Publikasi - Berita Eksyar

  • 9 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

[SEFNews]

Berita Ekonomi Syariah Edisi November

Bandung - Konferensi Internasional World Zakat Forum (WZF) 2019 yang dilaksanakan Selasa (5/11) hingga Kamis (7/11) di Bandung, Jawa Barat akan mengusung tema “Optimizing Global Zakat Role through Digital Technology”. Tema ini berangkat dari penerapan teknologi 4.0 yang kini dianggap sebagai keharusan dalam industri keuangan.

Tak terkecuali pengelolaan dana zakat sebagai sumber keuangan syariah untuk tercapainya tujuan kesejahteraan dunia, juga harus dapat beradaptasi dengan baik.

“ Acara WZF akan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman zakat yang dapat melepaskan umat dari kemiskinan dan memperkuat ukhuwah” Ujar Prof Dr Bambang Sudibyo, Sekretaris Jendral WZ

Untuk itu, komitmen di antara negara-negara Muslim dalam bekerja sama dan berkolaborasi di gerakan zakat global sangat dibutuhkan.

“Penggunaan dana zakat harus memiliki makna strategis untuk menegakkan ukhuwah, persaudaraan, kolaborasi, dan solidaritas di antara negara-negara Muslim dan umat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama ini, gerakan zakat global membutuhkan platform untuk merumuskan solusi efektif untuk masalah multi-dimensi di dunia Islam,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menurut Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), komitmen zakat global harus memberi perhatian tidak hanya bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara global, tetapi juga bagaimana zakat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat.

Prof Dr Bambang  Sudibyo  mengatakan, Gerakan zakat global harus memperhatikan peran teknologi digital dalam pengelolaan zakat karena dunia Muslim sangat luas, dari Afrika hingga Asia Tenggara yang mencakup enam benua.

Sejalan dengan tema yang diusung dalam gelaran WZF, Baznas telah menerapkan platform media digital sebagai sarana yang memudahkan masyarakat untuk berzakat sejak 2016 silam. Ada lima platform yang dikembangkan Baznas untuk mendorong zakat digital. Pertama, Baznas Platform, yakni mengembangkan website Baznas dan playstore atau program aplikasi bernama 'Muzaki Corner'.

"Kedua, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerja sama dengan toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, Mataharimall.com, Kitabisa. Baznas juga bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan digital finansial teknologi (Fintech) seperti Dana, Gopay, dan lainnya," katanya.

Ketiga, Social Media Platform, di mana Baznas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarajat berzakat, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Keempat, Innovative Platform, di mana Baznas mencoba bekerja sama dengan mesin-mesin penyedia pembayaran digital yang ada di minimarket.

"Lalu yang kelima, Artificial Intelligence Platform, di mana Baznas dalam berkampanye menggunakan data besar yang menyasar kepada muzaki dan calon muzaki. Platform ini didukung oleh kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kementerian sosial dan penyedia data lainnya," katanya.

Hasilnya, zakat digital di Baznas dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding dengan pengumpulan zakat dengan cara konvensional. Grafik zakat digital di Baznas juga menunjukkan arah yang positif di mana selalu ada kenaikan angka dari tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2019 ini, hingga bulan Oktober dana yang telah terkumpul dari Muzakki telah terkumpul Rp35 miliar dari target yang ditetapkan sebanyak Rp38 miliar.

"Dengan demikian, Baznas sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang telah diakui di berbagai negara Muslim di dunia ikut mendorong di akhir konferensi ini dapat menghasilkan resolusi yang baik dalam mengoptimalkan Peran Zakat Global melalui Teknologi Digital," pungkasnya.

Sumber: Sharianews.com

  • 16 Aug 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Agustus 2019

BPJS Ketenagakerjaan menyebut ada permintaan skema syariah yang berasal dari masyarakat. Sehingga mereka telah memulai kajian dan persiapan untuk kemungkinan peluncuran produknya.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz menyampaikan permintaan tersebut sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan mulai diseriusi. BPJSTk berkomunikasi aktif dengan lembaga syariah kompeten seperti KNKS dan DSN MUI untuk membahas prospek ini.

"Selain permintaan dari peserta, juga ada antusiasme dari karyawan kami untuk menjalankannya," kata Naufal Mahfudz

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendekatan kajian baik dari sisi regulasi maupun produk. Kemungkinan skema syariah ini akan diturunkan dalam bentuk produk sehingga peserta dapat memilih sesuai preferensi. Dari sisi produk, sebenarnya konsep pengelolaan sudah mirip seperti skema syariah. Artinya ada kejelasan dalam iuran, juga nilai manfaatnya. Meski demikian, penempatan investasi masih belum terarah seluruhnya untuk syariah.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz, berharap tahun ini akan ada putusan besar sehingga tahun depan sudah bisa diuji coba. Menurutnya, BPJSTk optimistis implementasi bisa dilakukan dalam tiga sampai empat bulan kedepan.

Hingga Juli 2019, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50,1 juta orang dari potensinya yang sekitar 120 juta orang. Isu kepesertaan masih menjadi tantangan. Banyak pekerja yang belum jadi peserta karena berbagai alasan, termasuk ketidakpatuhan meski telah diwajibkan. Dengan jumlah peserta tersebut, jumlah dana kelolaan per Juli 2019 telah mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Naufal Mahfudz menyampaikan tingkat pertumbuhan dana kelolaan sulit diprediksi. Ada saat-saat dana tumbuh pesat.

Faktor pertumbuhan ekonomi nasional, menurut dia, sangat berpengaruh pada pertumbuhan jumlah peserta yang kategorinya pekerja. Akhir tahun lalu, dana kelolaan BPJSTk mencapai Rp 360 trilun. Capaian tahun ini diperkirakan melebihi target sebesar Rp 411 triliun. 

Jika produk syariah sudah meluncur, kemungkinan porsinya akan mencapai 10-20 persen sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah nasional. Ia mengatakan potensi ini cukup untuk memperbesar aset keuangan syariah. Dengan catatan, instrumen atau lembaga syariah seperti bank juga harus performed agar imbal dari dana yang kita investasikan juga bersaing.

Sumber: Republika.co.id

  • 14 Jun 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal dirancang untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia.

“Keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Jumat (14/5).

Menurutnya pengembangan area ini menjadi salah satu upaya mendukung pemberlakuan sertifikasi produk halal pada 17 Oktober 2019. “Keempatnya telah mengajukan diri ke Kemenperin untuk mengembangkan kawasan industri halal. Dari mereka, baru Modern Cikande yang telah launching,” ucapnya.

Kemenperin mencatat, Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare (Ha) dari total area seluas 320 Ha, kemudian Bintan Industrial Estate seluas 100 Ha dari 320 Ha secara total, dan Modern Cikande seluas 500 Ha. Sedangkan, Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana mengembangkan zona halal untuk produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, serta halal center. Warsito optimistis akan banyak perusahaan yang berminat masuk ke dalam kawasan industri halal seiring dengan tren penggunaan produk halal yang semakin meningkat. 

Warsito menambahkan dalam pengembangan kawasan industri halal, Kemenperin memiliki tugas untuk menetapkan standardisasi, memberikan insentif, serta memfasilitasi promosi dan kerja sama teknis. Nantinya, aspek-aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. “Aspek insentif juga diusulkan dalam pelayanan satu atap untuk mendapatkan sertifikat halal,” ungkapnya.

Adapun kriteria kawasan industri halal, antara lain memiliki manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal, serta memiliki pembatas kawasan industri halal. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi kawasan industri halal. Hal ini seiring besarnya permintaan produk halal baik di masyarakat domestik maupun global.

“Tahun ini pemerintah menargetkan capaian industri halal bisa menembus hingga 25 miliar dolar AS pada perdagangan dunia, atau naik 20 persen dibanding tiga tahun lalu,” tuturnya. Airlangga berharap kepada para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan industri halal bisa mendukung upaya peningkatan ekspor produk-produk halal Indonesia ke sejumlah negara Timur Tengah.

“Yang bisa kami lakukan adalah menyakinkan pasar luar negeri bahwa proses produk halal Indonesia sudah baik,” ujarnya. Terkait dengan pengembangan produk halal, lanjut Airlangga, Kemenperin juga terus memperbarui beberapa hal termasuk mengenai Logistik Berikat yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. 

  • 7 Jun 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah lewat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan resmi mengumumkan hasil penjualan Sukuk Negara Tabungan seri ST004 sebesar Rp2,63triliun. Jumlah tersebut mengalami oversubscribe sekitar 1,3 kali dari target semula pemerintah sebesar Rp2triliun.

ST004 ditawarkan pemerintah pada 3-21 Mei 2019 lalu. Minimum pemesanan dibuka pada harga Rp1juta hingga maksimum pemesanan Rp3miliar. Penawaran dilakukan menggunakan akad wakalah dengan underlying asset Barang Milik Negara dan Proyek APBN 2019.

Dari penjualan ST004 yang mencapai Rp2,63triliun, berarti hasil tersebut tidak lebih besar dibandingkan seri sebelumnya, ST003 pada 2017 mencapai Rp3,13triliun. Hasil penjualan ST004 tersebut menunjukkan bahwa Sukuk Tabungan masih menjadi salah satu primadona investasi syariah, terutama bagi generasi milenial.

“Di samping itu, meskipun kebutuhan konsumsi di bulan Ramadan semakin meningkat namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di instrumen SBN Ritel online ini. Terlebih, Sukuk Tabungan menawarkan beragam keuntungan serta kemudahan berinvestasi sesuai prinsip syariah,” jelas Dirjen PPR Kementerian Keuangan.

ST004 sendiri merupakan seri Sukuk Tabungan yang penjualannya dilakukan secara daring (e-SBN) bekerja sama dengan 20 mitra distribusi. ST004 berhasil menjangkau 12.528 investor di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah investor baru sebanyak 6.266 investor. Generasi Milenial mendominasi jumlah investor ST004 yaitu sebanyak 6.494 investor (51,8 persen), mengalami peningkatan dibandingkan ST003 (51,7 persen) dan ST001 (37,7 persen).

  • 24 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Mei 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

Indonesia diprediksi menjadi pemimpin pasar e-commerce di Asia Tenggara pada 2025

"Indonesia diprediksi menjadi pemimpin pasare-commerce Asia Tenggara dengan prediksi share 52 persen pada 2025," ujar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Paris, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (24/5).
.
Menurut Bambang, optimisme tersebut muncul salah satunya berkat keberhasilan Indonesia naik peringkat dalam laporan Global Information Technology Report. Indonesia berhasil melesat ke peringkat 63 dari 148 negara pada 2015, naik signifikan dari peringkat 76 pada 2013. 

Meski berhasil menduduki peringkat yang cukup baik, menurut dia, pertumbuhan teknologi informasi Indonesia masih dapat ditingkatkan dengan penyediaan infrastruktur yang mumpuni.  "Indonesia membutuhkan usaha kolektif dari berbagai pihak, tak terbatas hanya pada pemerintah saja. Di era digital seperti saat ini, inklusif, efisiensi, dan inovasi sangat dibutuhkan agar teknologi informasi dan komunikasi Indonesia dapat terus meningkat kualitasnya," ungkap Bambang. 

Bambang menekankan pemerintah terus meningkatkan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi bagi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 54,7 persen penduduk.

Sumber: CNN Indonesia

  • 17 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

"Ekonomi Rabbani Fatal Bila tak Update Berita"

Jakarta ~ Kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang.

Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur dan juga suprastukrur.

"Persiapan yang sedang kami lakukan, sebagian telah dilakukan dan akan terus kami upayakan kami pilah menjadi persiapan infrastruktur dan suprastruktur," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VIII, DPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Ditambahkan Lukman, BPJPH saat ini sedang mengembangkan sistem informasi manajemen halal dan alat pengolah data.

"Jadi untuk diketahui untuk proses registrasi terkait dengan upaya memperoleh sertifikasi halal itu sepenuhnya akan dilakukan secara online," imbuh Menag Lukman.

Lukman menambahkan, BPJPH memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk membangun sistem aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Halal (Sihalal).

"Teknologi ini akan memudahkan kita semua selain membangun transparansi dan akuntabilitas dari proses registrasi dan segala sesuatu yang terkait dengan jaminan produk halal," sambung Menag.

Menag mengapresiasi adanya gagasan dan upaya untuk membentuk Sistem Informasi halal tersebut. Menurutnya, proyek ini merupakan kerja besar yang luar biasa jika terwujud secara maksimal.

Menag juga mengingatkan rancangan ini juga menjadi pertaruhan dan tanggung jawab Kemenag. Lukman berharap, Sihalal ke depan bisa menjadi role model pengembangan aplikasi jaminan produk halal.

Saat ini, aplikasi tersebut masih dalam tahap optimalisasi untuk mewujudkan platform yang 'user friendly' sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk mengaksesnya.

*Sumber: sharianews.com

  • 10 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"
Doha ~ Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani telah mengalokasikan dananya sebesar 480 juta dolar AS untuk rakyat Palestina di tepi Barat dan jalur Gaza. Bantuan ini mencerminkan ikatan persaudaraan negara-negara Arab dan agama antara rakyat Qatar dan Palestina. Hal tersebut ditujukan untuk membantu dan menjalin persaudaraan rakyat Palestina guna mendapatkan kebutuhan hidup mereka dalam keadaan sulit yang disebabkan oleh pasukan Israel dan penurunan dukungan kemanusiaan internasional yang diberikan kepada mereka.
Menurut PBB, ketidakmampuan ekonomi Palestina yang terus berlanjut dalam memenuhi kebutuhan akibat krisis dan tantangan selama beberapa tahun terakhir, mengakibatkan Palestina gagal untuk menyediakan layanan dan kebutuhan dasar rakyat di semua kelompok umur, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Masyarakat internasional harus bekerja sama dalam memberi dukungan bagi rakyat Palestina, yang saat ini berada di bawah ancaman pendudukan Israel, yang terus menerus mengakui kedaulatan wilayah Palestina, serta penyangkalan hak yang sah dari rakyat Palestina dan sumber daya mereka.
Negara Qatar telah mengalokasikan 300 juta dolar AS dalam bentuk dana hibah dan pinjaman guna mendukung anggaran kesehatan dan pendidikan otoritas Palestina, dan 180 juta dolar AS untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk program PBB di Palestina. Selain itu, Qatar juga mendukung layanan listrik untuk memastikan akses ke berbagai sektor di Palestina, terutama selama bulan Suci Ramadan. Listrik sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan musim panas.
Negara Qatar juga menyerukan masyarakat internasional dan semua komponennya untuk memenuhi tanggung jawab moral kemanusiaan, untuk membantu rakyat Palestina mengatasi krisis kemanusiaan yang mereka hadapi.
Qatar juga menegaskan kembali komitmennya untuk membantu persaudaraan rakyat Palestina dalam merebut hak mereka yang sah.

Sumber: Sharianews.com
Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 3 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

Pemerintah melaksanakan lelang Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 30 April 2019 dengan total penawaran masuk sebesar Rp13,26 triliun.

Sementara, berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menerangkan total nominal yang dimenangkan dari seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp5,07 triliun. Artinya, hasil ini lebih kecil dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, yakni Rp6 triliun.
Seri SBSN yang dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS) guna memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2018.

Pemerintah melaksanakan lelang SBSN pada tanggal 30 April 2019 untuk seri SPNS01112019 (new issuance), PBS014 (reopening), PBS019 (reopening), PBS021 (reopening), PBS022 (reopening) dan PBS015 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Seri SPNS01112019 memiliki tingkat imbalan secara diskonto dan akan jatuh tempo pada 3 Oktober 2019.
PBS014 menawarkan tingkat imbalan 6,5 persen dengan jatuh tempo 15 Mei 2021. Seri PBS019 jatuh tempo 15 September 2023 dengan tingkat imbalan 8,25 persen. Seri PBS021 akan ditawarkan dengan tingkat imbalan 8,5 persen dengan jatuh tempo 15 November 2026.

Berikutnya seri PBS022 akan ditawarkan dengan tingkat imbalan 8,625 persen dengan jatuh tempo 15 April 2034. Sedangkan seri PBS015 akan memberikan imbalan 8 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2047.
Rincian jumlah penawaran yang masuk dan jumlah nominal dimenangkan keenam seri, antara lain, untuk SPNS01112019 penawarannya Rp5,79 triliun dan yang dimenangkan Rp1,55 triliun.
Sementara untuk seri PBS014, PBS019, PBS021, PBS022 dan PBS015 penawaran yang masuk Rp4,69 triliun, Rp839 miliar, Rp572 miliar, Rp474 miliar, dan Rp904 miliar. Dengan rincian nominal yang dimenangkan Rp1,5 triliun, Rp450 miliar, Rp520 miliar, Rp430 miliar, Rp 620 miliar.

Sumber: Sharianews.com

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 19 Apr 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

Indonesia memiliki destinasi wisata halal terbaru, yakni Halal Park yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Destinasi yang diresmikan Presiden Joko Widodo ini kian mempertegas status Indonesia sebagai peringkat 1 Global Muslim Travel Index (GMTI).  Berdasarkan peringkat GMTI 2019, Indonesia berada di peringkat teratas dengan nilai 78 bersama Malaysia. Status ini menjadi lonjakan signifikan karena posisi Indonesia berada di urutan 2 dengan nilai 72,8 pada 2018.

Diresmikannya destinasi Halal Park sekaligus menjadi embrio bagi Halal District yang juga akan dikembangkan di kawasan GBK. Nilai investasi yang disiapkan untuk mengembangkan destinasi Halal District mencapai Rp 250 miliar dengan luas area diperkirakan 21 ribu meter persegi. Halal Park ini menjadi embrio bagi pembangunan Halal District. Nilai investasi bagunannya sekitar Rp250 Miliar. Kawasan ini nantinya akan menjadi ekosistem baru bagi para pelaku ekonomi.

Ada beragam produk yang akan di-display di Halal Park selain bisnis pariwisata, yakni fashion, makanan, minuman, pendidikan, dan lainnya. Destinasi ini sejalan dengan pergerakan positif wisatawan muslim dunia. Pada 2018, ada 140 juta orang wisatawan dunia yang bepergian. Spending online-nya pun sampai USD 35 miliar. Apalagi perkembangan wisatawan dunia diprediksi tumbuh 158 juta pada 2020.
Kehadiran Halal Park dan dirintisnya Halal District menjadi sinyal positif bagi pariwisata Jakarta. Sebab, destinasi wisata halal memiliki pertumbuhan positif. Bersama Lombok, Aceh, dan Riau-Kepulauan Riau, Jakarta menjadi pilar utama penopang peringkat teratas Indonesia di dunia dengan total donasikan 59 point di tahun 2019 atau naik 3 angka dari total skor tahun sebelumnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya pun memberikan dua jempol atas berdirinya Halal Park. Menurutnya, destinasi ini akan memberikan dampak positif terhadap dunia pariwisata dan perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta. Halal Park dan rencana pengembangan Halal District jadi warna baru bagi wisata halal di Indonesia. Destinasi ini akan memberikan impact sangat positif. Selain terhadap pergerakan arus masuk wisatawan dunia, destinasi ini juga menjadi motor ekonomi baru di Jakarta. Masyarakat akan semakin merasakan manfaat aktivitas pariwisata.
Penawaran fasilitas Jakarta pada wisatawan muslim semakin lengkap dengan beroperasinya Halal Park. Sebelumnya, Jakarta telah didukung aksesibilitas terbaik, yakni 2 bandara internasional dengan kapasitas 876.496 seat. Akses laut pun diperkuat dengan 1 pelabuhan internasional dan 10 local port, serta ada 53 rute bus. Dengan performa ini, Jakarta mendapatkan point GMTI optimal aksesibilitas 96 pada 2018.
Untuk lini environment versi GMTI, bandara di Jakarta dilewati 2,81 juta wisman. Menariknya lagi, slot wisman muslim mencapai 2 juta orang. Bandara juga dilengkapi WiFi dengan kecepatan tinggi. Untuk aspek environment, Jakarta mendapatkan total skor 65 pada 2018. Untuk aspek services, Jakarta memiliki 20 restoran halal bersertifikat, lalu ada 3683 self claimed. Jumlah masjidnya pun mencapai 7.795 bangunan.
Wisatawan muslim juga dijamin semakin nyaman di Jakarta. Aspek services optimal diberikan melalui 5 hotel syariah, lalu 5 diantaranya memiliki dapur bersertifikat halal. Bandaranya juga dilengkapi dengan 20 prayer room. Ada juga 20 situs heritage Islam, 11 event Islami, dan 19 Muslim Friendly Attraction.

Sumber: Travel.detik.com

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 29 Mar 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Shariaeconomicforum.org -- Sukuk ritel seri SR-011 laris manis diserbu masyarakat. Pengamat Ekonomi Syariah, Azis Setiawan mengatakan SR-011 bisa diserbu masyarakat karena menawarkan fitur yang di atas rata-rata pasar.

"Imbal hasilnya lebih jauh lebih besar di atas deposito, tidak berisiko karena dikeluarkan oleh negara," kata dia pada Republika.co.id, Selasa (26/3). Keuntungan yang ditawarkan membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Selain itu, tingkat edukasi yang mumpuni membuat penjualannya melebihi target. Meski demikian, Azis melihat hal ini menjadi tantangan bagi sektor swasta. Ada kecenderungan migrasi dana terutama dari perbankan. Peluncuran surat berharga negara yang jauh lebih banyak dari 2018 harus diantisipasi oleh sektor keuangan lain.

Azis mengatakan frekuensi peluncuran yang meningkat tahun ini merupakan penyesuaian pada kebutuhan dana pemerintah. Baik dari banyaknya surat utang yang jatuh tempo, kebutuhan APBN, mau pun untuk menurunkan defisit. "Selain itu, sukuk lebih banyak keluar karena kata 'utang' itu sudah sensitif, sukuk kesannya lebih halus daripada surat utang atau obligasi," kata dia. Sukuk juga terkesan lebih religius sehingga bisa meminimalisasi risiko antipati masyarakat. Bagi pemerintah, surat berharga negara juga memberi peluang kestabilan di pasar. Sumber dana dari masyarakat domestik ritel bisa membantu memperdalam pasar. Sebab, saat ini, sebagian besar surat berharga negara masih dikuasai oleh pihak asing. Sehingga ketika muncul ketidakstabilan global, dana asing bisa dengan mudahnya keluar sehingga membawa gonjang ganjing pada pasar domestik. "Meski belum bisa sepenuhnya menyelamatkan pasar, setidaknya bisa meminimalisasi risiko," kata dia.

Sumber: Republika.co.id