Publikasi - Berita Eksyar

  • 2 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan 2018 bisa menjai tahun penuh tantangan untuk prospek keuangan syariah. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena 2018 menjadi momen untuk perkembangan kondisi politik yang semakin tinggi.

"Eskalasi politik ini tentu akan mempengaruhi industri keuangan syariah. Bahkan bisa menjadi sejarah setelah reformasi," kata Irfan kepada Republika, Senin (1/1).

Dia memperkirakan sejarah tersebut akan terjadi karena setelah 2014, masyarakat mulai terbentuk dua kubu antara syariah dan konvensional. semenjak hal tersebut terjadi, menurut Irfan sangat berpotensi untuk mempengaruhi perkembangan keuangan syariah.

Meskipun begitu, Irfan mengaku ada beberapa hal yang bisa membuat optimisme keuangan syariah terus tumbuh pada 2018. "Kita berharap konversi bank NTB menjadi syariah bisa berjaalan dengan baik," ujar pengamat ekonomi syariah IPB itu.

Jika hal tersebut berhasil dilakukan, lanjut Irfan, akan ada tambahan aset perbankan syariah untuk selanjutnya. Dengan begitu, Irfan mengharapkan pertumbuhan perbankan syariah yang saat ini masih 5,2 persen bisa menjadi enam persen.

"Insya Allah dengan konversi ini bisa tembus enam persen. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada perbankan syariah supaya bisa saja nanti tujuh persen," ungkap Irfan.

Lalu mengenai sukuk, Irfan juga memprediksi akan terus tumbuh denga baik pada 2018. Terutama, kata dia, sukuk negara yang saat ini porsinya hanya 15 persen bisa berkembang pada 2018.

Bahkan, Irfan yakin ada kesempatan perkembangan sukuk negara dibandingkan obligasi nasional naik hingga 20 persen. "Sebab, banyak sekali manfaat sukuk dan lebih pasti pemanfaatan dananya," tutur Irfan.

Irfan mmenyatakan sukuk negara penggunaan dananya akan lebih jelas dibandingkan penerbitan obligasi nasional. Sebab, jika obligasi menurutnya bisa saja penggunaannya untuk pemerintah, operasional, dan lainnya, tidak pasti digunakan untuk infrastruktur.

Sumber: Republika.co.id

  • 1 Jan 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Memasuki 2018, perbankan syariah nasional diprediksi tumbuh lebih baik. Hal ini didorong keberpihakan pemerintah dan membaiknya bank umum syariah (BUS) skala besar.

Karim Consulting Indonesia (KCI) dalam paparan Proyeksi Perbankan Syariah 2018 menyebutkan bahwa tahun depan akan menjadi titik tolak bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih baik setelah selama 2015-2017 mengalami masa sulit.

Presiden Direktur Karim Consilting Indonesia Adiwarman Karim menjelaskan, pada tahun depan akan banyak dorongan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) antara lain inisiasi pembentukan bank BUMN syariah besar, integrasi zakat, pengembangan gaya hidup halal yang berdampak pada perbankan syariah, dan pengembangan peran wakaf melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) 'Bank Wakaf'.

KCI memprediksi akan ada penanaman modal negara plus tambahan modal dari induk pada salah satu bank syariah nasional sehingga bank syariah tersebut jadi bank BUMN syariah besar. KCI juga melihat ada kemungkinan penggabungan satu bank syariah dengan UUS satu bank yang punya bisnis utama yang sama di pembiayaan perumahan.

Selain itu, konversi Bank NTB menjadi bank syariah penuh juga akan membawa angin segar bagi perbankan syariah nasional. Tambahan modal ke dua BUS besar di industri akan ikut mengerek kenaikan aset dan rata-rata kecukupan modal industri.

''Pada 2018 juga akan ada tambahan dua BUS lagi yang naik ke BUKU III,'' kata Adiwarman kepada Republika dalam sebuah kesempatan awal November 2017 lalu.

Adanya tambahan aset dari pembentukan bank syariah BUMN, merger, dan konversi, menurut Adiwarman, bisa menaikkan pangsa pasar perbankan syariah sekitar delapan persen. "Tapi kalau tidak, pangsa pasar perbankan syariah hanya sekitar enam persen," ujarnya.

Dalam skenario normal, KCI memprediski tingkat pengembalian aset (ROA) akan mencapai 3,39 persen dan aset Rp 462,03 triliun. Pada skenario optimistis, ROA perbankan syariah akan mencapai 4,09 persen dan aset Rp 501,09 trilun. Pada 2018 tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) juga akan membaik ke kisaran 1,5-1,8 persen.

''Tapi itu semua akan tergantung aksi korporasi bank-bank syariah tahun depan,'' ucap Adiwarman.

Kehadiran LKMS 'Bank Wakaf' juga jadi contoh bagaimana pembiayaan murah bisa dinikmati masyarakat sekitar pesantren. Tiap LKMS akan menerima sekitar Rp 6 milar yang mana setengah dananya akan disimpan sebagai dana abadi deposito syariah dengan imbalan lima persen. Sementara sisa dananya akan jadi pembiayaan ke nasabah dengan margin tiga persen per tahun.

''Dana untuk pesantren ini bukan dari bank atau pemerintah, tapi konglomerat,'' kata Adiwarman.

Namun, menurut Sekjen Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana, 2018 bukan tahun yang bagus bagi perbankan syariah untuk tumbuh agresif. Alasannya, ungkap dia, karena asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada tahun depan tidak jauh dengan pencapaian pertumbuhan nasional pada 2017, yakni masih di kisaran lima persen.

Belum lagi, sambung dia, tahun depan sudah menjelang tahun politik. "Belum tepat untuk bank syariah bergerak agresif meski tidak juga menahan diri. Pertumbuhan perbankan syariah pada 2018 bisa sama dengan 2017 saja sudah bagus," tutur Permana saat ditemui usai gelaran Anugerah Syariah Republika 2017 beberapa waktu lalu.

 

sumber: republika.co.id

  • 31 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) memprediksi proyek-proyek pemerintah akan jadi fokus pembiayaan perbankan syariah pada 2018. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pembiayaan perbankan syariah pada 2018 akan tumbuh 10-12 persen.

Sekjen Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, proyek pemerintan akan jadi destinasi pembiayaan perbankan syariah pada 2018 karena proyek-proyek ini dijamin APBN. ''Meski perbankan syariah juga menyadari tentu marjin proyek pemerintah tidak akan seagresif kalau komersial,'' kata Permana saat ditemui usai gelaran Anugerah Syariah Republika 2017 beberapa waktu lalu.

Salah satu sumber pembiayaan syariah untuk membiayai proyek-proyek ini adalah surat utang syariah (sukuk). Karenanya banyak pihak memperkirakan penerbitan sukuk pada 2018 akan semakin marak.

Data Statistik Sukuk yang dikeluarkan OJK menyebutkan per Oktober 2017 jumlah outstanding sukuk sebanyak 69 dengan nilai outstanding Rp 14,39 triliun. Akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 124 dengan nilai akumulasi penerbitan mencapai Rp 24,74 triliun pada periode tersebut. Khusus pada 2017 sampai Oktober, terdapat 16 sukuk yang diterbitkan oleh enam korporasi dengan total nilai Rp 2,03 triliun.

Pengamat Ekonomi Syariah, Adiwarman Karim, mengatakan pada 2018 pembangunan infrastruktur akan semakin marak. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi dua hal yang diperkirakan naik. Pertama, perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur diduga akan menggalang dana melalui instrumen sukuk sehingga volume sukuk korporasi BUMN akan semakin banyak dari sisi jumlah dan nilai.

Kedua, instrumen sukuk juga akan bertambah marak. Dia menyebut ada dua instrumen baru. Masing-masing Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) yang akan digunakan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk sekuritisasi aset di Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). 

Instrumen kedua, yakni Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) yang akan digunakan untuk sekuritisasi aset-aset dari sisi proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.

"Tahun 2018 kami perkirakan sukuk korporasi akan lebih semarak dari segi proyek-proyek infrastruktur dan instrumennya," jelas Adiwarman kepada Republika Kamis (21/12).

Adiwarman belum memperkirakan nilai kenaikan sukuk korporasi. Dari setiap dana yang dibutuhkan terpecah konvensional dan syariah. 

Beberapa waktu lalu, terdapat sindikasi untuk pembiayaan kepada PLN dengan total nilai Rp 16,3 triliun, dengan skema pembagian 60 persen konvensional dan 40 persen syariah. "Kami belum tahu yang lainnya," ujarnya. 

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail, mengatakan sukuk korporasi bisa diterbitkan oleh perusahaan konvensional, perusahaan syariah, perusahaan BUMN, maupun pemerintah daerah. 

"Cuma yang sekarang lagi kami arahkan, korporasi yang menerbitkan sukuk untuk pembiayaan infratruktur. Kedua, kalau bisa lembaga-lembaga Islam mulai memikirkan sukuk korporasi seperti Muhammadiyah yang mau menerbitkan sukuk," kata Rifki sata ditemui di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (22/12). 

Alternatif pembiayaan

Rifki menambahkan, beberapa waktu lalu Bank Indonesia membuat pertemuan dengan sejumlah organisasi Islam untuk mewacanakan sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi yang memiliki proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau sarana sosial. 

Pemerintah memiliki Nawacita pembiayaan infrastruktur, yang terdiri dari infrastruktur komersial seperti pelabuhan, jalan tol, dan bandara, serta infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah yatim, dan panti asuhan untuk layanan masyarakat. Keduanya bisa dilakukan melalui penerbitan sukuk. 

Dalam kesempatan terpisah Peneliti Ekonomi Syariah dari SEBI School, Aziz Setiawan, mengatakan secara umum melihat faktor yang mendorong faktor penerbitan sukuk dari ekspansi masing-masing perusahaan dan kondisi perekonomian 2018. Sejumlah ekonom memprediksi ekonomi 2018 lebih baik daripada 2017. 

Faktor penting yang akan mendorong perusahaan melakukan ekspansi, lanjutnya, adanya kenaikan permintaan sehingga perusahaan harus menambah suplai kapasitas produksi dan menambah pendanaan. "Tahun depan sumber pendanaan akan naik termasuk dari penerbitan obligasi dan sukuk. Terlebih 2018 banyak Pilkada. Pilkada selalu positif dalam mendorong perekonomian karena perusahaan akan menambah kapasitas produksi," ujar Aziz. 

Menurutnya, beberapa BUMN yang punya ruang besar untuk membangun infrastruktur akan mendorong peningkatan sukuk korporasi tahun depan. Namun, saat ini lebih banyak penerbitan obligasi dibandingkan sukuk. 

"Sukuk lebih rumit. Dari data sekarang untuk penerbitan obligasi hampir Rp 108 triliun dan sukuk hanya Rp 4 triliun. Tahun depan bisa naik 50 persen saja sudah sangat bagus," kata Aziz. 

Menurutnya, hal itu disebabkan kurangnya pemahaman sukuk dan proses penerbitan lebih rumit. Padahal, permintaan investor cukup tinggi untuk sukuk korporasi. 

Sementara syarat underlying dianggap membuat proses penerbitan sukuk lebih rumit. Karenanya, kata Aziz, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk sukuk korporasi dari pemerintah. 

Selain itu, sambung dia, OJK juga dianggap perlu mereview ulang aturan. Sebab, setiap tahun ada penerbitan sukuk korporasi tetapi kenaikan tidak signifikan. 

Sedangkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pertumbuhannya tergolong tinggi meskipun hanya jenis ijaroh, sementara jenis mudharabah berkurang. "Jenis-jenis lain justru kurang berkembang," ujar Aziz.

Sumner: Republika.co.id

  • 24 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, kinerja pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terus meningkat setiap tahun. Luky mengaku, hal ini positif guna mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN.

"Dari tahun ke tahun potensi dan kinerja SBSN terus meningkat. Kami mulai dengan nilai proyek Rp 800 miliar pada 2013, saat ini total proyek mencapai Rp 22,5 triliun pada 2018. Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) pemrakarsa SBSN dimulai dengan satu K/L pada 2013 sekarang sudah tujuh K/L," ujar Luky di Jakarta, Jumat (22/12).

Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai 2017 telah mencapai Rp 758 triliun. Karena sebagian utang syariah sebagian telah dilunasi nilaioutstanding-nya saat kurang lebih sekitar Rp 555 triliun. "Jadi, dari share-nya, SBSN sudah capai 17 persen dari keseluruhan surat utang negara," ujar Luky.

Luky mengaku, SBSN berperan dalam mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN, mempercepat proyek pembangunan infrastruktur, dan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.

Meski begitu, ia mencatat terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan. Hal itu, salah satunya proses lelang dalam rangka pengadaan barang dan jasa K/L masih banyak yang terlambat dan pembebasan lahan proyek yang belum tuntas saat dimulainya masa konstruksi.

"Kami harap masing-masing K/L melakukan langkah-langkah perbaikan. Kita perlu menyusunroadmap untuk rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai SBSN," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 22 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan meluncurkan daftar proyek yang akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada 2018. Nilai pembiayaan proyek sukuk negara meningkat menjadi Rp 22,53 untuk 587 proyek dari Rp 16,76 triliun untuk 590 proyek pada 2017.

"Begitu pula Kementerian/Lembaga (K/L) meningkat dari sebelumnya tiga menjadi tujuh pada 2018," ujar DirekturPembiayaan Syariah DJPPR Suminto di Jakarta, Jumat (22/12).

Tujuh K/L yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standarisasi Nasional.

Suminto merinci, sukuk negara akan membiayai 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp 7 triliun, 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp 7,5 triliun, 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPRdengan nilai pembiayaan Rp 5,28 triliun, dan delapan proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag senilai Rp 350 miliar.

Kemudian, 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp 1,5 triliun, 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag senilai Rp 355 miliar, dan tiga proyek pembangunan taman nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 51 miliar.

Selain itu, terdapat dua proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp 315 miliar, satu proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional senilai Rp 50 miliar, dan dua proyek pembangunan laboratorium di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia senilai Rp 120 miliar.

Sumber: Republika.co.id

  • 15 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa keuangan (OJK) terus mendorong Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah untuk melakukan spin off atau pelepasan dari induk. Spin off bisa dilakukan, bila aset UUS sudah mencapai 50 persen dari induknya.

Hanya saja, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro mengungkapkan, sampai saat ini baru satu BPD yang mengajukan izin spin off ke otoritas. "OJK baru menerima satu permohonan spin off UUS BPD," ujarnya kepada Republika, Kamis, (14/12).

Meski Ahmad tidak menyebutkan secara detail mengenai satu BPD tersebut. Hanya saja, sebelumnya dikabarkan BPD Jawa Timur sudah mengajukan perizinan ke OJK untuk menjalankan spin off UUS. 

"Jadi OJK mendorong kepada Pemda (Pemerintah Daerah) dan BPD yang memiliki UUS untuk segera mempersiapkan rencana spin off dengan baik," tegas Ahmad. Ia menambahkan, persiapan itu meliputi permodalan. 

OJK memang mengimbau kepada BPD untuk melepas UUS yang dimilikinya paling lambat 2023. Meski begitu, Ahmad menegaskan, spin off harus segera dilakukan.  "Prinsipnya semakin cepat semakin baik. Jangan mepet-mepet di akhir waktu," tegasnya. 

Sumber: Republika.co.id

  • 10 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Industri halal Filipina mungkin tak begitu dikenal di dunia. Produksi dan konsumsi produk halal di negara dengan minoritas Muslim ini memang minim. Namun, provinsi Maguindanao yang berpenduduk mayoritas Muslim di Filipina, berusaha untuk memasuki pangsa pasar halal global. Dalam sebuah pernyataan, Gubernur Maguindanao Esmael Mangudadatu mengatakan investor Muslim sedang mengembangkan pabrik pengolahan unggas di Maguindanso, yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun sebagai fasilitas pertenakan pertama di negara itu.

Pengelolahan unggas ini akan melibatkan petani Muslim lokal, yang nantinya mendapatkan kontrak pemasaran yang berkelanjutan. Gubernur Mangudadatu yang memimpin usaha modal dengan melibatkan jaringan pemasok pertanian dan pemelihara unggas masyarakat yang dilatih untuk memproduksi halal.

Dengan demikian, fasilitas ini dijadwalkan untuk pembukaan pada Festival Inaul Maguindanao pada bulan Februari seperti dilansir dari Muslim Village, Ahad (10/12). Proyek ini akan menjadi peluang bagi pendapatan bagi masyarakat yang berpartisipasi di Maguindanao. Ini juga akan mengurangi contoh konflik bersenjata saat semua orang terlibat dalam produksi masif untuk mencari nafkah.

Mangudadatu mengatakan, proyek usaha kecil tersebut mendorong warga memasang bangunan unggas dengan desain ramah lingkungan. Fasilitas halal modern dapat mengolah hingga 30 ribu ayam, namun pada operasi pengukuhannya pabrik akan dimulai dengan 1.500 ayam dalam sehari. Daging ayam yang diproses secara lokal kemudian akan membawa label Halal Filipina. 

Halal didefinisikan sebagai produk yang diperbolehkan atau sah untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Forum Halal Dunia, dalam laporannya pada 2015, mengatakan bahwa industri makanan dan minuman halal telah mencapai potensi pasar global sekitar 1,4 triliun dolar AS per tahun.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja industri perbankan syariah akan semakin meningkat pada tahun depan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong industri perbankan syariah tahun depan.

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah menjelaskan, pertumbuhan perbankan syariah per September 2017 yaitu sebesar 10 persen year on year. Per akhir tahun ini diperkirakan perbankan syariah akan tumbuh sesuai proyeksi yaitu di kisaran 9,00- 12,00 persen.

"Kami berharap sih mudah-mudahan tumbuhnya seperti proyeksi kita, kan secara nasional tumbuh 9-12 persen. Tahun depan mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan," ujar Deden kepada Republika, Rabu (6/12) malam.

Menurut Deden, pada tahun depan ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Misalnya, pada tahun ini terdapat 2 proyek infrastruktur yang dibiayai oleh sindikasi bank syariah. Hal ini, kata Deden, merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah bahwa perbankan syariah juga mampu berkontribusi dalam proyek infrastruktur. "Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," katanya.

Faktor lain, kata Deden, akan didorong oleh beroperasinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan optimalisasi dana BPKH melalui perbankan syariah juga bisa mendorong perkembangan bank syariah.

Di sisi lain, literasi akan terus ditingkatkan. Deden menuturkan, selama ini literasi banyak dilakukan ke kalangan umum. Namun pada tahun depan OJK akan banyak mslakukan literasi bukan hanya masyarakat umum tapi juga kepada para pengusaha, melalui Kamar Dagang Industri (KADIN)

"Tidak hanya masyarakat dari segi penghimpunan dana, kita juga ingin para pengusaha dari segi pembiayaan. Sebetulnya kalau kita edukasi, mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur bank syariah. mungkin selama ini belum semuanya tahu, itu yang akan kita lakukan kita akan lebih banyak lagi," tutur Deden.

Deden menegaskan, saat ini industri perbankan syariah dari sisi kelembagaan sudah cukup banyak dan besar, namun pasarnya harus diperluas. "Yang membesarkan bank syariah kan nasabah. Jadi pasarnya harus diperbesar, lewat edukasi. Bisa juga kita kembangkan pasar mikro dan UMKM. Lewat edukasi dan pendampingan yang bisa dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah mikro dan UMKM," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar


Perbankan syariah telah menginjak usia ke-25 tahun dalam meramaikan industri perbankan di Indonesia. Oleh Sebab itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar Nasional tentang refleksi 25 tahun perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, hingga saat ini masih terdapat tantangan bagi perbankan syariah agar dapat lebih meningkatkan penetrasinya di Indonesia.

"Salah satu tantanganya adalah dari sisi produk perbankan syariah," ujarnya usai menyampaikan keynote speech dalam seminar yang membahas tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, OJK pun mendorong agar perbankan syariah dapat terus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tetap mempertahankan kaidah industri keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

"Harapanya, dengan adanya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hal ini juga dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ahmad. Menurutnya, minimal perbankan syariah juga harus dapat menciptakan produk perbankan yang sama-sama modern dengan perbankan konvensional.

Sehingga, lanjutnya, perbankan syariah dapat lebih kompetitif dan dapat mengoptimalkan besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia. Selain dari sisi produk, ia menilai bahwa tantangan lain yang masih harus dihadapai oleh perbankan syariah saat ini adalah dari sisi pelayanan.

"Selain harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tantangan lain yang paling menonjol adalah tantangan untuk meningkatkan pelayanan," ucapnya.

OJK menilai, hal ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan sumber daya insani yang berkompeten. Sehingga, lanjut dia, sumber daya insani yang ada dapat menunjang produk yang modern dan kompetitif

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Republika untuk pertama kalinya menggelar Anugerah Syariah Republika 2017 (ASR 2017) pada 6 Desember 2017 di Hotel JW Marriott, Jakarta. ASR 2017 ini memberikan penghargaan kepada para pelaku industri keuangan syariah yang secara proaktif ikut membangun ekonomi bangsa, ekonomi umat, dan memajukan kesejahteraan bersama.

Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi mengatakan, pelaku industri keuangan yang disasar mencakup perusahaan-perusahaan keuangan baik perbankan maupun nonbank, pembuat kebijakan terkait ekonomi dan keuangan syariah, dan individu-individu yang berperan memajukan ekonomi syariah. 

"Peran dan partisipasi mereka terlihat dari kebijakan yang dibuat, terobosan yang dijalankan, kinerja, pelayanan teknologi, inklusi keuangan, hingga inovasi-inovasi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan produk syariah mereka," jelasnya, Senin (4/12).

Menurut Irfan, perbankan syariah dan industri keuangan nonbank syariah yang mampu membuka akses keuangan bagi kaum papa dan terpencil mendapat perhatian khusus dalam ASR 2017 ini. ASR 2017 juga sejalan dengan keseriusan dan perhatian regulator keuangan yang ingin membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat yang selama ini tidak mampu dijangkau perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

ASR 2017 membagi penghargaan ke dalam beberapa kategori, antara lain, kategori perbankan, asuransi, financial technology (fintech), dan tokoh syariah/keuangan syariah. Kategori perbankan dibagi lagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan Bank Umum Kelompok Usaha (Buku), aset, dan perbankan daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Untuk kategori asuransi berdasarkan penilaian kualitatif terkait dengan ekspansi, aksi korporasi, edukasi, hingga sosialisasi baik produk maupun konsepsi asuransi syariah kepada masyarakat. "Begitu juga untuk penghargaan fintech, ASR 2017 fokus pada kegiatan, jangkauan, kebermanfaatan, dan bisnis yang dikembangkan perusahaan-perusahaan fintech," imbuhnya.

Sementara penghargaan tokoh keuangan syariah diberikan kepada individu yang berasal dari berbagai kalangan. Individu ini bisa berasal dari pengusaha, bankir, pegiatan keuangan syariah, regulator, pimpinan otoritas yang menangani ekonomi syariah, maupun aktivis/relawan yang dengan gigih memperjuangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Irfan menjelaskan, tujuan Republika menggelar ASR 2017 untuk memberikan semangat dan motivasi dalam memajukan pertumbuhan industri keuangan syariah, membuka akses-akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, mendukung industri keuangan dalam memperluas pasar dan bisnis mereka, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi. "Republika ingin berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat ekonomi Syariah dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia," ucapnya.

Terlebih, kinerja industri keuangan syariah secara umum terus mengalami peningkatan khususnya pada industri keuangan nonbank syariah. Pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah dengan nilai Rp 451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp 11,75 triliun, reksadana syariah Rp 16,20 triliun dan sukuk negara Rp 423,29 triliun.

Perbankan syariah menyumbang kontribusi 40 persen dengan total aset Rp 355,88 triliun. Asuransi syariah memberikan kontribusi Rp 34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp 37,07 triliun, dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp 18,66 triliun. Pangsa pasar keuangan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 5,44 persen per Agustus 2017.

"Republika menilai sudah sewajarnya jika lembaga keuangan syariah mendapat respek dan penghargaan atas peran yang telah mereka mainkan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengikis jurang kesenjangan sosial dan ekonomi," terang Irfan.

Atas dasar itu, lanjutnya, Republika sebagai grup media Muslim terbesar di Indonesia, menggelar Anugerah Syariah Republika (ASR) kepada para pelaku industri keuangan syariah atas kiprah mereka selama ini membangun negeri.

Tim juri terdiri dari Adiwarman Karim (Pakar Syariah/Konsultan Syariah), Dr Oni Sahroni (Akademisi/DSN MUI), dan tim Republika.

Sumber: Republika.co.id