Publikasi - Berita Eksyar

  • 30 Mar 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Dompet Dhuafa terus menggalang wakaf untuk mengatasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Penggalangan wakaf juga Dompet Dhuafa lakukan bersama berbagai instansi, termasuk dengan menggandeng Forum Silahturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).

General Manager Wakaf Dompet Dhuafa Bobby Manullang menjelaskan, sinergi ini diharapkan dapat membuat penghimpunan wakaf semakin lancar. Nilai penghimpunan wakaf bersama FoSSEI masih kisaran jutaan rupiah. 

"Kita lihat Fossei segmentasinya mahasiswa, jadi lebih ditekankan nominal yang terjangkau," kata Bobby saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/3).

Dompet Dhuafa membiarkan dinamika wakaf berbasis muwakif individu di FoSSEI. Jumlah yang terkumpul bersama Fossei juga akan Dompet Dhuafa komunikasikan kepada pengurus Fossei. "Nanti dananya mau dibelikan satu ventilator atau bagaimana," ungkap Bobby.

Kerja sama tersebut akan berjalan sesuai waktu penetapan gawat darurat virus corona oleh pemerintah. "Kan sampai Mei, tapi kalau diperpanjang ya nanti kita bicarakan lagi," ujar Bobby.

Secara keseluruhan, program wakaf penanganan Covid-19 ini difokuskan pada tiga hal yakni pembangunan Rumah Sakit (RS) darurat, alat kesehatan, serta ventilator. Sementara, dana dari zakat, infak, dan sedekah Dompet Dhuafa difokuskan pada pelayanana medis. Sejak program wakaf ini dimulai pada sekitar 10 Maret lalu, sudah hampir Rp 1 miliar dana wakaf terkumpul.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Feb 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan Gerakan Bank Infaq merupakan terobosan yang inovatif dan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

"Sudah banyak teladan suksesnya, seperti Jogokarian dan grameen Bank," kata Sandiaga Uno dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2) malam.

Selama ini, menurut dia, banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha tetapi terkendala permodalan. Karena akses keuangan yang minim, mereka akhirnya terjerat pada pinjaman rentenir yang mencekik.

Ia menambahkan kehadiran Bank Infaq membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir terjerat cekikan bunga rentenir. "Bank Infaq juga membantu mereka terhindar dari rentenir digital yang kini marak," ujarnya.

Sandi mengatakan, Gerakan Bank Infaq ini berbasis komunitas di perumahan, masjid-Masjid, kelompok masyarakat dan majelis-majelis taklim. Gerakan ini mengelola infaq dengan memanfaatkan teknologi digital.

Di era modern, menurut Sandiaga, infaq makin diterima. Apalagi, saat ini banyak financial technology (fintech) yang memiliki platform urun dana (crowdfunding) yang pasarnya bisa mencapai Rp 75 triliun.

"Kita bisa sempat kumpulkan Rp396 miliar," ucap Sandi. Ia meyakini Gerakan Bank Infaq dapat menjadi solusi di tengah sulitnya akses masyarakat, terutama UMKM, ke permodalan. "Insya Allah jadi solusi," ujarnya.
Sejak 10 bulan didirikan, Sandi menyebut sudah berdiri sebanyak 34 Bank Infaq. Sebanyak 27 di antaranya sudah beroperasi dan menebar manfaat pinjaman ke 258 sahabat Infaq."Infaq kita insya Allah tumbuhkan manfaat, nyata ciptakan perubahan," tutur Sandi.

Sumber: Republika.co.id

  • 2 Jan 2020

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan investor ritel masuk pasar modal. Dengan masuknya UMKM dan investor ritel ke pasar modal diharapkan integritas pasar semakin terjaga.
"Tentunya ini menggunakan platform digital misalnya proses transaksi sekarang sudah mulai digital, pemesanan mulai digital," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada pembukaan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kamis (2/1).
OJK, lanjut dia, juga akan memperluas basis investor di daerah seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurut dia, dorongan pelaku UMKM dan investor ritel lebih banyak masuk ke pasar modal merupakan satu dari tiga kebijakan yang akan dilakukan OJK.
Dua kebijakan lain yang akan dilanjutkan yakni meningkatkan tata kelola industri pasar modal di antaranya melalui peningkatan standar di pasar perdagangan, transparansi laporan keuangan melalui auditor kredibel.
Kebijakan lain yakni meningkatkan peran pasar modal dari berbagai proyek pembiayaan terutama pembiayaan yang menjadi prioritas pemerintah. "Kami akan beri perhatian dan kami dorong bahkan kami akan coba cari insentif apa yang bisa disampaikan," katanya.
Wimboh mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut mendorong investasi melalui insentif pajak. OJK mencatat pajak investasi reksadana, investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif (DIRE-KIK), Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA), dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) ditarget melonjak.
Ia menyebutkan peningkatan investasi keempat investasi itu menjadi lima persen tahun 2020 dan 10 persen tahun 2021. Wimboh mengungkapkan ketiga kebijakan tersebut akan digenjot tahun ini mengingat perang dagang antara AS dan China serta Brexit yang masih belum jelas, berpotensi akan terjadi tahun 2020.
"Tentunya, kita masih harus bekerja keras," katanya.

Sumber: Republika.co.id

  • 24 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bekerja sama dengan MonsterAR meluncurkan aplikasi Augmented Reality berbasis android di Jakarta, Senin (23/12).

Aplikasi ini memungkinkan para user (pengguna android) memindai setiap logo Baznas yang ditemukan hingga muncul beberapa fitur menu layanan dan pembayaran zakat.

Diberi nama Baznas Augmented Reality (BAZNAS AR) aplikasi ini diluncurkan oleh anggota Baznas, Emmy Hamidiyah dan Direktur Utama MonsterAR, Rizal Pamungkas.

Emmy mengatakan, Baznas kembali berimprovisasi dalam pengembangan Innovative Platform melalui pemanfaatan fitur Augmented Reality. Banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore ini. Cukup dengan memindai logo Baznas, pengguna akan mendapatkan layanan info seputar zakat, infak dan sedekah (ZIS).

“Selain informasi, para pengguna juga bisa melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan kurban, yang nantinya akan terhubung ke web Baznas. Dan juga terdapat fitur kalkulator zakat, untuk menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu juga info mengenai program-program Baznas, yang langsung terhubung dengan web pendistribusian dan pendayagunaan Baznas, dan fitur layanan customer service24 jam penuh,” jelasnya.

Menurut Emmy, inovasi ini untuk menjawab tantangan dunia zakat dalam memasuki era teknologi 4.0. Baznas terus meningkatkan pendekatan pembayaran zakat digital dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Baznas berkomitmen zakat dapat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat,” ujarnya.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut lembaga untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkannya guna melayani masyarakat. Termasuk Baznas yang kini juga membuka layanan pengumpulan zakat melalui teknologi digital.

Sejak tahun 2016, Baznas menerapkan layanan digital dalam pengumpulan zakat dari masyarakat. Hasilnya, setiap tahun masyarakat yang membayar zakat menggunakan layanan digital terus meningkat.

“Ada lima platform yang dikembangkan Baznas untuk mendorong zakat digital. Pertama, Baznas Platform, yakni mengembangkan website Baznas dan playstore atau program aplikasi bernama `Muzaki Corner`. Kedua, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerja sama dengan toko online. Ketiga, Social Media Platform, di mana Baznas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media. Keempat, Innovative Platform dan kelima, Artificial Intelligence Platform," katanya.

Sementara itu, menurut Direktur Utama MonsterAR, Rizal Pamungkas, menyambut baik atas terjalinnya kerja sama dalam bentuk aplikasi AR ini.

“Terima kasih kepada Baznas atas kolaborasi dalam mengembangkan aplikasi AR ini. Kami akan terus kembangkan teknologi terkini yang kedepannya dapat diimplementasikan, sebagai komitmen kami membantu Baznas dalam melakukan pendekatan ke muzaki lewat layanan informasi dan pembayaran zakat,” katanya.

Rizal berharap akan ada kerja sama lanjutan untuk mendukung Baznas dalam mengentaskan kemiskinan lewat zakat.

“Ini akan menjadi langkah awal bagi kami untuk terus memberikan dukungan terkait peran dan kinerja Baznas dalam mendekatkan kemudahan berzakat kepada masayarakat,” ujar dia.

 

  • 19 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan pilot project pengembangan ekonomi da keuangan syariah berbasis pondok pesantren, Selasa (17/12). Pondok Pesantren KHAS Kempek di Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi pertama proyek.

Proyek tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan syariah sekaligus pemberdayaan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren akan direplikasikan. 

"Setidaknya ke 3.300 pesantren di Indonesia selama periode 2020-2024," ujarnya melalui siaran pers, Selasa.

Urgensi pengembangan ekonomi syariah dilandaskan pada data survei OJK pada 2019, di mana tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai sembilan persen. Sementara, tingkat literasi keuangan syariah masih di angka 8,93 persen persen.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentunya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melimpah. Salah satunya didukung oleh keberadaan 21.921 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan. Mulai dari edukasi dan literasi keuangan syariah hingga pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan pembiayaan syariah lainnya. 

Proyek ini turut memfasilitasi pembukaan rekening syariah, program tabungan emas clean and gold serta pemberdayaan UMK Pesantren terkait halal value chain.

Pada pilot project, pemerintah juga membentuk Unit Layanan Keuangan Syariah yang terintegrasi di Pondok Pesantren. Unit Layanan ini berfungsi memberi layanan keuangan syariah bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren yang terdiri atas layanan perbankan syariah, pegadaian syariah, dan fintech syariah.

Iskandar menuturkan, peningkatan Standar Kompetensi Halal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas produk halal pada UMK sekitar pondok pesantren juga menjadi salah satu fokus tujuan kegiatan. "Ini akan berlangsung secara berkesinambungan," ujarnya. 

Kegiatan pilot project ini merupakan implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yang diwujudkan melalui peningkatan akses masyarakat lintas kelompok termasuk pesantren. Tujuannya, meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. 

Program ini disambut baik oleh Pimpinan Pondok Pesantren, KH Mustofa Aqiel Siradj. Menurutnya, Pondok Pesantren KHAS Kempek Kabupaten Cirebon pada prinsipnya mendukung serta mendorong implementasi peningkatan inklusi dan literasi keuangan Syariah. "Selain itu, pemberdayaan ekonomi pesantren secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menjelaskan, Kabupaten Cirebon akan menjadi percontohan pengembangan inklusi keuangan syariah dari pembukaan tabungan emas clean and gold. Ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah. Khususnya rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi.  

Sumber: Republika.co.id

 

  • 10 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali menekankan pengembangan dan perluasan Industri produk halal nasional. Kiai Ma'ruf ingin Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.
Sebab, saat ini produsen produk-produk halal terbesar di dunia justru negara yang bukan penduduk mayoritas Muslim. "Yang terbesar di dunia adalah Brazil, aneh ini, produk halalnya yang terbesar dari negara Brasil. Kemudian diikuti oleh Australia yang justru bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI ke-29 di Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Jumat (6/12).

Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia harus keluar dari saat ini yang hanya menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Menurutnya, Indonesia bahkan menjadi konsumen terbesar, dengan membelanjakan 214 Miliar US Dollar untuk produk halal.
Jumlah ini, kata Kiai Ma'ruf, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia. "10 persennya di Indonesia. Sayangnya kita bukan merupakan produsen dari produk-produk halal tersebut," ujar Kiai Ma'ruf.
Karena itu, di depan cendekiawan ICMI, Kiai Ma'ruf mengajak untuk mendukung pengembangan produk halal, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia diharapkan tidak hanya sekedar menjadi konsumen dan hanya melakukan sertifikasi halal saja.

"Sekarang ini kita hanya memberikan sertifikasi, mengakui atau menyetempel, mengendorse sertifikat halal dari luar negeri, tetapi kita ingin menjadi produsen dan eksportir produk-produk halal dunia," ujarnya.

Kiai Ma'ruf pun meyakini ICMI dengan pengalaman selama ini dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat turut berperan dalam upaya peningkatakan kapasitas ekonomi umat. Karena, Pemerintah ingin mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah mulai dari perbankan, industri keuangan nonbank, asuransi, pegadaian, hingga pasar modal.
"Itu masih sangat kecil, baru yang terbesar hanya sukuk. Terbesar  di dunia tapi lainnya masih kecil. Pangsa pasar kita baru 8 sekian persen, bahkan perbankan hanya 5 sekian persen," ujarnya.
Tak lupa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu juga ingin mengembangkan potensi dana sosial (social fund) mulai zakat hingga wakaf. Menurutnya, jumlah zakat saat ini baru sekitar Rp 8 Triliun atau 3,5 persen dari potensi zakat yang mencapai lebih dari Rp 230 Triliun.

"Karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih serius, belum lagi wakaf yang kita mampu mengumpulkan wakaf, kita akan memperoleh dana besar, dana murah yang bisa mendukung pengembangan ekonomi umat dan ekonomi nasional kita," ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

  • 3 Dec 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian segera membahas biaya sertifikasi produk halal pada akhir pekan depan. Penentuan biaya yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi itu menjadi salah satu prioritas Kemenko Perekonomian di akhir tahun 2019. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono, menuturkan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan ketentuan biaya sertifikasi halal. Sebab, masalah biaya harus diatur secara legal sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

"Sudah kami jadwalkan akhir pekan depan ini. Kami sedang menyiapkan waktunya," kata Susiwijono saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (1/12). 

Selain mengejar pembahasan biaya sertifikasi halal, Kemenko Perekonomian juga tengah mengejar waktu untuk menyelesaikan rapat koordinasi penyelesaian omnibus law cipta lapangan kerja dan sinkronisasi omnibus law perpajakan. Sertifikasi halal, dijelaskan dia, menjadi salah satu pokok bahasan omnibus law cipta lapangan kerja. Adapun soal teknis biaya sertifikasi telah dibahas langsung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis. 

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso, menambahkan, rancangan tarif tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Pihaknya, hingga kini belum menerima rancangan tarif tersebut. Kemenkeu terlibat lantaran biaya sertifikasi halal nantinya bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Tapi, secara prinsip (biaya) untuk usaha kelas mikro dan kecil digratiskan," kata Bambang. 

Sumber: Republika.co.id

  • 25 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyatakan, dana sosial syariah mampu memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, lini ini menjadi bagian ekonomiyang akan pemerintah dorong.

“Dana sosial Islam berupa wakaf dan zakat merupakan dana murah. Kalau itu didayagunakan untuk menumbuhkan UMKM, berarti tidak butuh biaya besar. Pada akhirnya, jika UMKM tumbuh, keuangan syariah komersial bisa masuk, baik instrumen perbankan syariah ataupun pasar modal.” Ujar Kiai Ma’ruf

Sebenarnya, proses menumbuhkembangkan UMKM sudah dimulai dengan adanya bank wakaf mikro di pesantren-pesantren. "Tapi kan dananya masih terbatas. Kita ingin dana wakaf ini menjadi besar sehingga lebih banyak lagi UMKM yang kita bisa dorong," ungkap Kiai Ma'ruf saat berbincang dengan Republika di Kantor Wapres, Jakarta, belum lama ini. Yang dibiayai oleh bank wakaf mikro pun tidak diberi beban karena pembiayaan dalam jumlah sangat kecil agar pelaku UMKM dapat bertahan.

Keuangan sosial merupakan salah satu dari empat bagian ekonomi syariah yang akan pemerintah dorong. Pemerintah melihat dana sosial, terutama wakaf dan zakat sangat penting dalam membangun kekuatan umat. "Zakat kita itu kan baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari potensinya Rp 230 triliun per tahun. Karena itu, kita dorong ini menjadi kekuatan," kata Kiai Ma'ruf.

Melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas lembaga keuangan mikro syariah tersebut di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi mikro rakyat. OJK pun telah meresmikan dua BWM. Salah satunya yaitu BWM Al Hijrah Cindai Alus Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diresmikan awal November ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, keberadaan BWM telah mendorong usaha ekonomi mikro rakyat. Selama ini, mereka kesulitan mendapatkan permodalan yang murah dan mudah guna membiayai usahanya."Keberadaan BWM sudah dirasakan masyarakat kecil yang memanfaatkan pembiayaan. Mereka bisa mendapatkan tambahan modal usaha dan memperluas usahanya sehingga pendapatannya meningkat," ujar Wimboh.

Keberadaan BWM di lingkungan pondok pesantren diharapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat desa yang sebagian besar berusaha di sektor pertanian, perdagangan dan pelaku industri kecil rumah tangga. Skema pembiayaan BWM adalah pembiayaan tanpa bunga dengan maksimal plafon pinjaman Rp 3 Juta dan hanya dikenakan biaya administrasi sekitar 3 persen per tahun.
"Dokumen persyaratan yang dibutuhkan hanya kartu tanda penduduk atau kartu keluarga," ucap Wimboh.

Selain mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja, nasabah BWM juga akan mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk meningkatkan usahanya. Hingga Oktober 2019, terdapat 54 unit BWM di Indonesia. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan BWM sebesar Rp 29,33 miliar kepada 22.668 nasabah di seluruh Indonesia dan telah tersebar di 16 provinsi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) Sofyan Djalil mengusulkan agar wakaf ke depan bisa dikelola menjadi wakaf produktif untuk kepentingan umat. Selama ini, ikrar wakaf sering kali spesifik, misalkan untuk mushala dan masjid. Padahal, letak masjid saat ini belum tentu cocok hingga 15 tahun mendatang.

Sofyan juga menjelaskan, untuk pewakaf (wakif) atau pemberi wakaf, yang terpenting adalah semangat dari wakafnya. Aset produktif bisa menjadi lebih baik untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak. "Misalnya entrepreneur Muslim tidak ada modal, kenapa tidak kita kasih modal wakaf saja?" ujar Sofyan.

Kementerian ATR juga akan mempermudah sertifikasi tanah wakaf agar seluruh tanah wakaf bisa tersertifikasi. Ini seiring target pemerintah untuk memastikan semua tanah terdata pada 2025. Sofyan juga akan mendorong dan memberikan kemudahan dalam berwakaf . Untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, pemerintah hanya perlu menunjukkan saksi dan nazir yang direkomendasikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Jika tanah wakaf tersebut tidak memiliki nazir, pemerintah akan mengupayakan nazir sementara agar aset-aset umat tidak tercecer.

Data wakaf yang tidak rapi akan menurunkan kemanfaatannya untuk umat. Sofyan juga meminta regulator wakaf untuk menafsirkan kembali arti wakaf dan mengeluarkan fatwa untuk lebih mendorong kemajuan ekonomi umat dan keberpihakan kepada masyarakat. Sebelumnya, BWI mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif. Contoh wakaf produktif itu antara lain mewakafkan tanah untuk kegiatan pertanian, mewakafkan toko untuk kegiatan perdagangan, dan sebagainya.

BWI juga melakukan inovasi instrumen wakaf, antara lain wakaf tunai terkait sukuk atau cash waqf linked sukuk yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Bali, tahun lalu. BWI juga memfasilitasi wakaf saham sebagai alternatif berwakaf menggunakan aset berupa surat berharga.

Sumber: Republika.co.id

 

  • 19 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai, ekonomi syariah Indonesia tak perlu fokus pada sektor keuangan semata. Menurutnya, ekonomi syariah harus menumbuhkan sektor riil dan memperlebar perdagangan.

Dia menilai, ketika ekonomi syariah hanya berfokus pada keuangan maka ekonomi syariah terkesan hanya pada sektor murobahah. Padahal, potensi sektor riil dan produksi dalam ekonomi syariah menuntut jaminan dalam produk-produk halal.

"Ekonomi syariah di Indonesia enggak bisa maju-maju kalau hanya fokus di (sektor) keuangan saja," kata Cholil.

Ekonomi syariah dalam perspektif Islam tak hanya dimaknai mengenai satu sektor saja. Dia menyebut sektor ekonomi syariah 90 persennya masih menggunakan sistem murobahah yang mana keuntungan tersebut dinilai pasti dan lebih prospektif.

Sedangkan dalam Islam, kata dia, ekonomi syariah secara kaffah harus menyentuh seluruh aspek dan harus bergerak progresif. Ekosistem keuangan syariah di Indonesia makin kuat dengan diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo tanggal 14 Mei 2019 lalu.

Peta jalan ini merekomendasikan empat langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penguatan ekonomi digital.

Sedangkan berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 499,3 triliun atau 5,95 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah. Adapun total zakat yang terhimpun pada 2018 berjumlah Rp 8,1 triliun atau setara dengan 559 juta dolar AS. Sedangkan potensi zakat diperkirakan menyentuh 16 miliar dolar AS merujuk catatan Baznas pada 2018.

Sumber: Republika.co.id

  • 9 Nov 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

[SEFNews]

Berita Ekonomi Syariah Edisi November

Bandung - Konferensi Internasional World Zakat Forum (WZF) 2019 yang dilaksanakan Selasa (5/11) hingga Kamis (7/11) di Bandung, Jawa Barat akan mengusung tema “Optimizing Global Zakat Role through Digital Technology”. Tema ini berangkat dari penerapan teknologi 4.0 yang kini dianggap sebagai keharusan dalam industri keuangan.

Tak terkecuali pengelolaan dana zakat sebagai sumber keuangan syariah untuk tercapainya tujuan kesejahteraan dunia, juga harus dapat beradaptasi dengan baik.

“ Acara WZF akan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman zakat yang dapat melepaskan umat dari kemiskinan dan memperkuat ukhuwah” Ujar Prof Dr Bambang Sudibyo, Sekretaris Jendral WZ

Untuk itu, komitmen di antara negara-negara Muslim dalam bekerja sama dan berkolaborasi di gerakan zakat global sangat dibutuhkan.

“Penggunaan dana zakat harus memiliki makna strategis untuk menegakkan ukhuwah, persaudaraan, kolaborasi, dan solidaritas di antara negara-negara Muslim dan umat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama ini, gerakan zakat global membutuhkan platform untuk merumuskan solusi efektif untuk masalah multi-dimensi di dunia Islam,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menurut Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), komitmen zakat global harus memberi perhatian tidak hanya bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara global, tetapi juga bagaimana zakat dikelola secara profesional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat.

Prof Dr Bambang  Sudibyo  mengatakan, Gerakan zakat global harus memperhatikan peran teknologi digital dalam pengelolaan zakat karena dunia Muslim sangat luas, dari Afrika hingga Asia Tenggara yang mencakup enam benua.

Sejalan dengan tema yang diusung dalam gelaran WZF, Baznas telah menerapkan platform media digital sebagai sarana yang memudahkan masyarakat untuk berzakat sejak 2016 silam. Ada lima platform yang dikembangkan Baznas untuk mendorong zakat digital. Pertama, Baznas Platform, yakni mengembangkan website Baznas dan playstore atau program aplikasi bernama 'Muzaki Corner'.

"Kedua, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerja sama dengan toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, Mataharimall.com, Kitabisa. Baznas juga bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan digital finansial teknologi (Fintech) seperti Dana, Gopay, dan lainnya," katanya.

Ketiga, Social Media Platform, di mana Baznas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarajat berzakat, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Keempat, Innovative Platform, di mana Baznas mencoba bekerja sama dengan mesin-mesin penyedia pembayaran digital yang ada di minimarket.

"Lalu yang kelima, Artificial Intelligence Platform, di mana Baznas dalam berkampanye menggunakan data besar yang menyasar kepada muzaki dan calon muzaki. Platform ini didukung oleh kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kementerian sosial dan penyedia data lainnya," katanya.

Hasilnya, zakat digital di Baznas dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding dengan pengumpulan zakat dengan cara konvensional. Grafik zakat digital di Baznas juga menunjukkan arah yang positif di mana selalu ada kenaikan angka dari tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2019 ini, hingga bulan Oktober dana yang telah terkumpul dari Muzakki telah terkumpul Rp35 miliar dari target yang ditetapkan sebanyak Rp38 miliar.

"Dengan demikian, Baznas sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang telah diakui di berbagai negara Muslim di dunia ikut mendorong di akhir konferensi ini dapat menghasilkan resolusi yang baik dalam mengoptimalkan Peran Zakat Global melalui Teknologi Digital," pungkasnya.

Sumber: Sharianews.com