Publikasi - Berita Eksyar

  • 17 Apr 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perbankan syariah optimistis pertumbuhan pembiayaan sektor perumahan akan membaik pada kuartal II ini, meskipun pada awal tahun pembiayaan sedang mengalami perlambatan.

Sektor properti menengah untuk segmen menengah ke bawah diperkirakan akan mendorong segmen konsumer perbankan pada tahun ini. Selain itu, dampak relaksasi aturanfinancing to value (FTV) untuk pembiayaan perumahan juga dinilai akan mendorong bisnis perumahan tahun ini.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah Dhias Widiyanti mengatakan, di kuartal I 2017 ini penyaluran pembiayaan konsumtif lebih baik dibandingkan kuartal I tahun lalu, naik sebesar 35 persen year on year (yoy).

"Khusus pertumbuhan griya, pada kuartal I secaranett growth atau setelah dikurangi pelunasan dan angsuran sebesar Rp 389,238 miliar atau tumbuh 31,53 persen. Dari target Rp 1,6 triliun hingga akhir tahun," ujar Dhias pada Republika.co.id,Ahad (16/4).

Dhias menuturkan, pertumbuhan bisnis perumahan terlihat melambat terutama aparteman dan rumah segmen menengah atas. Sebaliknya untuk rumah murah di bawah Rp 300 juta justru sangat bergairah terutama perumahan subsidi atau Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini, pembiayaan perumahan BNI Syariah untuk rata-rata pembiayaan Rp 300 juta sampai dengan Rp 1 miliar yang masih punya peluang bertumbuh.

"Diharapkan dalam kuartal II ini kondisinya terus membaik terutama untuk segmen rumah di bawah Rp 1 miliar. Karena rumah-rumah tersebut umumnya dibeli oleh masyarakat sebagai rumah pertama," tutur Dhias.

Menurut Senior Executive Vice President Retail Banking Bank Syariah Mandiri, Niken Andonowarih pada awal tahun ini bisnis konsumer khususnya perumahan memang sedikit lebih rendah. Penyebabnya, antara lain karena tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum keluar sebagai dasar transaksi. Selain itu, pada kuartal I terdapat hari libur yang cukup banyak sehingga mengurangi jumlah hari kerja dan waktu transaksi.

"Kuartal I 2017 pembiayaan konsumsi BSM tumbuh 12,5 persen. Kuartal II ditargetkan akan lebih tinggi, sekitar 15 persen dibandingkan kuartal I," ujar Niken.

Niken optimistis dampak relaksasi financing to value (FTV) Bank Indonesia akan mendorong segmen bisnis perumahan pada tahun ini. BSM menargetkan pembiayaan perumahan tumbuh 12- 13 persen sepanjang 2017.

Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Indri Tri Handayani. Pembelian rumah baru belum maksimal karena PBB di awal tahun belum keluar. Namun karena ada pilihan produk KPR refinancing, sehingga pertumbuhan masih sesuai budget.

"Pertumbuhannya  mencapai Rp 500 miliar atau 25 persen dari target, dengan mayoritas segmen menengah bawah yaitu di harga rumah subsidi sampai dengan Rp 1 miliar termasuk rumah subsidi program pemerintah," ujar Indri.

Sumber: Republika.co.id

  • 15 Apr 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Kurikulum, Sarana, Kesiswaan dan Kelembagaan Madrasah (KSKK) M Nur Kholis Setiawan mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) ingin memanfaatkan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara untuk membangun madrasah.

 

Ini karena dana APBN murni tidak cukup untuk membantu memperbaiki sarana dan prasarana madrash negeri maupun swasta."SBSN selama ini dimanfaatkan lebih banyak oleh orang lain, alangkah lebih baik dimanfaatkan umat Islam yang lebih berhak," jelas dia kepada Republika, Jumat (14/4).

Menurut dia Pendidikan Islam memiliki hak alokasi terhadap SBSN untuk memperbaiki sarana dan prasaran yang masih sangat kurang. Untuk menggunakan dana SBSN telah diatur syarat-syaratnay seperti dana tersebut harus digunakan oleh pemerintah bukan milik swasta dan harus memiliki sertifikat Kemenag.

"Kita telah memenuhi syarat dalam penggunan SBSN karena kita sepenuhnya tunduk pada peraturan dan regulasi yang berlaku," ujar dia. 

Nur Kholis mengatakan dana APBN masing sangat kurang karena madrasah masih membutuhkan banyak ruang kelas baru. Apalagi tiap tahun siswa madrasah semakin meningkat. Tahun ini saja penambahan siswa yang mengikuti UN 16 persen, setiap tahunnya baik Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah bertambah ratusan ribu siswa.

SBSN ini nantinya digunakan untuk membenahi dan menambah ruang kelas di madrasah negeri sedangkan dana APBN murni akan dialokasikan untuk membantu madrasah swasta. Karena pertambahan siswa tidak hanya ada di madrasah negeri juga terdapat pada madrasah swasta.

"Kalau dana APBN dibagi dua untuk bantuan madrasah negeri dan swasta nanti jumlahnya akan lebih kecil dan tidak cukup," jelas dia. 

Dana SBSN ini nantinya akan digunakan di tahun 2018. Saat ini masih dalam pembahasan kesepakatan antara Kemenag dengan Bappenas angka yang ingin digunakan.

Kemenag berharap bisa mendapatkan angka Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar untuk alokasi pilot proyek pertama madrasah ini. Sedangkan titik madrasah dan jumlah madrasah yang akan dibantu masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

Sumber: Republika.co.id

  • 17 Mar 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pelaku keuangan syariah terus membuat terobosan di pasar Amerika Serkat (AS) dalam berbagai bentuk. Berbagai terobosan ini telah membuat terjadinya peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan syariah, dari bank koperasi skala kecil hingga perusahaan gadai, bank investasi dan broker yang beroperasi di seluruh AS.

Dilansir dari Pakistan Observer, Jumat (17/3) disebutkan, sekarang ada sekitar tiga lusin penyedia jasa keuangan syariah resmi di Amerika Serikat. Di antara lembaga top yang menawarkan jasa keuangan syariah di negara itu dalam hal ukuran aset adalah Lariba Amerika Finance House dan perusahaan yang terkait dengan Bank of Whittier di Los Angeles, serta University Bank dan anak perusahaan University Islamic Finance di Michigan.

Saturna Capital yang berpusat di Washington merupakan penasihat investasi dan perusahaan pengelolaan dana yang mengelola aset lebih dari 3,5 triliun dolar AS, terutama diinvestasikan ke reksa dana yang menganut prinsip syariah. JP Morgan dan Standard Chartered juga menawarkan layanan perbankan syariah kepada klien di AS.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan syariah, Harvard University memiliki Program Harvard Islamic Finance. Sementara itu, lembaga Franco-American Alliance for Islamic Finance akan menyelenggarakan seminar keuangan syariah di sejumlah kota di AS yang dimulai dengan Chicago dan San Francisco pada musim panas tahun ini. Beberapa universitas lain dan sekolah bisnis juga memiliki seminar keuangan syariah pada kurikulum mereka.

Penerapan sistem keuangan syariah di Negeri Paman Sam ini juga dapat dilihat dari beberapa program pembiayaan proyek infrastruktur. Di antara yang terbaru adalah kesepakatan pembiayaan proyek pada Mei 2016 oleh pengembang real estate New York, Soho Properties, untuk pembangunan di Park Place di Manhattan, dua blok dari World Trade Center. CEO Soho Properties, Sharif El-Gamal berniat untuk membangun sebuah museum Islam dan sebuah menara kondominium 50 unit. 

Proyek lainnya yang tidak diketahui publik adalah pembiayaan syariah yang diberikan oleh Maybank dari Malaysia dan Warba Bank dari Kuwait sebesar 219 juta dolar AS untuk pembangunan proyek properti milik salah satu keluarga miliarder Arab Saudi Al-Subeaei.

"Ini telah menjadi pinjaman sindikasi konstruksi syariah terbesar di New York City sejauh ini," kata El-Gamal. Ia menambahkan bahwa Sindikasi ini melibatkan investor global yang tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam transaksi real estate di New York.

Dasar-dasar sistem keuangan syariah di AS diletakkan pada 1990-an ketika regulator resmi mengakui model ijarah dan murabahah berlaku untuk transaksi yang melibatkan pembelian properti residensial.

Sementara di lantai bursa, saat ini, indeks keuangan syariah mencakup ribuan saham blue chips, investasi pendapatan tetap dan indeks industri yang melibatkan emiten yang memenuhi persyaratan tertentu yang terkait dengan penerimaan dari produk mereka dan kegiatan usaha bagi investor Muslim.

Selain itu, perusahaan dana dan manajer aset sejauh ini telah meluncurkan dana syariah dengan total aset kelolaan lebih dari 5 miliar dolar AS dan berkembang. Sementara pasar sukuk telah dipenetrasi dengan penerbitan sukuk oleh GE Capital, Goldman Sachs, University Bank dan perusahaan utilitas East Cameron Gas.

Di sisi konsumen, sistem keuangan syariah di AS sebagian besar terjadi di pasar real estate. produk pembiayaan rumah berbasis syariah telah menjadi populer di beberapa komunitas, terutama setelah krisis subprime mortgage sepuluh tahun yang lalu.

Sumber: Republika.co.id

  • 27 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menjelaskan, KNKS akan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Sedangkan agenda besar untuk membenahi kualitas pendidikan ekonomi syariah diperkirakan akan mulai didorong pada tahun depan." Karena kami melihat bahwa kalau untuk mengembangkan ekonomi syariah, tidak bisa terlepas dari SDM (Sumber Daya Manusia) juga. Jadi salah satunya ini yang akan kita garap," ujar Pungky kepada Republika, Senin (27/2).
Pungky menuturkan, saat ini SDM di bidang keuangan syariah khususnya perbankan banyak yang berasal dari konvensional dan bukan merupakan lulusan dari ekonomi syariah. Sementara lulusan ekonomi syariah tidak terserap ke industri keuangan syariah, karena kualitasnya dinilai masih di bawah konvensional.
Dalam master plan KNKS, salah satu rencana membenahi kualitas pendidikan ekonomi syariah yakni dengan memetakan problem di masing-masing pulau di Indonesia. Saat ini terdapat 128 perguruan tinggi yang mengajar ekonomi syariah.
Menurut Pungky, KNKS nantinya tidak akan langsung membenahi seluruhnya secara langsung, namun akan bertahap per pulau, karena jika per provinsi belum memungkinkan lantaran biaya yang besar. Nanti akan dilihat perguruan tinggi mana yang terbaik dalam bidang ekonomi syariah, lalu akan dibenahi dari segi SDM dan dana untuk riset pengembangan akademisnya.
"Nanti akan kita dalamin lagi bagaimana pemetaan lulusan PT tersebut, banyak diterima atau tidak. Kalau bagus, kita akan fokus pembenahan kualitas universitas lain. Kalau di universitas lain ternyata kurang tenaga pengajar atau jurnal-jurnal ilmiah tidak banyak, yang seperti ini harus didorong," tutur Pungky.
Dengan demikian, ia memperkirakan barangkali Pulau Jawa tidak menjadi fokus pembenahan kualitas. Karena saat ini beberapa perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah di Pulau Jawa memiliki kualitas yang cukup bagus. "Kita juga akan fokus dalam menaikkan kualitasnya," ujarnya.
Meski fokusnya pada pengembangan keuangan syariah, namun tidak bisa melepaskan elemen-elemen lain di keuangan syariah. KNKS nantinya tidak akan mendorong ekonomi syariah saja, tapi juga ekonomi riil. Sebab, ekonomi syariah tidak akan berjalan dengan baik apabila ekonomi riil tertinggal.
"Artinya kami ingin di bappenas ekonomi riil didorong, sehingga saat ekonomi riilnya butuh sesuatu ekonomi syariahnya sudah siap. Sebaliknya keuangan syariah sudah berkembang, ada pasar juga yang pas untuk dia menyalurkan dana-dananya," jelas Pungky.
Agenda besar ini, kata Pungky, baru akan berjalan pada tahun depan. Hal ini dikarenakan KNKS akan mulai beroperasi pada Juni 2017 ini.
"Kita benahi dulu manajemen KNKS lalu pengembangan dengan memetakan potensi pendidikannya," tuturnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 26 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

DEWAN Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan telah mengadakan pembahasan mendalam serta menampung sejumlah usulan dan saran-saran teknis dari regulator nasional guna membentuk kerangka kebijakan yang bisa diterapkan dalam meningkatkan stabilitas keuangan syariah.

Catatan IMF, perbankan syariah terus berkembang pesat dan diperkirakan memiliki aset global mencapai 2,84 triliun dolar AS, sebesar 1,3 triliun dolar AS dimiliki bank umum syariah
Saat ini sektor keuangan syariah memegang peranan penting di 14 negara dan menyumbang pangsa pasar sekitat 15% terhadap total aset. Negara tersebut, di antaranya Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Menurut IMF, telah ada kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan standar kehati-hatian untuk industri keuangan syariah meski kesenjangan masih terlihat di beberapa bidang, misalnya aturan deposito dan manajemen likuiditas.

"Situasi ini telah menimbulkan praktik perbankan syariah yang dapat mencapai beberapa tujuan manajemen likuiditas, tetapi risiko hadir dan tidak efisien," ujar Dewan Eksekutif IMF.

Satu masalah, masih kurangnya aset likuid berkualitas tinggi menurunkan kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas dan mengembangkan pasar uang.

Untuk mengatasi kekurangan likuiditas, industri keuangan syariah mencoba mengembangkan instrumen sukuk berjangka pendek yang diterbitkan oleh International Islamic Liquidity Management. Namun, menurut Gubernur Bank Sentral Kuwait Mohammad al-Hasel, langkah tersebut tak berjalan sesuai rencana karena lembaga keuangan konvensional juga bisa membeli sukuk tersebut.
Akibat ketergantungan bank syariah terhadap dana tunai lebih besar dari lembaga keuangan konvensional, menurut al-Hasel, sukuk menawarkan yield lebih baik dari obligasi konvensional. Ini dinilai al-Hasel kurang sehat, juga memperkecil kemungkinan bank syariah berskala kecil untuk menawarkan instrumen sukuk ke pasar terbuka.
Di Indonesia, perbankan syariah juga berkembang pesat dengan aset pada 2016 hingga September tumbuh 17,58% menjadi Rp331,76 triliun dengan pangsa pasar terhadap perbankan nasional mencapai 5,3%, naik dari 4,87% pada akhir 2015.

Namun, dibanding aset perbankan syariah global yang triliunan dolar AS itu, aset perbankan syariah Indonesia yang masih di bawah 30 miliar dolar AS itu tentu kecil sekali. Artinya, masih terbuka luas peluang untuk membesarkannya

Sumber ; Lampost.co

  • 23 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

DUBAI -- Arab Saudi telah mengirimkan permintaan kepada bank untuk menerbitkan sukuk dalam dolar AS. Penerbitan sukuk ini merupakan yang kedua kali setelah pada Oktober 2016 lalu Pemerintah Arab Saudi menerbitkan debut sukuk sebesar 17,5 miliar dolar AS, dan tercatat sebagai penjualan terbesar di negara berkembang. 

Dilansir Zawya, Kamis (23/2), penerbitan sukuk perdana Arab Saudi diatur oleh Citi, HSBC, dan JP Morgan sebagai koordinator global bersama dengan Bank of China, BNP Paribas, Deutsche, Goldman Sachts, Morgan Stanley, MUFG, dan NBC Capital. Selain itu, pada akhir 2017 ini Arab Saudi juga berencana untuk menerbitkan obligasi konvensional.

Rencana penerbitan sukuk dan obligasi ini dilakukan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik dan sebagai salah satu sumber diversifikasi anggaran selain bergantung pada ekspor minyak. Diketahui dalam beberapa tahun terakhir harga minyak dunia mengalami pelemahan dan Arab Saudi menjadi salah satu negara yang terkeda dampaknya. 

Selain Arab Saudi, sejumlah negara Teluk seperti Bahrain dan Oman juga akan mengumpulkan dana internasional melalui penerbitan sukuk dan obligasi. Bahrain telah menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar dolar AS untuk jangka waktu 2028, sedangkan Oman rencananya akan mengumumkan penawaran obligasi pada pekan ini.

Sumber: Republika.co.id

  • 23 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Dream – Potenesi dana wakaf di Indonesia cukup tinggi. Nilainya bisa mencapai Rp377 triliun dari potensi tanah wakaf seluas 4,2 miliar meter persegi.

Akan tetapi, dana wakaf yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru sebesar Rp13 miliar. Bila dibandingkan dengan potensi tadi, dana yang dihimpun baru sebesar 0,003 persen.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi, mengaku tidak heran dengan capaian tersebut. Alasan utamanya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“ Khusus wakaf, persoalannya ada di sosialisasi,” kata,Pungky dalam acara “ Melirik Wakaf sebagai Instrumen Potensial Ekonomi Syariah” di Jakarta

Padahal, wakaf bisa meningkatkan nilai tanah jika aset itu dioptimalkan. Sayangnya, kebanyakan masyarakat belum memahami konsep tersebut dan cenderung berpikir bahwa tanah wakaf digunakan untuk masjid dan kuburan.

Terlebih, pengelola tanah wakaf belum memiliki kemampuan untuk mengatur aset (asset management).

“ Dengan demikian, tanah wakaf yang diberikan nanti akan menjadi beban untuk pengelola karena pengelola tidak punya kemampuan asset management. Mengubah paradigma tanah yang warisan menjadi komersial itu butuh perubaham, keberanian, lalu akses mengubah tanah produktif,” kata dia.

Pungky mengaku tidak mudah untuk mengubah pandangan masyarakat tentang tanah wakaf bisa digunakan untuk sektor komersial. Diperlukan perubahan, keberanian, dan akses mengubah tanah wakaf bisa menjadi produktif.

Selain itu, Pungky mengatakan sektor wakaf tidak lepas dari pandangan pemerintah. Sektor keuangan syariah ini nantinya akan dikembangkan dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Jika komite ini jalan, mereka akan memperbaiki pengelolaan wakaf, seperti kerja sama dengan regulator, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM). Tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan melakukan sensus wakaf tanah untuk mengumpulkan data.

“ Lalu, tentang pencatatan, keuangan syariah memerlukan orang yang kreatif dan laporan. Laporan tidak bisa asal, harus terverifikasi, dan audited,” kata dia.

Sumber: Dream.co.id

  • 22 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada hari Selasa (21/1). Pada lelang sukuk negara tersebut, pemerintah menawarkan lima seri SBSN yaitu SPNS08082017 (reopening), seri PBS013 (reopening), PBS014 (reopening), PBS011 (reopening) dan PBS012 (reopening).

Total penawaran sukuk negara yang masuk untuk lima seri sukuk tersebut mencapai Rp 10,38 triliun. Sukuk seri SPNS08082017 menjadi instrumen yang paling diminati, dengan jumlah penawaran sebanyak Rp 4,5 triliun. Diikuti oleh PBS013 sebesar Rp 3,32 triliun, PBS011 sebesar Rp 1,1 triliun, PBS012 sebesar Rp 834 miliar dan PBS014 sebesar Rp 500 miliar. 

Dalam lelang sukuk perdana pada 2017 ini akhirnya pemerintah menetapkan lelang sukuk sebesar Rp 6,01 triliun. Jumlah tersebut sedikit melebihi dari target indikatif yang ditetapkan sebesar Rp 6 triliun. Jumlah seri sukuk yang dimenangkan pun hanya empat seri, sementara penawaran untuk seri PBS012 tidak ada yang diserap.

Dari total lelang yang dimenangkan, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,8 triliun dari PBS013 dengan tingkat imbalan 6,25 persen dan SPNS08082017 sebesar Rp 2,55 triliun dengan tingkat imbalan diskonto. Selain itu, sukuk PBS011 sebesar Rp 480 miliar dengan tingkat imbalan 8,75 persen, dan sukuk seri PBS014 sebesar Rp 165 miliar dengan tingkat imbalan 6,5 persen.
Sukuk seri SPNS08082017 akan jatuh tempo pada 8 Agustus 2017, PBS013 pada 15 Mei 2019, PBS014 pada 15 Mei 2021, dan PBS011 pada 15 Agustus 2023. Underlying aset penerbitan sukuk SPNS08082017 adalah barang milik negara berupa tanah dan bangunan, sedangkan underlying aset sukuk lainnya berupa Proyek/Kegiatan dalam APBN tahun 2017 dan barang milik negara.
 
sumber: Mysharing.co
  • 20 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera menawarkan instrumen investasi syariah Sukuk Ritel SR 009. Masa penawaran Sukuk Ritel SR 009 ini berlangsung mulai 27 Februari sampai 17 Maret 2017.

Sukuk ritel merupakan surat berharga syariah yang mencerminkan bukti kepemilikan investor atas underlying asset yang disewakan. Underlying asset yang digunakan dalam sukuk ini adalah proyek dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Barang Milik Negara, yang kemudian disewakan kepada pemerintah melalui akad Ijarah Asset to be leased.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menjelaskan, Sukuk Ritel SR009 memiliki fitur yang sama dengan SR008 yang diterbitkan pada tahun lalu. Kendati begitu, target indikatif yang dibidik pemerintah dari surat utang syariah ini tidak akan mendekati emisi SR 008. Tercatat pada Maret 2016 lalu, emisi SR 008 berhasil menggalang dana dari investor ritel sebesar Rp 31,5 triliun.

"Saya belum menyebut angka pastinya tapi kira-kira angka penerbitan ORI terakhir, ORI 013 yang sebesar Rp 19,691 triliun itu bisa menjadi referensi," ujar Suminto pada Republika.co.id, Ahad (19/2).

Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan sukuk SR 009 ini nantinya akan digunakan untuk general financing. Sukuk yang ditargetkan untuk investor individu ini ditawarkan dengan nominal pembelian minimal adalah senilai Rp 5 juta per orang, dengan kelipatan maksimal Rp 5 miliar.

"Ada 22 agen penjual yakni 21 bank dan 1 perusahaan efek yang ditunjuk untuk menawarkan sukuk SR 009 ini," kata Suminto.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, imbalan yang diterima investor setiap bulan berasal dari pembayaran sewa (ujrah) dalam jumlah tetap yang dibayar secara berkala. Pemegang Sukuk Ritel seri SR-009 akan mendapatkan imbalan tetap setiap tanggal 10 setiap bulan, dimulai pada 10 April 2017 sampai 10 Maret 2020. 

Besaran imbalan akan diumumkan pada 24 Februari 2017. Imbalan itu merupakan hak investor atas keuntungan hasil investasi berupa besaran sewa atau hasil penyewaan aset SBSN. Kemudian, pada akhir periode, investor pemegang Sukuk Ritel SR-009 akan mendapatkan pembayaran seluruh nilai nominal sukuk yang dimiliki.

Sumber: Republika.co.id

  • 13 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank syariah dinilai harus lebih mengembangkan produknya agar masyarakat tertarik bertransaksi di bank syariah. Menurut Pengamat Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik banyak hal yang bisa dilakukan bank syariah.

"Misalnya praktikkan murabahah dengan lebih baik. Beri ruang negosiasi kepada nasabah pembiayaan dalam menentukan marjin profil pembiayaan. Ini akan menarik nasabah," kata Irfan kepada Republika.co.id, Ahad, (12/2).

Meski begitu, ia menambahkan, ada beberapa hal tertentu yang perlu diperhatikan. Terkait murabahah bil wakalah yang memang diperbolehkan, tapi bisakah dilakukan oleh bank syariah.

"Misalnya pembiayaan murabahah untuk rumah atau mobil. Ketika nasabah telah menunjuk rumah mana atau mobil mana yang mau dibeli, maka hubungan dengan developer atau dealer mobil sepenuhnya dilakukan bank. Nasabah tahu beres saja," kata Irfan.

Menurut Irfan, bila beberapa cara tersebut dipraktikkan, maka dapat menjadi pembeda dengan kredit konvensional. Demikian pula pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Bagi hasil tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil bisnis nasabah. "Jadi bisa fluktuatif. Itu juga akan menarik," kata Irfan.

Sumber: Republika.co.id