teguh.

Banyaknya pembiayaan syariah, salah satunya dari LPDB ini, menurutnya, menjadi kesempatan baik yang harus dimanfaatkan. Partisipasi pengusaha pada sektor ini sekaligus dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih sangat rendah di negara mayoritas penduduk Muslim ini.

Target penyaluran tahun 2018 Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM diantaranya Rp 247,5 miliar untuk KSPPS/USPPS, Rp 67,5 miliar untuk Koperasi sektor riil, dan Rp 135 miliar untuk LKB/LKBB.

Akumulasi penyaluran sejak 2008 hingga 2018 telah mencapai Rp 8,5 triliun kepada lebih dari tiga ribu UMKM di seluruh Indonesia. Proporsi pencairan dana bergulir yakni 18 persen untuk syariah sebesar Rp 1,5 triliun, dan 82 persen untuk konvensional sebesar Rp 7 triliun.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha _(Read,Like and Share)_ setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 9 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[BI Optimistis Keuangan Syariah Semakin Berkembang]

Bank Indonesia (BI) optimis industri keuangan syariah akan semakin berkembang di Indonesia. Bank sentral pun terus mendukung agar hal itu terjadi.

"Di Bank Indonesia pun, kita ada Departemen Keuangan Syariah. Kita sangat dukung," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman Zainal saat ditemui di Acara Anugerah Syariah Republika (ASR) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (8/11).

Lebih lanjut, Agusman menyatakan, langkah Republika mengadakan ASR sangat tepat. Pasalnya, itu semakin menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan keuangan syariah.

"Ini dedikasi yang sangat luar biasa dan strategis untuk ekonomi syariah. Khususnya bank syariah," kata Agusman.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan melalui pengembangan rantai nilai halal regional. Ini meliputi pengembangan ekosistem dari berbagai tingkatan usaha syariah, dari hulu ke hilir.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara khusus, terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan. Seperti penerapan sistem pertanian terintegrasi, pengembangan produk makanan halal, pengembangan kain tenun dan produk kerajinan daerah, serta pengembangan pariwisata halal.

Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2018 menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan ekonomi syariah secara serentak di seluruh Indonesia, untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional. Dody  mengatakan potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu didukung oleh penguatan ekosistem rantai nilai halal.

Maka dalam hal ini, kata dia, diperlukan skema business matchinguntuk mendorong terhubungnya sisi penawaran produk usaha syariah. Dengan sisi permintaan dari pasar domestik, regional, maupun pasar global.

Sumber: Republika.co.id

(Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya)

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 2 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[SBSN Bantu Peningkatan Pembiayaan Syariah]

Sukuk Negara menempati porsi 18 persen dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sejak 2008. Menurut Data Islamic Finance Development Report 2017 Thomson Reuters, porsi sukuk sebesar 16 persen dalam distribusi aset keuangan syariah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pembiayaan dengan instrumen syariah saat ini menempati porsi 20 persen dari total pembiayaan. Ini termasuk sukuk dan pembiayaan perbankan juga lembaga keuangan syariah lainnya.

Ia yakin angka tersebut bisa berkembang dua kali lipat dalam 10 tahun kedepan. Pembiayaan dengan instrumen syariah akan sebanding dengan konvensional jika semua pihak berkolaborasi untuk mempopulerkannya.

"Kita bisa memperbesar pembiayaan syariah jika memperbanyak instrumen syariah, investor base dan bagaimana membesarkan lembaga keuangan syariah," kata dia dalam acara Satu Dasawarsa Sukuk Negara, Kamis (1/11).

Bank Indonesia, tambahnya, telah berupaya untuk menciptakan iklim yang ramah pada pertumbuhan pembiayaan keuangan syariah tersebut. Seperti menerbitkan sertifikat deposito syariah yang bisa diperdagangkan hingga aturan untuk lindung nilai syariah.

Perry juga membocorkan BI pun akan mengeluarkan sukuk BI namun masih dalam pembahasan. Sukuk ini adalah hasil inovasi dengan tenor pendek mulai bulanan bahkan mingguan. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

BI menilai beredarnya sukuk telah memperbaiki likuiditas di pasar sehingga berimbas positif pada kondisi makro ekonomi negara. Jadi sukuk tidak hanya membantu dalam pembiayaan sektor riil tapi juga memberi dampak pada likuiditas.

Kedepannya, Perry mengatakan BI mengharapkan peran perbankan syariah yang lebih luas di pasar. Perbankan jadi bukan hanya penghimpun dana masyarakat tapi juga mengarah pada sekuritas. Perbankan syariah bisa fokus pada upaya investasi untuk penyaluran dana, tidak hanya pembiayaan.

"Jadi lebih ke investment banking. Financing-nya tidak hanya loan tapi juga bisa membeli corporate bond, sukuk, dan lainnya, ini untuk mendorong peran," kata dia.

Selain itu, pengembangan keuangan syariah juga harus lebih luas. Tidak hanya perbankan saja tapi juga pengembangan jaringan ekonomi halal dari hulu ke hilir. "Tentu dari itu semua, paling penting adalah edukasi dan menyampaikan informasi, agar populer dan masyarakat ikut andil," katanya.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org