Publikasi - Berita Eksyar

  • 25 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Januari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Dompet Dhuafa Pastikan Program-Programnya Sejalan SDGs]

Program-program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswah) Dompet Dhuafa berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs merupakan agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, drg Imam Rullyawan, mengatakan, Dompet Dhuafa telah membuat program keuangan mikro syariah.

Selain itu, kata dia, Dompet Dhuafa juga membuat program pemberdayaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Melalui program tersebut Dompet Dhuafa telah berkontribusi terhadap SDGs tujuan ke-1, yakni tanpa kemiskinan (no poverty).

"Dompet Dhuafa juga memberikan layanan medis kuratif di klinik dan rumah sakit, juga menjalankan serangkaian program promotive kesehatan yang mendukung pemenuhan target-target SDGs (tujuan ke-3, kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well being)," kata Imam saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Menyoal Lambatnya Pemulihan Lombok" di Bakoel Koffie, Kamis (24/1).

Ia menerangkan, Dompet Dhuafa juga memberikan layanan sekolah gratis setingkat SMP dan SMA. Selain itu memberikan beasiswa pendidikan pelajar miskin berprestasi dan menjalankan program peningkatan kapasitas guru. Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan ke-4, yakni pendidikan berkualitas (quality education). Dompet Dhuafa memiliki program pelatihan soft skill bagi pemuda miskin.

Seperti pelatihan montir, servis ponsel, menjahit, salon dan lain-lain. Dompet Dhuafa juga menciptakan lapangan pekerjaan melalui program agroindustri padat karya dan program pemberdayaan disabilitas.

Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan-8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth). "Dompet Dhuafa juga memiliki program rumah industri nanas Subang yang padat karya dan menyerap produksi nanas masyarakat," jelasnya. Imam menambahkan, selain program rumah industri, Dompet Dhuafa juga membantu keuangan mikro. Serta pembangunan akses jalan dan jembatan utama yang putus di pedesaan.

Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan ke-9, yakni Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, inovation and infrastructure). Dompet Dhuafa juga menaruh perhatian terhadap lingkungan. Dompet Dhuafa memiliki program sedekah pohon, penanaman pohon produktif, penanaman di daerah longsor dan penanaman mangrove.

Serta memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana. Hal ini sejalan dengan SDGs tujuan ke-13, yakni penanganan perubahan iklim (climate action).

Imam mengatakan, Dompet Dhuafa juga memiliki program yang sejalan dengan SDGs tujuan ke-16 yakni perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice and strong institutions).

Programnya berupa Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa yang melayani kebutuhan hukum dhuafa. Serta Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) untuk kajian kebijakan publik yang pro-poor.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 18 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Januari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Provinsi Aceh Masuk Prioritas Pengembangan Wisata Halal]

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah prioritas untuk mendukung pengembangan wisata halal di Tanah Air.

Artinya, Pemerintah Pusat melalui Kemenpar akan memberikan dukungan penuh untuk mendukung pengembangan wisata halal di Aceh sehingga pengembangan wisata halal secara nasional dapat terwujud.

Pernyataan itu disampaikan di forum diskusi kelompok (FGD) koordinasi rencana aksi pariwisata yang diikuti berbagai pemangku kepentingan yang berlangsung di Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin.

Ia menjelaskan salah satu upaya mewujudkan pengembangan wisata halal tersebut adalah komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dan gubernur untuk mewujudkan pengembangan tersebut.

Menurut dia, dalam kemajuan sektor pariwisata, peran serta atau komitmen pemerintah daerah sangat menentukan dalam menentukan arah kebijakan terhadap arah kemajuan pariwisata di setiap kawasan.

Ia mengatakan Aceh telah siap untuk pelaksanaan wisata halal,  tinggal industri dan destinasi yang ada mendapat sertifikat halal sehingga memberikan keyakinan bagi konsumen Muslim. Sertifikat halal yang dimiliki setiap industri dan usaha pariwisata serta destinasi akan menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan Muslim mancanegara khususnya untuk berkunjung ke Aceh.

Melalui FGD tersebut agar dapat mengatur strategi yang tepat dan rencana aksi yang sesuai untuk pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin, menyatakan pihaknya terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk pengembangan destinasi pariwisata halal di Aceh.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 4 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Jurus Jepang Menggaet Wisatawan Muslim]

Gelombang kuat wisatawan Muslim dari berbagai negara membuat pengusaha di negeri Matahari Terbit berupaya untuk menghadirkan restoran halal dan hotel yang sesuai syariat Islam. Sejumlah pengusaha mendirikan hotel ramah Muslim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Islam, termasuk di kaki Gunung Fuji. Selain itu, bandara internasional di Jepang juga memiliki mushala dan menyediakan restoran yang menawarkan makanan halal.

Sektor pariwisata Jepang terbukti menjuarai pasar perjalanan Muslim global. Hal itu terlihat dari perubahan besar dalam 10 tahun terakhir. Organisasi Pariwisata Dunia menyebut Asia adalah pasar dunia yang paling banyak dikunjungi pada 2017 setelah Eropa. Penggerak utamanya adalah prevalensi teknologi seluler, akses internet di seluruh Asia, dan generasi milenial. Jepang mengalami peningkatan kedatangan wisatawan asing mencapai rekor 31 juta pada 2018. Angka itu naik tajam dari hanya 6,2 juta pada 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada 2011.

Pemerintah Jepang memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan akan mencapai 40 juta pada 2020 saat Olimpiade Tokyo. Olimpiade itu menawarkan potensi pasar besar bagi perusahaan halal Malaysia dan lembaga sertifikasi halal.

Gelombang kuat wisatawan Muslim dari berbagai negara membuat pengusaha di negeri Matahari Terbit berupaya untuk menghadirkan restoran halal dan hotel yang sesuai syariat Islam. Sejumlah pengusaha mendirikan hotel ramah Muslim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Islam, termasuk di kaki Gunung Fuji. Selain itu, bandara internasional di Jepang juga memiliki mushala dan menyediakan restoran yang menawarkan makanan halal.

Sektor pariwisata Jepang terbukti menjuarai pasar perjalanan Muslim global. Hal itu terlihat dari perubahan besar dalam 10 tahun terakhir. Organisasi Pariwisata Dunia menyebut Asia adalah pasar dunia yang paling banyak dikunjungi pada 2017 setelah Eropa. Penggerak utamanya adalah prevalensi teknologi seluler, akses internet di seluruh Asia, dan generasi milenial.

Jepang mengalami peningkatan kedatangan wisatawan asing mencapai rekor 31 juta pada 2018. Angka itu naik tajam dari hanya 6,2 juta pada 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada 2011. Pemerintah Jepang memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan akan mencapai 40 juta pada 2020 saat Olimpiade Tokyo. Olimpiade itu menawarkan potensi pasar besar bagi perusahaan halal Malaysia dan lembaga sertifikasi halal.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 28 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Kemenperin Pastikan Industri Serap Tenaga Kerja Difabel]

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap bekerja di sektor industri. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin lebih secara masif melaksanakan kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (27/12).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 72.000 orang ikut serta dalam program Diklat 3in1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) pada 2019. "Ini bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas supaya lebih kompetitif," katanya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis.

Pelaksanaan program Diklat 3in1 untuk para penyandang disabilitas akan segera dijalankan pada Januari 2019. Program ini berlangsung sekitar tiga pekan. Airlangga meyakini, langkah kolaborasi ini mampu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pembangunan ekonomi kita didorong menjadi inklusif. Artinya, juga ramah dengan masyarakat kita yang penyandang disabilitas. Kami juga memacu mereka agar bisa menjadi wirausaha industri baru," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril berharap program Diklat 3in1 dapat menjadi contoh bagi kementerian lain, seperti Kementerian BUMN dan Ketenagakerjaan. "Tujuannya, untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas," ujar Gufroni.

Adapun ruang lingkup MoU ini meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penempatan kerja di perusahaan industri, serta pengembangan kerjasama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Pada implementasi tahap pertama, penyandang disabilitas akan menjadi peserta program Diklat 3in1 yang disiapkan untuk bekerja di industri alas kaki dan garmen. Sudah ada tujuh industri alas kaki yang dipastikan, yakni PT Wangta Agung, PT Ecco Indonesia, PT Young Tree Industries, PT Widaya Inti Plasma, PT Inti Dragon Suryatama, PT Bintang Indokarya Gemilang, dan PT Aggio Multimax. Sementara, untuk industri garmen, yaitu Intima Globalindo, Mataram Tunggal Garment, Pan Brothers Group, Ungaran Sari Garments, dan Sritex Group.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 21 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Baznas Usulkan Revisi UU Zakat dan UU Pajak Penghasilan]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengusulkan agar Undang-Undang Zakat no 23 tahun 2011 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 direvisi. Langkah tersebut dilakukan agar zakat bisa berubah statusnya dari pengurang pendapatan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung.

Direktur Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan dia mengusulkan agar zakat bisa menjadi pengurang pajak langsung atau menjadi kredit pajak. Sebab dengan begitu maka potensinya bisa sangat ideal.

Ia menuturkan, saat ini zakat yang hanya sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Potensinya 1,57 persen dari PDB atau hanya Rp 213 triliun. Sehingga dengan fakta seperti itu pihaknya ingin agar kondisi ideal bisa dicapai dengan perubahan undang-undang.

Menurutnya, perubahan yang dilakukan adalah UU Zakat dan UU Pajak khususnya tentang pajak penghasilan. Ia mengatakan upaya perubahan atau revisi merupakan proses politik sehingga itu semua tergantung kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

"Yang bisa dilakukan Baznas siap mengawal dana sebesar itu. Sebagai bukti mengenai kualitas kinerja hal apa yang perlu diperbaiki, maka kami mengeluarkan alat ukur indek zakat nasional," ungkapnya.

Ia pun memproyeksikan perolehan zakat yang dikelola Baznas pada 2017 naik 40 persen atau minimal 25 persen hingga akhir tahun ini. Menurutnya, jika diangkakan pada 2017 mencapai Rp 6,2 triliun maka pihaknya tahun ini berharap bisa menjadi Rp 8 triliun.

Sementara itu, anggota Baznas Nana Mintarti mengungkapkan berdasarkam Undang-Undang Zakat dikatakan zakat masih bersifat belum wajib atau sukarela. Oleh karena itu, Puskas Baznas tengah menyiapkan naskah akademik yang akan diusulkan kepada DPR. "Rancangan draft UU Zakat bisa lewat inisiatif legislasi yang melakukan revisi," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan harapan mereka bisa menyambut usulan tersebut. Dia menambahkan, jika penghimpunan dan disosialisasikan dengan sungguh-sungguh maka perolehan zakat bisa naik.

Ia pun mengungkapkan salah satu hasil riset Puskas Baznas tentang kaji dampak merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akademis dan akan dilaporkan kepada presiden. Anggota Baznas lainnya, Irsyadul Halim memgungkapkan keberadaan zakat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Namun selama ini masih kurang percaya dan yakin terhadap pengelolaan zakat.

Dia menuturkan, saat ini masyarakat banyak yang belum paham tentang zakat. Oleh karena itu melalui kampus pihaknya berharap lulusannya bisa menjadi duta zakat di masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 14 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[OJK Dorong Bank Syariah Bersinergi Kembangkan Produk]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap industri jasa keuangan syariah bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Untuk mewujudkannya, otoritas mendorong bank syariah saling bersinergi dalam melakukan pengembangan produk.

"Supaya bisa berkontribusi dan efisien, kita dorong adanya sinergi melalui Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia). Ini kita dorong agar tidak saling berebut dan bersama membangun industri keuangan syariah," jelas Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro kepada Republika, Kamis (13/12).

Ia menjelaskan, banyak hal yang bisa dilakukan bank syariah bersama-sama. Misalnya, meluncurkan produk penyaluran pembiayaan syariah. "Contohnya menyalurkan produk pembiayaan perumahan bersama. Kalau ini bisa diterapkan, maka lebih efisien karena nggak perlu melakukan riset masing-masing," kata kata Soekro.

Selain itu, lanjutnya, beberapa infrastruktur seperti Informasi dan Teknologi (IT), Sumber Daya Manusia (SDM), serta lainnya bisa disinergikan pula antarbank syariah. Dengan begitu lebih hemat.

Hanya saja, kata dia, ada beberapa bank yang sempat tidak bersedia melakukan sinergi tersebut sehingga memilih mengembangkan produk sendiri-sendiri. "Itu sebetulnya masalah komunikasi, kita jelaskan manfaatnya lebih banyak bila dikembangkan bersama daripada sendiri, maka kini semua bank syariah sudah bersedia dan sudah mulai (lakukan sinergi)," jelasnya.

Menurutnya, sinergi merupakan kunci untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya sinergi antarbank syariah, tapi juga dengan pemerintah, regulator, serta lainnya.

"Kita perlu sinergi, kerja bareng-bareng. Melalui sinergi saya yakin pengembangan ekonomi syariah bukan hambatan tapi menjadi tantangan ke depan, kemiskinan pun bisa turun dan literasi syariah meningkat," tutur Soekro.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 7 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Penyedia KPR Syariah di Inggris Targetkan Pembeli 'Beradab']

Bank-bank dengan produk syariah berupaya memperluas pasar mereka dengan menawarkan cara 'etis' atau 'beradab' bagi orang-orang untuk membeli rumah. Meski HSBC dan Lloyds Bank tak lagi bermain di pasar ini, bank-bank syariah berupaya menghidupkan lagi sektor ini.

KPR yang sesuai syariah tidak memiliki suku bunga, namun 'tarif sewa' dibebankan pada bagian dari properti yang dimiliki oleh bank. Ini karena bunga tidak dapat dibebankan berdasarkan hukum Islam. Karena perbedaan ini, pengaturan seperti itu sering disebut rencana pembelian rumah (HPP) daripada hipotek atau kredit perumahan.

Gatehouse Bank telah menjadi bank Islam terbaru untuk memasuki pasar. Serta menargetkan pelanggan dengan persyaratan agama, mengatakan bahwa bank mencoba untuk menarik calon pemilik rumah yang tergoda oleh keuangan 'beradab'.

Charles Haresnape dari Gatehouse, mengatakan bahwa pihaknya percaya bahwa keuangan Syariah, tanpa memandang agama, adalah keuangan beradab. Orang-orang menginginkan kesepakatan yang bagus tetapi mereka ingin tahu itu etis.

"Kami tidak akan membiayai perdagangan senjata, perjudian atau alkohol. Tidak ada bank besar yang bisa memberikan jaminan itu. Anak muda sangat sadar akan masalah ini," kata Charles seperti dilansir di Telegraph co.uk, Rabu (5/12).

Menurut Haresnape, ini adalah pasar yang kurang dikenal. Tapi ada banyak kesamaan dengan kepemilikan bersama hipotek. 

"Anda membayar kembali modal setiap bulan tetapi alih-alih membayar bunga, Anda membayar sewa untuk porsi yang belum Anda miliki. Ini adalah pembayaran sewa daripada bunga," jelasnya.

Bahkan dengan upaya untuk menahan pembeli rumah besar, broker hipotek tetap skeptis tentang apakah keuangan Islam akan mampu mengambil pangsa pasar yang signifikan.

Kelemahan utama bagi pelanggan adalah bahwa tarif sewa biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga pada hipotek tradisional. Gatehouse Bank telah meluncurkan dengan kesepakatan suku bunga tetap dua tahun di 3,19 persen.

Hipotek di bank-bank besar biasanya mengenakan biaya kurang dari 2 persen untuk kontrak dua tahun yang serupa. Ini mencerminkan biaya pendanaan yang lebih tinggi untuk bank-bank Islam.

"Dengan hipotek yang kemungkinan terbesar bagi banyak orang, suku merupakan faktor penting. Jika transaksi lebih mahal daripada alternatif di pasar, itu akan menjadi penjualan yang sulit," kata Mark Harris dari broker hipotek SPF Private Clients.

Al Rayan Bank dianggap sebagai penyedia keuangan Islam terbesar di Inggris. ABC International, Ahli United Bank, dan UBL adalah bank lain yang terdaftar di Inggris untuk menawarkan paket pembelian rumah.

Harris mengatakan bahwa dari pajak bea materai perspektif, pajak keuntungan modal dan pajak warisan diperlakukan dengan cara yang sama seperti hipotek tradisional. Peminjam juga diharuskan untuk lulus tes keterjangkauan yang sama untuk memastikan mereka dapat memenuhi pembayaran bulanan mereka.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 30 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Filipina Targetkan Jadi Hub Ekspor Halal di Asia]

Pemerintah Filipina menyetujui undang-undang baru yang disebut Undang-undang Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Halal untuk mengembangkan dan menerapkan standar dan praktik pertanian dan manufaktur halal di Filipina. Hal ini merupakan upaya Filipina untuk  mempersiapkan diri menjadi hub ekspor halal berikutnya di Asia.

Menteri Perdagangan Filipina, Ramon Lopez mengatakan ada permintaan yang meningkat dari industri halal karena pasar Muslim dan non-Muslim yang berkembang baik di komunitas Asia dan global. Meskipun ada 2 miliar penduduk Muslim pada 2014 dengan tingkat pertumbuhan 1,8 persen per tahun, eksekutif kementerian perdagangan mengatakan industri diperkirakan mencapai 3,5 triliun dolar AS pada tahun 2021 dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2015, seperti dilansir di Al-Arabiya, Rabu (28/11).

Dengan perkembangan ini, Filipina siap untuk mengambil peran lebih besar dalam industri halal global. Untuk mempertahankan ini, Filipina sekarang menjadi anggota Forum Akreditasi Halal Internasional, sebuah badan dan jaringan akreditasi dengan 27 anggota yang independen yang dimandatkan untuk menegakkan standar halal di negara dan wilayah mereka.

Di komunitas domestik, Lopez juga meminta pemerintah kota dan eksportir halal untuk memperluas cakupan dan kategori sistem halal dan memperkuat lebih banyak peraturan lokal untuk pengembangan industri. Dia juga mendorong akademisi untuk masuk untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan, sehingga mata pelajaran yang berhubungan dengan halal pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam akademi. Tujuan akhirnya agar sektor swasta meningkatkan minatnya dalam industri.

Untuk mendukung industri halal, pemain lain yang terlibat dalam globalisasi industri halal meningkat di Filipina Selatan. Terletak di wilayah Mindanao, Zamboanga Ecozone dan Otoritas Freeport, akan segera menjadi pusat investor halal global.

Pemerintah Filipina melalui Zona Ekonomi Khusus Zamboanga dan Otoritas Freeport telah mengalokasikan sebuah kompleks seluas 100 hektare untuk menarik para investor pengolahan halal dan manufaktur asing untuk berinvestasi.

Kota Zamboanga adalah Kota kedua terpadat di Mindanao (kedua di Davao) dengan lebih dari 800 ribu penduduk. Dari jumlah ini, 35 persen penduduknya beragama Islam dan kota ini dikenal karena koeksistensi damai dari berbagai kepercayaan dan agama.

Sementara Filipina disebut sebagai salah satu tujuan investasi paling menarik di dunia oleh badan-badan independen, Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport, mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Filipina dengan mengembangkan insentif baru bagi investor yang akan mendirikan fasilitas manufaktur dan pengolahan halal di zona tersebut.

Di antara insentif termasuk 100 persen kepemilikan bisnis di dalam zona dan pemberian visa kerja kepada eksekutif dan teknisi asing yang dapat diperbarui setiap dua tahun. Selain itu, insentif lain yang ditawarkan kepada investor adalah jika investasi modal dipertahankan tidak kurang dari 150 ribu dolar AS, status residensi permanen dalam Zamboecozone juga akan diberikan kepada investor bersama dengan pasangan mereka, tanggungan dan anak-anak yang belum menikah di bawah usia 21 tahun.

Ketua Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport Christopher Arnuco mengatakan Pusat Halal Asia di Zamboanga berupaya untuk merebut pasar senilai 1,38 triliun dolar AS di Asia Tenggara. Hal ini seiring dengan disiapkannya kompleks pengolahan makanan seluas 100 hektare yang memiliki kapasitas produsen produk prospektif makanan dan Food Grade. Kompleks ini ditargetkan akan mengumpulkan 30 persen dari pangsa pasar 15,9 miliar dalam bisnis potensial.

Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport atau dikenal sebagai ZAMBOECOZONE didirikan untuk menjadi pusat ekonomi penting untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan investasi yang memadai. Badan ini mendukung semua upaya untuk menarik investasi ke Mindanao dengan menyediakan lokasi dan lingkungan yang menguntungkan; akses siap ke pasar, tenaga kerja dan sumber daya lainnya dan layanan nilai tambah, dengan demikian berkontribusi terhadap pembangunan regional dan nasional. Dengan perkembangan ini, kebangkitan industri Halal di Filipina diharapkan dapat memberikan peluang kerja baru dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara pengimpor produk halal.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 23 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Malaysia Kurangi Anggaran untuk Industri Halal]

Pemerintah Malaysia menyepakati alokasi yang lebih kecil dalam anggaran 2019 untuk pembangunan industri halal setempat. Dewan Rakyat mengatakan kendala keuangan itu tidak akan membahayakan upaya pemerintah untuk mempromosikan sektor industri halal.

Menteri Urusan Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengatakan inisiatif untuk mempromosikan industri halal akan ditingkatkan dengan kerja sama lewat Selangor dan Penang.

“Dengan kerja sama dari negara-negara yang telah memulai inisiatif dalam skala besar, kita akan melihat bagaimana kita dapat memindahkan rantai nilai dan membangun ekosistem yang lebih terintegrasi tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga dalam hal sumber untuk mengembangkan produk untuk benar-benar memenuhi spesifikasi halal," ujar Mohamed Azmin Ali dilansir di media lokal, The Sun Daily, Kamis (22/11).

"Ini karena pasar halal sangat besar, tidak hanya di negara-negara Islam. Bahkan negara-negara non-Islam telah menerima produk halal sebagai barang penting untuk perdagangan," ujarnya.

Mohamed Azmin menjawab pertanyaan dari anggota parlemen yang ingin mengetahui komitmen pemerintah dalam mempromosikan industri halal nasional. Hal itu setelah alokasi anggaran dikurangi dari sebelumnya sebesar 1 miliar ringgit menjadi 100 juta ringgit dalam Anggaran 2019.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 16 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[LPDB Targetkan Pembiayaan Syariah UMKM Rp 450 Miliar]

Pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Syariah memiliki beragam skema untuk menyalurkan Rp 450 miliar dana yang khusus dialokasikan pada 2018 bagi UMKM.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Zaenal Aripin mengatakan dari total dana tersebut baru 23 persen yang termanfaatkan. Sisanya akan dimaksimalkan pada acara Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB–KUMKM), Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada tanggal 27-29 November 2018.

"Dana LPDB secara total ada Rp 1,2 triliun, Rp 450 miliar khusus untuk skema syariah, kita harapakan 70 persennya terserap pada acara Insyaf nanti, hingga akhir tahun semoga tercapai," kata Zaenal, Rabu (14/11). Tahun depan, dananya akan meningkat jadi Rp 520 miliar.

Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 LPDB harus menyalurkan dana tersebut lewat lembaga keuangan. Sehingga LPDB bekerja sama dengan sejumlah bank untuk penyaluran, seperti BPD Jateng Syariah, BJB Syariah, koperasi simpan pinjam syariah di Jabar dan jateng serta BPRS di Aceh dan Magelang. Selain itu, ada sekitar 12 lembaga keuangan, 7 koperasi simpan pinjam syariah, dan PBMT Ventura.

Penyaluran tersebut memiliki imbal hasil kompetitif dan tidak memberatkan. Menurut penentuan tarif dasar berdasarkan PMK No.75/PMK.05/2011, LPDB-KUMKM menyalurkan melalui KSPPS/USPPS/LKB/LKBB dengan akad mudharabah nisbah maksimal 40:60 persen.

Dari KSPPS/USPPS/LKB/LKBB kepada UMKM dengan akad murabahah sebesar 24 persen. LPDB menyasar semua kategori dan sektor UMKM. Syarat utamanya adalah jenis usaha halal, memiliki laba bersih dan minimal masa usaha dua tahun.

Zaenal mengatakan LPDB saat ini sedang mengajukan revisi untuk PMK No 75 tahun 2011 agar dapat menyalurkan pembiayaan secara langsung pada kelompok usaha, tanpa melalui lembaga keuangan lain. Dengan begitu, nisbah bisa ditetapkan lebih rendah.

"Kita sudah ajukan revisi pada Kementerian Keuangan, mungkin ada pembahasan selama dua bulan, awal 2019 kita harapkan sudah bisa menyalurkan dana direct ke UMKM," kata Zaenal.

Meski demikian, perubahan penyaluran dana langsung hanya bisa untuk pembiayaan Rp 250 juta hingga Rp 10 miliar. Di bawah itu, LPDB akan tetap bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Sejumlah sektor akan menjadi prioritas seperti usaha ekonomi kreatif syariah. Sektor ini memiliki potensi yang besar karena mulai jadi fokus pihak global.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo mengatakan Uni Emirat Arab telah mulai mencanangkan inisiatif ekonomi kreatif syariah tersebut, seperti dalam hal halal industri, keuangan syariah, hingga gaya hidup Islami.

"Memang agak sedikit bersinggungan dengan pasar halal yang sudah ada, tapi sektor ini fokus pada mengutamakan nilai tambah dari produk sektor halal yang sudah tersedia itu," katanya.

Misal, industri halal fokus pada produksi makanan halal. Maka inisiatif ekonomi kreatif syariah fokus pada inovasi makanan ini agar lebih memiliki nilai tambah. Jaenal mengatakan UMKM di Indonesia saat ini lebih banyak menjadi reseller.

Produk yang dipasarkan pun minim inovasi sehingga dijual dengan harga standar. Jika inovasi dan kreatifitas ditingkatkan pada produk-produk halal, maka nilai jual akan semakin tinggi. Fadjar berharap UMKM di Indonesia bisa mengembangkan volume bisnis dengan skema kreatif seperti ini.

Zaenal sepakat, pembiayaan syariah LPDB menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendorong peningkatan volume usaha. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), M Bagus Teguh menyampaikan pembiayaan syariah kini telah menjadi satu alat yang menjembatani masyarakat untuk berdikari sesuai syariat.

UMKM yang peduli pada cara mendapatkan pinjaman sesuai syariat kini tidak perlu khawatir lagi. Pembiayaan syariah mulai menjamur di masyarakat, baik dari pemerintah, korporasi seperti perbankan syariah, teknologi digital, hingga lembaga filantropi Islam.

Pemanfaatan lembaga-lembaga syariah ini memang masih perlu keberpihakan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam. Maka pengusaha Muslim pun diharapkan bisa lebih mengutamakan sistem keuangan yang berbasis hukum Islam.

"Kita sebagai Muslim memang perlu keberpihakan pada lembaga keuangan syariah, jika ingin keuangan syariah Indonesia maju maka perlu kita dukung dengan menggunakannya," kata Teguh.

Banyaknya pembiayaan syariah, salah satunya dari LPDB ini, menurutnya, menjadi kesempatan baik yang harus dimanfaatkan. Partisipasi pengusaha pada sektor ini sekaligus dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih sangat rendah di negara mayoritas penduduk Muslim ini.

Target penyaluran tahun 2018 Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM diantaranya Rp 247,5 miliar untuk KSPPS/USPPS, Rp 67,5 miliar untuk Koperasi sektor riil, dan Rp 135 miliar untuk LKB/LKBB.

Akumulasi penyaluran sejak 2008 hingga 2018 telah mencapai Rp 8,5 triliun kepada lebih dari tiga ribu UMKM di seluruh Indonesia. Proporsi pencairan dana bergulir yakni 18 persen untuk syariah sebesar Rp 1,5 triliun, dan 82 persen untuk konvensional sebesar Rp 7 triliun.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.