Publikasi - Berita Eksyar

  • 23 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

DUBAI -- Arab Saudi telah mengirimkan permintaan kepada bank untuk menerbitkan sukuk dalam dolar AS. Penerbitan sukuk ini merupakan yang kedua kali setelah pada Oktober 2016 lalu Pemerintah Arab Saudi menerbitkan debut sukuk sebesar 17,5 miliar dolar AS, dan tercatat sebagai penjualan terbesar di negara berkembang. 

Dilansir Zawya, Kamis (23/2), penerbitan sukuk perdana Arab Saudi diatur oleh Citi, HSBC, dan JP Morgan sebagai koordinator global bersama dengan Bank of China, BNP Paribas, Deutsche, Goldman Sachts, Morgan Stanley, MUFG, dan NBC Capital. Selain itu, pada akhir 2017 ini Arab Saudi juga berencana untuk menerbitkan obligasi konvensional.

Rencana penerbitan sukuk dan obligasi ini dilakukan untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik dan sebagai salah satu sumber diversifikasi anggaran selain bergantung pada ekspor minyak. Diketahui dalam beberapa tahun terakhir harga minyak dunia mengalami pelemahan dan Arab Saudi menjadi salah satu negara yang terkeda dampaknya. 

Selain Arab Saudi, sejumlah negara Teluk seperti Bahrain dan Oman juga akan mengumpulkan dana internasional melalui penerbitan sukuk dan obligasi. Bahrain telah menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar dolar AS untuk jangka waktu 2028, sedangkan Oman rencananya akan mengumumkan penawaran obligasi pada pekan ini.

Sumber: Republika.co.id

  • 23 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Dream – Potenesi dana wakaf di Indonesia cukup tinggi. Nilainya bisa mencapai Rp377 triliun dari potensi tanah wakaf seluas 4,2 miliar meter persegi.

Akan tetapi, dana wakaf yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru sebesar Rp13 miliar. Bila dibandingkan dengan potensi tadi, dana yang dihimpun baru sebesar 0,003 persen.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi, mengaku tidak heran dengan capaian tersebut. Alasan utamanya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“ Khusus wakaf, persoalannya ada di sosialisasi,” kata,Pungky dalam acara “ Melirik Wakaf sebagai Instrumen Potensial Ekonomi Syariah” di Jakarta

Padahal, wakaf bisa meningkatkan nilai tanah jika aset itu dioptimalkan. Sayangnya, kebanyakan masyarakat belum memahami konsep tersebut dan cenderung berpikir bahwa tanah wakaf digunakan untuk masjid dan kuburan.

Terlebih, pengelola tanah wakaf belum memiliki kemampuan untuk mengatur aset (asset management).

“ Dengan demikian, tanah wakaf yang diberikan nanti akan menjadi beban untuk pengelola karena pengelola tidak punya kemampuan asset management. Mengubah paradigma tanah yang warisan menjadi komersial itu butuh perubaham, keberanian, lalu akses mengubah tanah produktif,” kata dia.

Pungky mengaku tidak mudah untuk mengubah pandangan masyarakat tentang tanah wakaf bisa digunakan untuk sektor komersial. Diperlukan perubahan, keberanian, dan akses mengubah tanah wakaf bisa menjadi produktif.

Selain itu, Pungky mengatakan sektor wakaf tidak lepas dari pandangan pemerintah. Sektor keuangan syariah ini nantinya akan dikembangkan dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Jika komite ini jalan, mereka akan memperbaiki pengelolaan wakaf, seperti kerja sama dengan regulator, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM). Tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan melakukan sensus wakaf tanah untuk mengumpulkan data.

“ Lalu, tentang pencatatan, keuangan syariah memerlukan orang yang kreatif dan laporan. Laporan tidak bisa asal, harus terverifikasi, dan audited,” kata dia.

Sumber: Dream.co.id

  • 22 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada hari Selasa (21/1). Pada lelang sukuk negara tersebut, pemerintah menawarkan lima seri SBSN yaitu SPNS08082017 (reopening), seri PBS013 (reopening), PBS014 (reopening), PBS011 (reopening) dan PBS012 (reopening).

Total penawaran sukuk negara yang masuk untuk lima seri sukuk tersebut mencapai Rp 10,38 triliun. Sukuk seri SPNS08082017 menjadi instrumen yang paling diminati, dengan jumlah penawaran sebanyak Rp 4,5 triliun. Diikuti oleh PBS013 sebesar Rp 3,32 triliun, PBS011 sebesar Rp 1,1 triliun, PBS012 sebesar Rp 834 miliar dan PBS014 sebesar Rp 500 miliar. 

Dalam lelang sukuk perdana pada 2017 ini akhirnya pemerintah menetapkan lelang sukuk sebesar Rp 6,01 triliun. Jumlah tersebut sedikit melebihi dari target indikatif yang ditetapkan sebesar Rp 6 triliun. Jumlah seri sukuk yang dimenangkan pun hanya empat seri, sementara penawaran untuk seri PBS012 tidak ada yang diserap.

Dari total lelang yang dimenangkan, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,8 triliun dari PBS013 dengan tingkat imbalan 6,25 persen dan SPNS08082017 sebesar Rp 2,55 triliun dengan tingkat imbalan diskonto. Selain itu, sukuk PBS011 sebesar Rp 480 miliar dengan tingkat imbalan 8,75 persen, dan sukuk seri PBS014 sebesar Rp 165 miliar dengan tingkat imbalan 6,5 persen.
Sukuk seri SPNS08082017 akan jatuh tempo pada 8 Agustus 2017, PBS013 pada 15 Mei 2019, PBS014 pada 15 Mei 2021, dan PBS011 pada 15 Agustus 2023. Underlying aset penerbitan sukuk SPNS08082017 adalah barang milik negara berupa tanah dan bangunan, sedangkan underlying aset sukuk lainnya berupa Proyek/Kegiatan dalam APBN tahun 2017 dan barang milik negara.
 
sumber: Mysharing.co
  • 20 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera menawarkan instrumen investasi syariah Sukuk Ritel SR 009. Masa penawaran Sukuk Ritel SR 009 ini berlangsung mulai 27 Februari sampai 17 Maret 2017.

Sukuk ritel merupakan surat berharga syariah yang mencerminkan bukti kepemilikan investor atas underlying asset yang disewakan. Underlying asset yang digunakan dalam sukuk ini adalah proyek dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Barang Milik Negara, yang kemudian disewakan kepada pemerintah melalui akad Ijarah Asset to be leased.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menjelaskan, Sukuk Ritel SR009 memiliki fitur yang sama dengan SR008 yang diterbitkan pada tahun lalu. Kendati begitu, target indikatif yang dibidik pemerintah dari surat utang syariah ini tidak akan mendekati emisi SR 008. Tercatat pada Maret 2016 lalu, emisi SR 008 berhasil menggalang dana dari investor ritel sebesar Rp 31,5 triliun.

"Saya belum menyebut angka pastinya tapi kira-kira angka penerbitan ORI terakhir, ORI 013 yang sebesar Rp 19,691 triliun itu bisa menjadi referensi," ujar Suminto pada Republika.co.id, Ahad (19/2).

Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan sukuk SR 009 ini nantinya akan digunakan untuk general financing. Sukuk yang ditargetkan untuk investor individu ini ditawarkan dengan nominal pembelian minimal adalah senilai Rp 5 juta per orang, dengan kelipatan maksimal Rp 5 miliar.

"Ada 22 agen penjual yakni 21 bank dan 1 perusahaan efek yang ditunjuk untuk menawarkan sukuk SR 009 ini," kata Suminto.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, imbalan yang diterima investor setiap bulan berasal dari pembayaran sewa (ujrah) dalam jumlah tetap yang dibayar secara berkala. Pemegang Sukuk Ritel seri SR-009 akan mendapatkan imbalan tetap setiap tanggal 10 setiap bulan, dimulai pada 10 April 2017 sampai 10 Maret 2020. 

Besaran imbalan akan diumumkan pada 24 Februari 2017. Imbalan itu merupakan hak investor atas keuntungan hasil investasi berupa besaran sewa atau hasil penyewaan aset SBSN. Kemudian, pada akhir periode, investor pemegang Sukuk Ritel SR-009 akan mendapatkan pembayaran seluruh nilai nominal sukuk yang dimiliki.

Sumber: Republika.co.id

  • 13 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank syariah dinilai harus lebih mengembangkan produknya agar masyarakat tertarik bertransaksi di bank syariah. Menurut Pengamat Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik banyak hal yang bisa dilakukan bank syariah.

"Misalnya praktikkan murabahah dengan lebih baik. Beri ruang negosiasi kepada nasabah pembiayaan dalam menentukan marjin profil pembiayaan. Ini akan menarik nasabah," kata Irfan kepada Republika.co.id, Ahad, (12/2).

Meski begitu, ia menambahkan, ada beberapa hal tertentu yang perlu diperhatikan. Terkait murabahah bil wakalah yang memang diperbolehkan, tapi bisakah dilakukan oleh bank syariah.

"Misalnya pembiayaan murabahah untuk rumah atau mobil. Ketika nasabah telah menunjuk rumah mana atau mobil mana yang mau dibeli, maka hubungan dengan developer atau dealer mobil sepenuhnya dilakukan bank. Nasabah tahu beres saja," kata Irfan.

Menurut Irfan, bila beberapa cara tersebut dipraktikkan, maka dapat menjadi pembeda dengan kredit konvensional. Demikian pula pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Bagi hasil tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil bisnis nasabah. "Jadi bisa fluktuatif. Itu juga akan menarik," kata Irfan.

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) menjadi salah satu organisasi yang menginisiasi terbentuknya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kini organisasi tersebut berencana mendirikan bank wakaf ventura yang ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2017.

Wakil Bendahara Umum ICMI Suhaji Lestiadi menuturkan, ada sejumlah perbedaan antara bank wakaf ventura dengan bank syariah. “Bank Muamalat adalah bank syariah dimana dia sebagaimana bank lain punya operasional sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dengan sistem bagi hasil,” jelasnya.

Pemegang saham Bank Muamalat juga terdapat individu-individu. Pemegang saham ini berhak mendapat dividen dan jika rapat umum pemegang saham berlangsung, mereka mempunyai hak suara untuk ikut menentukan kepengurusan dan arah manajemen.

Berbeda halnya dengan di bank wakaf, yang pemegang sahamnya bukan individu tapi adalah ormas mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ICMI, Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lainnya. “Nanti akan kami ajak dan inventarisir ormas yang mau ikut,” tukas Suhaji.

Ia menjelaskan, para ormas ini nanti akan menyetorkan saham ke bank wakaf. Namun sumber dana ormas ini bukan dari dana organisasi mereka, tapi dari wakaf yang nanti dikumpulkan. “Ormas menerima dana wakaf dari wakif jadi pemegang saham bank wakaf ini bertindak sebagai nazhir pengelola dana wakaf,” papar Suhaji.

Karena saham berasal dari dana wakaf, lanjut Suhaji, maka ormas ini tidak menerima dividen secara langsung. “Tapi karena ini pengelolaan dana wakaf maka manfaatnya disalurkan ke penerima manfaat yaitu para anggota ormas. Dividen larinya ke masyarakat bukan organisasinya. Jadi ada unsur pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Hal lainnya yang membedakan dengan bank syariah adalah terkait hak suara (voting right) dalam menentukan kepengurusan. Ia mengungkapkan, nantinya akan dibuat pemegang saham pengendali yang menentukan kepengurusan. “Kami ingin bank wakaf dikelola secara profesional dengan menggunakan tata kelola yang baik, karena itu dalam pemilihan direksi dan komisaris akan menggunakan seleksi yang umum berlaku di dunia korporasi yang sifatnya profesional,” ujar Suhaji.

Rencananya akan ada 2-3 pemegang saham pengendali bank wakaf yaitu BWI, BAznas dan Badan Pengelola Keuangan Haji. “Minimal dengan tiga pemegang saham pengendali yang adalah unsur pemerintah, maka pemilihan manajemen bank wakaf betul-betul menggambarkan pengelolaan usaha yang profesional,” tandasnya.

  • 25 Jan 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Hasil tersebut terungkap dalam hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis hari ini, Selasa (24/1). Dari hasil survei tersebut, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 8,11 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 11,06 persen.

“Secara nasional tingkat literasi keuangan syariah adalah 8,11 persen dari seluruh penduduk Indonesia, artinya dari 100 penduduk hanya delapan yang yakin dan terampil terhadap produk keuangan syariah. Sementara tingkat inklusi 11,06 persen, artinya dari 100 penduduk Indonesia yang menggunakan produk atau layanan syariah hanya 11 orang. Ini yang menjadi tantangan,” cetus Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S Soetiono dalam pemaparan hasil survei nasional, Selasa (24/1).

Survei Nasional Literasi dan Keuangan OJK yang dilakukan pada 2016 ini untuk pertama kalinya mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. “Keuangan syariah ini penting dan dalam beberapa tahun menjadi perhatian khusus karena keistimewaannya punya ketahanan ketika sistem ekonomi mengalami ketidakseimbangan dibanding sistem konvensional. Jadi tantangan utamanya adalah meningkatkan perilaku masyarakat (untuk menggunakan produk keuangan syariah,” paparnya.

Dari hasil survei OJK terungkap bahwa sebagian besar daerah mencatat tingkat inklusi keuangan (penggunaan produk keuangan syariah) yang lebih besar daripada tingkat literasi keuangan (pemahaman terhadap produk keuangan syariah). “Di Aceh tingkat inklusinya 41,45 persen, tapi literasinya hanya 21 persen. Di Maluku Utara juga menarik karena penggunaannya sampai 24,73 persen meski tingkat pemahamannya hanya 12,7 persen,” jelas Kusumaningtuti.

Secara sektoral, perbankan syariah pun mencatat tingkat inklusi dan literasi paling tinggi dibanding industri jasa keuangan syariah lainnya. “Karena perbankan yang mendahului jadi yang paling tinggi. Tingkat literasi perbankan syariah 6,63 persen dan inklusinya 9,61 persen,” ujarnya.

Sementara, asuransi syariah mencatat literasi (2,51 persen) lebih tinggi daripada inklusi (1,92 persen), sementara pegadaian syariah mencatat tingkat literasi sebesar 1,63 persen dan inklusi keuangan 0,71 persen. Sedangkan, lembaga pembiayaan tingkat literasinya 0,19 persen dan inklusi keuangan 0,24 persen, dan pasar modal syariah mencatat literasi sebesar 0,02 persen dan inklusi 0,01 persen.

Sumber: mysharing.co

 

  • 22 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) mencatatkan kinerja positif tahun ini. Kinerja BSM bahkan sudah melampaui sejumlah target pada November.

Senior Executive Vice President Finance and Strategy BSM Ade Cahyo Nugroho mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) sudah mencapai Rp 68,1 triliun per November.

Angka tersebut tumbuh 15,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu dan telah melebihi target Rp 67,2 triliun. Cahyo mengaku sangat bersyukur karena BSM mampu mencapai pertumbuhan DPK hingga 15 persen di tengah banyaknya perbankan yang mengalami penurunan DPK.

"Alhamdulillah, pertumbuhan DPK kami di atas rata-rata pertumbuhan nasional," kata  Cahyo di Bandung, Rabu (21/12).

Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DPK menjadi indikator mulai meningkatnya  kepercayaan dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Dia mengungkapkan, pertambahan DPK sangat terasa dalam dua bulan terakhir setelah adanya momen aksi bela Islam.

Padahal, kata Cahyo, BSM tidak banyak melakukan aktivitas bisnis seperti promosi pada kuartal terakhir ini. "Sepertinya kesadaran datang dari masyarakat. Kami tidak ngapa-ngapain, tabungan bertambah, giro dan deposito juga bertambah," ujarnya.

Selain DPK, BSM juga telah melampaui  target perolehan aset. Per November, aset BSM mencapai Rp 77,4 triliun atau tumbuh 15,3 persen secara tahunan. Tahun ini, BSM menargetkan total aset Rp 76,11 triliun.

Cahyo optimistis jumlah aset akan terus bertambah hingga tutup tahun. Dia memprediksi aset BSM bisa tembus Rp 80 triliun. "Jumlah ini semakin menegaskan posisi kami sebagai bank syariah terbesar di Indonesia," kata Cahyo.

Sedangkan mengenai pembiayaan, BSM telah menyalurkan Rp 54 triliun. Cahyo mengatakan, penyaluran pembiayaan juga sangat berpotensi mencapai target. Tahun ini, targetnya Rp 54,57 triliun. "Tinggal sedikit lagi. Kami yakin bisa melampaui target pembiayaan," katanya.

Cahyo juga optimistis target perolahan laba bersih Rp 300 miliar dapat tercapai. Hanya, Cahyo enggan mengungkapkan besaran perolehan laba yang sudah dicapai hingga November.

Berdasarkan laporan keuangan BSM kuartal III 2016, laba bersih hingga September telah mencapai Rp 246 miliar. "Pokoknya, bisa lewat Rp 300 miliar," ucap Cahyo.
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

  • 21 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kondisi perekonomian dunia (global) 2017 diprediksi masih akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut yang kemudian berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan perbankan syariah.

Indonesia akan menghadapi tantangan ekonomi yang besar pada 2017. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat negara adidaya memiliki kecenderungan untuk menaikkan tingkat suku bunga The Fed dan kecenderungan untuk menerapkan ekonomi yang lebih tertutup. Tentunya hal ini juga menjadi tantangan bagi perekonomian syariah untuk terus berkembang ke depan,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Dwi Praptono Agus Harjito dalam Outlook Ekonomi Syariah 2017 di kampus setempat. Agar Dilirik, Menko Darmin Minta Perbankan Syariah 'Unjuk Gigi'

Dwi Praptono mengatakan, kebijakan-kebijakan negara adidaya masih memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Imbasnya pada proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5-5,5% berdasarkan prediksi dari beberapa lembaga keuangan. Menurut Dwi Praptono, perbankan syariah sendiri harus terus waspada dalam merespons kondisi ekonomi global dalam negeri yang dinamis. Apalagi, perbankan syariah akan menjadi pemain penting dalam mengembangkan industri keuangan syariah ke depan.

“Pertumbuhan perbankan syariah yang mencapai 11,16% sampai dengan September 2016 menunjukkan potensi untuk terus berkembang masih sangat besar. Tentunya perluasan marketshare bank syariah yang kini berada dalam kisaran 5% akan terus digenjot untuk terus naik mengingat gelombang konversi bank umum ke bank syariah di Indonesia mendapat respons positif,” kata Dwi.

Tak hanya perbankan, kata Dwi, dunia lembaga keuangan nonbank juga memiliki peran yang tidak bisa dianggap remeh. Peran microfinance misalnya, memiliki gairah konsumsi dan wirausaha yang tinggi dengan hadirnya kelas menengah baru. “Dan yang tidak kalah penting, pengembangan ekonomi inklusif seperti UMKM juga harus lebih ditingkatkan. Ini juga untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang tidak hanya cantik dalam hal konsumsi, tapi juga cantik berproduksi,” kata Dwi.

Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Agus Widarjono mengatakan, tren penurunan ekonomi global yang terjadi belakangan ini sebenarnya merupakan hal yang biasa. Dari sejarah perekonomian dunia, naik turunnya kondisi perekonomian sudah sering terjadi.

“Karena bukan hal baru, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi perubahan fluktuatif dari perekonomian global ini.

  • 13 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Merebut tiga gelar di ajang World Halal Tourism Award (WHTA) 2016, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu tujuan utama wisata halal dunia.

Ini hal yang patut disyukuri, ujar anggota Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H), Taufan Rahmadi, kepada Republika. Menurut dia, keberhasilan NTB tak lepas dari matangnya strategi digital tourism, yang menjadi kunci utama dalam memasarkan wisata halal Lombok-Sumbawa ke kancah internasional.

Kunci sukses lain NTB dalam mengembangkan branding halal adalah kuatnya kebersamaan antar elemen di provinsi ini. Ada komitmen kuat dari Gubernur NTB yang didukung pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal di Lombok-Sumbawa, kata mantan kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.

Ke depan, ia berharap, NTB terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan. Di ajang WHTA 2016, ada tiga wakil NTB yang berjaya, yaitu Novotel Lombok Resort and Villas untuk kategori World's Best Halal Beach Resort, laman www.wonderfulllomboksumbawa.com untuk kategori World's Best Halal Tourism Website, dan Sembalun Village Region untuk kategori World's Best Halal Honeymoon Destination.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Lalu Mohammad Faozal, mengatakan, penghargaan kelas dunia ini semakin memantapkan posisi Lombok, yang pada tahun sebelumnya juga meraih penghargaan serupa. Keberhasilan ini juga membuktikan, masyarakat NTB mendukung penuh branding/ halal yang terus digencarkan Pemprov NTB.

Ia menjelaskan, NTB secara sistematik terus mengembangkan sejumlah faktor pendukung wisata halal, mulai dari sisi industri, kebijakan pemerintah daerah, hingga promosi. Sembalun misalnya, meski hanya sebuah desa kecil, mampu mengentak panggung dunia sebagai destinasi bulan madu halal terbaik di dunia.

Lalu Mohammad Faozal mengungkapkan, di Sembalun tidak mungkin kita kembangkan hotel berbintang karena memang karakter destinasinya homestay dan hotel-hotel melati yang ramah terhadap pasarnya, katanya.

Hal seperti inilah, kata dia, yang akan terus dijaga dan dikembangkan pemerintah daerah. Keberhasilan meraih penghargaan WHTA selama dua tahun berturut-turut, menurut Faozal, juga menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep wisata halal.

Sumber: Republika.co.id