Publikasi - Berita Eksyar

  • 1 Jul 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Studi yang dilakukan International Data Corporation (IDC) memperkirakan, pada 2025 akan ada sekitar 40 miliar perangkat Internet of Things (IoT) yang terkoneksi. Jumlah perangkat tersebut akan menghasilkan sekitar 80 zettabytes (ZB) data pada tahun yang sama akibat dari digitalisasi industri.

Mengenai hal itu, perusahaan riset teknologi informasi asal Amerika Serikat, Gartner memperkirakan 75 persen data yang dihasilkan perusahaan akan dibuat dan diproses di luar pusat data tradisional.

Dengan kata lain, jumlah pemanfaatan micro data center atau local edge data center akan meningkat empat kali lipat pada 2025.

Business Vice President Secure Power Division, Schneider Electric Indonesia, Yana Achmad Haikal mengatakan, tren ini akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi energi di sektor data center yang diperkirakan dapat mencapai 3.000 terawatt per jam.

“Jumlah itu hampir sama dengan konsumsi energi dari 275 juta rumah tangga pada 2040. Strategi pengelolaan data center yang tidak efektif juga akan menyebabkan biaya operasional dan perawatan dapat melambung tinggi,” jelas Yana pada acara diskusi Virtual Media Briefing Schneider Electric, Jumat (26/6/2020).

Untuk memitigasi hal itu, lanjutnya, industri data center perlu fokus mendesain edge data center yang efisien, andal, dan ramah lingkungan.

Selain itu, perlu pula pemanfaatan teknologi data center pintar yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi IoT, mobilitysensingcloud, analitik, dan teknologi keamanan siber.

“Teknologi-teknologi tersebut pun kini telah tersedia pada produk EcoStruxure for Data Centers dari Schneider Electric,” ujar Yana.

Era edge computing

Schneider Electric, perusahaan global dalam transformasi digital di pengelolaan energi dan otomasi, menegaskan bahwa solusi produk tersebut pada dasarnya adalah untuk membantu industri data center di Indonesia memasuki era edge computing.

Pasalnya, pemanfaatan teknologi data center pintar dan energi baru terbarukan dalam penerapan edge computing akan memperkuat kemampuan pelaku industri untuk akses data yang semakin cepat dan terintegrasi.

Tak hanya itu, pun akan menghasilkan koneksi internet yang stabil, keamanan data terpercaya, dan di sisi lain dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi serta biaya operasional.

Perlu diketahui, Solusi EcoStruxure for Data Center dari Schneider Electric mengintegrasikan manajemen listrik, gedung, dan teknologi informasi (TI) sehingga industri dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap performa data center-nya.

Yana mengatakan, solusi ini dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat berbasis data real-time.

“Solusi tersebut juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi hingga 38 persen, efisiensi biaya energi hingga 30 persen, peningkatan produktivitas hingga 60 persen, dan data center uptime hingga 100 persen,” terang Yana.

Menanggapi tren global terhadap era egde computing, Ketua Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro) Hendra Suryakusuma pun mengajak anggotanya untuk segera beradaptasi dan melakukan transformasi digital.

Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem data center yang tangguh dan berkelanjutan (sustainable) agar dapat tetap kompetitif.

“Pelaku industri data center nasional harus segera mengadopsi teknologi data center pintar dan terintegrasi agar dapat memberikan analisis komprehensif untuk pengelolaan yang efektif dan efisien, ungkap Hendra.

Dengan demikian, era edge computing tak akan menjadi ancaman bagi industri. Lebih dari itu, para pelaku industri justru harus bisa memanfaatkan era edge computing dengan penggunaan teknologi yang tepat.

Sumber: Kompas.com

  • 27 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Wacana pembentukan bank khusus investasi syariah atau Islamic Investment Bank (IIB) masih bergulir. Bank tersebut diharapkan menjadi bagian pendukung investasi berdampak.

Lalu apakah sebetulnya IIB itu ? Portfolio Manager, Public-Private Partnership Islamic Development Bank (IDB) Muhammad Imaduddin menjelaskan, IIB menekankan pada konsep bank investasi secara syariah.

“Berbeda dengan bank komersial yang menghimpun dana masyarakat dan meyalurkan kembali ke masyarakat, IIB lebih fokus pada penghimpunan dana dari investor yang spesifik, seperti perusahaan, pemerintah maupun investment funds untuk disalurkan dalam bentuk permodalan pada suatu sektor bisnis,” jelasnya menegaskan kepada Sharianews.com.

Penyaluran IIB lebih menekankan pada modal langsung ke suatu perusahaan atau melalui perantara fund manager melalui konsep fund management. Keuntungan yang didapat dari pembagian dividen, biaya konsultasi dan jasa, maupun dari hasil menjual equity asset kepada investor lainnya.

Dari sisi penyaluran, IIB umumnya berfokus pada equity financing. Selain itu IIB juga memiliki produk konsultasi dan penelitian yang berfungsi memberikan masukan dan analisa mendalam pada investor atau pihak ketiga lainnya atas suatu transaksi bisnis dan keputusan investasi seperti penggabungan, akuisisi, penawaran saham perdana, private offering, restrukturisasi, dan lainnya. Kemudian, atas jasa tersebut, IIB akan mendapatkan ujrah atau fee.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo menyampaikan bank ini akan berfokus menyusun struktur pembiayaan syariah untuk proyek infrastruktur, termasuk pembiayaan melalui pasar modal dan sindikasi dengan perbankan syariah. IIB direncanakan akan didirikan bersama IDB ditangani oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Sumber: Sharianews.com

  • 21 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Senin (18/5), dengan total penawaran masuk sebesar Rp18,85 triliun.

Berdasarkan keterangan DJPPR, total nominal yang dimenangkan dari seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp9,50 triliun. Hasil tersebut lebih besar dari target pemerintah yang sebesar Rp7 triliun.

Seri SBSN yang dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). “Pemerintah melaksanakan lelang SBSN pada tanggal 28 Mei 2020 untuk seri SPNS19112020 (new issuance), PBS002 (reopening), PBS026 (reopening), PBS023 (reopening), PBS004 (reopening), dan PBS005 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia,” jelas DJPPR Kementerian Keuangan.

Seri SPNS19112020 memiliki tingkat imbalan secara diskonto. Tanggal jatuh tempo pada 19 November 2020.

Kemudian, PBS002 menawarkan tingkat imbalan 5,45 persen dengan jatuh tempo 15 Januari 2022. Seri PBS026 jatuh tempo 15 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan 6,625 persen. seri PBS023 akan memberikan imbalan 6,625 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2024. Seri PBS004 menawarkan tingkat imbalan 6,10 persen dengan jatuh tempo 15 Februari 2037. Sedangkan seri PBS005 akan memberikan imbalan 6,75 persen dengan jatuh tempo 15 April 2043.

Rincian jumlah penawaran yang masuk dan jumlah nominal dimenangkan keenam seri antara lain, untuk SPNS19112020 penawarannya Rp151 miliar, namun tidak ada nominal yang dimenangkan.

Sementara untuk seri PBS002, PBS026, PBS023, PBS004, dan PBS005 penawaran yang masuk Rp5,10 triliun, Rp5,68 triliun, Rp3,68 triliun, Rp2,03 triliun, dan 2,21 triliun. Rincian nominal yang dimenangkan yakni Rp3,40 triliun, Rp2,70 triliun, Rp2,25 triliun, Rp600 miliar, dan Rp550 miliar.

Terkait tanggal pembayaran imbalan, seri SPNS19112020 akan dilakukan di akhir periode, sedangkan untuk seri PBS002 15 Januari dan 15 Juli, PBS026 15 April dan 15 Oktober, PBS023 15 Mei dan 15 November, PBS004 15 Februari dan 15 Agustus, serta PBS005 15 April dan 15 Oktober.

Sebagai informasi, sukuk merupakan investasi sesuai syariah yang aman dan menawarkan return menarik. Sukuk dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sumber:Sharianews.com

  • 6 May 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2, Senin (4/5).

Direktur Pendidikan dan Penelitian KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan buku yang diluncurkan ini merupakan buku seri ke-2, setelah sebelumnya seri ke-1 terbit tahun lalu. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya menjadi referensi bagi para penceramah atau dai dalam berdakwah tentang ekonomi dan keuangan syariah secara masif.

Di dalamnya terdapat 42 naskah Kuliah Tujuh Menit (Kultum) tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis oleh para akademisi, praktisi, maupun berbagai asosiasi.

Isi dari buku ini membahas tema bekerja sesuai syariah, bisnis, entrepreneurship syariah, gaya hidup islami, keuangan syariah, transaksi yang tidak diperbolehkan, rezeki dan harta halal, serta zakat infaq shodaqoh dan wakaf (Ziswaf).

Lebih lanjut, ia menambahkan belakangan ini tren bernuansa islami di Indonesia sedang meningkat. Banyaknya minat masyarakat mengikuti kajian islami, tidak hanya secara langsung tapi juga via daring.

Namun, selama ini para penceramah atau dai kajian islami tersebut masih kurang yang menjeskan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Sehingga kita perlu bekali para ustadz atau dai dengan ekonomi dan keuangan syariah. Mudah-mudahan dengan Buku Seri Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang terbit ini menjadi referensi para dai untuk menyebarkan ekonomi dan keuangan syariah,” ucap Emir.

Selain itu, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan, buku ini diluncurkan secara virtual, sehingga bisa disebarkan melalui surel atau aplikasi WhatsApp. Dengan begitu akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat.

“Peluncuran buku di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang tepat. Mudah-mudahan buku ke-2 ini, jadi momentum baru, semangat baru, bagi kita semua membesarkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” pungkas Ventje.

Buku ini dapat diakses secara gratis melalui laman web kneks.go.id

Sumber: Sharianews.com

  • 27 Apr 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Likuiditas bank syariah cukup memadai di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan pelonggaran likuiditas yang ditelurkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengangkat beban industri dalam menghadapi perlambatan ekonomi imbas dari wabah.

Direktur BCA Syariah, John Kosasih menyampaikan likuiditas perusahaan sangat memadai karena beberapa faktor. Di samping permintaan pembiayaan yang melambat, juga masih ada suntikan modal tahun lalu yang belum terpakai optimal karena kondisi saat ini.

Posisi rasio kecukupan modal BCA Syariah setelah tambah modal satu tahun lalu masih sangat memadai yaitu sekitar 38 persen. Sehingga pada saat seperti ini, kata John, BCA Syariah menggunakan dana modal untuk penyaluran dana.

"Oleh karena itu posisi FDR disesuaikan menjadi 96 persen," katanya pada Republika.co.id, Jumat (24/4)

Kebijakan BI terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) juga disambut baik. GWM diturunkan 0,5 persen menjadi 3,5 persen. GWM harian jadi 0,5 persen dan GWM rata-rata menjadi tiga persen. Sehingga 0,5 persen bisa ditempatkan dalam aktiva produktif.

BI juga memberikan insentif Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yaitu 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kupon yang lebih menarik sesuai dengan jatuh tempo yang rencananya akan direlease minggu depan.

Seiring dengan pelonggaran likuiditas dan permintaan pembiayaan yang menurun, John mengatakan likuiditas akan ditempatkan pada SBSN denagn kupon beragam dengan equivalent rate antara 6-8 persen per tahun. Semakin panjang jatuh temponya maka semakin tinggi bagi hasilnya.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang cukup baik dan responsif. John menambahkan, mungkin perlu kebijakan di level teknis untuk mendukung kebijakan besar dan juga dampak atas aspek fiskal, misalnya perlu relaksasi di penyediaan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Unit Usaha Syariah PermataBank juga menyebut kebijakan-kebijakan regulator membantu dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank, Herwin Bustaman mengatakan kebijakan khususnya penurunan GWM membawa lebih banyak likuiditas.

"Sangat membantu, GWMnya sudah diturunkan oleh BI plus BI Rate juga sudah turun," katanya.

Finance to Deposit Ratio (FDR) tercatat di bawah 90 persen dengan hampir 60 persen di dana murah (CASA). Permata juga terus meningkatkan CASA dengan digitalisasi. UUS sudah meluncurkan Permata Mobile X Syariah pada September 2019 dan meningkatkan jumlah tabungan.

Sekarang siapapun yang memiliki KTP-el bisa buka rekening Permata Syariah secara digital langsung dari ponsel. Aplikasi juga sudah bisa melakukan QRIS payment selain melakukan transaksi perbankan lainnya untuk mendukung upaya cashless dari pemerintah.

Sumber: Republika.co.id

 

  • 30 Mar 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Dompet Dhuafa terus menggalang wakaf untuk mengatasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Penggalangan wakaf juga Dompet Dhuafa lakukan bersama berbagai instansi, termasuk dengan menggandeng Forum Silahturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).

General Manager Wakaf Dompet Dhuafa Bobby Manullang menjelaskan, sinergi ini diharapkan dapat membuat penghimpunan wakaf semakin lancar. Nilai penghimpunan wakaf bersama FoSSEI masih kisaran jutaan rupiah. 

"Kita lihat Fossei segmentasinya mahasiswa, jadi lebih ditekankan nominal yang terjangkau," kata Bobby saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/3).

Dompet Dhuafa membiarkan dinamika wakaf berbasis muwakif individu di FoSSEI. Jumlah yang terkumpul bersama Fossei juga akan Dompet Dhuafa komunikasikan kepada pengurus Fossei. "Nanti dananya mau dibelikan satu ventilator atau bagaimana," ungkap Bobby.

Kerja sama tersebut akan berjalan sesuai waktu penetapan gawat darurat virus corona oleh pemerintah. "Kan sampai Mei, tapi kalau diperpanjang ya nanti kita bicarakan lagi," ujar Bobby.

Secara keseluruhan, program wakaf penanganan Covid-19 ini difokuskan pada tiga hal yakni pembangunan Rumah Sakit (RS) darurat, alat kesehatan, serta ventilator. Sementara, dana dari zakat, infak, dan sedekah Dompet Dhuafa difokuskan pada pelayanana medis. Sejak program wakaf ini dimulai pada sekitar 10 Maret lalu, sudah hampir Rp 1 miliar dana wakaf terkumpul.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Feb 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan Gerakan Bank Infaq merupakan terobosan yang inovatif dan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

"Sudah banyak teladan suksesnya, seperti Jogokarian dan grameen Bank," kata Sandiaga Uno dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2) malam.

Selama ini, menurut dia, banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha tetapi terkendala permodalan. Karena akses keuangan yang minim, mereka akhirnya terjerat pada pinjaman rentenir yang mencekik.

Ia menambahkan kehadiran Bank Infaq membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir terjerat cekikan bunga rentenir. "Bank Infaq juga membantu mereka terhindar dari rentenir digital yang kini marak," ujarnya.

Sandi mengatakan, Gerakan Bank Infaq ini berbasis komunitas di perumahan, masjid-Masjid, kelompok masyarakat dan majelis-majelis taklim. Gerakan ini mengelola infaq dengan memanfaatkan teknologi digital.

Di era modern, menurut Sandiaga, infaq makin diterima. Apalagi, saat ini banyak financial technology (fintech) yang memiliki platform urun dana (crowdfunding) yang pasarnya bisa mencapai Rp 75 triliun.

"Kita bisa sempat kumpulkan Rp396 miliar," ucap Sandi. Ia meyakini Gerakan Bank Infaq dapat menjadi solusi di tengah sulitnya akses masyarakat, terutama UMKM, ke permodalan. "Insya Allah jadi solusi," ujarnya.
Sejak 10 bulan didirikan, Sandi menyebut sudah berdiri sebanyak 34 Bank Infaq. Sebanyak 27 di antaranya sudah beroperasi dan menebar manfaat pinjaman ke 258 sahabat Infaq."Infaq kita insya Allah tumbuhkan manfaat, nyata ciptakan perubahan," tutur Sandi.

Sumber: Republika.co.id

  • 2 Jan 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan investor ritel masuk pasar modal. Dengan masuknya UMKM dan investor ritel ke pasar modal diharapkan integritas pasar semakin terjaga.
"Tentunya ini menggunakan platform digital misalnya proses transaksi sekarang sudah mulai digital, pemesanan mulai digital," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada pembukaan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kamis (2/1).
OJK, lanjut dia, juga akan memperluas basis investor di daerah seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurut dia, dorongan pelaku UMKM dan investor ritel lebih banyak masuk ke pasar modal merupakan satu dari tiga kebijakan yang akan dilakukan OJK.
Dua kebijakan lain yang akan dilanjutkan yakni meningkatkan tata kelola industri pasar modal di antaranya melalui peningkatan standar di pasar perdagangan, transparansi laporan keuangan melalui auditor kredibel.
Kebijakan lain yakni meningkatkan peran pasar modal dari berbagai proyek pembiayaan terutama pembiayaan yang menjadi prioritas pemerintah. "Kami akan beri perhatian dan kami dorong bahkan kami akan coba cari insentif apa yang bisa disampaikan," katanya.
Wimboh mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut mendorong investasi melalui insentif pajak. OJK mencatat pajak investasi reksadana, investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif (DIRE-KIK), Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA), dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) ditarget melonjak.
Ia menyebutkan peningkatan investasi keempat investasi itu menjadi lima persen tahun 2020 dan 10 persen tahun 2021. Wimboh mengungkapkan ketiga kebijakan tersebut akan digenjot tahun ini mengingat perang dagang antara AS dan China serta Brexit yang masih belum jelas, berpotensi akan terjadi tahun 2020.
"Tentunya, kita masih harus bekerja keras," katanya.

Sumber: Republika.co.id

  • 24 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bekerja sama dengan MonsterAR meluncurkan aplikasi Augmented Reality berbasis android di Jakarta, Senin (23/12).

Aplikasi ini memungkinkan para user (pengguna android) memindai setiap logo Baznas yang ditemukan hingga muncul beberapa fitur menu layanan dan pembayaran zakat.

Diberi nama Baznas Augmented Reality (BAZNAS AR) aplikasi ini diluncurkan oleh anggota Baznas, Emmy Hamidiyah dan Direktur Utama MonsterAR, Rizal Pamungkas.

Emmy mengatakan, Baznas kembali berimprovisasi dalam pengembangan Innovative Platform melalui pemanfaatan fitur Augmented Reality. Banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore ini. Cukup dengan memindai logo Baznas, pengguna akan mendapatkan layanan info seputar zakat, infak dan sedekah (ZIS).

“Selain informasi, para pengguna juga bisa melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan kurban, yang nantinya akan terhubung ke web Baznas. Dan juga terdapat fitur kalkulator zakat, untuk menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu juga info mengenai program-program Baznas, yang langsung terhubung dengan web pendistribusian dan pendayagunaan Baznas, dan fitur layanan customer service24 jam penuh,” jelasnya.

Menurut Emmy, inovasi ini untuk menjawab tantangan dunia zakat dalam memasuki era teknologi 4.0. Baznas terus meningkatkan pendekatan pembayaran zakat digital dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Baznas berkomitmen zakat dapat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat,” ujarnya.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut lembaga untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkannya guna melayani masyarakat. Termasuk Baznas yang kini juga membuka layanan pengumpulan zakat melalui teknologi digital.

Sejak tahun 2016, Baznas menerapkan layanan digital dalam pengumpulan zakat dari masyarakat. Hasilnya, setiap tahun masyarakat yang membayar zakat menggunakan layanan digital terus meningkat.

“Ada lima platform yang dikembangkan Baznas untuk mendorong zakat digital. Pertama, Baznas Platform, yakni mengembangkan website Baznas dan playstore atau program aplikasi bernama `Muzaki Corner`. Kedua, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerja sama dengan toko online. Ketiga, Social Media Platform, di mana Baznas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media. Keempat, Innovative Platform dan kelima, Artificial Intelligence Platform," katanya.

Sementara itu, menurut Direktur Utama MonsterAR, Rizal Pamungkas, menyambut baik atas terjalinnya kerja sama dalam bentuk aplikasi AR ini.

“Terima kasih kepada Baznas atas kolaborasi dalam mengembangkan aplikasi AR ini. Kami akan terus kembangkan teknologi terkini yang kedepannya dapat diimplementasikan, sebagai komitmen kami membantu Baznas dalam melakukan pendekatan ke muzaki lewat layanan informasi dan pembayaran zakat,” katanya.

Rizal berharap akan ada kerja sama lanjutan untuk mendukung Baznas dalam mengentaskan kemiskinan lewat zakat.

“Ini akan menjadi langkah awal bagi kami untuk terus memberikan dukungan terkait peran dan kinerja Baznas dalam mendekatkan kemudahan berzakat kepada masayarakat,” ujar dia.

 

  • 19 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan pilot project pengembangan ekonomi da keuangan syariah berbasis pondok pesantren, Selasa (17/12). Pondok Pesantren KHAS Kempek di Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi pertama proyek.

Proyek tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan syariah sekaligus pemberdayaan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren akan direplikasikan. 

"Setidaknya ke 3.300 pesantren di Indonesia selama periode 2020-2024," ujarnya melalui siaran pers, Selasa.

Urgensi pengembangan ekonomi syariah dilandaskan pada data survei OJK pada 2019, di mana tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai sembilan persen. Sementara, tingkat literasi keuangan syariah masih di angka 8,93 persen persen.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentunya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melimpah. Salah satunya didukung oleh keberadaan 21.921 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan. Mulai dari edukasi dan literasi keuangan syariah hingga pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan pembiayaan syariah lainnya. 

Proyek ini turut memfasilitasi pembukaan rekening syariah, program tabungan emas clean and gold serta pemberdayaan UMK Pesantren terkait halal value chain.

Pada pilot project, pemerintah juga membentuk Unit Layanan Keuangan Syariah yang terintegrasi di Pondok Pesantren. Unit Layanan ini berfungsi memberi layanan keuangan syariah bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren yang terdiri atas layanan perbankan syariah, pegadaian syariah, dan fintech syariah.

Iskandar menuturkan, peningkatan Standar Kompetensi Halal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas produk halal pada UMK sekitar pondok pesantren juga menjadi salah satu fokus tujuan kegiatan. "Ini akan berlangsung secara berkesinambungan," ujarnya. 

Kegiatan pilot project ini merupakan implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yang diwujudkan melalui peningkatan akses masyarakat lintas kelompok termasuk pesantren. Tujuannya, meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. 

Program ini disambut baik oleh Pimpinan Pondok Pesantren, KH Mustofa Aqiel Siradj. Menurutnya, Pondok Pesantren KHAS Kempek Kabupaten Cirebon pada prinsipnya mendukung serta mendorong implementasi peningkatan inklusi dan literasi keuangan Syariah. "Selain itu, pemberdayaan ekonomi pesantren secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menjelaskan, Kabupaten Cirebon akan menjadi percontohan pengembangan inklusi keuangan syariah dari pembukaan tabungan emas clean and gold. Ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah. Khususnya rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi.  

Sumber: Republika.co.id