Publikasi - Berita Eksyar

  • 13 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Maraknya proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah menjadi salah satu target yang bisa digarap industri keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya agar bisa turut serta dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

 

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, industri keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitasnya. "Tidak hanya yang kecil, tetapi juga membiayai yang besar," kata saat membuka Keuangan Syariah Fair 2017 di Semarang, Jumat (12/5).
Melihat laju perkembangan, industri keuangan syariah menurutnya akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan atas semakin penting perannya bagi perekonomian nasional. "Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan industri keuangan saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional," katanya.
Labih lanjut Muliaman juga meminta industri keuangan syariah terus melakukan penetrasi pasar agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Menurutnya komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan jangkauan industri keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat luar biasa. 
Muliaman berharap industri keuangan syariah ini semakin inklusif atau terbuka bagi siapa saja. OJK mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp897,1 Triliun. Keuangan syariah sendiri telah memiliki pangsa pasar sebesar 5,18 %. 
Berkaitan dengan acara Keuangan Syariah Fair 2017, sebanyak 40 pelaku industri jasa keuangan syariah yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank turut menyemarakkan kegiatan tersebut. Muliaman mengharapkan kegiatan itu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk mencari informasi sekaligus formulasi tentang industri keuangan syariah. 
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono mengapresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Menurut Sri Puryono, Keuangan Syariah Fair diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri keuangan itu. 
Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, kecilnya pangsa pasar dan minimnya sumber daya manusia juga menjadi tantangan ke depan. Selain sosialisasi, mendorong determinasi yang lebih intensif untuk mengenalkan industri keuangan syariah. "Sarana pendukung memadai, tapi kalau sumber daya manusianya kurang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.

Sumber: Sindonews.com

  • 12 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Badan Ekonomi Kreatif memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif berbagai sektor untuk mendapatkan bantuan permodalan dari sejumlah perbankan syariah melalui kegiatan "Sharia Banking for Business Matching".

"Melalui kegiatan ini, kami berupaya mencomblangi para pelaku ekonomi kreatif dengan sembilan perbankan syariah dalam memperoleh akses permodalan karena sejak awal Bekraf tidak didesain untuk menyalurkan dana sendiri," kata Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif Fadjar Utomo di Semarang, Kamis.

Kesembilan perbankan syariah yang dipertemukan dengan para pelaku ekonomi kreatif itu adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin Dubai Syariah.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan "Sharia Banking for Business Matching" yang sudah dua kali diselenggarakan oleh Bekraf bertujuan memberikan informasi terkait pembiayaan perbankan syariah dan membuka peluang pelaku ekonomi kreatif dalam mengajukan proposal pembiayaan kepada sembilan perbankan syariah.

Ia mengakui selama ini pelaku ekonomi kreatif sering terkendala permodalan karena kurang "bankable" lantaran bidang usahanya terbilang tidak terlihat.

"Ekonomi kreatif itu kan aset utamanya kekayaan intelektual, sesuatu yang tidak nampak, tapi bisa dirasakan, sedangkan perbankan hanya bisa mengucurkan kredit lewat analisis yang sifatnya harus kelihatan," ujarnya.

Kekayaan intelektual, kata dia, memang tidak bisa digunakan sebagai jaminan, tapi bisa menjadi salah satu alat pengelola resiko dan perbankan harus bisa membedakan antara pelaku ekonomi kreatif yang punya merek atau dengan yang tidak.

Menurut dia, 200 pelaku ekonomi kreatif yang hadir telah memenuhi persyaratan peserta kegiatan yaitu tergabung dalam salah satu komunitas dari 16 subsektor ekonomi kreatif, memiliki merek, bukan pedagang tapi pemilik usaha kreatif, usia usaha kurang lebih satu tahun, serta membawa proposal pengajuan pembiayaan perbankan syariah.

"Kami berharap sembilan perbankan syariah yang hadir bisa menyalurkan pembiayaan yang sesuai kepada pelaku ekonomi kreatif guna pengembangan usaha, begitu juga bagi pelaku ekonomi kreatif yang hadir bisa melengkapi persyaratan untuk mengakses pembiayaan perbankan syariah," katanya.

Deputi Direktur Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setiawan Budi Utomo menambahkan, pelaku usaha ekonomi kreatif sengaja dipertemukan dengan bank syariah karena tumbuh kembang perbankan syariah harus seiring dengan sektor riil.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengaku sangat mendukung apa yang digagas oleh Bekraf dalam membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif.

"Selain mendukung, kami juga akan tetap mengawasi serta mengevaluasi apa yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan kegiatan ini," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Sumber: Antaranews.com

  • 11 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

BOGOR -- Syekh asal Lebanon, Dr. Amin bin Salim Al-Kurdi menilai, wakaf itu harta karun yang sangat mahal bagi umat Islam. Rasulullah SAW mengatakan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.

"Karena itu, penting bagi umat Islam untuk menggerakan wakaf," kata dia, saat kuliah umum di Institut Agama Islam Sahid, Bogor, Rabu (10/5).

Menurutnya, mengapa wakaf belum diterapkan secara global karena kurangnya pemahaman yang benar. Karena sewajarnya bagi umat Islam memanfaatkan setiap lini dari perkembangan teknologi seperti internet dan lainnya. "Ketika sudah dikenal dan dipahami tinggal bagaimana memasarkannya," kata dia.

Perlu dipahami bahwa, lanjutnya, Islam agama yang benar. Harus diakui, banyak upaya mengaburkan ajaran Islam. "Jumlah mereka yang mengaburkan kebenaran Islam itu sedikit, tapi mereka dapat kesempatan untuk membuat umat ragu. Jangan takut, kuncinya kenali Islam sebagai rahmat," kata dia.

Sebenarnya, kata dia, sudah ada perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan. Namun, itu belum dilakukan. "Saya berharap mindset kita sudah benar soal wakaf. Karena manfaatnya yang begitu luar biasa. Sebagai seorang Muslim, wakaf harus menjadikan kemajuan yang mendapat ridha Allah SWT," ungkapnya.

Di Lebanon misalnya, ada wakaf bertujuan mempercepat pernikahan. Wakaf mawardah warahma demikian namanya, yaitu wakaf berupa lelaki dan perempuan diberikan biaya untuk mempercepat niatan mereka untuk menikah. Juga, kata dia, ada wakaf untuk membiayai penelitian. Wakaf untuk pengembangan seni.

"Ada orang yang wakafkan tanah, hasilnya untuk perawatan hewan. Juga di negara maju, ada yang wakaf untuk perawatan tanaman di ruang publik. Jadi ada banyak berbagai bentuk," kata dia.

Sumber: Republika.co.id

  • 10 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Dikutip dari keterangan tertulis AXA Mandiri yang diterima Dream, Selasa 9 Mei 2017, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, indeks literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51 persen. Artinya, dari 100 orang Indonesia, hanya 2-3 orang yang mengenal asuransi syariah.

Angka ini kalah jauh daripada angka indeks literasi keuangan  terhadap asuransi, yaitu 15,75 persen. Padahal, potensi asuransi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Per November 2016, kontribusi asuransi syariah tumbuh 15, 9 persen atau sebesar Rp10,9 triliun secara tahunan atau year-on-year (yoy). Aset industri syariah mencapai Rp32,5 triliun.

Melihat mininya indeks literasi asuransi syariah, PT AXA Mandiri Finacial Services (AXA Mandiri) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemahaman instrumen keuangan syariah yang satu ini.

Kedua pihak menandatangani kerja sama edukasi keuangan syariah “ Satu Juta Umat Mandiri”. Penandatanganan ini dilakukan oleh Director of Alternative Channel AXA Mandiri, Henky Oktavianus, dan Ketua MUI, Ma’ruf Amin.

President Director AXA Mandiri, Jean Philippe Vandenschrick, menyambut baik kerja sama AXA Mandiri-MUI. Dengan memberikan pemahaman kepada para dai di MUI, Jean berharap pengetahuan asuransi syariah bisa disampaikan kepada jemaah.

“ Setelah mendapatkan infromasi dari AXA Mandiri, para dai kemudian meneruskan pengetahuannya mengenai asuransi syariah tersebut kepada para jamaah di sela-sela dakwahnya,” kata dia di Jakarta.

Ma’ruf mengatakan MUI juga mendukung upaya AXA Mandiri untuk meningkatkan pemahaman umat Islam tentang asuransi syariah. Dia mengatakan ribuan dai di berbagai kota akan berpartisipasi langsung dalam menggalakkan literasi asuransi syariah.

“ Melalui pemahaman yang utuh mengenai asuransi syariah, kami berharap umat Islam di berbagai pelosok negeri ini akan mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan asuransi mereka,” kata dia.

Di samping memperluas literasi tentang asuransi syariah, Henky mengatakan AXA MAndiri turut mengembangkan produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan muslim di Indonesia. Dalam pemasarannya, perusahaan ini menggandeng PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sumber: Dream.co.id

  • 20 Apr 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (PLJPS). Peraturan itu dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya yaitu PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan PBI Nomor 14/20/PBI/2012 tentang perubahan atas Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

Penyempurnaan PBI PLJPS tersebut dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Sebagaimana diatur dalam UU PPKSK, pembiayaan PLJPS merupakan instrumen dalam penanganan permasalahan likuiditas bank.

Dengan begitu, kini Bank Syariah dapat lebih mudah meminjam dana ke BI bila terjadi pengetatan likuiditas. Dalam PBI tersebut dijelaskan secara detail mengenai mekanisme permohonan, pencairan, penggantian agunan, hingga eksekusi agunan PLJPS.

Menanggapi PBI baru itu, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan, saat ini likuiditas perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan masih bagus. "Bagus dan tidak ada masalah," tegas Ketua Bidang Edukasi dan Literasi Asbisindo Koko T Rachmadi kepada Republika, Rabu, (19/4).

Ia menjelaskan, terjaganya likuiditas bank syariah karena dukungan bank induk. Pasalnya, hampir semua bank syariah merupakan anak perusahaan dari bank konvensional.

"Jadi kalau pun ada apa-apa, masih ada induk yang akan dukung. Seperti kita tahu setahun terakhir likuiditas perbankan nasional sangat bagus, tren ke depannya juga bagus," jelas Koko. 

Ia pun mengaku tidak mengetahui latar belakang BI mengeluarkan kebijakan tersebut.

Sumber: Republika.co.id

  • 17 Apr 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perbankan syariah optimistis pertumbuhan pembiayaan sektor perumahan akan membaik pada kuartal II ini, meskipun pada awal tahun pembiayaan sedang mengalami perlambatan.

Sektor properti menengah untuk segmen menengah ke bawah diperkirakan akan mendorong segmen konsumer perbankan pada tahun ini. Selain itu, dampak relaksasi aturanfinancing to value (FTV) untuk pembiayaan perumahan juga dinilai akan mendorong bisnis perumahan tahun ini.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah Dhias Widiyanti mengatakan, di kuartal I 2017 ini penyaluran pembiayaan konsumtif lebih baik dibandingkan kuartal I tahun lalu, naik sebesar 35 persen year on year (yoy).

"Khusus pertumbuhan griya, pada kuartal I secaranett growth atau setelah dikurangi pelunasan dan angsuran sebesar Rp 389,238 miliar atau tumbuh 31,53 persen. Dari target Rp 1,6 triliun hingga akhir tahun," ujar Dhias pada Republika.co.id,Ahad (16/4).

Dhias menuturkan, pertumbuhan bisnis perumahan terlihat melambat terutama aparteman dan rumah segmen menengah atas. Sebaliknya untuk rumah murah di bawah Rp 300 juta justru sangat bergairah terutama perumahan subsidi atau Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini, pembiayaan perumahan BNI Syariah untuk rata-rata pembiayaan Rp 300 juta sampai dengan Rp 1 miliar yang masih punya peluang bertumbuh.

"Diharapkan dalam kuartal II ini kondisinya terus membaik terutama untuk segmen rumah di bawah Rp 1 miliar. Karena rumah-rumah tersebut umumnya dibeli oleh masyarakat sebagai rumah pertama," tutur Dhias.

Menurut Senior Executive Vice President Retail Banking Bank Syariah Mandiri, Niken Andonowarih pada awal tahun ini bisnis konsumer khususnya perumahan memang sedikit lebih rendah. Penyebabnya, antara lain karena tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum keluar sebagai dasar transaksi. Selain itu, pada kuartal I terdapat hari libur yang cukup banyak sehingga mengurangi jumlah hari kerja dan waktu transaksi.

"Kuartal I 2017 pembiayaan konsumsi BSM tumbuh 12,5 persen. Kuartal II ditargetkan akan lebih tinggi, sekitar 15 persen dibandingkan kuartal I," ujar Niken.

Niken optimistis dampak relaksasi financing to value (FTV) Bank Indonesia akan mendorong segmen bisnis perumahan pada tahun ini. BSM menargetkan pembiayaan perumahan tumbuh 12- 13 persen sepanjang 2017.

Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Indri Tri Handayani. Pembelian rumah baru belum maksimal karena PBB di awal tahun belum keluar. Namun karena ada pilihan produk KPR refinancing, sehingga pertumbuhan masih sesuai budget.

"Pertumbuhannya  mencapai Rp 500 miliar atau 25 persen dari target, dengan mayoritas segmen menengah bawah yaitu di harga rumah subsidi sampai dengan Rp 1 miliar termasuk rumah subsidi program pemerintah," ujar Indri.

Sumber: Republika.co.id

  • 15 Apr 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Kurikulum, Sarana, Kesiswaan dan Kelembagaan Madrasah (KSKK) M Nur Kholis Setiawan mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) ingin memanfaatkan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara untuk membangun madrasah.

 

Ini karena dana APBN murni tidak cukup untuk membantu memperbaiki sarana dan prasarana madrash negeri maupun swasta."SBSN selama ini dimanfaatkan lebih banyak oleh orang lain, alangkah lebih baik dimanfaatkan umat Islam yang lebih berhak," jelas dia kepada Republika, Jumat (14/4).

Menurut dia Pendidikan Islam memiliki hak alokasi terhadap SBSN untuk memperbaiki sarana dan prasaran yang masih sangat kurang. Untuk menggunakan dana SBSN telah diatur syarat-syaratnay seperti dana tersebut harus digunakan oleh pemerintah bukan milik swasta dan harus memiliki sertifikat Kemenag.

"Kita telah memenuhi syarat dalam penggunan SBSN karena kita sepenuhnya tunduk pada peraturan dan regulasi yang berlaku," ujar dia. 

Nur Kholis mengatakan dana APBN masing sangat kurang karena madrasah masih membutuhkan banyak ruang kelas baru. Apalagi tiap tahun siswa madrasah semakin meningkat. Tahun ini saja penambahan siswa yang mengikuti UN 16 persen, setiap tahunnya baik Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah bertambah ratusan ribu siswa.

SBSN ini nantinya digunakan untuk membenahi dan menambah ruang kelas di madrasah negeri sedangkan dana APBN murni akan dialokasikan untuk membantu madrasah swasta. Karena pertambahan siswa tidak hanya ada di madrasah negeri juga terdapat pada madrasah swasta.

"Kalau dana APBN dibagi dua untuk bantuan madrasah negeri dan swasta nanti jumlahnya akan lebih kecil dan tidak cukup," jelas dia. 

Dana SBSN ini nantinya akan digunakan di tahun 2018. Saat ini masih dalam pembahasan kesepakatan antara Kemenag dengan Bappenas angka yang ingin digunakan.

Kemenag berharap bisa mendapatkan angka Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar untuk alokasi pilot proyek pertama madrasah ini. Sedangkan titik madrasah dan jumlah madrasah yang akan dibantu masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

Sumber: Republika.co.id

  • 17 Mar 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pelaku keuangan syariah terus membuat terobosan di pasar Amerika Serkat (AS) dalam berbagai bentuk. Berbagai terobosan ini telah membuat terjadinya peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan syariah, dari bank koperasi skala kecil hingga perusahaan gadai, bank investasi dan broker yang beroperasi di seluruh AS.

Dilansir dari Pakistan Observer, Jumat (17/3) disebutkan, sekarang ada sekitar tiga lusin penyedia jasa keuangan syariah resmi di Amerika Serikat. Di antara lembaga top yang menawarkan jasa keuangan syariah di negara itu dalam hal ukuran aset adalah Lariba Amerika Finance House dan perusahaan yang terkait dengan Bank of Whittier di Los Angeles, serta University Bank dan anak perusahaan University Islamic Finance di Michigan.

Saturna Capital yang berpusat di Washington merupakan penasihat investasi dan perusahaan pengelolaan dana yang mengelola aset lebih dari 3,5 triliun dolar AS, terutama diinvestasikan ke reksa dana yang menganut prinsip syariah. JP Morgan dan Standard Chartered juga menawarkan layanan perbankan syariah kepada klien di AS.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan syariah, Harvard University memiliki Program Harvard Islamic Finance. Sementara itu, lembaga Franco-American Alliance for Islamic Finance akan menyelenggarakan seminar keuangan syariah di sejumlah kota di AS yang dimulai dengan Chicago dan San Francisco pada musim panas tahun ini. Beberapa universitas lain dan sekolah bisnis juga memiliki seminar keuangan syariah pada kurikulum mereka.

Penerapan sistem keuangan syariah di Negeri Paman Sam ini juga dapat dilihat dari beberapa program pembiayaan proyek infrastruktur. Di antara yang terbaru adalah kesepakatan pembiayaan proyek pada Mei 2016 oleh pengembang real estate New York, Soho Properties, untuk pembangunan di Park Place di Manhattan, dua blok dari World Trade Center. CEO Soho Properties, Sharif El-Gamal berniat untuk membangun sebuah museum Islam dan sebuah menara kondominium 50 unit. 

Proyek lainnya yang tidak diketahui publik adalah pembiayaan syariah yang diberikan oleh Maybank dari Malaysia dan Warba Bank dari Kuwait sebesar 219 juta dolar AS untuk pembangunan proyek properti milik salah satu keluarga miliarder Arab Saudi Al-Subeaei.

"Ini telah menjadi pinjaman sindikasi konstruksi syariah terbesar di New York City sejauh ini," kata El-Gamal. Ia menambahkan bahwa Sindikasi ini melibatkan investor global yang tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam transaksi real estate di New York.

Dasar-dasar sistem keuangan syariah di AS diletakkan pada 1990-an ketika regulator resmi mengakui model ijarah dan murabahah berlaku untuk transaksi yang melibatkan pembelian properti residensial.

Sementara di lantai bursa, saat ini, indeks keuangan syariah mencakup ribuan saham blue chips, investasi pendapatan tetap dan indeks industri yang melibatkan emiten yang memenuhi persyaratan tertentu yang terkait dengan penerimaan dari produk mereka dan kegiatan usaha bagi investor Muslim.

Selain itu, perusahaan dana dan manajer aset sejauh ini telah meluncurkan dana syariah dengan total aset kelolaan lebih dari 5 miliar dolar AS dan berkembang. Sementara pasar sukuk telah dipenetrasi dengan penerbitan sukuk oleh GE Capital, Goldman Sachs, University Bank dan perusahaan utilitas East Cameron Gas.

Di sisi konsumen, sistem keuangan syariah di AS sebagian besar terjadi di pasar real estate. produk pembiayaan rumah berbasis syariah telah menjadi populer di beberapa komunitas, terutama setelah krisis subprime mortgage sepuluh tahun yang lalu.

Sumber: Republika.co.id

  • 27 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menjelaskan, KNKS akan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Sedangkan agenda besar untuk membenahi kualitas pendidikan ekonomi syariah diperkirakan akan mulai didorong pada tahun depan." Karena kami melihat bahwa kalau untuk mengembangkan ekonomi syariah, tidak bisa terlepas dari SDM (Sumber Daya Manusia) juga. Jadi salah satunya ini yang akan kita garap," ujar Pungky kepada Republika, Senin (27/2).
Pungky menuturkan, saat ini SDM di bidang keuangan syariah khususnya perbankan banyak yang berasal dari konvensional dan bukan merupakan lulusan dari ekonomi syariah. Sementara lulusan ekonomi syariah tidak terserap ke industri keuangan syariah, karena kualitasnya dinilai masih di bawah konvensional.
Dalam master plan KNKS, salah satu rencana membenahi kualitas pendidikan ekonomi syariah yakni dengan memetakan problem di masing-masing pulau di Indonesia. Saat ini terdapat 128 perguruan tinggi yang mengajar ekonomi syariah.
Menurut Pungky, KNKS nantinya tidak akan langsung membenahi seluruhnya secara langsung, namun akan bertahap per pulau, karena jika per provinsi belum memungkinkan lantaran biaya yang besar. Nanti akan dilihat perguruan tinggi mana yang terbaik dalam bidang ekonomi syariah, lalu akan dibenahi dari segi SDM dan dana untuk riset pengembangan akademisnya.
"Nanti akan kita dalamin lagi bagaimana pemetaan lulusan PT tersebut, banyak diterima atau tidak. Kalau bagus, kita akan fokus pembenahan kualitas universitas lain. Kalau di universitas lain ternyata kurang tenaga pengajar atau jurnal-jurnal ilmiah tidak banyak, yang seperti ini harus didorong," tutur Pungky.
Dengan demikian, ia memperkirakan barangkali Pulau Jawa tidak menjadi fokus pembenahan kualitas. Karena saat ini beberapa perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah di Pulau Jawa memiliki kualitas yang cukup bagus. "Kita juga akan fokus dalam menaikkan kualitasnya," ujarnya.
Meski fokusnya pada pengembangan keuangan syariah, namun tidak bisa melepaskan elemen-elemen lain di keuangan syariah. KNKS nantinya tidak akan mendorong ekonomi syariah saja, tapi juga ekonomi riil. Sebab, ekonomi syariah tidak akan berjalan dengan baik apabila ekonomi riil tertinggal.
"Artinya kami ingin di bappenas ekonomi riil didorong, sehingga saat ekonomi riilnya butuh sesuatu ekonomi syariahnya sudah siap. Sebaliknya keuangan syariah sudah berkembang, ada pasar juga yang pas untuk dia menyalurkan dana-dananya," jelas Pungky.
Agenda besar ini, kata Pungky, baru akan berjalan pada tahun depan. Hal ini dikarenakan KNKS akan mulai beroperasi pada Juni 2017 ini.
"Kita benahi dulu manajemen KNKS lalu pengembangan dengan memetakan potensi pendidikannya," tuturnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 26 Feb 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

DEWAN Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan telah mengadakan pembahasan mendalam serta menampung sejumlah usulan dan saran-saran teknis dari regulator nasional guna membentuk kerangka kebijakan yang bisa diterapkan dalam meningkatkan stabilitas keuangan syariah.

Catatan IMF, perbankan syariah terus berkembang pesat dan diperkirakan memiliki aset global mencapai 2,84 triliun dolar AS, sebesar 1,3 triliun dolar AS dimiliki bank umum syariah
Saat ini sektor keuangan syariah memegang peranan penting di 14 negara dan menyumbang pangsa pasar sekitat 15% terhadap total aset. Negara tersebut, di antaranya Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Menurut IMF, telah ada kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan standar kehati-hatian untuk industri keuangan syariah meski kesenjangan masih terlihat di beberapa bidang, misalnya aturan deposito dan manajemen likuiditas.

"Situasi ini telah menimbulkan praktik perbankan syariah yang dapat mencapai beberapa tujuan manajemen likuiditas, tetapi risiko hadir dan tidak efisien," ujar Dewan Eksekutif IMF.

Satu masalah, masih kurangnya aset likuid berkualitas tinggi menurunkan kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas dan mengembangkan pasar uang.

Untuk mengatasi kekurangan likuiditas, industri keuangan syariah mencoba mengembangkan instrumen sukuk berjangka pendek yang diterbitkan oleh International Islamic Liquidity Management. Namun, menurut Gubernur Bank Sentral Kuwait Mohammad al-Hasel, langkah tersebut tak berjalan sesuai rencana karena lembaga keuangan konvensional juga bisa membeli sukuk tersebut.
Akibat ketergantungan bank syariah terhadap dana tunai lebih besar dari lembaga keuangan konvensional, menurut al-Hasel, sukuk menawarkan yield lebih baik dari obligasi konvensional. Ini dinilai al-Hasel kurang sehat, juga memperkecil kemungkinan bank syariah berskala kecil untuk menawarkan instrumen sukuk ke pasar terbuka.
Di Indonesia, perbankan syariah juga berkembang pesat dengan aset pada 2016 hingga September tumbuh 17,58% menjadi Rp331,76 triliun dengan pangsa pasar terhadap perbankan nasional mencapai 5,3%, naik dari 4,87% pada akhir 2015.

Namun, dibanding aset perbankan syariah global yang triliunan dolar AS itu, aset perbankan syariah Indonesia yang masih di bawah 30 miliar dolar AS itu tentu kecil sekali. Artinya, masih terbuka luas peluang untuk membesarkannya

Sumber ; Lampost.co