Baznas Usulkan Revisi UU Zakat dan UU Pajak Penghasilan

Ig 09

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Baznas Usulkan Revisi UU Zakat dan UU Pajak Penghasilan]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengusulkan agar Undang-Undang Zakat no 23 tahun 2011 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 direvisi. Langkah tersebut dilakukan agar zakat bisa berubah statusnya dari pengurang pendapatan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung.

Direktur Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan dia mengusulkan agar zakat bisa menjadi pengurang pajak langsung atau menjadi kredit pajak. Sebab dengan begitu maka potensinya bisa sangat ideal.

Ia menuturkan, saat ini zakat yang hanya sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Potensinya 1,57 persen dari PDB atau hanya Rp 213 triliun. Sehingga dengan fakta seperti itu pihaknya ingin agar kondisi ideal bisa dicapai dengan perubahan undang-undang.

Menurutnya, perubahan yang dilakukan adalah UU Zakat dan UU Pajak khususnya tentang pajak penghasilan. Ia mengatakan upaya perubahan atau revisi merupakan proses politik sehingga itu semua tergantung kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

"Yang bisa dilakukan Baznas siap mengawal dana sebesar itu. Sebagai bukti mengenai kualitas kinerja hal apa yang perlu diperbaiki, maka kami mengeluarkan alat ukur indek zakat nasional," ungkapnya.

Ia pun memproyeksikan perolehan zakat yang dikelola Baznas pada 2017 naik 40 persen atau minimal 25 persen hingga akhir tahun ini. Menurutnya, jika diangkakan pada 2017 mencapai Rp 6,2 triliun maka pihaknya tahun ini berharap bisa menjadi Rp 8 triliun.

Sementara itu, anggota Baznas Nana Mintarti mengungkapkan berdasarkam Undang-Undang Zakat dikatakan zakat masih bersifat belum wajib atau sukarela. Oleh karena itu, Puskas Baznas tengah menyiapkan naskah akademik yang akan diusulkan kepada DPR. "Rancangan draft UU Zakat bisa lewat inisiatif legislasi yang melakukan revisi," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dirjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan harapan mereka bisa menyambut usulan tersebut. Dia menambahkan, jika penghimpunan dan disosialisasikan dengan sungguh-sungguh maka perolehan zakat bisa naik.

Ia pun mengungkapkan salah satu hasil riset Puskas Baznas tentang kaji dampak merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akademis dan akan dilaporkan kepada presiden. Anggota Baznas lainnya, Irsyadul Halim memgungkapkan keberadaan zakat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Namun selama ini masih kurang percaya dan yakin terhadap pengelolaan zakat.

Dia menuturkan, saat ini masyarakat banyak yang belum paham tentang zakat. Oleh karena itu melalui kampus pihaknya berharap lulusannya bisa menjadi duta zakat di masyarakat.

Sumber: Republika.co.id

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.