Publikasi - Berita Eksyar

  • 12 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Menyambut libur panjang akhir pekan, indeks syariah bergerak menguat. Ditopang aksi beli jelang penutupan, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) berhasil berbalik menanjak.

Emiten sektor komoditas, pertambangan dan pertanian, menjadi motor penggerak laju indeks saham. Turunnya aksi jual pemodal asing juga mengurangi tekanan pada bursa saham Indonesia.Pada penutupan perdagangan harian Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016, indeks ISSI menanjak 0,235 poin (0,13%) ke level 174,674. Indeks acuan saham bluechip syariah, Jakarta Islamic Index (JII), juga menguat 1,171 poin (0,17%) ke level 707,603.

ISSI memulai sesi perdagangan di zona merah. Kecemasan pelaku pasar terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed sepertinya masih dikhawatirkan pelaku pasar.Namun jelang penutupan, laju dua indeks acuan saham syariah pelan-pelan mulai beranjak menguat.

Hingga sesi paska penutupan perdagangan, sebanyak 50,88 miliar saham telah diperdagangkan pelaku pasar dengan nilai transaksinya mencapai Rp5,01 triliun.
Aksi jual asing masih dialami indeks ISSI dengan nett sell mencapai Rp 522 juta. Indeks JII mencatat nell sell mencapai Rp 141 miliar.

Mayoritas indeks sektoral melaju positif di penutupan perdagangan. Indeks sektor pertambangan dan pertanian menjadi pendorong utama dengan kenaikan 0,85 persen dan 0,60 persen. Sebaliknya, indeks sektor properti harus mengalami koreksi dengan melemah 0,61 persen, disusul barang konsumsi 0,18 persen, dan keuangan 0,02 persen.

Emiten bluechips syariah yang menjadi top gainer jelang libur panjang kali ini adalah INTP yang menguat Rp275, UNTR Rp200, PTBA Rp100, SMGR Rp100, dan INCO Rp70. Sementara top looser bluechips syariah dihuni oleh LPPF yang turun Rp300, AALI Rp125, SILO Rp75, WIKA Rp60, dan INDF Rp50.

Dari pasar uang, nilai tukar rupiah sore ini cenderung bergerak melemah. Kurs rupiahditutup di level Rp13.132 per dolar AS atauturun 79 poin (0,60%).

Sumber: Dream.co.id

  • 7 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, transaksi lindung nilai syariah merupakan elemen penting transaksi keuangan syariah. Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melayani lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi valuta asing.

Transaksi lindung nilai syariah yang dilakukan di Indonesia berdasarkan dua model yaitu transaksi lindung nilai sederhana (‘Aqd al Tahawwuth al-Basith) dan transaksi lindung nilai kompleks (‘Aqd al Tahawwuth al-Murakkab).

Dilansir dari website Bank Indonesia, Selasa (6/12), Mirza menyampaikan, di Indonesia dana haji dan wisata syariah menjadi target utama dari implementasi ketentuan mengingat jumlahnya yang cukup besar, namun sensitif terhadap pergerakan nilai tukar.

Mirza menyampaikan hal tersebut saat memberikan keynote speech acara Seminar International Islamic Financial Market (IIFM) bertema “Sukuk and Islamic Trade Finance – Prospect and Challenges” yang digelar di Bahrain.

Dalam kesempatan seminar tersebut, produk sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi karena pertumbuhannya yang tinggi, beragamnya komposisi investor, serta tersedianya sukuk dengan tenor pendek. Hal ini turut membantu manajemen likuiditas dan pembiayaan pemerintah.

Seminar dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kalangan seperti pelaku pasar, lembaga keuangan, pemerintah, bank sentral dan akademisi dari berbagai negara di kawasan Eropa, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dalam seminar tersebut, Mirza hadir mewakili Bank Indonesia sebagai pendiri dan anggota tetap IIFM bersama dengan Islamic Development Bank (IDB), Bank Sentral Bahrain, Monetary Authority of Brunei Darussalam, Bank Negara Malaysia dan Central Bank of Sudan.

IIFM merupakan lembaga yang menetapkan standar layanan industri keuangan syariah yang memiliki fokus pada standarisasi perjanjian keuangan syariah dan bentuk produk terkait dengan pasar uang dan modal, keuangan korporasi dan transaksi keuangan dari layanan industri keuangan syariah.

Sumber: Republika.co.id

  • 5 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) masih menunjukkan pertumbuhan meski terkendala risiko pembiayaan macet tinggi.

Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics, Azis Setiawan menjelaskan, tahun ini secara umum adalah tahun yang sulit bagi perbankan syariah termasuk BPR Syariah. Tantangan ekonomi dengan kondisi masih melambatnya pertumbuhan berbagai ekonomi memberikan dampak pada penyaluran pembiayaan dan terutama kualitas pembiayaan. Hal itu tak hanya karena banyak bisnis yang lesu, tetapi juga risiko usaha yang mengalami peningkatan.

"Pembiayaan bermasalah dalam kondisi cenderung meningkat menjadi dari 9,08 persen awal tahun menjadi 10,41 persen pada September 2016. Meski tren dua bulan terakhir mengalami penurunan," ujar Azis.

Meski rasio pembiayaan bermasalah (Nonperforming Financing/NPF) masih cukup tinggi, tetapi trennya menurun. Kondisi tersebut sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ia menilai secara umum kondisi ini masih wajar bagi BPRS yang memiliki risiko tinggi.

Di sisi lain, ia menilai sebenarnya BPRS tetap tumbuh baik. Berdasarkan data OJK per kuartal III 2016, pembiayaan tumbuh di kisaran 14 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan DPK tumbuh di atas 20 persen.

Ia menuturkan, jumlah pembiayaan mencapai Rp 6,4 triliun dari 5,6 triliun tahun lalu. DPK menjadi Rp 5,4 triliun dari Rp 4,4 triliun tahun sebelumnya. Laba total per September 2016 juga sedikit tumbuh mencapai Rp 108 miliar dibandingkan Rp 101 miliar pada tahun sebelumnya.

Jumlah rekening DPK juga bertambah dari 1,14 juta menjadi 1,21 juta. Sementara jumlah nasabah pembiayaan juga bertambah dari 233 ribu menjadi 240 ribu.

"Meski terjadi penutupan BPRS oleh OJK akibat permasalahan yang serius sehingga menjadi 164 BPRS, hal ini menunjukkan potensi dan peluang berkembang masih besar," imbuhnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 1 Dec 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kapitalisasi saham syariah mencapai lebih dari Rp 3000 triliun.

Wakaf produktif di Indonesia kini sedang mulai digalakkan. Tak hanya mendorong pemberdayaan aset wakaf berupa tanah atau bangunan agar menjadi lebih produktif, sekarang muncul pula wakaf produktif berupa wakaf saham. Dalam hal ini wakif mewakafkan saham yang dimilikinya.

Direktur Bursa Efek Indonesia Nicky Hogan mengatakan, nilai saham memang akan selalu berfluktuasi. Namun, dalam wakaf saham, jika saham diwakafkan memang sahamnya tidak akan diperjualbelikan, hanya dividen dari saham yang akan diwakafkan,” jelasnya dalam Indonesian Islamic Finance Forum.

Ia memaparkan, jika berbicara mengenai wakaf saham, banyak saham perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang memberi dividen minimal antara 30-50 persen. “Itu tentunya hampir semua saham pemerintah, kecuali saham perbankan, masuk ke saham syariah,” cetus Nicky.

Tak hanya saham perusahaan BUMN, lanjut Nicky, beberapa saham korporasi juga bahkan bisa memberi dividen hingga 50 persen. “Jadi tentu untuk wakaf saham pilihan sahamnya adalah memang yang memberikan dividen, sementara kalau fluktuasi harga saham memang selalu terjadi,” tukasnya.

Oleh karena itu, tuturnya, kalau berbicara potensi wakaf saham di Indonesia maka sangatlah besar. Total kapitalisasi saham di pasar modal Indonesia sekitar Rp 5600 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar 61 persen adalah saham syariah, dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp 3000 triliun. “Itu besaran kapitalisasi pasar saham syariah, tentu tidak semua diwakafkan tapi wakaf saham potensinya besar,” tandas Nicky.

Sumber: AKUCINTAKEUANGANSYARIAH.COM

  • 28 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I mencatatkan perdagangan sukuk ijarah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menerbitkan sukuk ijarah I sebesar Rp 500 miliar.

Penerbitan sukuk ijarah merupakan bagian dari pendanaan eksternal yang diperkirakan mencapai Rp 25 triliun sampai dengan 2020. Direktur Keuangan & TI Angkasa Pura I Novrihandi mengatakan, pendanaan eksternal ini diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan lima bandara yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Baru Yogyakarta, Terminal 3 Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Hasanuddin Makassar.

Pembangunan dan pengembangan bandara tersebut mendesak dilakukan karena sudah mengalami lack of capacity. "Ke depan kami akan mengoptimalkan sumber dana eksternal dari penerbitkan obligasi dan sukuk, serta pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk membiayai capital expenditure," ujar Novrihandri di Jakarta, Senin (28/11).

Selain menerbitkan sukuk ijarah, perseroan juga menerbitkan surat utang konvensional (obligasi) sebesar Rp 2,5 triliun. Obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan dalam tiga seri yakni Seri A dengan tenor 5 tahun, Seri B dengan tenor 7 tahun, dan Seri C dengan tenor 10 tahun.

Seri A memiliki bunga tetap 8,10 persen, Seri B 8,40 persen, dan Seri C 8,55 persen. Obligasi dan sukuk ijarah tersebut telah diperingkat oleh Pefindo dengan rating triple A dan outlook stable.

Sumber : Republika.co.id

  • 24 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Akan ada dua fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang akan dibidik.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo berjanji bakal meluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada akhir 2016. Dalam cetak biru tersebut, BI akan fokus pada upaya penguatan sektor keuangan sosial syariah (islamic social finance) maupun pendalaman pasar keuangan syariah.

Mengutip sambutan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan BI, Rabu, 23 November 2016, sisi penguatan keuangan sosial syariah diharapkan mampu memperkuat social safety net maupun pemenuhan dana untuk pembiayaan infrastruktur.

"BI akan fokus pada peningkatan peran keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf serta melanjutkan inisiasi pendirian Islamic Inclusive Financial Service Board (IFSB)," kata Agus. Dengan pembentukan IIFSB itulah, Indonesia diharapkan menjadi centre of excelence sektor keuangan syariah global.

Sementara itu di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, BI akan mendorong implementasi Sukuk Linked Wakaf. Untuk program ini, BI akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, KementerianBUMN, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan status sertifikasi bagi tanah-tanah wakaf yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal.

Selain itu, BI juga akan menyempurnakan kajian-kajian terkait dengan penerbitan instrumen pasar uang syariah berdasarkan underlying Surat Berharga Syariah Negara, menyempurnakan mekanisme transaksi, serta melengkapi infrastruktur pasar keuangan syariah lainnya.

"Bank Indonesia juga akan memperkuat aliansi strategis dengan kementerian dan otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam wadah Komite Nasional Keuangan Syariah," ujar Agus.

Sumber: Dream.co.id

  • 23 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki momentum untuk tumbuh. Hal ini ditandai dengan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat total aset perbankan syariah per 30 September 2016 mencapai Rp 331,76 triliun. Pertumbuhan aset ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 17,58 persen year on year.

Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad K Permana mengatakan, pencapaian total aset tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Dengan demikian, secara keseluruhan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 5,3 persen. Menurutnya, pencapaian ini patut disyukuri karena situasi ekonomi makro dunia dan domestik masih kurang kondusif untuk pertumbuhan usaha.

"Pencapaian ini akan dijadikan momentum bagi perbankan syariah untuk terus tumbuh dengan konsisten, berkualitas, dan berkesinambungan sampai 2016 dan menjelang 2017," ujar Permana.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut hal-hal positif terus digali dan dikembangkan. Salah satu yang mendukung perkembangan perbankan syariah antara lain kesempatan menjadi BO 1 dan BO 2. Dengan hal tersebut, maka perbankan syariah telah memiliki akses dalam melayani rekening lembaga atau institusi pemerintah, berkontribusi penting terhadap dana haji yang terus bertumbuh, dan secara konsisten mendalami pasar retail melalui campaign iB Marketing.

Untuk mendukung perkembangan industri syariah ke depan, Asbisindo memiliki beberapa usulan strategis yang potensial. Usulan ini akan disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, maupun regulator terkait. Permana mengatakan, usulan tersebut yakni terkait dengan sertifikasi halal. Menurutnya, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal diwajibkan memiliki sejumlah persentase tertentu atas dana maupun pembiahaannya di bank syariah. Hal ini sangat penting, karena potensi pasar produk halal di Indonesia terus terbuka luas.

"Kalau perusahaan mengklaim halal seharusnya dari sisi transaksi keuangannya juga harus halal, dan ini merupakan sesuatu yang wajar," kata Permana.

Sumber: Republika.co.id

  • 26 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Bank Indonesia (BI) merilis posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia akhir Agustus 2016 tercatat sebesar 113,5 miliar dolar AS, lebih tinggi 2,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2016 sebesar 111,4 miliar dolar AS. Peningkatan cadangan devisa mengindikasikan bahwa neraca pembayaran berpotensi untuk kembali surplus pada kuartal III tahun ini.

Peningkatan cadangan devisa pada bulan Agustus didorong oleh penerimaan pajak, devisa sektor migas serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas, yang melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo. Sementara permintaan valas dalam negeri masih terkendali.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, kenaikan cadangan devisa terjadi meskipun rupiah cenderung melemah sekitar 0,40 persen month to month (mtm). “Dengan meningkatnya tren cadev mengindikasikan bahwa neraca pembayaran berpotensi untuk kembali surplus pada kuartal III tahun ini,” ujar Josua Pardede pada Republika, Kamis (8/9). Josua mengatakan, kedepannya BI dan pemerintah perlu meningkatkan koordinasi supaya menjaga iklim investasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah serta meningkatkan fundamental ekonomi di tengah meningkatnya risiko fiskal.

Berdasarkan data Ditjen Pajak pada Rabu (7/9), dana repatriasi kebijakan amnesti pajak yang sudah masuk yakni sebesar Rp 14,7 triliun atau sekitar 1,13 miliar dolar AS. Kendati begitu, Josua menilai dana repatriasi yang masuk belum signifikan. Sehingga, sambung dia, peningkatan cadangan devisa bukan disebabkan karena amnesti pajak tapi karena pasokan dolar AS ke dalam negeri meningkat serta penerimaan devisa dan ekspor.”Sementara permintaan dolar AS dalam negeri khususnya dari korporasi juga menurun cukup signifikan karena utang luar negeri swasta yang trend nya menurun dan juga karena upaya BI untuk menjaga permintaan valas dengan PBI kewajiban penggunaan rupiah dalam negeri,” jelasnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 8 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat pada semester I 2016 telah terjadi peningkatan nilai investasi asuransi syariah sebesar 25,19 persen dan kontribusi bruto tumbuh sebesar 16,04 persen. Sampai akhir Juli 2016, tren positif tetap dicatatkan dengan besaran aset mencapai Rp 31,77 triliun dan kontribusi sebesar Rp 6,85 triliun.

Ketua Umum AASI Taufik Marjuniadi mengatakan, angka-angka statistik yang membaik di semester I 2016 menjadi kerangka acuan dalam pengembangan industri asuransi syariah ke arah yang lebih baik lagi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang bagi asuransi syriah dalam mengembangkan ruang lingkup usahanya menjadi optimisme untuk meraup ceruk pasar yang baru.

“Kebijakan pemerintah terkait dengan repratiasi aset dan tax amnesty membuka peluang tersendiri bagi asuransi syariah. Bukan hal yang mustahil, dana tersebut bisa digunakan untuk mendorong permodalan asuransi syariah agar mempunyai tingkat permodalan yang mumpuni,” ujar Taufik di Jakarta, Kamis (8/9).

Faktor lain yang mendorong optimisme yakni semakin banyaknya aksi korporasi perusahaan reasuransi yang mengubah unit syariahnya menjadi perusahaan reasuransi yang beroperasi secara penuh. Taufik optimistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan semakin banyak perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara penuh.

Dengan kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini, AASI optimistis bahwa pertumbuhan asuransi syariah pada semester II 2016 akan mencapai angka 20 persen. Harapannya ke depan perusahaan reasuransi syariah Indonesia bisa tampil di tingkat regional maupun global.

“Saat ini market base sudah memadai, keberadaan regulasi dan fatwa juga mendukung, serta tingkat kemampuan keahlian asuransi syariah terus berkembang,” kata Taufik.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

  • 3 Sep 2016

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Indonesia telah berdiri secara hukum sejak 71 tahun yang lalu, tetapi pertumbuhan ekonomi masih jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia bahkan di Asia Tenggara sekalipun, padahal banyak negara di Asia berdiri atau start to recover dengan periode yang sama. Selain rendahnya pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhannya pun perlu diarahkan untuk memenuhi kriteria sustainability. Negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia memiliki kemajuan yang

sangat pesat, sebut saja Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Tiongkok bahkan lebih terlihat jelas hitam putih pembangunannya. Bagaimana Tiongkok bisa “memberi makan” sekitar 1,5 miliar penduduk. Bagaimana Tiongkok membangun Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Ghuizhou (pengembangan dari Guiyang) dan kota-kota lain yang lokasinya jauh dari Beijing, kearah perbatasan dengan Vietnam, India, Rusia. Di sisi lain, negara-negara kecil di ASEAN seperti Vietnam, Kamboja dan Laos mulai dibanjiri investor. Bertalian dengan itu muncul pertanyaan : Bagaimana Indonesia berpikir untuk loncat dua langkah ke depan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan?

Pemerintah perlu menata kembali portofolionya. Dalam kurun waktu yang lama Indonesia lebih memfokuskan pada pendapatan pajak ketimbang pendapatan dari dunia usaha, pemerintah lebih bersifat menunggu hasil pajak sementara itu variabel usaha tidak bergerak. Seyogiyanya jika variabel usaha bergerak naik, maka pendapatan pajak juga naik. Dengan demikian Indonesia harus berfpkir bagaimana meningkatkan perekonomian yang dipicu oleh pembangunan kota baru. Pertanyaan kemudian : Apa yang urgent dilakukan untuk pembangunan Indonesia ? Tentunya percepatan pembangunan kota-kota baru sesegera mungkin. Bayangkan kepulauan Indonesia dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan. Pertumbuhan ekonomi terbesar didorong dari Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara Inflasi yang berasal dari consumption juga terbesar di daerah Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Ini harus diubah. Apabila kota-kota baru dibangun, maka akan memunculkan zona-zona ekonomi baru yang mengkontribusikan pendapatan baik dari pajak dan non pajak. Bagaimana caranya dengan jumlah dana pemerintah yang terbatas, apa mungkin? Perlu dukungan perusahaan-perusahaan yang bagus yang memiliki strong cashflow dan kesediaan menanggung kerugian dalam jangka panjang. Dana yang dimiliki existing companies di Indonesia sangat besar jumlahnya, tetapi hanya berputar di Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Sebenarnya dana ini dapat dialokasikan di daerah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah bagian Utara. Perusahaan pengembang kota baru

nantinya akan membantu mencarikan investor. Investor akan bawa modal untuk pembangunan. Pemerintah akan memperoleh layanan dan bantuan marketing gratis dalam mengundang FDI (Foreign Direct Investment) ke Indonesia. Mengapa existing companies menjadi ujung tombak pembangunan? Pertumbuhan dunia usaha merangsang dunia usaha baru dan pengembangan pemerintahan baru di daerah. Existing companies memiliki dana dan model bisnis sehingga dapat digunakan untuk merintis pembangunan daerah-daerah karena memiliki buffer yang kuat dalam beberapa waktu. Jika suatu daerah memiliki satu zona industri maka di sana akan muncul kota baru. Zona industri akan

membangun usaha, usaha akan mengundang masyarakat baru termasuk tenaga ahli. Jumlah penduduk meningkat, banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan rumah sakit, apotik dan sarana pendidikan. Jumlah penduduk naik akan menciptakan pasar. Naiknya kuantitas dan kualitas tersebut mendorong PEMDA (Pemerintah Daerah) dan Pemerintah Pusat membangun government channel dan infrastruktur. Efek domino positif pembangunan kota-kota baru adalah pertumbuhan perputaran uang dan jasa yang secara otomatis menaikkan fungsi kualitas dan kuantitas ekonomi. Bagaimana caranya itu semua terwujud ? Perlu ada komitmen pemerintah melalui peraturan peraturan

(Sumber: Beritasatu.com)