Publikasi - Berita Eksyar

  • 9 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja industri perbankan syariah akan semakin meningkat pada tahun depan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong industri perbankan syariah tahun depan.

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah menjelaskan, pertumbuhan perbankan syariah per September 2017 yaitu sebesar 10 persen year on year. Per akhir tahun ini diperkirakan perbankan syariah akan tumbuh sesuai proyeksi yaitu di kisaran 9,00- 12,00 persen.

"Kami berharap sih mudah-mudahan tumbuhnya seperti proyeksi kita, kan secara nasional tumbuh 9-12 persen. Tahun depan mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan," ujar Deden kepada Republika, Rabu (6/12) malam.

Menurut Deden, pada tahun depan ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Misalnya, pada tahun ini terdapat 2 proyek infrastruktur yang dibiayai oleh sindikasi bank syariah. Hal ini, kata Deden, merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah bahwa perbankan syariah juga mampu berkontribusi dalam proyek infrastruktur. "Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," katanya.

Faktor lain, kata Deden, akan didorong oleh beroperasinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan optimalisasi dana BPKH melalui perbankan syariah juga bisa mendorong perkembangan bank syariah.

Di sisi lain, literasi akan terus ditingkatkan. Deden menuturkan, selama ini literasi banyak dilakukan ke kalangan umum. Namun pada tahun depan OJK akan banyak mslakukan literasi bukan hanya masyarakat umum tapi juga kepada para pengusaha, melalui Kamar Dagang Industri (KADIN)

"Tidak hanya masyarakat dari segi penghimpunan dana, kita juga ingin para pengusaha dari segi pembiayaan. Sebetulnya kalau kita edukasi, mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur bank syariah. mungkin selama ini belum semuanya tahu, itu yang akan kita lakukan kita akan lebih banyak lagi," tutur Deden.

Deden menegaskan, saat ini industri perbankan syariah dari sisi kelembagaan sudah cukup banyak dan besar, namun pasarnya harus diperluas. "Yang membesarkan bank syariah kan nasabah. Jadi pasarnya harus diperbesar, lewat edukasi. Bisa juga kita kembangkan pasar mikro dan UMKM. Lewat edukasi dan pendampingan yang bisa dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah mikro dan UMKM," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar


Perbankan syariah telah menginjak usia ke-25 tahun dalam meramaikan industri perbankan di Indonesia. Oleh Sebab itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar Nasional tentang refleksi 25 tahun perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, hingga saat ini masih terdapat tantangan bagi perbankan syariah agar dapat lebih meningkatkan penetrasinya di Indonesia.

"Salah satu tantanganya adalah dari sisi produk perbankan syariah," ujarnya usai menyampaikan keynote speech dalam seminar yang membahas tentang peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, OJK pun mendorong agar perbankan syariah dapat terus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tetap mempertahankan kaidah industri keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

"Harapanya, dengan adanya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hal ini juga dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ahmad. Menurutnya, minimal perbankan syariah juga harus dapat menciptakan produk perbankan yang sama-sama modern dengan perbankan konvensional.

Sehingga, lanjutnya, perbankan syariah dapat lebih kompetitif dan dapat mengoptimalkan besarnya potensi pasar perbankan syariah di Indonesia. Selain dari sisi produk, ia menilai bahwa tantangan lain yang masih harus dihadapai oleh perbankan syariah saat ini adalah dari sisi pelayanan.

"Selain harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tantangan lain yang paling menonjol adalah tantangan untuk meningkatkan pelayanan," ucapnya.

OJK menilai, hal ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan sumber daya insani yang berkompeten. Sehingga, lanjut dia, sumber daya insani yang ada dapat menunjang produk yang modern dan kompetitif

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Republika untuk pertama kalinya menggelar Anugerah Syariah Republika 2017 (ASR 2017) pada 6 Desember 2017 di Hotel JW Marriott, Jakarta. ASR 2017 ini memberikan penghargaan kepada para pelaku industri keuangan syariah yang secara proaktif ikut membangun ekonomi bangsa, ekonomi umat, dan memajukan kesejahteraan bersama.

Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi mengatakan, pelaku industri keuangan yang disasar mencakup perusahaan-perusahaan keuangan baik perbankan maupun nonbank, pembuat kebijakan terkait ekonomi dan keuangan syariah, dan individu-individu yang berperan memajukan ekonomi syariah. 

"Peran dan partisipasi mereka terlihat dari kebijakan yang dibuat, terobosan yang dijalankan, kinerja, pelayanan teknologi, inklusi keuangan, hingga inovasi-inovasi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan produk syariah mereka," jelasnya, Senin (4/12).

Menurut Irfan, perbankan syariah dan industri keuangan nonbank syariah yang mampu membuka akses keuangan bagi kaum papa dan terpencil mendapat perhatian khusus dalam ASR 2017 ini. ASR 2017 juga sejalan dengan keseriusan dan perhatian regulator keuangan yang ingin membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat yang selama ini tidak mampu dijangkau perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

ASR 2017 membagi penghargaan ke dalam beberapa kategori, antara lain, kategori perbankan, asuransi, financial technology (fintech), dan tokoh syariah/keuangan syariah. Kategori perbankan dibagi lagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan Bank Umum Kelompok Usaha (Buku), aset, dan perbankan daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Untuk kategori asuransi berdasarkan penilaian kualitatif terkait dengan ekspansi, aksi korporasi, edukasi, hingga sosialisasi baik produk maupun konsepsi asuransi syariah kepada masyarakat. "Begitu juga untuk penghargaan fintech, ASR 2017 fokus pada kegiatan, jangkauan, kebermanfaatan, dan bisnis yang dikembangkan perusahaan-perusahaan fintech," imbuhnya.

Sementara penghargaan tokoh keuangan syariah diberikan kepada individu yang berasal dari berbagai kalangan. Individu ini bisa berasal dari pengusaha, bankir, pegiatan keuangan syariah, regulator, pimpinan otoritas yang menangani ekonomi syariah, maupun aktivis/relawan yang dengan gigih memperjuangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Irfan menjelaskan, tujuan Republika menggelar ASR 2017 untuk memberikan semangat dan motivasi dalam memajukan pertumbuhan industri keuangan syariah, membuka akses-akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, mendukung industri keuangan dalam memperluas pasar dan bisnis mereka, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi. "Republika ingin berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat ekonomi Syariah dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia," ucapnya.

Terlebih, kinerja industri keuangan syariah secara umum terus mengalami peningkatan khususnya pada industri keuangan nonbank syariah. Pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah dengan nilai Rp 451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp 11,75 triliun, reksadana syariah Rp 16,20 triliun dan sukuk negara Rp 423,29 triliun.

Perbankan syariah menyumbang kontribusi 40 persen dengan total aset Rp 355,88 triliun. Asuransi syariah memberikan kontribusi Rp 34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp 37,07 triliun, dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp 18,66 triliun. Pangsa pasar keuangan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 5,44 persen per Agustus 2017.

"Republika menilai sudah sewajarnya jika lembaga keuangan syariah mendapat respek dan penghargaan atas peran yang telah mereka mainkan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengikis jurang kesenjangan sosial dan ekonomi," terang Irfan.

Atas dasar itu, lanjutnya, Republika sebagai grup media Muslim terbesar di Indonesia, menggelar Anugerah Syariah Republika (ASR) kepada para pelaku industri keuangan syariah atas kiprah mereka selama ini membangun negeri.

Tim juri terdiri dari Adiwarman Karim (Pakar Syariah/Konsultan Syariah), Dr Oni Sahroni (Akademisi/DSN MUI), dan tim Republika.

Sumber: Republika.co.id

  • 6 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengembangan perbankan syariah di Tanah Air butuh komitmen bersama berbagai pihak agar pertumbuhannya terus membaik mengingat potensi pasarnya cukup besar.

"Saat ini total aset perbankan syariah di Indonesia hingga Oktober 2017 sebesar Rp 406,23 triliun dengan pertumbuhan mencapai 19,79 persen," kata Deputi Direktur Spesialias Review Kebijakan dan Standar Nasional OJK Luci Irawati di Banda Aceh, Rabu (6/12).

Ia menyampaikan hal itu pada pelatihan wartawan kantor regional 5 OJK dengan tema Perkembangan Terkini Perbankan Syariah di Indonesia. Luci menyebutkan saat ini dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah mencapai Rp 325,96 triliun dengan total pembiayaan Rp 281 triliun.

"Sementara jumlah rekening nabasah perbankan syariah sudah mencapai 24 juta nasabah dan pembiayaan sebanyak 5,4 juta nasabah," katanya.

Ia mengatakan pada 2016 OJK telah membuat peta jalan pengembangan keuangan syariah sebagai panduan untuk menyinergikan pasar modal syariah, industri keuangan nonbank syariah dan perbankan syariah. Ia mengakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan syariah ke depan mulai dari sinergi kebijakan antar otoritas pemerintah.

"Misalnya bagaimana pengaturan soal pajak dan ini perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Kemudian perlu dilakukan penguatan modal dan melakukan efisiensi. "Kami sudah mendorong agar bank induk memperkuat modal anak perusahaannya yang bergerak di sektor syariah dengan minimal aset 10 sampai 20 persen," kata dia.

Tidak hanya itu juga perlu dilakukan penguatan struktur dana permodalan untuk pembiayaan. Pada sisi lain ia memandang juga perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan dan produk serta meningkatkan literasi masyarakat.

" Lalu perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pengaturan terhadap bank syariah," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 5 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ada dua isu penting yang sedang menjadi bahan perbincangan, perdebatan, hingga penyangkalan baik dalam skala nasional maupun global. Pertama, tumbuhnya satu ekosistem baru dalam perekonomian global yang kita kenal sebagai kebangkitan industri halal. Kedua, di Tanah Air, arus baru ekonomi menjadi ekosistem lain yang sedang tumbuh yang coba dibangun, dibesarkan, dan disinergikan dengan dimotori Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kedua isu ini memiliki kesamaan yang jelas, yakni sama-sama membangun ekonomi secara total football, dari lini paling bawah yang kita sebut ultramikro, mikro, kecil, menengah, hingga usaha kelas kakap alias konglomerat. Keduanya sama-sama berbasiskan prinsip ekonomi yang tumbuh plus merata di mana semua bisa menikmati kue yang diproduksi.

Yang kecil diayomi, diberi akses keuangan, dibawa masuk ke pasar-pasar besar. Yang besar memberikan asistensi modal, teknis, sampai tenaga profesional. Keduanya berpijak pada nilai paling dasar dalam hidup manusia: keadilan dan kemaslahatan untuk umat manusia, tidak cuma kaum Muslim. Tak heran, jika dunia pun gegap gempita menyambut eksositem baru ekonomi ini. Bahkan, di negara-negara yang notabene bukan Muslim secara mayoritas.

Mari kita simak industri halal global. Belanja Muslim di sektor makanan, minuman, dan gaya hidup diperkirakan mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada 2016. Jumlah itu menyumbang 11,9 persen dari pengeluaran global.

Dilansir dari Arabian Business, kategori makanan dan minuman menempati urutan teratas belanja Muslim, senilai 1,24 triliun dolar AS. Kategori itu diikuti industri pakaian sebesar 254 miliar dolar AS, media dan hiburan 198 miliar dolar AS, pariwisata 169 miliar dolar AS, serta obat-obatan dan kosmetik masing-masing sebesar 83 miliar dolar AS dan 57,4 miliar dolar AS.

Angka tersebut diterangkan Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Dubai (DIEDC) dalam Laporan Global Ekonomi Perdamaian 2017-2018 yang diterbitkan Thomson Reuters.

Laporan tersebut menunjukkan, makanan lalal menjadi sektor ekonomi Islam terbesar dan paling beragam. Pelaku usaha baru sektor makanan halal menawarkan banyak jenis, seperti permen, makanan siap saji, makanan ringan, dan makanan anak-anak.

Pelaku usaha makanan halal itu semakin berkembang, baik di dalam maupun luar negeri melalui waralaba. Pun perusahaan multinasional melakukan investasi besar di pasar mayoritas Muslim. Investor beralasan hal itu bertujuan mengantisipasi meningkatnya permintaan.

Forum Akreditasi Halal Internasional yang didirikan di UAE pada 2017 mengawasi 19 pemberi sertifikasi halal secara global. Forum itu dianggap menyokong perkembangan positif industri halal.

Belanja Muslim untuk makanan dan minuman tumbuh hampir dua kali lipat dari pertumbuhan global. Laporan itu memperkirakan pertumbuhan belanja Muslim mencapai 1,93 triliun dolar AS pada 2022.

Laporan itu menyebutkan sektor keuangan Islam dan industri sukuk terus berkembang. Hal itu berdasarkan sejumlah penerbitan sukuk selama setahun lalu dan lebih banyak lagi. Aset sukuk diperkirakan mencapai 2 triliun dolar AS pada 2016, diperkirakan melonjak menjadi 3,8 triliun dolar AS pada 2022.

Perjalanan Muslim berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Dampaknya, banyak hotel halal bermunculan. Laporan itu mencatat, umat Muslim menghabiskan 169 miliar dolar AS untuk perjalanan pada 2016. Diperkirakan sektor pariwisata halal meraup keuntungan mencapai 283 miliar dolar AS pada 2022.

Industri fesyen, merek dan butik desainer mengembangkan koleksi baru dan koleksi Ramadhan. Belanja Muslim untuk pakaian sebesar 254 miliar dolar AS pada 2016. Sementara pada 2022, belanja pakaian Muslim mencapai 373 miliar dolar AS.

Laporan tersebut mengatakan film, tayangan TV, dan media arus utama merangkul konten Islami. Muslim menghabiskan untuk media dan hiburan sebesar 198 miliar dolar AS pada 2016. Laporan itu memperkirkan belanja sektor ini mencapai 281 miliar dolar AS pada 2022.

Sumber: Republika.co.id

  • 4 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

STEI Tazkia menerima undangan untuk mengadakan kelas akuntansi dan keuangan syariah di Christ Church Canterbury University, Inggris. Muhammad Syafii Antonio, Murniati Mukhlisin dan Kholifah Khusairi mewakili STEI Tazkia kali ini. Syafii Antonio bicara mengenai “Shariah Finance from inter-Religion Perspectives” sedangkan Murniati membongkar topik “The Role of Accounting and Poverty Eradication”.

Tahun lalu, Murniati juga diundang untuk memandu kelas “Islamic Accounting and Finance in The Global World” yang cukup menimbulkan antusias para mahasiswa yang rata-rata non-Muslim ini untuk belajar lebih dalam lagi.

Dalam kesempatan itu kedua belah pihak telah menyetujui kerja sama antara lain untuk mengadakan pertukaran dosen secara regular, kerja sama riset dan pengadaan hibah penelitian dan pengalaman praktik kerja nyata di masing-masing negara.

Menurut Wim van Vuuren, Faculty Director for International Development, saat ini, Christ Church merencanakan untuk mengirim beberapa mahasiswa yang akan mengadakan  praktik kerja nyata di kampung keuangan mikro syariah binaan STEI Tazkia.

Menurut Murniati yang sekarang menjabat sebagai Ketua STEI Tazkia, bahwa tahun depan Tazkia akan mengadakan trip ke Inggris yang salah satu tuan rumahnya adalah Christ Church. Adapun mengapa kampus ini dipilih, Murniati menyampaikan, bahwa saatnya Kampus Islam berda’wah di kampus yang bernuansa Kristiani. 

"Ini bahwa sesungguhnya Islam membawa rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin). Termasuk salah satunya, rahmat melalui bidang ekonomi, akuntansi dan keuangan syariah," ujarnya dalam keterangannya yang dikirim kepada Republika.co.id, Ahad (3/12).

Banyak manfaat yang telah dirasakan oleh kaum Non-Muslim dari kegiatan kaum Muslim saat ini. Syafii menjelaskan, bahwa urusan jamaah umrah yang bisa mencapai 40 juta orang dan jamaah haji 5 juta orang pertahun melibatkan jutaan dolar perputaran ekonomi. Belum lagi penerbitan sukuk negara dan kegiatan bank syariah saat yang menerima siapa saja untuk bertransaksi dengannya.

Sumber: Republika.co.id

  • 3 Dec 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pada tahun 2017 Bank Indonesia (BI) telah melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren pada 62 pesantren dari seluruh Indonesia. Langkah ini melibatkan 32 Kantor Perwakilan BI.

Hal itu diperkuat dengan dikukuhkan Forum Bisnis Pesantren Nusantara dan Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren yang dibentuk oleh 17 pondok pesantren di Jawa Timur sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017.

Dalam kesempatan tersebut juga dikukuhkan Forum Bisnis Pesantren Nusantara dan Koperasi Syariah Sarekat Bisnis Pesantren yang dibentuk oleh 17 pondok pesantren di Jawa Timur

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut positif penandatanganan komitmen tersebut karena diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dalam membentuk santri yang unggul dalam segala aspek kehidupan.

“Kami menyambut positif dan mendorong kepada pesantren di seluruh tanah air untuk membangun gerakan dan kerjasama-kerjasama ekonomi syariah antar pesantren sebagai wujud nyata peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (16/11/2017).

Survey BI memperlihatkan bahwa sumber dana pesantren yang terbesar masih dari iuran santri, sementara kontribusi dari unit usaha masih relatif kecil, yakni baru 12 persen. Selain itu, sebagian sumber dana pesantren juga berasal dari bantuan pemerintah.

Kecilnya kontribusi unit usaha disebabkan karena terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ekonomi pesantren. Kendala tersebut antara lain pemasaran, jaringan, kapabilitas, dan permodalan.

“Sehubungan dengan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pesantren, BI, Kementerian Agama dan pesantren telah menyusun Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren pada tahun 2016,” ujarnya.

Program pemberdayaan pesantren merupakan suatu perwujudan strategi pemberdayaan ekonomi melalui komunitas, antara lain pesantren dan UMKM.

Roadmap tersebut berisi program-program peningkatan kapasitas pesantren disertai kerangka waktu pencapaian, yaitu penyusunan standar akuntansi pesantren; pilot project dan replikasi usaha; penyusunan virtual market; penyusunan repository knowledge; dan pendirian holding pesantren.

Dalam pelaksanaan roadmap tersebut, sejak tahun ini BI telah melaksanakan pilot projectdan replikasi pengembangan usaha pesantren di 62 pesantren seluruh Indonesia dengan melibatkan 32 Kantor Perwakilan BI.

BI menjalin kerjasama dengan beberapa pesantren mentor untuk melakukan pendampingan di pesantren binaan. Selain itu, BI juga menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dalam program pengembangan ekonomi pesantren.

Dalam pilot project pengembangan usaha ada lima Jenis usaha yang akan dikembangkan, yaitu pertanian berkesinambungan, pengolahan daur ulang sampah, pengolahan air minum, biogas dan pengembangan ekonomi dan jasa kreatif.

Sumber: Liputan6.com

  • 28 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengembangkan model Islam Wasathiyah dan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 MUI, di Bogor.

“Sejak awal berdiri, MUI sudah banyak berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang paling konkrit adalah penerapan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Menag, Selasa (28/11).

Capaian lainnya, kata Lukman, MUI telah memberikan rumusan yang tepat tentang apa itu Islam Wasathiyah. Dengan rumusan ini, MUI ikut serta menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.

“MUI juga telah memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang Islam Wasathiyah. Wasatha yang berarti di antara dua posisi, seperti sifat keberanian yang ada di antara ceroboh dan takut, dermawan di antara boros dan kikir,” ujarnya. 

“Kata wasatha lima kali disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki arti yang beragam, dan MUI mampu merumuskan dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat,” sambungnya.

Menag berharap,  terkait konsep Islam Wasathiyah ini tidak ada lagi muslim yang mengklaim pemaknaan tunggal. Sebab, setiap kata memiliki kemungkinan banyak makna. Sebagai seorang Muslim wasathi, sudah semestinya terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif, adil, dan maslahat bagi kehidupan.

“Dunia dakwah Islam dalam beberapa dekade terakhir mengalami turbulensi karena munculnya model dakwah yang mengklaim paling benar, sementara lainnya salah. Hal ini tentu meresahkan dan bisa mengancam keutuhan bangsa,” terangnya.

Dalam sisi Ekonomi Syariah, peran MUI juga jelas dengan lahirnya produk-produk bisnis keuangan syariah meliputi Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan Penggadaian Syariah.

“Keterlibatan MUI dalam perekonomian bangsa sangat nyata, yaitu peran ijtihad dalam permasalahan dan solusi keuangan syariah, baik mikro ataupun makro dan desain akar syariah produk bisnis sehingga lahirlah berbagai produk bisnis syariah,” tuturnya.

Menag berharap, MUI tetap istiqamah mengawal moderasi Islam dan terus mengembangkan sistem ekonomi Syariah yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Sumber: Kemenag.go.id

  • 27 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Perbankan belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman, Ahad (26/11).

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.
Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan. 

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia. 

Sumber: Republika.co.id

  • 22 Nov 2017

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia menargetkan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada makanan halal. Hal itu akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian terutama di sektor syariah. 
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi konsumen terbesar produk makanan halal di dunia. Sementara orang Indonesia sendiri belum bisa memastikan makanan yang dikonsumsi halal dan thoyyib. 
Sedangkan di negara-negara lain, seperti Australia telah menjadi pengekspor terbesar daging halal di dunia, Thailand juga memikiki visi menjadi halal kitchen
"Indonesia punya potensi besar untuk mengembangkan industri makanan halal. Bahkan kalau swasembada makanan halal, aktivitasnya akan sangat besar," kata Perry kepada wartawan seusai memberikan sambutan di acara Seminar Ekonomi Syariah bertajuk Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (22/11). 
Menurutnya, makanan halal tidak sekadar masalah proses penyembelihan, melainkan juga proses pengemasan dan kualitas produk hingga sampai ke konsumen perlu dipastikan halal dan thoyyib
Untuk mewujudkan swasembada tersebut, Perry menyebut pentingnya menciptakan mata rantai atau supply chain dari produsen sampai konsumen. Proses tersebut antara lain melibatkan petani, nelayan, distributor, pemasaran makanan halal, dan sebagainya. Sehingga akan tercipta aktivitas perekonomian yang besar. 
"Perlu diciptakan mata rantai dan perlu ada sertifikasi halal. Harus diciptakan. Banyak yang dilakukan. Itu di bidang halal. Kalau bisa swasembada halal, aktivitas ekonomi luar biasa," ujarnya.
Perry menambahkan, aktivitas yang besar tersebut akan membutuhkan pembiayaan. Sehingga dengan sendirinya kegiatan perbankan akan tumbuh. Hal itu akan mendorong sektor keuangn syariah keluar dari jebakan pangsa pasar 5 persen sejak 20 tahun yang lalu.
Perry juga menekankan, ke depan ekonomi syariah tidak hanya difokuskan pada sektor keuangan. Sektor keuangan dinilai penting, tapi tidak akan bisa berjalan kalau tidak didorong dari aktivitas ekonomi.
Karenanya, Bank Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah instansi baik dalam menciptakan regulasi maupun mengembangkan program. Salah satu programnya dengan pemberdayaan ekonomi pesantren dan kelompok muslim. Ada 67 pesantren yang diberdayakan ekonominya. 
Selain itu, sejumlah pesantren juga telah memiliki beberapa bisnis, misalnya daur ulang sampah, pertanian, perdagangan, bengkel, dan marketing. Hal lainnya yang dilakuka adalah memfasilitasi melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam program aksi nasional.
Menurut Perry, pentingnya mempercepat momentum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena Indonesia dari sisi pengeluaran termasuk yang terbesar dalam belanja makanan. Selain itu, posisi Indonesia bukan sebagai pemain tapi sebagai pasar. Sedangkan negara lain sudah jauh lebih maju dalam mengembangkan industri halal. Di samping itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang halal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi syariah juga akan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah termasuk di perbankan.

Sumber: Republika.co.id