Publikasi - Berita Eksyar

  • 24 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Akan ada dua fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang akan dibidik.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo berjanji bakal meluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada akhir 2016. Dalam cetak biru tersebut, BI akan fokus pada upaya penguatan sektor keuangan sosial syariah (islamic social finance) maupun pendalaman pasar keuangan syariah.

Mengutip sambutan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan BI, Rabu, 23 November 2016, sisi penguatan keuangan sosial syariah diharapkan mampu memperkuat social safety net maupun pemenuhan dana untuk pembiayaan infrastruktur.

"BI akan fokus pada peningkatan peran keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf serta melanjutkan inisiasi pendirian Islamic Inclusive Financial Service Board (IFSB)," kata Agus. Dengan pembentukan IIFSB itulah, Indonesia diharapkan menjadi centre of excelence sektor keuangan syariah global.

Sementara itu di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, BI akan mendorong implementasi Sukuk Linked Wakaf. Untuk program ini, BI akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, KementerianBUMN, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan status sertifikasi bagi tanah-tanah wakaf yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Selain itu, BI juga akan menyempurnakan kajian-kajian terkait dengan penerbitan instrumen pasar uang syariah berdasarkan underlying Surat Berharga Syariah Negara, menyempurnakan mekanisme transaksi, serta melengkapi infrastruktur pasar keuangan syariah lainnya.

"Bank Indonesia juga akan memperkuat aliansi strategis dengan kementerian dan otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam wadah Komite Nasional Keuangan Syariah," ujar Agus.

Sumber: Dream.co.id

  • 23 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki momentum untuk tumbuh. Hal ini ditandai dengan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat total aset perbankan syariah per 30 September 2016 mencapai Rp 331,76 triliun. Pertumbuhan aset ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 17,58 persen year on year.

Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, pencapaian total aset tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Dengan demikian, secara keseluruhan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 5,3 persen. Menurutnya, pencapaian ini patut disyukuri karena situasi ekonomi makro dunia dan domestik masih kurang kondusif untuk pertumbuhan usaha.

"Pencapaian ini akan dijadikan momentum bagi perbankan syariah untuk terus tumbuh dengan konsisten, berkualitas, dan berkesinambungan sampai 2016 dan menjelang 2017," ujar Permana.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut hal-hal positif terus digali dan dikembangkan. Salah satu yang mendukung perkembangan perbankan syariah antara lain kesempatan menjadi BO 1 dan BO 2. Dengan hal tersebut, maka perbankan syariah telah memiliki akses dalam melayani rekening lembaga atau institusi pemerintah, berkontribusi penting terhadap dana haji yang terus bertumbuh, dan secara konsisten mendalami pasar retail melalui campaign iB Marketing.

Untuk mendukung perkembangan industri syariah ke depan, Asbisindo memiliki beberapa usulan strategis yang potensial. Usulan ini akan disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, maupun regulator terkait. Permana mengatakan, usulan tersebut yakni terkait dengan sertifikasi halal. Menurutnya, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal diwajibkan memiliki sejumlah persentase tertentu atas dana maupun pembiahaannya di bank syariah. Hal ini sangat penting, karena potensi pasar produk halal di Indonesia terus terbuka luas.

"Kalau perusahaan mengklaim halal seharusnya dari sisi transaksi keuangannya juga harus halal, dan ini merupakan sesuatu yang wajar," kata Permana.

Sumber: Republika.co.id

  • 26 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia (BI) merilis posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia akhir Agustus 2016 tercatat sebesar 113,5 miliar dolar AS, lebih tinggi 2,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2016 sebesar 111,4 miliar dolar AS. Peningkatan cadangan devisa mengindikasikan bahwa neraca pembayaran berpotensi untuk kembali surplus pada kuartal III tahun ini.

Peningkatan cadangan devisa pada bulan Agustus didorong oleh penerimaan pajak, devisa sektor migas serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas, yang melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo. Sementara permintaan valas dalam negeri masih terkendali.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, kenaikan cadangan devisa terjadi meskipun rupiah cenderung melemah sekitar 0,40 persen month to month (mtm). “Dengan meningkatnya tren cadev mengindikasikan bahwa neraca pembayaran berpotensi untuk kembali surplus pada kuartal III tahun ini,” ujar Josua Pardede pada Republika, Kamis (8/9). Josua mengatakan, kedepannya BI dan pemerintah perlu meningkatkan koordinasi supaya menjaga iklim investasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah serta meningkatkan fundamental ekonomi di tengah meningkatnya risiko fiskal.

Berdasarkan data Ditjen Pajak pada Rabu (7/9), dana repatriasi kebijakan amnesti pajak yang sudah masuk yakni sebesar Rp 14,7 triliun atau sekitar 1,13 miliar dolar AS. Kendati begitu, Josua menilai dana repatriasi yang masuk belum signifikan. Sehingga, sambung dia, peningkatan cadangan devisa bukan disebabkan karena amnesti pajak tapi karena pasokan dolar AS ke dalam negeri meningkat serta penerimaan devisa dan ekspor.”Sementara permintaan dolar AS dalam negeri khususnya dari korporasi juga menurun cukup signifikan karena utang luar negeri swasta yang trend nya menurun dan juga karena upaya BI untuk menjaga permintaan valas dengan PBI kewajiban penggunaan rupiah dalam negeri,” jelasnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat pada semester I 2016 telah terjadi peningkatan nilai investasi asuransi syariah sebesar 25,19 persen dan kontribusi bruto tumbuh sebesar 16,04 persen. Sampai akhir Juli 2016, tren positif tetap dicatatkan dengan besaran aset mencapai Rp 31,77 triliun dan kontribusi sebesar Rp 6,85 triliun.

Ketua Umum AASI Taufik Marjuniadi mengatakan, angka-angka statistik yang membaik di semester I 2016 menjadi kerangka acuan dalam pengembangan industri asuransi syariah ke arah yang lebih baik lagi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang bagi asuransi syriah dalam mengembangkan ruang lingkup usahanya menjadi optimisme untuk meraup ceruk pasar yang baru.

“Kebijakan pemerintah terkait dengan repratiasi aset dan tax amnesty membuka peluang tersendiri bagi asuransi syariah. Bukan hal yang mustahil, dana tersebut bisa digunakan untuk mendorong permodalan asuransi syariah agar mempunyai tingkat permodalan yang mumpuni,” ujar Taufik di Jakarta, Kamis (8/9).

Faktor lain yang mendorong optimisme yakni semakin banyaknya aksi korporasi perusahaan reasuransi yang mengubah unit syariahnya menjadi perusahaan reasuransi yang beroperasi secara penuh. Taufik optimistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan semakin banyak perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara penuh.

Dengan kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini, AASI optimistis bahwa pertumbuhan asuransi syariah pada semester II 2016 akan mencapai angka 20 persen. Harapannya ke depan perusahaan reasuransi syariah Indonesia bisa tampil di tingkat regional maupun global.

“Saat ini market base sudah memadai, keberadaan regulasi dan fatwa juga mendukung, serta tingkat kemampuan keahlian asuransi syariah terus berkembang,” kata Taufik.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

  • 3 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia telah berdiri secara hukum sejak 71 tahun yang lalu, tetapi pertumbuhan ekonomi masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia bahkan di Asia Tenggara sekalipun, padahal banyak negara di Asia berdiri atau start to recover dengan periode yang sama. Selain rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhannya pun perlu diarahkan untuk memenuhi kriteria sustainability. Negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia memiliki kemajuan yang

sangat pesat, sebut saja Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Tiongkok bahkan lebih terlihat jelas hitam putih pembangunannya. Bagaimana Tiongkok bisa “memberi makan” sekitar 1,5 miliar penduduk. Bagaimana Tiongkok membangun Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Ghuizhou (pengembangan dari Guiyang) dan kota-kota lain yang lokasinya jauh dari Beijing, kearah perbatasan dengan Vietnam, India, Rusia. Di sisi lain, negara-negara kecil di ASEAN seperti Vietnam, Kamboja dan Laos mulai dibanjiri investor. Bertalian dengan itu muncul pertanyaan : Bagaimana Indonesia berpikir untuk loncat dua langkah ke depan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan?

Pemerintah perlu menata kembali portofolionya. Dalam kurun waktu yang lama Indonesia lebih memfokuskan pada pendapatan pajak ketimbang pendapatan dari dunia usaha, pemerintah lebih bersifat menunggu hasil pajak sementara itu variabel usaha tidak bergerak. Seyogiyanya jika variabel usaha bergerak naik, maka pendapatan pajak juga naik. Dengan demikian Indonesia harus berfpkir bagaimana meningkatkan perekonomian yang dipicu oleh pembangunan kota baru. Pertanyaan kemudian : Apa yang urgent dilakukan untuk pembangunan Indonesia ? Tentunya percepatan pembangunan kota-kota baru sesegera mungkin. Bayangkan kepulauan Indonesia dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan. Pertumbuhan ekonomi terbesar didorong dari Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara Inflasi yang berasal dari consumption juga terbesar di daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Ini harus diubah. Apabila kota-kota baru dibangun, maka akan memunculkan zona-zona ekonomi baru yang mengkontribusikan pendapatan baik dari pajak dan non pajak. Bagaimana caranya dengan jumlah dana pemerintah yang terbatas, apa mungkin? Perlu dukungan perusahaan-perusahaan yang bagus yang memiliki strong cashflow dan kesediaan menanggung kerugian dalam jangka panjang. Dana yang dimiliki existing companies di Indonesia sangat besar jumlahnya, tetapi hanya berputar di Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Sebenarnya dana ini dapat dialokasikan di daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah bagian Utara. Perusahaan pengembang kota baru

nantinya akan membantu mencarikan investor. Investor akan bawa modal untuk pembangunan. Pemerintah akan memperoleh layanan dan bantuan marketing gratis dalam mengundang FDI (Foreign Direct Investment) ke Indonesia. Mengapa existing companies menjadi ujung tombak pembangunan? Pertumbuhan dunia usaha merangsang dunia usaha baru dan pengembangan pemerintahan baru di daerah. Existing companies memiliki dana dan model bisnis sehingga dapat digunakan untuk merintis pembangunan daerah-daerah karena memiliki buffer yang kuat dalam beberapa waktu. Jika suatu daerah memiliki satu zona industri maka di sana akan muncul kota baru. Zona industri akan

membangun usaha, usaha akan mengundang masyarakat baru termasuk tenaga ahli. Jumlah penduduk meningkat, banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan rumah sakit, apotik dan sarana pendidikan. Jumlah penduduk naik akan menciptakan pasar. Naiknya kuantitas dan kualitas tersebut mendorong PEMDA (Pemerintah Daerah) dan Pemerintah Pusat membangun government channel dan infrastruktur. Efek domino positif pembangunan kota-kota baru adalah pertumbuhan perputaran uang dan jasa yang secara otomatis menaikkan fungsi kualitas dan kuantitas ekonomi. Bagaimana caranya itu semua terwujud ? Perlu ada komitmen pemerintah melalui peraturan peraturan

(Sumber: Beritasatu.com)

  • 23 Aug 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Keuangan syariah akan mendapatkan tempat di Rusia. Pemerintah Rusia melihat potensi yang cukup baik dari keuangan syariah untuk memperbaiki perekonomiannya. Dilansir dari Gulf Times, Rabu 7 September 2016, selain untuk memfasilitasi 20 juta penduduk muslimnya, Negeri Beruang Merah itu mulai melirik keuangan syariah karena industri ini diyaini bisa memulihkan perekonomian pasca dikenakannya sanksi dari Barat.

Keuangan syariah mulai mendapat sorotan ketika ada tiga bank yang bersiap untuk merilis produk keuangan syariah, yaitu Vnesheconombank, Sberbank, dan Taftondbank. Ketiganya ini telah meneken kerja sama dengan Islamic Development Bank untuk meluncurkan produk keuangan syariah.

Misalnya, Sberbank, bank terbesar di Rusia, membidik pendapatan sebesar US$200 juta-US$300 juta (Rp2,61 triliun-Rp3,92 triliun) dari keuangan syariah. Lain itu, ada juga Vnesheconombank, bank pembiayaan pembangunan terbesar di Rusia, telah membiayai beberapa proyek industri halal di Rusia dan ingin meningkatkan pendanaan lewat instrumen pembiayaan keuangan syariah.

Sementara itu, Vneshemeconombank berinisitiatif untuk meningkatkan ekspor ke negara Muslim. CEO Vneshemeconombank, Sergei Gorkov, mengatakan Rusia telah memasok produknya kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan nilai ekspornya mencapai US$3 miliar. Angka ini diyakini bisa meningkat dua kali lipat dengan mudah.

“ Kami bekerja dengan intstrumen keuangan syariah untuk mendukung transaksi ekspor dan impor serta membiayai produk halal,” kata Gorkov yang menyebut banknya telah bekerja sama dengan IDB senilai US$100 juta (Rp1,3 triliun) itu.

Tiga bank ini akan turut serta dalam konferensi perbankan syariah di Bahrain. Selain untuk membangun jaringan dalam keuangan syariah internasional, mereka juga ingin membuat sebuah peta jalan keuangan syariah di Rusia dan negara pecahan Soviet (Commonwealth of Independent States/CIS).

“ Saat ini, sudah ada kemauan politik untuk keuangan syariah dibangun di Rusia. Kini, masyarakat sadar perbankan syariah bisa menjadi sebuah peluang,” kata Executive Director Divisi Corporate and Investment Banking Sberbank, Maxim Osintsev.

Meskipun demikian, progres keuangan syariah di Rusia bergantung kepada kesiapan regulator untuk membuat payung hukum kerangka kerja keuangan syariah, membuat biaya efektif lewat keringanan pajak, dan memfasilitasi pendanaan bagi industri. Anggota parlemen Rusia melihat masalah utamanya adalah hukum Rusia melarang bank terlibat dalam kegiatan komersial di luar kegiatan perbankan, seperti jual beli aset tertentu.

Untuk tahap awal, kerangka hukum keuangan syariah di Rusia memungkinkan hanya pada aset yang terbatas, seperti logam mulia. Untuk membuat regulasi yang lebih luas yang memungkinkan memfasilitasi keuangan syariah secara penuh di Rusia, tentu memerlukan waktu yang lama.

Sumber : dream.co.id