Publikasi - Berita Eksyar

  • 7 Dec 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Desember 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Penyedia KPR Syariah di Inggris Targetkan Pembeli 'Beradab']

Bank-bank dengan produk syariah berupaya memperluas pasar mereka dengan menawarkan cara 'etis' atau 'beradab' bagi orang-orang untuk membeli rumah. Meski HSBC dan Lloyds Bank tak lagi bermain di pasar ini, bank-bank syariah berupaya menghidupkan lagi sektor ini.

KPR yang sesuai syariah tidak memiliki suku bunga, namun 'tarif sewa' dibebankan pada bagian dari properti yang dimiliki oleh bank. Ini karena bunga tidak dapat dibebankan berdasarkan hukum Islam. Karena perbedaan ini, pengaturan seperti itu sering disebut rencana pembelian rumah (HPP) daripada hipotek atau kredit perumahan.

Gatehouse Bank telah menjadi bank Islam terbaru untuk memasuki pasar. Serta menargetkan pelanggan dengan persyaratan agama, mengatakan bahwa bank mencoba untuk menarik calon pemilik rumah yang tergoda oleh keuangan 'beradab'.

Charles Haresnape dari Gatehouse, mengatakan bahwa pihaknya percaya bahwa keuangan Syariah, tanpa memandang agama, adalah keuangan beradab. Orang-orang menginginkan kesepakatan yang bagus tetapi mereka ingin tahu itu etis.

"Kami tidak akan membiayai perdagangan senjata, perjudian atau alkohol. Tidak ada bank besar yang bisa memberikan jaminan itu. Anak muda sangat sadar akan masalah ini," kata Charles seperti dilansir di Telegraph co.uk, Rabu (5/12).

Menurut Haresnape, ini adalah pasar yang kurang dikenal. Tapi ada banyak kesamaan dengan kepemilikan bersama hipotek. 

"Anda membayar kembali modal setiap bulan tetapi alih-alih membayar bunga, Anda membayar sewa untuk porsi yang belum Anda miliki. Ini adalah pembayaran sewa daripada bunga," jelasnya.

Bahkan dengan upaya untuk menahan pembeli rumah besar, broker hipotek tetap skeptis tentang apakah keuangan Islam akan mampu mengambil pangsa pasar yang signifikan.

Kelemahan utama bagi pelanggan adalah bahwa tarif sewa biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga pada hipotek tradisional. Gatehouse Bank telah meluncurkan dengan kesepakatan suku bunga tetap dua tahun di 3,19 persen.

Hipotek di bank-bank besar biasanya mengenakan biaya kurang dari 2 persen untuk kontrak dua tahun yang serupa. Ini mencerminkan biaya pendanaan yang lebih tinggi untuk bank-bank Islam.

"Dengan hipotek yang kemungkinan terbesar bagi banyak orang, suku merupakan faktor penting. Jika transaksi lebih mahal daripada alternatif di pasar, itu akan menjadi penjualan yang sulit," kata Mark Harris dari broker hipotek SPF Private Clients.

Al Rayan Bank dianggap sebagai penyedia keuangan Islam terbesar di Inggris. ABC International, Ahli United Bank, dan UBL adalah bank lain yang terdaftar di Inggris untuk menawarkan paket pembelian rumah.

Harris mengatakan bahwa dari pajak bea materai perspektif, pajak keuntungan modal dan pajak warisan diperlakukan dengan cara yang sama seperti hipotek tradisional. Peminjam juga diharuskan untuk lulus tes keterjangkauan yang sama untuk memastikan mereka dapat memenuhi pembayaran bulanan mereka.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 30 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Filipina Targetkan Jadi Hub Ekspor Halal di Asia]

Pemerintah Filipina menyetujui undang-undang baru yang disebut Undang-undang Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Halal untuk mengembangkan dan menerapkan standar dan praktik pertanian dan manufaktur halal di Filipina. Hal ini merupakan upaya Filipina untuk  mempersiapkan diri menjadi hub ekspor halal berikutnya di Asia.

Menteri Perdagangan Filipina, Ramon Lopez mengatakan ada permintaan yang meningkat dari industri halal karena pasar Muslim dan non-Muslim yang berkembang baik di komunitas Asia dan global. Meskipun ada 2 miliar penduduk Muslim pada 2014 dengan tingkat pertumbuhan 1,8 persen per tahun, eksekutif kementerian perdagangan mengatakan industri diperkirakan mencapai 3,5 triliun dolar AS pada tahun 2021 dari 2 triliun dolar AS pada tahun 2015, seperti dilansir di Al-Arabiya, Rabu (28/11).

Dengan perkembangan ini, Filipina siap untuk mengambil peran lebih besar dalam industri halal global. Untuk mempertahankan ini, Filipina sekarang menjadi anggota Forum Akreditasi Halal Internasional, sebuah badan dan jaringan akreditasi dengan 27 anggota yang independen yang dimandatkan untuk menegakkan standar halal di negara dan wilayah mereka.

Di komunitas domestik, Lopez juga meminta pemerintah kota dan eksportir halal untuk memperluas cakupan dan kategori sistem halal dan memperkuat lebih banyak peraturan lokal untuk pengembangan industri. Dia juga mendorong akademisi untuk masuk untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan, sehingga mata pelajaran yang berhubungan dengan halal pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam akademi. Tujuan akhirnya agar sektor swasta meningkatkan minatnya dalam industri.

Untuk mendukung industri halal, pemain lain yang terlibat dalam globalisasi industri halal meningkat di Filipina Selatan. Terletak di wilayah Mindanao, Zamboanga Ecozone dan Otoritas Freeport, akan segera menjadi pusat investor halal global.

Pemerintah Filipina melalui Zona Ekonomi Khusus Zamboanga dan Otoritas Freeport telah mengalokasikan sebuah kompleks seluas 100 hektare untuk menarik para investor pengolahan halal dan manufaktur asing untuk berinvestasi.

Kota Zamboanga adalah Kota kedua terpadat di Mindanao (kedua di Davao) dengan lebih dari 800 ribu penduduk. Dari jumlah ini, 35 persen penduduknya beragama Islam dan kota ini dikenal karena koeksistensi damai dari berbagai kepercayaan dan agama.

Sementara Filipina disebut sebagai salah satu tujuan investasi paling menarik di dunia oleh badan-badan independen, Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport, mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Filipina dengan mengembangkan insentif baru bagi investor yang akan mendirikan fasilitas manufaktur dan pengolahan halal di zona tersebut.

Di antara insentif termasuk 100 persen kepemilikan bisnis di dalam zona dan pemberian visa kerja kepada eksekutif dan teknisi asing yang dapat diperbarui setiap dua tahun. Selain itu, insentif lain yang ditawarkan kepada investor adalah jika investasi modal dipertahankan tidak kurang dari 150 ribu dolar AS, status residensi permanen dalam Zamboecozone juga akan diberikan kepada investor bersama dengan pasangan mereka, tanggungan dan anak-anak yang belum menikah di bawah usia 21 tahun.

Ketua Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport Christopher Arnuco mengatakan Pusat Halal Asia di Zamboanga berupaya untuk merebut pasar senilai 1,38 triliun dolar AS di Asia Tenggara. Hal ini seiring dengan disiapkannya kompleks pengolahan makanan seluas 100 hektare yang memiliki kapasitas produsen produk prospektif makanan dan Food Grade. Kompleks ini ditargetkan akan mengumpulkan 30 persen dari pangsa pasar 15,9 miliar dalam bisnis potensial.

Zona Ekonomi Khusus Kota Zamboanga dan Otoritas Freeport atau dikenal sebagai ZAMBOECOZONE didirikan untuk menjadi pusat ekonomi penting untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan investasi yang memadai. Badan ini mendukung semua upaya untuk menarik investasi ke Mindanao dengan menyediakan lokasi dan lingkungan yang menguntungkan; akses siap ke pasar, tenaga kerja dan sumber daya lainnya dan layanan nilai tambah, dengan demikian berkontribusi terhadap pembangunan regional dan nasional. Dengan perkembangan ini, kebangkitan industri Halal di Filipina diharapkan dapat memberikan peluang kerja baru dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara pengimpor produk halal.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 23 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Malaysia Kurangi Anggaran untuk Industri Halal]

Pemerintah Malaysia menyepakati alokasi yang lebih kecil dalam anggaran 2019 untuk pembangunan industri halal setempat. Dewan Rakyat mengatakan kendala keuangan itu tidak akan membahayakan upaya pemerintah untuk mempromosikan sektor industri halal.

Menteri Urusan Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengatakan inisiatif untuk mempromosikan industri halal akan ditingkatkan dengan kerja sama lewat Selangor dan Penang.

“Dengan kerja sama dari negara-negara yang telah memulai inisiatif dalam skala besar, kita akan melihat bagaimana kita dapat memindahkan rantai nilai dan membangun ekosistem yang lebih terintegrasi tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga dalam hal sumber untuk mengembangkan produk untuk benar-benar memenuhi spesifikasi halal," ujar Mohamed Azmin Ali dilansir di media lokal, The Sun Daily, Kamis (22/11).

"Ini karena pasar halal sangat besar, tidak hanya di negara-negara Islam. Bahkan negara-negara non-Islam telah menerima produk halal sebagai barang penting untuk perdagangan," ujarnya.

Mohamed Azmin menjawab pertanyaan dari anggota parlemen yang ingin mengetahui komitmen pemerintah dalam mempromosikan industri halal nasional. Hal itu setelah alokasi anggaran dikurangi dari sebelumnya sebesar 1 miliar ringgit menjadi 100 juta ringgit dalam Anggaran 2019.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 16 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[LPDB Targetkan Pembiayaan Syariah UMKM Rp 450 Miliar]

Pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Syariah memiliki beragam skema untuk menyalurkan Rp 450 miliar dana yang khusus dialokasikan pada 2018 bagi UMKM.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Zaenal Aripin mengatakan dari total dana tersebut baru 23 persen yang termanfaatkan. Sisanya akan dimaksimalkan pada acara Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB–KUMKM), Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada tanggal 27-29 November 2018.

"Dana LPDB secara total ada Rp 1,2 triliun, Rp 450 miliar khusus untuk skema syariah, kita harapakan 70 persennya terserap pada acara Insyaf nanti, hingga akhir tahun semoga tercapai," kata Zaenal, Rabu (14/11). Tahun depan, dananya akan meningkat jadi Rp 520 miliar.

Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 LPDB harus menyalurkan dana tersebut lewat lembaga keuangan. Sehingga LPDB bekerja sama dengan sejumlah bank untuk penyaluran, seperti BPD Jateng Syariah, BJB Syariah, koperasi simpan pinjam syariah di Jabar dan jateng serta BPRS di Aceh dan Magelang. Selain itu, ada sekitar 12 lembaga keuangan, 7 koperasi simpan pinjam syariah, dan PBMT Ventura.

Penyaluran tersebut memiliki imbal hasil kompetitif dan tidak memberatkan. Menurut penentuan tarif dasar berdasarkan PMK No.75/PMK.05/2011, LPDB-KUMKM menyalurkan melalui KSPPS/USPPS/LKB/LKBB dengan akad mudharabah nisbah maksimal 40:60 persen.

Dari KSPPS/USPPS/LKB/LKBB kepada UMKM dengan akad murabahah sebesar 24 persen. LPDB menyasar semua kategori dan sektor UMKM. Syarat utamanya adalah jenis usaha halal, memiliki laba bersih dan minimal masa usaha dua tahun.

Zaenal mengatakan LPDB saat ini sedang mengajukan revisi untuk PMK No 75 tahun 2011 agar dapat menyalurkan pembiayaan secara langsung pada kelompok usaha, tanpa melalui lembaga keuangan lain. Dengan begitu, nisbah bisa ditetapkan lebih rendah.

"Kita sudah ajukan revisi pada Kementerian Keuangan, mungkin ada pembahasan selama dua bulan, awal 2019 kita harapkan sudah bisa menyalurkan dana direct ke UMKM," kata Zaenal.

Meski demikian, perubahan penyaluran dana langsung hanya bisa untuk pembiayaan Rp 250 juta hingga Rp 10 miliar. Di bawah itu, LPDB akan tetap bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Sejumlah sektor akan menjadi prioritas seperti usaha ekonomi kreatif syariah. Sektor ini memiliki potensi yang besar karena mulai jadi fokus pihak global.

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo mengatakan Uni Emirat Arab telah mulai mencanangkan inisiatif ekonomi kreatif syariah tersebut, seperti dalam hal halal industri, keuangan syariah, hingga gaya hidup Islami.

"Memang agak sedikit bersinggungan dengan pasar halal yang sudah ada, tapi sektor ini fokus pada mengutamakan nilai tambah dari produk sektor halal yang sudah tersedia itu," katanya.

Misal, industri halal fokus pada produksi makanan halal. Maka inisiatif ekonomi kreatif syariah fokus pada inovasi makanan ini agar lebih memiliki nilai tambah. Jaenal mengatakan UMKM di Indonesia saat ini lebih banyak menjadi reseller.

Produk yang dipasarkan pun minim inovasi sehingga dijual dengan harga standar. Jika inovasi dan kreatifitas ditingkatkan pada produk-produk halal, maka nilai jual akan semakin tinggi. Fadjar berharap UMKM di Indonesia bisa mengembangkan volume bisnis dengan skema kreatif seperti ini.

Zaenal sepakat, pembiayaan syariah LPDB menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendorong peningkatan volume usaha. Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), M Bagus Teguh menyampaikan pembiayaan syariah kini telah menjadi satu alat yang menjembatani masyarakat untuk berdikari sesuai syariat.

UMKM yang peduli pada cara mendapatkan pinjaman sesuai syariat kini tidak perlu khawatir lagi. Pembiayaan syariah mulai menjamur di masyarakat, baik dari pemerintah, korporasi seperti perbankan syariah, teknologi digital, hingga lembaga filantropi Islam.

Pemanfaatan lembaga-lembaga syariah ini memang masih perlu keberpihakan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam. Maka pengusaha Muslim pun diharapkan bisa lebih mengutamakan sistem keuangan yang berbasis hukum Islam.

"Kita sebagai Muslim memang perlu keberpihakan pada lembaga keuangan syariah, jika ingin keuangan syariah Indonesia maju maka perlu kita dukung dengan menggunakannya," kata Teguh.

Banyaknya pembiayaan syariah, salah satunya dari LPDB ini, menurutnya, menjadi kesempatan baik yang harus dimanfaatkan. Partisipasi pengusaha pada sektor ini sekaligus dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih sangat rendah di negara mayoritas penduduk Muslim ini.

Target penyaluran tahun 2018 Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM diantaranya Rp 247,5 miliar untuk KSPPS/USPPS, Rp 67,5 miliar untuk Koperasi sektor riil, dan Rp 135 miliar untuk LKB/LKBB.

Akumulasi penyaluran sejak 2008 hingga 2018 telah mencapai Rp 8,5 triliun kepada lebih dari tiga ribu UMKM di seluruh Indonesia. Proporsi pencairan dana bergulir yakni 18 persen untuk syariah sebesar Rp 1,5 triliun, dan 82 persen untuk konvensional sebesar Rp 7 triliun.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha _(Read,Like and Share)_ setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 9 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[BI Optimistis Keuangan Syariah Semakin Berkembang]

Bank Indonesia (BI) optimis industri keuangan syariah akan semakin berkembang di Indonesia. Bank sentral pun terus mendukung agar hal itu terjadi.

"Di Bank Indonesia pun, kita ada Departemen Keuangan Syariah. Kita sangat dukung," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman Zainal saat ditemui di Acara Anugerah Syariah Republika (ASR) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (8/11).

Lebih lanjut, Agusman menyatakan, langkah Republika mengadakan ASR sangat tepat. Pasalnya, itu semakin menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan keuangan syariah.

"Ini dedikasi yang sangat luar biasa dan strategis untuk ekonomi syariah. Khususnya bank syariah," kata Agusman.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan melalui pengembangan rantai nilai halal regional. Ini meliputi pengembangan ekosistem dari berbagai tingkatan usaha syariah, dari hulu ke hilir.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara khusus, terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan. Seperti penerapan sistem pertanian terintegrasi, pengembangan produk makanan halal, pengembangan kain tenun dan produk kerajinan daerah, serta pengembangan pariwisata halal.

Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2018 menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan ekonomi syariah secara serentak di seluruh Indonesia, untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional. Dody  mengatakan potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu didukung oleh penguatan ekosistem rantai nilai halal.

Maka dalam hal ini, kata dia, diperlukan skema business matchinguntuk mendorong terhubungnya sisi penawaran produk usaha syariah. Dengan sisi permintaan dari pasar domestik, regional, maupun pasar global.

Sumber: Republika.co.id

(Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya)

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 2 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi November 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[SBSN Bantu Peningkatan Pembiayaan Syariah]

Sukuk Negara menempati porsi 18 persen dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sejak 2008. Menurut Data Islamic Finance Development Report 2017 Thomson Reuters, porsi sukuk sebesar 16 persen dalam distribusi aset keuangan syariah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pembiayaan dengan instrumen syariah saat ini menempati porsi 20 persen dari total pembiayaan. Ini termasuk sukuk dan pembiayaan perbankan juga lembaga keuangan syariah lainnya.

Ia yakin angka tersebut bisa berkembang dua kali lipat dalam 10 tahun kedepan. Pembiayaan dengan instrumen syariah akan sebanding dengan konvensional jika semua pihak berkolaborasi untuk mempopulerkannya.

"Kita bisa memperbesar pembiayaan syariah jika memperbanyak instrumen syariah, investor base dan bagaimana membesarkan lembaga keuangan syariah," kata dia dalam acara Satu Dasawarsa Sukuk Negara, Kamis (1/11).

Bank Indonesia, tambahnya, telah berupaya untuk menciptakan iklim yang ramah pada pertumbuhan pembiayaan keuangan syariah tersebut. Seperti menerbitkan sertifikat deposito syariah yang bisa diperdagangkan hingga aturan untuk lindung nilai syariah.

Perry juga membocorkan BI pun akan mengeluarkan sukuk BI namun masih dalam pembahasan. Sukuk ini adalah hasil inovasi dengan tenor pendek mulai bulanan bahkan mingguan. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

BI menilai beredarnya sukuk telah memperbaiki likuiditas di pasar sehingga berimbas positif pada kondisi makro ekonomi negara. Jadi sukuk tidak hanya membantu dalam pembiayaan sektor riil tapi juga memberi dampak pada likuiditas.

Kedepannya, Perry mengatakan BI mengharapkan peran perbankan syariah yang lebih luas di pasar. Perbankan jadi bukan hanya penghimpun dana masyarakat tapi juga mengarah pada sekuritas. Perbankan syariah bisa fokus pada upaya investasi untuk penyaluran dana, tidak hanya pembiayaan.

"Jadi lebih ke investment banking. Financing-nya tidak hanya loan tapi juga bisa membeli corporate bond, sukuk, dan lainnya, ini untuk mendorong peran," kata dia.

Selain itu, pengembangan keuangan syariah juga harus lebih luas. Tidak hanya perbankan saja tapi juga pengembangan jaringan ekonomi halal dari hulu ke hilir. "Tentu dari itu semua, paling penting adalah edukasi dan menyampaikan informasi, agar populer dan masyarakat ikut andil," katanya.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 26 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Baznas Luncurkan Program Mustahik Pengusaha]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program Mustahik Pengusaha. Ini adalah program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang akan atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk.

Program Mustahik Pengusaha diawali dengan pemberdayaan kelompok usaha budidaya lele dan tanaman terong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala Divisi Pendayagunaan Baznas, Randi Swandaru mengatakan, program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.

“Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga seperti makanan ringan, kue, turunan hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Kami juga mendukung bagi UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif seperti batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, kesenian dan arsitektur,” katanya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (25/10).

Bantuan yang diberikan berupa modal usaha sebesar Rp 115 juta kepada 23 orang di kelompok budidaya lele di Kampung Bakung, Desa Karangpatri, Kecamatan Pabayuran. Sedangkan kelompok usaha pertanian budidaya terong di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi yang beranggotakan 25 orang memperoleh bantuan sebesar Rp 180,9 juta atau berkisar antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 7 juta per orang.

“Bantuan modal untuk kelompok usaha budidaya lele akan digunakan untuk pembangunan kolam bioflok, pembelian benih lele, dan pengadaan pakan. Lokasi usaha kolam lele bioflok difokuskan pada satu lahan bersama,” katanya.

Sedangkan untuk usaha budidaya terong, modal usaha digunakan untuk pembelian bibit, pupuk, biaya perawatan dan penanganan pasca panen. Adapun dua kelompok usaha ini telah memiliki jaringan pasar sehingga anggota kelompok dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas usaha dan disiplin dalam usaha yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program ini, tim Baznas melalui Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik (LPEM) juga melakukan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Melalui kegiatan pendampingan ini, mustahik didorong untuk kreatif dan inovatif.

“Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yakni tahap perintisan terdiri dari penumbuhan dan pembentukan kelompok, tahap penguatan untuk menumbuhkan aktivitas usaha dan kelompok penerima manfaat serta tahap pemandirian,” katanya.

Diharapkan dengan kegiatan peluncuran ini dapat memberikan motivasi usaha tidak hanya kepada anggota di dalam kelompok tapi juga masyarakat sekitar tempat usaha. “Selanjutnya untuk melakukan percepatan program ini, Baznas akan bersinergi dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah dan Baznas di daerah setempat untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan,” kata Randi.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 19 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

[Potensi Wisatawan Muslim Milenial Capai 180 Miliar Dolar AS]

Potensi wisatawan Muslim milenial dan generasi Z di pasar daring mencapai 180 miliar dolar AS pada 2026. Hal ini karena peningkatan ketergantungan terhadap internet, media sosial, dan  smartphone  untuk menemukan tempat-tempat wisata dan melakukan reservasi perjalanan secara  online . 

Dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (19/10), Mastercard-Crescent Rating Digital Muslim Travel Report 2018 (DMTR2018) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembelian online oleh wisatawan Muslim pada masa yang akan datang. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen wisatawan Muslim adalah Generasi Milenial ataupun Generasi Z. 

DMTR2018 merupakan laporan komprehensif pertama yang menyuguhkan informasi mengenai pola perjalanan online dan sikap wisatawan Muslim dari berbagai kelompok demografis yang berbeda. Laporan ini memperluas penelitian pada populasi wisatawan Muslim digital, sebagai bagian yang lebih besar dari Muslim Milennial Travelers (MMT) pada Muslim Millenial Travel Report 2017. 

Laporan ini disampaikan pada acara Halal-In-Travel Asia Summit yang diselenggarakan oleh CrescentRating di ITB Asia 2018. CEO CrescentRating dan HalalTrip, Fazal Bahardeen mengatakan DMTR2018 mengungkapkan hal-hal penting mengenai perilaku dan preferensi online wisatawan Muslim.

Vice President Market Development Mastercard, Davesh Kuwedekar mengatakan pasar perjalanan Halal senantiasa menjadi salah satu segmen perjalanan yang bertumbuh paling cepat secara global. Dilihat dari kedatangan wisatawan Muslim yang mewakili sekitar 10 persen dari keseluruhan industri perjalanan global pada tahun 2017. 

Wisatawan Muslim menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti dan membandingkan informasi online sebelum akhirnya memilih dan membayar pengalaman perjalanan ideal mereka. Mastercard bekerja sama dengan mitra-mitra untuk menciptakan penawaran khusus di berbagai bidang yang menjadi minat para konsumen. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang menjelajahi lebih banyak negara dan wilayah, Mastercard melihat adanya peningkatan dalam penggunaan pembayaran non-tunai dan digital. Melalui opsi prabayar dan debit sebagai metode pembayaran elektronik yang lebih aman, nyaman, dan dapat diandalkan untuk memberikan ketenangan selama bepergian. 

Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 yang dirilis pada bulan April tahun ini, menegaskan bahwa pasar perjalanan Muslim akan terus mengalami pertumbuhan yang cepat hingga mencapai 300 miliar dolar AS pada tahun 2026. Pada tahun 2017, diperkirakan terdapat 131 juta wisatawan Muslim secara global.

Sumber: Republika.co.id

Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

Jangan lupa untuk #ReLiSha _(Read,Like and Share)_ setiap postingan di website ataupun media sosial. 

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 12 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[OJK: Investasi Dana Haji Bisa Masuk Pasar Modal]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong permintaan instrumen pasar modal dan perbankan untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Salah satu yang bisa digunakan adalah penggunaan dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, saat ini dana haji tidak secara langsung masuk ke investasi proyek infrastruktur. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, terdapat beberapa pilihan instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola dana haji.

Instrumen dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, seperti produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kemudian, sisanya dialokasikan untuk investasi, mulai dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Untuk pengelolaan dana haji dalam bentuk penempatan pada perbankan syariah paling banyak 50 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Namun, setelah tiga tahun BPKH terbentuk, jumlah dana pengelolaan di perbankan syariah turun menjadi 30 persen.

“Jadi dana haji setelah tiga tahun harus dikurangi jadi 30 persen ke instrumen perbankan. Dalam hal ini akan ada perubahan, instrumen lain yang perlu dimasuki atau dipegang oleh dana BPKH. Bukan lagi di perbankan Syariah,” jelas Nurhaida saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Nurhaida, setelah tiga tahun, dana haji yang sebesar 20 persen yang tadinya di perbankan Syariah, seharusnya dapat dipindahkan untuk berinvestasi di instrument lain. Misalnya pasar modal melalui instrument sukuk, reksadana Syariah dan asset backed security Syariah. Saat ini OJK tengah mendorong peningkatan instrument investasi modal.

“Tapi memang pemahaman masyarakat atau market players masih perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat tahu ini ada instrumennya, ada issuer, dan ada produk-produk tertentu yang mereka bisa keluarkan agar kemudian bisa jadi pendanaan dari infrastruktur,” papar Nurhaida.

Selain dari dana haji, salah satu yang sudah dilakukan terkait dengan sisi permintaan yakni dengan menginvestasikan sebanyak 30 persen dana pensiun dan asuransi ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Nurhaida, ketentuan tersebut dapat dipenuhi ketentuannya sebagian dari instrumen infrastruktur yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

“Jadi kalau ada sukuk diterbitkan oleh BUMN dan itu bisa dianggap sebagai pemenuhan untuk SBN. Itu beberapa ketentuan yang sebetulnya akan kita keluarkan agar demand side dari produk itu bisa meningkat,” katanya.

Sumber: Republika.co.id

(Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya)

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

Selamat berakselerasi

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 5 Oct 2018

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh,

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Oktober 2018

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

(Selamat Membaca)

[Pemerintah Segera Luncurkan Wakaf Link Sukuk]

Pemerintah akan meluncurkan satu instrumen syariah yang berbasis wakaf tunai. Wakaf linked sukuk akan diluncurkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada pertemuan tahunan International Monetary Fund - World Bank (IMF-WB) pekan depan.

Wakaf linked sukuk merupakan wakaf tunai yang akan dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen itu merupakan alternatif berinvestasi sekaligus untuk beramal.

Menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Imam Teguh Saptono, itu merupakan instrumen wakaf pertama yang dikelola menggunakan surat berharga negara.

"Karena baru pertama kali, jadi uangnya kita belikan SBSN. Setelah literasi wakaf, tidak menutup kemungkinan BWI punya direct project. Sekarang blum punya tenaga-tenaga yang mumpuni yang bisa mengelola aset dan menilainya. Paling gampang ya awalnya, agar nilainya terjaga, dibelikan SBSN," jelas Imam dalam Focus Group Discussion Wakaf Linked Sukuk di BNI Syariah Jakarta, Kamis (4/10).

Sama seperti dana wakaf pada umumnya, dana beserta imbal hasil SBSN ini ditujukan untuk digunakan sebagai dana sosial seperti pembangunan kembali kawasan terkena bencana seperti Lombok dan Palu. Menurut Imam, ada beberapa alasan yang menjadikan wakaf link sukuk ini dapat menjadi alternatif investasi yang menarik. Dari sudut pandang pemerintah, wakaf link sukuk ini merupakan sumber dana alternatif dengan margin yang murah dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/ APBD). Adanya sukuk berbasis wakaf ini juga akan mengurangi ketergantungan utang luar negeri, serta menstabilkan ekonomi makro.

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, instrumen ini menarik karena merupakan instrumen investasi sekaligus beramal yang aman dan dijamin pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memastikan objek pembangunan dari dana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakaf link sukuk yang akan diluncurkan pada pertemuan tahunan IMF - WB mendatang yakni Sukuk Wakaf SW-001 senilai Rp 100 miliar dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil 8,00 persen.

"Imbal hasil sukuknya kompetitif, di atas rata-rata counter rate pemerintah dan tidak potong pajak. Imbal hasilnya mengalir untuk umat," ujar Wakil Ketua Forum Wakaf Produktif (FWP) Nanda Putra.

Pihaknya menargetkan investor yang biasa membeli sukuk ritel (Sukri) Karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah investor seluruh Sukri umumnya stabil.

"Target kami mengalihkan orang- orang yang biasa beli sukri. Karena Sukri 1-10 dari dulu jumlah investornya segitu-segitu saja. Harapannya mereka tertarik dengan pasive income dan pasive pahala," kata Nanda.

Bagi masyarakat yang berminat dengan wakaf ini dapat datang ke mitra nazir yang ditunjuk, antara lain BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Amanah Fintech. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun tersebut akan disetorkan ke BWI sebagai nazir agregator. Dari sana, BWI akan memberikan perintah kepada BNI Syariah dan Bank Muamalat untuk membeli sukuk negara.

Menurut Nanda, dibandingkan melakukan wakaf tunai, masyarakat lebih baik berwakaf dengan instrumen itu, karena dananya terkelola dengan baik dan memiliki hasil yang menjanjikan. Rencananya pada tahap awal ini, dana dari wakaf link sukuk ini akan ditujukan untuk pembangunan pascabencana seperti di Lombok dan Palu.

Selain wakaf link sukuk, BWI juga akan meluncurkan wakaf core principal (WCP). WCP merupakan dokumen acuan yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan atas pengelolaan wakaf di suatu sistem hukum atau pemerintahan.

Sumber: Republika.co.id

- Nantikan informasi dan berita Ekonomi Syariah selanjutnya

- Jangan lupa untuk #ReLiSha (Read,Like and Share) setiap postingan di website ataupun media sosial.

(Selamat berakselerasi)

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

- WA: 0857 157 14 157
- Twitter & IG: @KSEI_SEF
- Fb/Line/LinkedIn: Ksei SEF Gunadarma
- Line@: KSEI_SEF
- Official Linkedln: Sharia Economic Forum of Gunadarma University
- Website: www.shariaeconomicforum.org