Publikasi - Berita Eksyar

  • 4 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Popularitas London sebagai pusat keuangan Islam muncul pada tahun 2013 saat Perdana Menteri David Cameron mengumumkan rencana untuk mengembangkan kota Inggris tersebut menjadi ibu kota keuangan Islam Barat.
Pada tahun 2014, London melangkah lebih jauh ketika Inggris menjadi negara pertama di luar dunia Islam untuk menerbitkan sukuk negara. Penjualan Sukuk Britania Raya secara luas dilihat sebagai keberhasilan karena menarik 2,3 miliar poundsterling atas perintah bank sentral, sovereign wealth funds, dan investor institusional lainnya. Sebagai bagian dari rencana strategis, pada 2015, Inggris menjamin sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan penerbangan Emirates.

Dilansir dari The Market Mogul, Selasa (30/5), disebutkan, manfaat utama dari kebijakan ini adalah menarik tambahan likuiditas dari investor di Timur Tengah dan Asia yang berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam.

Perbankan Syariah di Kota London
Meskipun sejarah London dengan keuangan Islam tampaknya sangat singkat, faktanya, kembali ke lebih dari 30 tahun lalu, karena bank Islam pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1982. Hampir dua puluh tahun kemudian, Pemerintah Inggris menghapus penghalang pajak untuk produk yang sesuai dengan syariah, yang bertindak sebagai insentif bagi investor dan penjamin emisi.

Akibatnya, pada tahun 2004, FSA menyetujui bank Inggris pertama yang benar-benar Islami. Pada 2017, Inggris memiliki lebih banyak bank dan kreditur Islam daripada negara Barat lainnya, dan selain itu, perbankan lokal juga telah meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan individu, deposito, skema pensiun dan rencana pembelian rumah. 

Selanjutnya, pada bulan April 2017, perusahaan teknologi keuangan Islam berbasis di London, Yielder telah menjadi perusahaan pertama yang mendapat persetujuan peraturan di Inggris.

Kunci Kekuatan Kompetitif London
Apa yang ada di balik minat institusional ini dalam keuangan Islam? Terlepas dari jumlah bank yang menyediakan produk Syariah, London memiliki ekosistem finansial yang sempurna -pasar utang dan ekuitas yang besar dan sangat likuid, profesional berkualitas- pengacara dan bankir, regulator keuangan berorientasi bisnis dan pasar yang dikembangkan untuk instrumen manajemen risiko, seperti derivatif dan asuransi.

London Stock Exchange adalah tempat global utama untuk penerbitan sukuk. Menurut situs resmi LSE Group, lebih dari 48 miliar dolar AS telah meningkat melalui 65 penerbitan obligasi investasi alternatif di London Stock Exchange. Juga, London Stock Exchange mencakup sejumlah dana yang dirancang untuk investor yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti Seri Indeks Ekuitas FTSE Shariah Global.

Dalam beberapa tahun terakhir, London telah berada di garis depan inovasi di bidang FinTech seperti cryptocurrencies, crowdfunding, layanan pembayaran, dan lainnya. Beberapa inovasi FinTech ini dapat dikombinasikan dengan keuangan Islam untuk menghasilkan produk yang lebih murah, lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih personal. Pasar keuangan Islam di Inggris memiliki potensi tinggi karena saat ini ada sekitar 3 juta Muslim yang tinggal di Inggris. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan produk yang sesuai dengan Syariah.

Persaingan dari Pusat Keuangan Lainnya
Pusat keuangan seperti Dublin dan Luksemburg juga memiliki ambisi untuk menarik layanan keuangan Islam. Lebih jauh lagi, pada bulan April tahun ini, Arab Saudi mencatatkan obligasi syariah terbesarnya, di Bursa Efek Irlandia, sehingga persaingan antara pusat keuangan Barat mungkin lebih kuat dari sebelumnya.

Namun, untuk saat ini, persaingan pusat keuangan saat ini tertinggal karena pasar mereka yang lebih kecil, lebih sedikit perusahaan yang mencari untuk membesarkan keuangan, mereka juga menurunkan jumlah profesional berkualitas dan kurangnya pengalaman dalam penjajakan pembiayaan tiket Syariah.

Satu hal yang pasti, jika London ingin mempertahankan posisi terdepannya dalam keuangan Islam, kota ini harus mematuhi undang-undang imigrasi yang fleksibel dan fokus pada menarik emiten asing dan pembangunan infrastruktur keuangan.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perekonomian, baik secara nasional maupun internasional atau global, terus mengalami perkembangannya. Seperti ekonomi syariah yang tengah menjadi tren dan sebagai salah satu sistem yang dinilai bisa menjadi alternatif di tengah krisis global. Bahkan beberapa negara barat telah menggunakan konsep ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi dalam menarik investor.


Hal itulah yang dilihat Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma untuk menggelar seminar berskala internasional bertajuk Enhancing Sustainable Development and Welfare Distribution Through Waqf.

 

Rektor Gunadarma, Margianti mengungkapkan, ekonomi syariah sebetulnya sudah dikembangkan sejak lama dan terbukti lebih tahan terhadap permasalahan ekonomi.

 

"Sudah dibuktikan ada karakteristik khusus secara ekonomi, bukan agama, yang ternyata lebih tahan terhadap turbulen atau permasalahan ekonomi yang ada. Seperti bagi hasil, itu secara ekonomi, secara logis, terbukti lebih tahan. Itu landasan filosofisnya," kata Margianti kepada merdeka.com di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5).

 

Simak wawancara merdeka.com selengkapnya bersama Rektor Universitas Gunadarma Margianti mengenai ekonomi syariah dan peran Gunadarma untuk menjawab persaingan global. 

 

Kenapa Gunadarma ingin mengadakan seminar internasional?

 

Mengadakan seminar ini bukan karena ingin, tapi kewajiban dari setiap program studi untuk melakukan pendalaman pengembangan ilmu baik untuk lokal maupun internasional. Jadi itu memang sudah kewajiban program studi, centre, atau lembaganya sendiri. Sudah koridor yang harus dilakukan.

 

Kenapa harus wajib?

 

Karena memang salah satu sarana pengembangan ilmu. Untuk kita melakukan penelitian, seminar-seminar, mendapat ide-ide baru dari pihak lain. Jadi di situlah proses berkembangnya. Bisa diterangkan juga di sini bahwa para Kaprodi, Dekan dan lain sebagainya mereka tidak mendapat kewajiban administratif. Artinya mereka tidak diwajibkan mencari massa baru, mahasiswa baru dan lain sebagainya. Kewajiban mereka melakukan pengembangan dan pendalaman keilmuan melalui seminar, penelitian, kerja sama, dan juga melalui pengabdian masyarakat. Karena semua dukungan administrasi akademik dan keuangan itu dilakukan desentralisasi.

 

Seminar ini apakah tema yang selalu berubah atau memang Gunadarma sedang fokus ekonomi syariah?

 

Ekonomi syariah ini di Gunadarma programnya baru berjalan belum satu tahun, per September 2016. Jadi di sini yang baru itu ada tiga: ekonomi syariah, agrotech, dan pariwisata. Jadi tema ini mengenai Enhancing Sustainable Development and Welfare Distribution Through Waqf, saya kira bebas pilihan mereka (program studi), apa topik yang sedang "in". Kebetulan bagi program studi ekonomi syariah yang baru itu pilihannya ke sana. Dan mereka punya keleluasaan akademik mengundang siapa saja. Tidak ada ketentuan dari kami (Rektorat) untuk mengundang ini mengundang itu.

 

Tapi sebelum itu, karena ini program baru, itu tidak mulai tiba-tiba. Di Gunadarma sendiri sudah aktif sekali Syariah Ekonomi Forum (SEF). Kegiatannya, salah satunya, mereka juara debat internasional. Prestasinya bagus sekali. Setiap kali kegiatan mereka ada, mereka juga bertanya, "Kapan program ekonomi syariah di Gunadarma ada?", dengan ini kami jawab. Tentu, setelah kami melakukan persiapan. Jadi topiknya, apa yang berkembang saat ini, menjadi bahan kajian.

 

Pertimbangan Gunadarma untuk membuka ekonomi syariah?

 

Ekonomi syariah memang sebetulnya sudah dikembangkan lama untuk memperkenalkan dan sebagainya. Dan juga sudah dibuktikan ada karakteristik khusus secara ekonomi, bukan agama, yang ternyata lebih tahan terhadap turbulen atau permasalahan ekonomi yang ada. Seperti bagi hasil, itu secara ekonomi, secara logis, terbukti lebih tahan. Itu landasan filosofisnya.

 

Apa yang diharapkan kepada lulusan-lulusan Gunadarma nantinya, khususnya di bidang ekonomi syariah?

 

Anggota SEF tadi dasarnya adalah mereka yang mengambil program studi ekonomi. Kemudian studi lanjutan di luar negeri mengambil ekonomi syariah. Bahkan ada yang dibiayai oleh Gunadarma. Jadi kita sudah punya tenaga-tenaga yang diharapkan akan kembali ke sini lagi. Harapannya tentu saja lulusannya itu dapat mengisi pangsa ekonomi syariah di Indonesia. Selama ini kan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma menjadi salah satu favorit karena diperkaya dengan ICT. Semua fakultas yang ada harus embeded dengan ICT. Semua diberi tambahan pengetahuan IT dan Komunikasi. Sekarang karena ekonomi syariah berkembang pesat, maka kita juga ingin berkiprah.

 

Termasuk dengan persaingan global?

 

Otomatis kalau itu. Termasuk semua yang ada di Gunadarma. Payung MoU Gunadarma untuk aktivitas internasional itu kan mencakup, termasuk yang ekonomi syariah itu. Gunadarma saat ini kan ada lebih dari 100 kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau bukan perguruan tinggi. Kalau memang dia bisa in-line dan itu sangat terbuka dan fleksibel.

 

Ekonomi syariah itu sebuah peluang atau ancaman di Indonesia?

 

Menurut saya tergantung bagaimana melihat. Ada istilah SWOT, dan di bagian weakness bila kita bisa melihat dari sisi lain bisa juga menjadi strengths. Begitupun dengan threats, bisa juga kita ubah menjadi opportunities kenapa tidak. Jadi kalau ada kesalahan coba kita selamatkan dan cari Win-Win Solution-nya.

 

Para mahasiswa akan memasuki dunia kerja, mereka kerap terkendala. Mereka sudah siap atau belum sebelumnya?

 

Kalau Gunadarma sudah dipersiapkan sejak awal, ini sudah dilakukan sejak dulu. Pertama, Gunadarma sekarang sudah punya gedung berlantai, dulu kan belum. Jadi kami berpikir kalau mahasiswa itu diwawancara oleh sebuah perusahaan yang multinasional dia nggak pernah naik lift, umpamanya, nanti dia bisa tidak 'tampil'. Kami memikirkan bagaimana melatih para mahasiswa ini diuji oleh orang-orang berdasi, dengan jas. Kami sudah mengharuskan para dosen itu waktu sidang S-1 pakai dasi, pakai jas, tapi tidak ada yang mau. Nah akhirnya kami sediakan. Tujuannya untuk upaya pembiasaan mahasiswa.

 

Permasalahan lainnya?

 

Permasalahan lainnya adalah mahasiswa tidak bisa 'nyetel' dari apa yang ada di universitas dengan dunia kerja. Di Gunadarma kami siapkan ada mata-mata kuliah tertentu yang ada muatan praktikum IT yang mendukung satu mata kuliah tertentu. Katakan perpajakan, di situ ada komponen praktikum perpajakan, dan mahasiswa wajib ikut. Memang di luar SKS, tapi kalau tidak ikut dia tidak akan lulus. Itu salah satu kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Ada juga mata kuliah lainnya.

 

Kalau tadi hard skill, ada lagi soft skill-nya. Karena kan mereka juga perlu memiliki bagaimana memperhatikan, bagaimana mendengar, atau bagaimana bersikap di dunia kerja. Nah itu ada di mata kuliah adapted soft skill, namanya.

 

Tapi belakangan pemerintah kita ini berpikir lagi, "Katanya para mahasiswa kita ini kurang aware dengan situasi sosial", terus mereka membuat suatu program hibah General Education. Jadi mereka ingin bikin suatu kurikulum tertentu di mana mata kuliah itu langsung membaur ke masyarakat. Itu ada hibahnya. Kami sedang melakukan ini melalui (program studi) Agrotech, mereka kuliah lapangan dan sebagainya. Nanti kalau ini bagus, kita bisa embeded kan pada program di universitas. Dulu soft skill juga begitu, dapat program hibah sedikit dan bagus, lalu kita jadikan program lembaga.

 

Apakah ada semacam monitoring kepada lulusan?

 

Kita monitor lulusan kita. Lulusan kita maksimum 3 bulan sudah terserap. Yang belum bekerja tapi sudah terserap juga banyak. Dan ini divalidasi dengan jumlah mahasiswa yang akan masuk.

 

Untuk dari itu semua, di Gunadarma ada lembaga pengembangan. Kalau di ekonomi ada Lebma, di Komputer ada Lebkom, Lebsi, Lebtek dan lain-lain. Di mana di situ disediakan short courses seminggu satu kali. Di situ banyak perkembangan baru yang disajikan. Dan semua mahasiswa itu wajib.

 

Ke depan sesuai dengan skema LSP sertifikat kompetensi bagi mahasiswa itu akan lebur kepada LSP-P1 Gunadarma. Lembaga Sertifikasi Profesi sudah keluar izinnya untuk 33 skema. Jadi mahasiswa nanti akan mendapat sertifikat dengan mengikuti sertifikasi dari LSP di Gunadarma. Dan Gunadarma baru mendapat izin 33 skema, itu berat sekali.

 

Pengangguran universitas tinggi, bagaimana Anda menanggapinya?

 

Kita sendiri membekali mereka dengan inkubator bisnis. Tujuannya, jangan hanya berharap mereka menjadi pegawai, tetapi kalau bisa menjadi pembuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pernah dulu TPSDP itu pernah mengadakan program bagi para lulusan yang ingin punya sesuatu lebih, ada dananya.

 

Pengangguran itu juga kan tidak hanya salah universitasnya, tetapi juga situasi ekonomi yang ada berpengaruh.

 

Kalau saya belum bisa melakukan hal yang nyata untuk angka pengangguran, saat ini careness-nya untuk Gunadarma. Misalnya, kami bekerja sama yang memang dapat mendukung kepentingan Gunadarma, seperti kerja sama untuk pembuatan handphone Android di mana untuk mendukung administrasi akademik secara online, itu yang kami lakukan.

 

Bagaimana yang akan memasuki perkuliahan, jaminan apa yang didapat dari Gunadarma?

 

Kompetensi yang ada sendiri saat ini, adalah jaminan yang akan diterima mereka. Di Gunadarma sendiri dalam proses pembelajaran yang ada banyak kegiatan-kegiatan intern yang bisa berguna bagi mereka. Kemudian kedua, banyak kegiatan penelitian Gunadarma saat ini menjadi nomor satu paling banyak penerima dana penelitian dari pemerintah. Salah satunya yang baru, science and technopark.

 

Bagaimana dengan treatment mahasiswa baru yang datang dari berbagai latar belakang dan generasi?

 

Treatmen itu berbeda-beda, tergantung dari fakultas atau bidang jurusannya masing-masing, psikologi beda dengan arsitek, beda dengan ekonomi dan lain sebagainya. Di Gunadarma selalu dari awal disampaikan kita output oriented. Walaupun masing-masing beda, tapi kita selaraskan semuanya. Kami rektorat, tidak bisa masuk sampai ke situ. Pemerintah juga kan sudah menetapkan standarisasinya tiap kampus-kampus untuk menjamin kompetensinya masing-masing sesuai bidangnya.

 

Semua itu juga terbagi dalam tiga garis besar, Tri Dharma: proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan mereka mahasiswa harus diwadahi ke situ. Walaupun saat ini tengah dipertanyakan apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau tidak, karena itu produk tahun 55.

 

Kemudian semua harus berbasis ICT, ada hard skill, soft skill. Sekarang juga visi misi kami berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dan juga terkenal dan diakui secara internasional. Jadi sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang diarahkan ke arah internasional.

 

Apa yang ingin disampaikan Gunadarma kepada para calon mahasiswa dan lulusan?

 

Kalau yang baru tentu saja silakan datang ke Gunadarma. Tentu saja ada gate yang harus mereka lewati. Juga di Gunadarma banyak tersedia banyak kesempatan beasiswa, ke luar negeri pun ada, juga kami menerima bidik misi. Artinya kalau pemerintah daerah punya usulan untuk prestasi akademik dan nonakademik, olahraga misalnya, itu sangat dihargai di sini bila ada rekomendasi. Kita kan membuka seluas-luasnya kepada semua. Tentu, selamat datang.

 

Bagi yang akan lulus, apa yang sudah diterima itu belum apa-apa, harus dikembangkan. Karena setiap saat semuanya berkembang, semuanya berubah, yang tidak berubah ya hanya perubahan itu sendiri. Tetapi positif, tetap semangat, jaga nama Gunadarma. Ubah semua weaknesses dan threats menjadi kesempatan.

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bukan rumah yang bernuansa Islami, bukan juga rumah yang dikhususkan bagi orang beragama Islam. Tapi, hunian atau properti syariah merupakan istilah yang digunakan untuk metode transaksi kepemilikan rumah secara syar'i, atau menerapkan nilai-nilai keislaman yang ditawarkan kepada calon pembeli properti. Baik Islam maupun, di luar Islam.

Terdapat beberapa gagasan yang diterapkan dalam metode ini, seperti tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa akad yang bermasalah, dan tanpa bank.

Dikutip dari berbagai sumber, dalam konsep properti syariah, pengembang tidak mengajak pihak perbankan untuk terlibat dalam akad jual beli. Akad yang terjadi hanya antara pembeli dan pengembang.

Opsi harga ada cash dan kredit, itu pun sudah disampaikan nominalnya sebelum akad dan tidak akan berubah walaupun suku bunga naik turun. Jadi, pilihan harga tergantung pembeli yang menentukan.

Dalam metode syariah juga, tidak dikenakan denda jika terdapat keterlambatan pembayaran cicilan. Pembeli hanya akan dikenakan surat peringatan sebagai pengingat komitmen bayar hutang, atau resechedule pembayaran jika pembeli tidak bisa menepati cicilan di tanggal tertentu.

Sumber: infonitas.com

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAMBI -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Jambi menargetkan dapat memberikan sertifkasi halal produk pangan untuk 200 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu pada tahun 2017.

"Target kita untuk program sertifikasi halal ada 200 UMKM yang menghasilkan produk pangan," kata Direktur LPPOM-MUI Provinsi Jambi Prof RA Muthalib di Jambi.

Sertifikasi dan label halal tersebut sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha kecil untuk sebagai menunjang kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan bisa merambah ke pasar yang lebih luas khususnya reatil modern. "Ritel modern sudah menyediakan ruang untuk produk UMKM, tapi kalau mau masuk ke ritel modern itu kan persyaratannya harus sertfikasi halal, jadi pelaku usaha kita bantu audit dan jika persyaratannya lengkap dan sudah terpenuhi barulah bisa diterbitkan sertifikasi halal itu," katanya menjelaskan.

LPPOM MUI Jambi sudah membuka pendaftaran pada saat jam kerja di kantor MUI Provinsi Jambi bagi pelaku UMKM untuk diaudit produknya supaya mendapatkan sertifikat dan label halal dari produk yang mereka hasilkan. "Jika usaha mikro atau usaha rumahan ada yang biaya sendiri malahan kita bantu biayanya, misalnya jika biaya standarnya Rp 2 juta maka kita bantu jadi bisa bayar Rp 1 juta saja sudah cukup," tuturnya.

MUI katanya, setiap tahun pasti mengadakan safari ramadhan ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Pada saat safari ramadhan tersebut pihak MUI juga melakukan audit bagi produk yang dihasilkan pelaku UMKM.

Menurut dia, proses untuk mendapatkan sertifkasi halal tersebut tidak membutuhkan waktu lama dan setelah berkas pendaftaran telah lengkap maka bisa langsung dilakukan audit produk yang dihasilkan.

"Jika berkasnya sudah masuk langsung kita cek atau diaudit, produk yang telah memiliki sertifikat halal sehingga lebih terjamin dan konsumen tidak lagi khawatir," ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 21 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAMBI -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Jambi menargetkan dapat memberikan sertifkasi halal produk pangan untuk 200 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu pada tahun 2017.

"Target kita untuk program sertifikasi halal ada 200 UMKM yang menghasilkan produk pangan," kata Direktur LPPOM-MUI Provinsi Jambi Prof RA Muthalib di Jambi.

Sertifikasi dan label halal tersebut sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha kecil untuk sebagai menunjang kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan bisa merambah ke pasar yang lebih luas khususnya reatil modern. "Ritel modern sudah menyediakan ruang untuk produk UMKM, tapi kalau mau masuk ke ritel modern itu kan persyaratannya harus sertfikasi halal, jadi pelaku usaha kita bantu audit dan jika persyaratannya lengkap dan sudah terpenuhi barulah bisa diterbitkan sertifikasi halal itu," katanya menjelaskan.

LPPOM MUI Jambi sudah membuka pendaftaran pada saat jam kerja di kantor MUI Provinsi Jambi bagi pelaku UMKM untuk diaudit produknya supaya mendapatkan sertifikat dan label halal dari produk yang mereka hasilkan. "Jika usaha mikro atau usaha rumahan ada yang biaya sendiri malahan kita bantu biayanya, misalnya jika biaya standarnya Rp 2 juta maka kita bantu jadi bisa bayar Rp 1 juta saja sudah cukup," tuturnya.

MUI katanya, setiap tahun pasti mengadakan safari ramadhan ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Pada saat safari ramadhan tersebut pihak MUI juga melakukan audit bagi produk yang dihasilkan pelaku UMKM.

Menurut dia, proses untuk mendapatkan sertifkasi halal tersebut tidak membutuhkan waktu lama dan setelah berkas pendaftaran telah lengkap maka bisa langsung dilakukan audit produk yang dihasilkan.

"Jika berkasnya sudah masuk langsung kita cek atau diaudit, produk yang telah memiliki sertifikat halal sehingga lebih terjamin dan konsumen tidak lagi khawatir," ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

  • 18 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, tahun 2015 komposisi keuangan syariah global adalah sebesar 2 triliun dolar Amerika atau setara dengan dua puluh enam ribu triliun rupiah. Tahun 2021, aset syariah global akan mencapai 3,4 dolar Amerika.

Sementara itu, aset syariah Indonesia mencapai angka delapan ratus sembilan puluh tujuh triliun yang tersebar di perbankan syariah, pasar modal syariah, pembiayaan, asuransi, dan lainnya.
“Per Februari tahun 2016 aset syariah Indonesia adalah 897 triliun,” kata Soekro saat menyampaikan pidato pada seminar nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia di Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat, Rabu (17/5).

Ia menyampaikan, Indonesia masuk dalam jajaran sepuluh besar peringkat ekonomi Islam. “Tahun 2015 dan 2016 Indonesia tetap menduduki peringkat sepuluh. Presentasenya jauh dengan Malaysia yang berada di urutan pertama,” urainya.

Namun demikian, ia menyatakan, ada tiga tantangan yang dihadapi dan dapat menghambat laju perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, kapasitas kelembagaan yang belum efektif dan efisien.

Kedua, keterbatasan akses dan produk ekonomi syariah ke tangan-tangan konsumen. Yang terakhir, pasar industri syariah di Indonesia yang masih kecil.Menurutnya, para pelaku bidang ekonomi syariah seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap tiga kendala tersebut di atas.

Secara statistik, industri keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 19,94% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 29,65% selama tahun 2016. Khusus perbankkan, tahun 2016 meningkat 20,3% sehingga share total aset perbankkan syariah terhadap perbankkan nasional mencapai 5,33%.

Sumber: www.nu.or.id

  • 16 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Berdasarkan Laporan Keuangan Islam Global atau Global Islamic Financial Report (GIFR) 2017 menyatakan aset keuangan Islam dunia tumbuh hingga 7 persen mencapai 2,293 triliun dolar AS pada 2016. GIFR merupakan buku tahunan tertua di perbankan dan keuangan syariah.

Pertumbuhan 7 persen tersebut, bagaimanapun ini menjadi tahun ketiga berturut-turut sektor ekonomi syariah mengalami pertumbuhan satu digit. Sekaligus tahun keempat berturut-turut penurunan tingkat pertumbuhan.

Ketua Edbiz Consulting and Managing Editor Profesor Humayon Dar mengatakan, lambannya pertumbuhan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasum konflik politik di sejumlah negara Muslim, khususnya di Timur Tengah. "Secara historis, harga minyak rendah telah mempengaruhi negara-negara di Gulf Corporation Council (GCC) dan negara-negara lain yang menjadikan IBF komoonen utana pasar keuangan," katanya dilansir dari Zawya.com, Senin (15/5).

Tidak hanya itu, turunnya antusiasme lembaga keuangan Barat terhadap perbankan dan keuangan Islam menyebabkan pelemahan pertumbuhan ini.

Sementara itu, Wakil CEO FWU Group Sohail Jaffer, Managing Director Silverlake Malaysia Othman Abdullah dan CEO Islamic Reporting Initiative (IRI) Daan Elffers yang merupakan panelis dalam sebuah diskusi mengenai kepemimpinan di perbankan dan keuangan syariah di Dubai menyimpulkan, perbankan dan keuangan syariah hanya dapat berkembang jika perspektif ekonomi syariah dibuat lebih luas dan relevan dengan industri saat ini.

Sumber: Republika.co.id

  • 15 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara intensif mengenalkan produk dan jasa keuangan syariah melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tujuannya, agar masyarakat semakin paham dan mau menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut.


“OJK sangat mendukung pengembangan keuangan syariah dan salah satunya diwujudkan dalam rangkaian kegiatan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS)," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, kemarin seperti ditulis, Minggu 14 Mei 2017.Dalam kampanye ini, lanjut dia, OJK bersama industri keuangan syariah telah merencanakan berbagai program-program sosialisasi dan komunikasi keuangan syariah yang akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia seperti kegiatan Keuangan Syariah Fair (KSF).

"Kota-Kota besar di Indonesia akan terus kami gencarkan kegiatan seperti ini. Tujuannya untuk mengenalkan manfaat dari penggunaan produk dan jasa keuangan syariah," katanya.

KSF ini, menurut Muliaman merupakan salah satu strategi OJK untuk mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan syariah.Selain itu, juga sebagai sarana penyampaian informasi tentang keunggulan produk dan jasa keuangan syariah, serta memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

"Keuangan Syariah Fair di berbagai kota di Indonesia diselenggarakan dengan format pameran (expo) industri keuangan syariah dengan peserta dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB Syariah," dia menambahkan.Dia menjelaskan, INKB syariah terdiri dari asuransi syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah dan pegadaian syariah yang akan mengenalkan dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang keunggulan produk dan jasa keuangan syariah.

"Karena produk dan jasa keuangan syariah kini sudah sama bagusnya, sama lengkapnya, sama modernnya sebagaimana produk jasa keuangan konvensional," Muliaman memungkasi.

  • 13 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Maraknya proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah menjadi salah satu target yang bisa digarap industri keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya agar bisa turut serta dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

 

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, industri keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitasnya. "Tidak hanya yang kecil, tetapi juga membiayai yang besar," kata saat membuka Keuangan Syariah Fair 2017 di Semarang, Jumat (12/5).
Melihat laju perkembangan, industri keuangan syariah menurutnya akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan atas semakin penting perannya bagi perekonomian nasional. "Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan industri keuangan saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional," katanya.
Labih lanjut Muliaman juga meminta industri keuangan syariah terus melakukan penetrasi pasar agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Menurutnya komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan jangkauan industri keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat luar biasa. 
Muliaman berharap industri keuangan syariah ini semakin inklusif atau terbuka bagi siapa saja. OJK mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp897,1 Triliun. Keuangan syariah sendiri telah memiliki pangsa pasar sebesar 5,18 %. 
Berkaitan dengan acara Keuangan Syariah Fair 2017, sebanyak 40 pelaku industri jasa keuangan syariah yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank turut menyemarakkan kegiatan tersebut. Muliaman mengharapkan kegiatan itu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk mencari informasi sekaligus formulasi tentang industri keuangan syariah. 
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono mengapresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Menurut Sri Puryono, Keuangan Syariah Fair diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri keuangan itu. 
Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, kecilnya pangsa pasar dan minimnya sumber daya manusia juga menjadi tantangan ke depan. Selain sosialisasi, mendorong determinasi yang lebih intensif untuk mengenalkan industri keuangan syariah. "Sarana pendukung memadai, tapi kalau sumber daya manusianya kurang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.

Sumber: Sindonews.com

  • 12 May 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Badan Ekonomi Kreatif memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif berbagai sektor untuk mendapatkan bantuan permodalan dari sejumlah perbankan syariah melalui kegiatan "Sharia Banking for Business Matching".

"Melalui kegiatan ini, kami berupaya mencomblangi para pelaku ekonomi kreatif dengan sembilan perbankan syariah dalam memperoleh akses permodalan karena sejak awal Bekraf tidak didesain untuk menyalurkan dana sendiri," kata Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif Fadjar Utomo di Semarang, Kamis.

Kesembilan perbankan syariah yang dipertemukan dengan para pelaku ekonomi kreatif itu adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin Dubai Syariah.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan "Sharia Banking for Business Matching" yang sudah dua kali diselenggarakan oleh Bekraf bertujuan memberikan informasi terkait pembiayaan perbankan syariah dan membuka peluang pelaku ekonomi kreatif dalam mengajukan proposal pembiayaan kepada sembilan perbankan syariah.

Ia mengakui selama ini pelaku ekonomi kreatif sering terkendala permodalan karena kurang "bankable" lantaran bidang usahanya terbilang tidak terlihat.

"Ekonomi kreatif itu kan aset utamanya kekayaan intelektual, sesuatu yang tidak nampak, tapi bisa dirasakan, sedangkan perbankan hanya bisa mengucurkan kredit lewat analisis yang sifatnya harus kelihatan," ujarnya.

Kekayaan intelektual, kata dia, memang tidak bisa digunakan sebagai jaminan, tapi bisa menjadi salah satu alat pengelola resiko dan perbankan harus bisa membedakan antara pelaku ekonomi kreatif yang punya merek atau dengan yang tidak.

Menurut dia, 200 pelaku ekonomi kreatif yang hadir telah memenuhi persyaratan peserta kegiatan yaitu tergabung dalam salah satu komunitas dari 16 subsektor ekonomi kreatif, memiliki merek, bukan pedagang tapi pemilik usaha kreatif, usia usaha kurang lebih satu tahun, serta membawa proposal pengajuan pembiayaan perbankan syariah.

"Kami berharap sembilan perbankan syariah yang hadir bisa menyalurkan pembiayaan yang sesuai kepada pelaku ekonomi kreatif guna pengembangan usaha, begitu juga bagi pelaku ekonomi kreatif yang hadir bisa melengkapi persyaratan untuk mengakses pembiayaan perbankan syariah," katanya.

Deputi Direktur Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setiawan Budi Utomo menambahkan, pelaku usaha ekonomi kreatif sengaja dipertemukan dengan bank syariah karena tumbuh kembang perbankan syariah harus seiring dengan sektor riil.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengaku sangat mendukung apa yang digagas oleh Bekraf dalam membantu permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif.

"Selain mendukung, kami juga akan tetap mengawasi serta mengevaluasi apa yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan kegiatan ini," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Sumber: Antaranews.com