Publikasi - Berita Eksyar

  • 8 Mar 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Maret 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

-Selamat Membaca-

[BWI Tawarkan WLS Investor Luar Negeri]

Badan Wakaf Indonesia melanjutkan penawaran waqf linked sukuk (WLS) termasuk pada investor luar negeri. Saat ini, target utama WLS masih institusi baik domestik mau pun global.

Wakil Ketua BWI, Imam Saptono mengatakan sejumlah upaya dilakukan termasuk mengurus administrasi. Dua pekan lalu, WLS telah resmi mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

"Ini penting karena menjadi salah satu pondasi untuk bisa memasarkan keluar negeri," Imam pada Republika.co.id pasca Indonesia Wakaf Summit 2019, di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurutnya, investor luar negeri sangat memperhatikan sisi regulasi atau kesesuaian produk dengan aturan syariah. Dengan modal ini, BWI mulai melakukan penjajakan dengan sejumlah lembaga filantropi luar negeri, seperti Uni Emirate Arab, Bahrain, Kuwait.

Imam mengatakan wakaf di Indonesia dipandang menarik bagi pihak luar karena berbagai hal. Pertama, negara luar tidak memiliki aset wakaf sebanyak Indonesia. Lahan yang terbatas membuat mereka harus mencari potensi wakaf di tempat lain.

Kedua, Indonesia kaya akan program dan inovasi. Kemudian, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Muslim yang besar sehingga kemanfaatannya dianggap akan jauh lebih besar. "Menurut mereka, ini adalah daya tarik," kata dia.

Ketua Forum Wakaf Produktif, Bobby Manulang menyampaikan hingga saat ini Islamic Development Bank (IDB) menjadi satu pihak global yang telah meneken kesepakatan pembelian. IDB menanamkan dana di WLS sebesar 250 juta dolar AS.

Sambil melanjutkan masa penawaran, Bobby menyampaikan tim akan melakukan pembahasan dan evaluasi pada Maret 2019. WLS total telah mengumpulkan Rp 15 miliar yang berasal dari total kesediaan nadzhir dan korporat.

WLS menargetkan Rp 50 miliar per peluncuran. Dana tersebut telah terhubung dengan sukuk khusus wakaf yang dibuat Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah targetnya tercapai.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

  • 22 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

-Selamat Membaca-

[Lelang Sukuk Negara Serap Rp 8,12 Triliyun]

Pemerintah menyerap dana Rp 8,12 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara itu total penawaran yang masuk sebesar Rp 21,32 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, menyebutkan jumlah dana diserap memenuhi target indikatif sebesar Rp 8 triliun.

Jumlah yang dimenangkan untuk seri SPNS01082019 mencapai Rp 1,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,48269 persen dan imbalan secara diskonto.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 15 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global 2 Miliar Dolar AS]

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua miliar dolar AS untuk melanjutkan komitmen pembiayaan hijau secara berkelanjutan. Penerbitan sukuk wakalah ini terdiri dari dua seri dengan penempatan pada 20 Februari 2019. 

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/2), menyatakan seri pertama senilai 750 juta dolar AS mempunyai tenor 5,5 tahun dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,9 persen dan jatuh tempo 20 Agustus 2024. Seri kedua mempunyai nilai 1,25 miliar dolar AS serta tenor 10 tahun dengan imbal hasil (yield) sebesar 4,45 persen dan jatuh tempo 20 Februari 2029.

Setiap seri telah mendapatkan peringkat Baa2 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings. Penerbitan sukuk wakalah dengan kode Reg S/144A Trust Certificates ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. 

Sukuk ini mendapatkan dukungan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III yaitu badan hukum penerbitan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mata uang asing di pasar internasional. Transaksi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas tinggi di pasar modal global serta mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.

Tingkat orderbook global dengan kualitas yang baik telah menunjukkan ketahanan dan dalamnya pasar sukuk, serta memperlihatkan kuatnya minat investor terhadap penerbitan obligasi syariah ini. Sukuk wakalah dengan tenor 5,5 tahun merupakan penerbitan green sukuk kedua yang menunjukkan komitmen, kepemimpinan serta kontribusi Indonesia di komunitas global terkait pembiayaan perubahan iklim. 

Selain itu, Indonesia sebagai penerbit sovereign green sukuk global pertama, telah membuktikan konsistensi terhadap Perjanjian Iklim Paris Tahun 2016. Komitmen itu diperlihatkan melalui perkembangan proyek pelestarian lingkungan serta berhasil menarik investor asing yang beralih ke praktik korporasi berkelanjutan khususnya pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah.

Struktur akad sukuk ini adalah wakalah, dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara yaitu tanah dan bangunan (51 persen) dan proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun (49 persen). Penetapan harga (pricing) sukuk wakalah Republik adalah pada 25 sampai dengan 30 basis poin lebih rendah daripada indikasi pricing awal (initial pricing guidance) untuk kedua seri.

Deutsche Bank AG, Dubai Islamic Bank PJSC, Maybank Investment Bank Berhad, PT Mandiri Sekuritas dan HSBC (juga bertindak sebagai Green Structuring Advisor) bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunner. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai co-managers untuk transaksi ini.

Secara keseluruhan, transaksi sukuk sejalan dengan tujuan Indonesia untuk memperkokoh pasar keuangan syariah global dan komitmen terhadap pendanaan hijau yang ramah lingkungan.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 8 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Dubai Islamic Bank Terbitkan Sukuk 750 Juta Dolar AS]

Dubai Islamic Bank (DIB) menandai pencatatan (listing) sukuk sebesar 750 juta dolar AS di bursa Nasdaq Dubai pada Rabu (6/2). Para eksekutif membunyikan bel pembukaan di bursa pada Rabu, menyusul penerbitan sukuk yang berlangsung pada 22 Januari.

Nilai sukuk DIB yang terdaftar di bursa sekarang 6 miliar dolar AS, termasuk daftar terbaru, dari tujuh instrumen. Sukuk mendapatkan 4,9 kali kelebihan permintaan (oversubscribe) dengan tingkat keuntungan 6,25 persen per tahun, dan hampir 40 persen bunga investor datang dari luar Timur Tengah.

"Tingkat permintaan yang tinggi untuk sukuk terbaru kami menunjukkan kepercayaan investor global yang kuat dalam kinerja dan strategi DIB," kata Adnan Chilwan, kepala eksekutif grup DIB dilansir di Arab News, Kamis (7/2).

Nilai total semua sukuk yang terdaftar di bursa Dubai kini telah mencapai 61,14 miliar dolar AS. Ini merupakan jumlah terbesar dari semua pusat listing di dunia.

"Peran DIB sebagai penerbit utama sukuk mencerminkan keahlian bank dan pengalaman dalam banyak aspek keuangan Islam di seluruh UEA dan sekitarnya." kata Hamed Ali, kepala eksekutif Nasdaq Dubai.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 1 Feb 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Februari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Pemerintah Tawarkan Sukuk Tabungan ST-003]

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR) resmi meluncurkan instrumen investasi Sukuk Tabungan seri 003 (ST-003) pada hari ini, Jumat (1/2). Peluncuran tersebut sekaligus pembukaan masa penawaran mulai 1 hingga 20 Februari mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Lucky Alfirman menyampaikan sukuk tabungan ini menyasar milenial karena telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sukuk tabungan kali ini dipasarkan secara online dan memiliki delapan keuntungan.

Pertama, pokok dan imbalan dijamin negara, kedua tingkat imbalan kompetitif yakni 8,15 persen lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Ketiga, imbalan bersifat mengambang mengikuti perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate dengan jaminan imbalan minimal (floor) sebesar 8,15 persen pertahun.

Keempat, imbalan dibayar tiap bulan namun tingkat imbalan akan disesuaikan setiap tiga bulan. Kelima, early redemption cost dapat dilakukan setelah 12 bulan dan tidak dikenalan biaya oleh pemerintah. Keenam, adanya kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (online).

Ketujuh, para investor secara langsung mendukung pembiayaan pembangunan nasional, dan kedelapan, sesuai prinsip syariah. Lucky mengatakan Sukuk Tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Direktur Keuangan Syariah Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah.

"Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut," katanya.

ST-003 dapat diperoleh dengan menghubungi 13 mitra distribusi yakni Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI, BCA, BTN, Bank Permata, Trimegah, Bareksa, Investree, Modalku dan Tanamduit. Minimal pembelian yakni Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 25 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Januari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Dompet Dhuafa Pastikan Program-Programnya Sejalan SDGs]

Program-program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswah) Dompet Dhuafa berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs merupakan agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, drg Imam Rullyawan, mengatakan, Dompet Dhuafa telah membuat program keuangan mikro syariah.

Selain itu, kata dia, Dompet Dhuafa juga membuat program pemberdayaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Melalui program tersebut Dompet Dhuafa telah berkontribusi terhadap SDGs tujuan ke-1, yakni tanpa kemiskinan (no poverty).

"Dompet Dhuafa juga memberikan layanan medis kuratif di klinik dan rumah sakit, juga menjalankan serangkaian program promotive kesehatan yang mendukung pemenuhan target-target SDGs (tujuan ke-3, kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well being)," kata Imam saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Menyoal Lambatnya Pemulihan Lombok" di Bakoel Koffie, Kamis (24/1).

Ia menerangkan, Dompet Dhuafa juga memberikan layanan sekolah gratis setingkat SMP dan SMA. Selain itu memberikan beasiswa pendidikan pelajar miskin berprestasi dan menjalankan program peningkatan kapasitas guru. Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan ke-4, yakni pendidikan berkualitas (quality education). Dompet Dhuafa memiliki program pelatihan soft skill bagi pemuda miskin.

Seperti pelatihan montir, servis ponsel, menjahit, salon dan lain-lain. Dompet Dhuafa juga menciptakan lapangan pekerjaan melalui program agroindustri padat karya dan program pemberdayaan disabilitas.

Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan-8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth). "Dompet Dhuafa juga memiliki program rumah industri nanas Subang yang padat karya dan menyerap produksi nanas masyarakat," jelasnya. Imam menambahkan, selain program rumah industri, Dompet Dhuafa juga membantu keuangan mikro. Serta pembangunan akses jalan dan jembatan utama yang putus di pedesaan.

Program-program tersebut sejalan dengan SDGs tujuan ke-9, yakni Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, inovation and infrastructure). Dompet Dhuafa juga menaruh perhatian terhadap lingkungan. Dompet Dhuafa memiliki program sedekah pohon, penanaman pohon produktif, penanaman di daerah longsor dan penanaman mangrove.

Serta memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana. Hal ini sejalan dengan SDGs tujuan ke-13, yakni penanganan perubahan iklim (climate action).

Imam mengatakan, Dompet Dhuafa juga memiliki program yang sejalan dengan SDGs tujuan ke-16 yakni perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice and strong institutions).

Programnya berupa Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa yang melayani kebutuhan hukum dhuafa. Serta Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) untuk kajian kebijakan publik yang pro-poor.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 18 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Januari 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Provinsi Aceh Masuk Prioritas Pengembangan Wisata Halal]

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah prioritas untuk mendukung pengembangan wisata halal di Tanah Air.

Artinya, Pemerintah Pusat melalui Kemenpar akan memberikan dukungan penuh untuk mendukung pengembangan wisata halal di Aceh sehingga pengembangan wisata halal secara nasional dapat terwujud.

Pernyataan itu disampaikan di forum diskusi kelompok (FGD) koordinasi rencana aksi pariwisata yang diikuti berbagai pemangku kepentingan yang berlangsung di Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin.

Ia menjelaskan salah satu upaya mewujudkan pengembangan wisata halal tersebut adalah komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dan gubernur untuk mewujudkan pengembangan tersebut.

Menurut dia, dalam kemajuan sektor pariwisata, peran serta atau komitmen pemerintah daerah sangat menentukan dalam menentukan arah kebijakan terhadap arah kemajuan pariwisata di setiap kawasan.

Ia mengatakan Aceh telah siap untuk pelaksanaan wisata halal,  tinggal industri dan destinasi yang ada mendapat sertifikat halal sehingga memberikan keyakinan bagi konsumen Muslim. Sertifikat halal yang dimiliki setiap industri dan usaha pariwisata serta destinasi akan menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan Muslim mancanegara khususnya untuk berkunjung ke Aceh.

Melalui FGD tersebut agar dapat mengatur strategi yang tepat dan rencana aksi yang sesuai untuk pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Amiruddin, menyatakan pihaknya terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk pengembangan destinasi pariwisata halal di Aceh.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 4 Jan 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Jurus Jepang Menggaet Wisatawan Muslim]

Gelombang kuat wisatawan Muslim dari berbagai negara membuat pengusaha di negeri Matahari Terbit berupaya untuk menghadirkan restoran halal dan hotel yang sesuai syariat Islam. Sejumlah pengusaha mendirikan hotel ramah Muslim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Islam, termasuk di kaki Gunung Fuji. Selain itu, bandara internasional di Jepang juga memiliki mushala dan menyediakan restoran yang menawarkan makanan halal.

Sektor pariwisata Jepang terbukti menjuarai pasar perjalanan Muslim global. Hal itu terlihat dari perubahan besar dalam 10 tahun terakhir. Organisasi Pariwisata Dunia menyebut Asia adalah pasar dunia yang paling banyak dikunjungi pada 2017 setelah Eropa. Penggerak utamanya adalah prevalensi teknologi seluler, akses internet di seluruh Asia, dan generasi milenial. Jepang mengalami peningkatan kedatangan wisatawan asing mencapai rekor 31 juta pada 2018. Angka itu naik tajam dari hanya 6,2 juta pada 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada 2011.

Pemerintah Jepang memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan akan mencapai 40 juta pada 2020 saat Olimpiade Tokyo. Olimpiade itu menawarkan potensi pasar besar bagi perusahaan halal Malaysia dan lembaga sertifikasi halal.

Gelombang kuat wisatawan Muslim dari berbagai negara membuat pengusaha di negeri Matahari Terbit berupaya untuk menghadirkan restoran halal dan hotel yang sesuai syariat Islam. Sejumlah pengusaha mendirikan hotel ramah Muslim untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Islam, termasuk di kaki Gunung Fuji. Selain itu, bandara internasional di Jepang juga memiliki mushala dan menyediakan restoran yang menawarkan makanan halal.

Sektor pariwisata Jepang terbukti menjuarai pasar perjalanan Muslim global. Hal itu terlihat dari perubahan besar dalam 10 tahun terakhir. Organisasi Pariwisata Dunia menyebut Asia adalah pasar dunia yang paling banyak dikunjungi pada 2017 setelah Eropa. Penggerak utamanya adalah prevalensi teknologi seluler, akses internet di seluruh Asia, dan generasi milenial.

Jepang mengalami peningkatan kedatangan wisatawan asing mencapai rekor 31 juta pada 2018. Angka itu naik tajam dari hanya 6,2 juta pada 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada 2011. Pemerintah Jepang memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan akan mencapai 40 juta pada 2020 saat Olimpiade Tokyo. Olimpiade itu menawarkan potensi pasar besar bagi perusahaan halal Malaysia dan lembaga sertifikasi halal.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 28 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Kemenperin Pastikan Industri Serap Tenaga Kerja Difabel]

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap bekerja di sektor industri. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin lebih secara masif melaksanakan kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (27/12).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 72.000 orang ikut serta dalam program Diklat 3in1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) pada 2019. "Ini bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas supaya lebih kompetitif," katanya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis.

Pelaksanaan program Diklat 3in1 untuk para penyandang disabilitas akan segera dijalankan pada Januari 2019. Program ini berlangsung sekitar tiga pekan. Airlangga meyakini, langkah kolaborasi ini mampu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pembangunan ekonomi kita didorong menjadi inklusif. Artinya, juga ramah dengan masyarakat kita yang penyandang disabilitas. Kami juga memacu mereka agar bisa menjadi wirausaha industri baru," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril berharap program Diklat 3in1 dapat menjadi contoh bagi kementerian lain, seperti Kementerian BUMN dan Ketenagakerjaan. "Tujuannya, untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas," ujar Gufroni.

Adapun ruang lingkup MoU ini meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penempatan kerja di perusahaan industri, serta pengembangan kerjasama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

Pada implementasi tahap pertama, penyandang disabilitas akan menjadi peserta program Diklat 3in1 yang disiapkan untuk bekerja di industri alas kaki dan garmen. Sudah ada tujuh industri alas kaki yang dipastikan, yakni PT Wangta Agung, PT Ecco Indonesia, PT Young Tree Industries, PT Widaya Inti Plasma, PT Inti Dragon Suryatama, PT Bintang Indokarya Gemilang, dan PT Aggio Multimax. Sementara, untuk industri garmen, yaitu Intima Globalindo, Mataram Tunggal Garment, Pan Brothers Group, Ungaran Sari Garments, dan Sritex Group.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 21 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Baznas Usulkan Revisi UU Zakat dan UU Pajak Penghasilan]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengusulkan agar Undang-Undang Zakat no 23 tahun 2011 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 direvisi. Langkah tersebut dilakukan agar zakat bisa berubah statusnya dari pengurang pendapatan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung.

Direktur Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan dia mengusulkan agar zakat bisa menjadi pengurang pajak langsung atau menjadi kredit pajak. Sebab dengan begitu maka potensinya bisa sangat ideal.

Ia menuturkan, saat ini zakat yang hanya sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Potensinya 1,57 persen dari PDB atau hanya Rp 213 triliun. Sehingga dengan fakta seperti itu pihaknya ingin agar kondisi ideal bisa dicapai dengan perubahan undang-undang.

Menurutnya, perubahan yang dilakukan adalah UU Zakat dan UU Pajak khususnya tentang pajak penghasilan. Ia mengatakan upaya perubahan atau revisi merupakan proses politik sehingga itu semua tergantung kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

"Yang bisa dilakukan Baznas siap mengawal dana sebesar itu. Sebagai bukti mengenai kualitas kinerja hal apa yang perlu diperbaiki, maka kami mengeluarkan alat ukur indek zakat nasional," ungkapnya.

Ia pun memproyeksikan perolehan zakat yang dikelola Baznas pada 2017 naik 40 persen atau minimal 25 persen hingga akhir tahun ini. Menurutnya, jika diangkakan pada 2017 mencapai Rp 6,2 triliun maka pihaknya tahun ini berharap bisa menjadi Rp 8 triliun.

Sementara itu, anggota Baznas Nana Mintarti mengungkapkan berdasarkam Undang-Undang Zakat dikatakan zakat masih bersifat belum wajib atau sukarela. Oleh karena itu, Puskas Baznas tengah menyiapkan naskah akademik yang akan diusulkan kepada DPR. "Rancangan draft UU Zakat bisa lewat inisiatif legislasi yang melakukan revisi," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan harapan mereka bisa menyambut usulan tersebut. Dia menambahkan, jika penghimpunan dan disosialisasikan dengan sungguh-sungguh maka perolehan zakat bisa naik.

Ia pun mengungkapkan salah satu hasil riset Puskas Baznas tentang kaji dampak merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akademis dan akan dilaporkan kepada presiden. Anggota Baznas lainnya, Irsyadul Halim memgungkapkan keberadaan zakat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Namun selama ini masih kurang percaya dan yakin terhadap pengelolaan zakat.

Dia menuturkan, saat ini masyarakat banyak yang belum paham tentang zakat. Oleh karena itu melalui kampus pihaknya berharap lulusannya bisa menjadi duta zakat di masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.