Publikasi - Berita Eksyar

  • 28 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengembangkan model Islam Wasathiyah dan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 MUI, di Bogor.

“Sejak awal berdiri, MUI sudah banyak berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang paling konkrit adalah penerapan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Menag, Selasa (28/11).

Capaian lainnya, kata Lukman, MUI telah memberikan rumusan yang tepat tentang apa itu Islam Wasathiyah. Dengan rumusan ini, MUI ikut serta menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.

“MUI juga telah memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang Islam Wasathiyah. Wasatha yang berarti di antara dua posisi, seperti sifat keberanian yang ada di antara ceroboh dan takut, dermawan di antara boros dan kikir,” ujarnya. 

“Kata wasatha lima kali disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki arti yang beragam, dan MUI mampu merumuskan dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat,” sambungnya.

Menag berharap,  terkait konsep Islam Wasathiyah ini tidak ada lagi muslim yang mengklaim pemaknaan tunggal. Sebab, setiap kata memiliki kemungkinan banyak makna. Sebagai seorang Muslim wasathi, sudah semestinya terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif, adil, dan maslahat bagi kehidupan.

“Dunia dakwah Islam dalam beberapa dekade terakhir mengalami turbulensi karena munculnya model dakwah yang mengklaim paling benar, sementara lainnya salah. Hal ini tentu meresahkan dan bisa mengancam keutuhan bangsa,” terangnya.

Dalam sisi Ekonomi Syariah, peran MUI juga jelas dengan lahirnya produk-produk bisnis keuangan syariah meliputi Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan Penggadaian Syariah.

“Keterlibatan MUI dalam perekonomian bangsa sangat nyata, yaitu peran ijtihad dalam permasalahan dan solusi keuangan syariah, baik mikro ataupun makro dan desain akar syariah produk bisnis sehingga lahirlah berbagai produk bisnis syariah,” tuturnya.

Menag berharap, MUI tetap istiqamah mengawal moderasi Islam dan terus mengembangkan sistem ekonomi Syariah yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Sumber: Kemenag.go.id

  • 27 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perbankan belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman, Ahad (26/11).

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.
Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan. 

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia. 

Sumber: Republika.co.id

  • 22 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia menargetkan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada makanan halal. Hal itu akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian terutama di sektor syariah. 
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi konsumen terbesar produk makanan halal di dunia. Sementara orang Indonesia sendiri belum bisa memastikan makanan yang dikonsumsi halal dan thoyyib. 
Sedangkan di negara-negara lain, seperti Australia telah menjadi pengekspor terbesar daging halal di dunia, Thailand juga memikiki visi menjadi halal kitchen
"Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan industri makanan halal. Bahkan kalau swasembada makanan halal, aktivitasnya akan sangat besar," kata Perry kepada wartawan seusai memberikan sambutan di acara Seminar Ekonomi Syariah bertajuk Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (22/11). 
Menurutnya, makanan halal tidak sekadar masalah proses penyembelihan, melainkan juga proses pengemasan dan kualitas produk hingga sampai ke konsumen perlu dipastikan halal dan thoyyib
Untuk mewujudkan swasembada tersebut, Perry menyebut pentingnya menciptakan mata rantai atau supply chain dari produsen sampai konsumen. Proses tersebut antara lain melibatkan petani, nelayan, distributor, pemasaran makanan halal, dan sebagainya. Sehingga akan tercipta aktivitas perekonomian yang besar. 
"Perlu diciptakan mata rantai dan perlu ada sertifikasi halal. Harus diciptakan. Banyak yang dilakukan. Itu di bidang halal. Kalau bisa swasembada halal, aktivitas ekonomi luar biasa," ujarnya.
Perry menambahkan, aktivitas yang besar tersebut akan membutuhkan pembiayaan. Sehingga dengan sendirinya kegiatan perbankan akan tumbuh. Hal itu akan mendorong sektor keuangn syariah keluar dari jebakan pangsa pasar 5 persen sejak 20 tahun yang lalu.
Perry juga menekankan, ke depan ekonomi syariah tidak hanya difokuskan pada sektor keuangan. Sektor keuangan dinilai penting, tapi tidak akan bisa berjalan kalau tidak didorong dari aktivitas ekonomi.
Karenanya, Bank Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah instansi baik dalam menciptakan regulasi maupun mengembangkan program. Salah satu programnya dengan pemberdayaan ekonomi pesantren dan kelompok muslim. Ada 67 pesantren yang diberdayakan ekonominya. 
Selain itu, sejumlah pesantren juga telah memiliki beberapa bisnis, misalnya daur ulang sampah, pertanian, perdagangan, bengkel, dan marketing. Hal lainnya yang dilakuka adalah memfasilitasi melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam program aksi nasional.
Menurut Perry, pentingnya mempercepat momentum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena Indonesia dari sisi pengeluaran termasuk yang terbesar dalam belanja makanan. Selain itu, posisi Indonesia bukan sebagai pemain tapi sebagai pasar. Sedangkan negara lain sudah jauh lebih maju dalam mengembangkan industri halal. Di samping itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang halal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi syariah juga akan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah termasuk di perbankan.

Sumber: Republika.co.id

  • 21 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia membidik pelancong Rusia dari sektor pariwisata halal melalui 8th International Halal Industry Exhibition "Moscow Halal Expo 2017" yang diadakan di Moskow, pada 16-18 November lalu.

Destinasi pariwisata halal yang dipromosikan kepada masyarakat Rusia antara lain Sail Sabang dan Rapai Festival di Aceh, wisata belanja, dan objek wisata Kepulauan Seribu di Jakarta, serta perjalanan ke pantai halal pertama di Indonesia yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11), Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI, Riyanto Sofyan yang hadir pada pameran tersebut didaulat membuka pameran bersama perwakilan dari Dewan Mufti Rusia, pemerintah Kota Moskow, pemerintah Chechnya, dan Atase Perdagangan Suriah di Moskow.

Dalam sambutannya, Riyanto mengatakan perkembangan industri halal tidak lagi terpaku pada produk makanan, tetapi sudah berkembang ke sektor perbankan dan pariwisata. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri pariwisata halal.

Riyanto mengatakan Indonesia siap menyambut kedatangan wisatawan muslim Rusia dan wisatawan lainnya dengan berbagai macam pilihan tujuan wisata yang menarik mulai dari wisata bahari, pantai, alam, seni budaya, kuliner, termasuk wisata halal. Menurutnya, berdasarkan data Thomson Reuters, penduduk muslim di Rusia yang mencapai sekitar 30 juta adalah yang terbesar di Eropa sehingga wisatawan muslim outbound dari Rusia merupakan yang terbesar di Eropa. Para wisatawan muslim Rusia tersebut mempunyai daya beli yang tinggi.

Dalam tiga tahun terakhir, kunjungan wisatawan muslim mancanegara ke Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 17,7 persen per tahun. Indonesia dan Rusia memiliki potensi pariwisata halal yang besar. "Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang konkret antara pelaku industri pariwisata halal kedua negara," ujar Riyanto.

Wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia menunjukkan peningkatan. Pada 2016 tercatat sebanyak 80 514 orang, naik 22,54 persen dari tahun 2015. Sedangkan pada periode Januari-September 2017 sudah mencapai 81 804 orang, naik 52,17 persen dari periode sama 2016.

Partisipasi Indonesia pada Moscow Halal Expo kerja sama KBRI Moskow, dengan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kempar dan Direktorat Eropa III Kementerian Luar Negeri. Selain berbagai destinasi wisata Indonesia dalam paket pariwisata halal, juga dipromosikan berbagai produk makanan halal berupa makanan kemasan, rempah-rempah, kopi, teh, mie instant, snacks, dan produk makanan lainnya dari PT Arsari Peduli Indonesia, PT Trigaluh Berjaya dan Pengelola Paviliun Indonesia di Food City Moscow.

Selama pameran, banyak pelaku bisnis Rusia yang mengunjungi stan Indonesia menjajaki peluang kerja sama, seperti pembelian atau pemasaran produk halal Indonesia di Rusia. Selain itu, Dewan Mufti Rusia juga mendukung pengembangan kerja sama pariwisata halal kedua negara.

Sementara itu Dubes Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja sama produk halal dengan Rusia. "Selain mempererat hubungan kedua masyarakat, saling mengetahui budaya dan tradisi satu sama lainnya melalui kunjungan wisata, kerja sama ini juga dapat memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi sektor bisnis," ujar Dubes Wahid.

Moscow Halal Expo merupakan pameran produk halal tahunan yang diselenggarakan sejak 2010 di bawah pengawasan Dewan Mufti Rusia dan Kadin Rusia didukung pemerintah Rusia. Pameran kali ini diikuti 12 negara antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Turki, Rusia, Suriah, dan Uzbekistan. Selain itu, hadir pula pelaku bisnis dan delegasi dari sejumlah negara lainnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 16 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Selain kontribusi yang signifikan pada dunia international, di dalam negeri pun Indonesia mencoba untuk berinovasi melalui instrumen yang ada untuk menggerakkan sektor ekonomi dan dan sektor sosial dengan tidak keluar dari koridor syariah.

Kebutuhan Indonesia akan sektor infrastruktur sangatlah besar. Menurut data yang dipaparkan oleh Bappenas dalam ISEF kemarin, total kebutuhan dana untuk sektor ini adalah sebesar Rp 5.000 trilliun. Hal ini meliputi listrik, jalan raya, sarana prasarana air minum, pelabuhan, dan lain sebagainya. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pajak dan cukai dalam APBN. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Salah satu pembahasan yang sangat menarik dalam kerangka pembangunan ekonomi dan sosial tanpa dana APBN adalah pembahasan tentang gabungan wakaf dan sukuk atau yang disebut dengan Sukuk Linked Wakaf (SLW).

Kalau kita ingat perkembangan sukuk negara di Indonesia, pemerintah khususnya direktorat pembiayaan syariah Kementerian Keuangan sejak sekitar 2009 hingga sekarang tidak henti-hentinya melakukan inovasi. Dari sisi jenis sukuk negara, kita mengetahui terdapat sukuk ritel, sukuk dana haji, sukuk tabungan, dan lain lain. Dari sisi penjualan, pemerintah mengeluarkan global sukuk yang dijual di luar negeri dan sukuk yang dijual domestik dan lain sebagainya.

Tujuan dengan adanya variasi jenis sukuk sudah barang tentu adalah kualitas portofolio pemerintah. Selain itu, tujuan pemerintah adalah untuk edukasi masyarakat. Selama ini masyarakat masih melihat hanya perbankan dalam usaha investor untuk melakukan investasi. Padahal, masih banyak lagi alternatif investasi salah satunya adalah sukuk.

Secara sederhana SLW adalah sukuk. Dana yang terkumpul dari penjualan sukuk akan digunakan oleh pemerintah dan nazhir untuk proyek produktif di atas tanah wakaf. Selama ini, apa pun bentuk proyek, porsi harga tanah adalah cukup signifikan. Sehingga apabila tanahnya adalah tanah wakaf, tentunya akan lebih efisien.

Sukuk jenis ini digagas oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kementerian lain yang terkait. Laba dari proyek produktif akan digunakan untuk berbagai kebutuhan di sektor sosial, salah satunya adalah sektor kesehatan. Mengapa kesehatan?

Sektor ini perlu banyak dibantu mengingat orang tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila dia sakit. Peran BPJS untuk membantu kesehatan pun ada batasnya. Sehingga apabila ada perlakuan khusus pada pasien yang tidak ditanggung BPJS, beban adalah pada pasien tersebut, dan hal ini sering terjadi. Oleh karena itu, sektor kesehatan ini harus mendapat perhatian yang serius.

Skema SLW adalah sebagai berikut: BWI mengusulkan tanah wakaf di lokasi strategis untuk digunakan proyek tersebut. Setelah melalui studi kelayakan yang komprehensif, keputusan akhir jenis proyek adalah misalnya untuk membangun hotel. Kemudian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengeluarkan sukuk untuk digunakan membangun hotel yang telah direncanakan.

Sumber: Republika.co.id

  • 12 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2017 secara resmi telah ditutup Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, Sabtu (11/11/2017) malam.

Acara yang sudah berlangsung selama 5 hari itu digelar di Exhibition Hall Grand City Convention Surabaya sejak 7 Nopember 2017.

Diselenggarakan Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengakselerasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dan pada penyelenggaraan yang keempat ini temanya “Fostering inclusive economic growth and improving resiliency through closer collaboration and coordination”.

Kegiatan ISEF terdiri dari Sharia Forum dan Sharia Fair. Melalui Sharia Forum, ISEF berperan sebagai forum ilmiah yang mengintegrasikan pemikiran dan inisiatif nyata untuk mendukung berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai nilai-nilai syariah.

Sharia Forum terdiri atas berbagai kegiatan, yaitu International Seminar, Seminar Nasional, Public Lecture, Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop, dengan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi, nasional dan internasional yang sangat mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan sharia forum ini dihadiri 4.761 peserta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sedangkan Sharia Fair juga digelar dengan tujuan sebagai forum komunikasi, edukasi, dan promosi program/kebijakan/produk berbagai lembaga dan entitas bisnis melalui pameran industri kreatif, talkshow, hiburan, perlombaan dan pelatihan/edukasi untuk mendorong akselerasi implementasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Suksesnya penyelenggaran ISEF 2017 ini tidak lepas berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, di antaranya Kementerian dan Lembaga terkait, Lembaga Keuangan Syariah, Pesantren, dan Lembaga Pendidikan.

Selain itu juga Kedutaan, Indonesian Islamic Art Museum, dan Perusahaan maupun UMKM di bidang Edukasi, HalQal Food, Halal Tourism, Fashion dan Renewable Energy, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya selaku tuan rumah ISEF Tahun 2017.

Rangkaian kegiatan Sharia Fair ini pun sukses menjaring pengunjung lebih dari 30 ribu orang, dengan total penjualan sebesar lebih dari Rp16,81 miliar.

Tidak hanya itu, dalam rangka memfasilitasi Business Matching, kegiatan Sharia Fair ini juga berhasil mewujudkan pencanangan kerjasama antara perbankan kepada lembaga masyarakat, Pembiayaan UKM, dan pelaku usaha mencapai lebih dari Rp158 miliar, dan kerjasama antar pelaku usaha secara berkelanjutan per bulannya mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.

Dengan demikian, dijumlah secara keseluruhan nilai transaksi dan potensi transaksinya mencapai lebih dari Rp176,3 miliar.

Pelaksanaan Shari’a Fair ini diharapkan mampu mendorong akselerasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ke depan.

Dalam closing ceremony ISEF 2017, diumumkan berbagai nominasi mulai booth favourite, booth dengan penjualan terbesar dan booth terbaik.

Rizky Desy Wulansari dari Surabaya terpilih sebagai Duta Ekonomi Syariah tahun 2017. Annisa Elma Nabila dari Makassar terpilih sebagai Runner up I, dan Aisyah Irna Dianis terpilih sebagai Runner up II Duta Ekononi Syariah.

Ke depan penyelenggaraan ISEF 2017 diharapkan mampu menjadi wadah untuk mendorong berbagai upaya akselerasi ekonomi dan keuangan syariah secara optimal.

Sumber: beritalima.com

  • 6 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menilai perbandingan pangsa pasar keuangan syariah dibanding konvensional bukan merupakan hal substansial. "Target pangsa pasar lima persen itu mudah. Mau 20 persen juga bisa," ujarnya dalam Seminar Industri Syariah dan Pemerataan Perekonomian, Kamis, 5 Oktober 2017.
Wimboh optimistis pangsa pasar perbankan syariah bisa mencapai 20 persen dalam beberapa tahun ke depan. Namun, menurut dia, hal itu tak terlalu penting. 
Yang jauh lebih penting, menurut Wimboh, adalah otoritas dan pelaku industri keuangan syariah fokus mendorong masyarakat untuk mengadaptasi seluruh aspek keuangan syariah. "Tidak hanya berkutat pada statistik," ucapnya.
Pernyataan Wimboh tersebut menanggapi sindiran yang selalu disuarakan terhadap industri keuangan syariah. Selama ini, industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan yang sulit meningkatkan level pangsa pasar dari lima persen terhadap pasar perbankan nasional.
Baru pada 2016, pangsa pasar perbankan syariah dapat mencapai lima persen, setelah dalam beberapa tahun sebelumnya selalu berada di bawah lima persen. Saat ini pangsa perbankan syariah berada di 5,32 persen.
Wimboh mengatakan lebih baik industri keuangan syariah memikirikan upaya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pemerataan perekonomian. Beberapa upayanya adalah dengan meningkatkan pembiayaan untuk segmen mikro.
Menurut Wimboh, boleh saja perbankan syariah juga menyalurkan pembiayaan ke segmen korporasi seperti infrastruktur, tetapi harus terukur dan tidak berlebihan. Sedangkan untuk konsumer, risikonya terlalu besar dan berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Perfroming Financing/NPF). "Lebih baik fokus ke mikro, perluas jaringan ke daerah dan juga kembangkan semua produk dan jasa keuangan."
Wimboh juga meminta industri keuangan syariah untuk mampu bersaing dengan konvensional dalam hal pembaruan produk. Industri keuangan syariah diminta untuk juga agresif mengadaptasi perkembangan teknologi dalam produk dan jasa keuangannya. "Sehingga masyarakat berminat pindah ke syariah," ujar Mantan Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Persero Tbk ini.
Saat ini, kata Wimboh, pangsa pasar perbankan syariah di dalam perbankan nasional mencapai 5,32 persen. Aset perbankan syariah sebesar Rp 380 triliun dengan jumlah 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah di bank dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah.

Sumber: Tempo.co

  • 3 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menurut KH. Ma’ruf Amin, keuangan syariah sebagai salah satu penggerak ekonomi syariah akan sangat menentukan perkembangan keuangan syariah kedepan.Ekonomi syariah itu pilar utama arus baru ekonomi Indonesia. Dikatakan dia, ekonomi syariah, mampu menjadi ekonomi secara keseluruhan dan mendorong kemitraan kerjasama antara pengusaha besar dan kecil.

“Jadi sekarang keuangan syariah juga termasuk arus baru ekonomi Indonesia,” kata Ketua Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH.Ma’ruf Amin pada acara Ijtima’ Sanawi DPS LKS di Hotel Millenia, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Kedepan ekonomi Indonesia ini ditandai oleh hadirnya tiga hal utama. Yaitu, pertama, ungkap Ma’ruf, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketua langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kedua, pencanangan Jakarta sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Ketua Umum MUI, ini.

Adapun ketiga adalah arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah yang penggerak LKS baik itu perbankan syariah, Industri Keuangan Syariah Non Bank (IKNB Syariah), maupun pasar modal syariah.

Disampaikan lebih lanjut, arus baru ekonomi Indonesia juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top down).Tapi, dalam waktu mendatang akan lebih melakukan pendekatan dari bawah ke atas (buttom up).

Kedepan ekonomi nasional diperkuat oleh ekonomi umat bukan seperti sebelumnya dikuasai oleh sekelompok konglomerat.”Potensi besar tapi marketnya masih kecil. Jadi sekarang bagaimana mengubah riil market menjadi potensial market,” imbuhnya.

Ma’ruf berharap arus baru ekonomi Indonesia bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Ini menurutnya,  karena umat Muslim Indonesia adalah populasi terbesar dari bangsa ini yakni 90 persen.Karena itu, kalau umat kuat, bangsa ini kuat. Sebaliknya kalau umat lemah maka bangsa ini lemah.

Karena itu menurutnya, ara tema dalam Ijtima’ Sanawi ini, untuk penguatan atau pemberdayaan ekonomi umat. Dan diharapkan ekonomi syariah jadi pilar utama arus baru  ekonomi Indonesia.

Menurutnya, dalam kongres ekonomi umat yang digelar MUI di Grand Hotel Sahid belum lama ini, presiden Jokowi mengatakan akan membangun umat  dengan distribusi aset dan kemitraan antara konglomerat dan masyarakat dalam berbagai komoditi.

Distribusi aset, jelasnya, mengandung arti bahwa presiden akan mengumpulkan tanah yang tidak dimanfaatkan baik itu milik negara maupun konglomerat.  Presiden mengatakan ditangan beliau sudah ada 12, 7 juta hektar tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat. Tanah tersebut bisa digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, koperasi, lahan usaha, pertanian, dan lainnya.

“Jadi, mari bung rebut kembali aset umat yang sudah hilang itu. Seperti halnya warung-warung yang rubuh diganti maraknya mart-mart asing. Diharapkan kedepan lebih marak mart basballah, Gontor Mart, Ireng Mart, dan mart Islami lainnya, ” tukas Ma’ruf.

Untuk merebut aset itu, lanjut dia, yang harus diangkat oleh arus baru ekonomi Indonesia dengan kebijakan keberpihakan pemerintah kepada umat.

“New Economic Policy, dalam rangka mempercepat tumbuh ekonomi syariah,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut dia, juga untuk penentuan dan membenahi peraturan pemerintah yang dinilai menghambat percepatan ekonomi syariah.

“MUI tidak masuk, hanya mendorong, merangkul, dan menarik,” tegas Ma’ruf.

Mendorong, jelas dia, mengandung makna mendorong umat supaya punya kemauan keras untuk membangun ekonomi. Sedangkan merangkul. Yakni, MUI merangkul pemerintah untuk membenahi kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuhnya kekuatan ekonomi masyarakat.

Adapun menarik. Menurut Ma’ruf, yakni MUI menarik konglomerat supaya masuk didalam gerakan pemberdayaan ekonomi umat.

Menurutnya, apabila pemerintah komitmen terhadap kebijakan, maka dipastikan Indonesia dapat menjadi pemain di pasar ekonomi syariah yang memiliki prospek cerah.

Oleh karena itu, selain Indonesia menjadi potensial market jumlah penduduk Muslim yang terbesar, juga karena ekonomi syariah menduduki manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha. “Ini momentum emas, golden momen,” pungkas Ma”ruf.

Sumber: Mysharing.co

  • 2 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang akan diselenggarakan di Grand City, Surabaya, pada 7-11 November 2017. ISEF 2017 ini akan mengusung tiga bidang yang menjadi fokus utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, menyebutkan ketiga bidang yang diangkat dalam ISEF 2017 meliputi penguatan sektor ekonomi syariah, peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah, dan penguatan fungsi riset dan edukasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penyelenggaraan ISEF kali ini menjadi momentum kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang terdiri dari Bappenas, Kemenkeu, OJK, LPS, Kemenkop, Kemeneg BUMN, DSN MUI, Kemenko Perekonomian, Kemenag, kemudian Pemprov Jawa Timur, serta lembaga terkait lainnya.
"Kolaborasi penyelenggaraan ISEF 2017 tersebut sesuai dengan tema yang diangkat, yakni memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif," jelasnya melalui siaran pers, Rabu (1/11).
Agusman menambahkan, kegiatan ISEF 2017 didahului oleh Festival Syariah (Fesyar) yang dilaksanakan di tiga wilayah utama ekonomi syariah lainnya. Fesyar pertama dilaksanakan di Makassar pada 25-27 Agustus 2017, dengan tema Peran "Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan Ekonomi".
Fesyar kedua dilaksanakan di Bandung pada 13-15 September 2017 mengangkat tema "Mewujudkan Jawa sebagai Poros Pemberdayaan Ekonomi Syariah Nasional". Sementara Fesyar ketiga dilaksanakan di Medan pada 68 Oktober 2017, mengusung tema "Membangun Ekonomi Syariah Berlandaskan Konektivitas Regional".
Salah satu misi ISEF untuk mengintegrasikan pemikiran dan inisiatif nyata dalam ekonomi syariah, agar memberi dampak terhadap perekonomian nasional dan internasional. "Dalam mewujudkan hal tersebut, rangkaian kegiatan ISEF terdiri atas forum syariah danpameran syariah," kata Agusman.
Forum syariah terdiri dari forum ilmiah yang mengintegrasikan pemikiran dan inisiatif nyata, serta forum komunikasi/promosi/edukasi yang merangkai berbagai program, kebijakan dan produk antar-lembaga dan entitas bisnis syariah.
Sementarapameransyariah menghadirkan beragam produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga, dunia usaha termasuk kewirausahaan dan UMKM, serta pesantren berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

Sumber: Republika.co.id

  • 31 Oct 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong kemajuan industri keuangan syariah yang telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi jumlah pelaku maupun aset keuangan syariah di perbankan, pasar modal dan IKNB.

Menurut keterangan pers terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima MySharing hari ini (30/10/2017),  berdasarkan data OJK hingga Agustus 201, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 1.048,8 triliun, yang terdiri aset Perbankan Syariah Rp 389,74 triliun, IKNB Syariah Rp 99,15 triliun, dan Pasar Modal Syariah Rp 559,59 triliun.

Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan yang mencapai Rp 13.092 triliun, maka market share industri keuangan syariah sudah mencapai 8,01%.Industri perbankan syariah sendiri saat ini terdiri dari 13 bank umum syariah, 21 bank unit syariah, dan 167 BPR syariah, memiliki total aset Rp 389,7 triliun atau 5,44 persen dari total aset perbankan nasional.

IKNB syariah terdiri dari 59 asuransi syariah, 38 pembiayaan syariah, 6 penjaminan syariah, 10 LKM syariah dan 10 IKNB syariah lainnya, memiliki aset Rp99,15 triliun atau 4,78 persen dari total aset IKNB nasional.

Sampai Agustus 2017 lalu, jumlah Sukuk Negara outstanding mencapai 56 seri atau 33,53% dari total jumlah Surat Berharga Negara outstanding sebanyak 167. Nilai Sukuk Negara outstanding mencapai Rp524,71 triliun atau 16,99% dari total nilai surat berharga negara outstanding sebesar Rp3.087,95 triliun.

Sementara itu, Sukuk Korporasi outstanding per 31 Agustus 2017 sebanyak 68 seri dengan nilai sebesar Rp14,259 triliun. Dari 68 Sukuk korporasi yang outstanding saat ini, terdapat 53 sukuk yang menggunakan akad ijarah (77,94%) dan 15 sukuk yang menggunakan akad mudharabah (22,06%). Nilai sukuk ijarah mencapai Rp. 8,92 triliun (62,59%) sementara sukuk mudharabah mencapai Rp5,36 triliun (37,41%) .

Sedangkan, jumlah reksadana syariah per 31 Agustus 2017 sebanyak 160 atau meningkat sebesar 17,65 % dibandingkan akhir tahun 2016 yaitu 136. Sementara NAB per 31 Agustus 2017 sebesar Rp 20,62 triliun atau meningkat 38,30% dibandingkan NAB akhir tahun 2016 sebesar Rp14,91 triliun.

Sumber: mysharing.co