Publikasi - Artikel

  • 23 Nov 2018

  • 0 Comments

  • Artikel

#SEFLearn

Sharing Ilmu Ekonomi Syariah SEF UG

"Diantara Reksadana, Saham Atau Emas Yang Manakah Yang Cocok Untuk Anak Muda?"

Setiap orang pasti memiliki cita-cita kehidupan mapan dan nyaman di masa depan. Tapi, hidup seperti itu perlu dicapai dengan berbagai persiapan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan keuangan. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi sejak usia muda.

Sama seperti menabung, investasi atau menanamkan modal pada aset-aset tertentu perlu dilakukan sejak dini. Tidak perlu menunggu  berpenghasilan yang cukup besar dan berusia matang baru memulai berinvestasi.Hal ini dapat terlihat saat ini dimana saat ini telah banyak anak muda yang sudah tidak asing dengan investasi.

Sejak mereka telah memiliki penghasilan, anak muda zaman saat ini telah memulai persiapkan kebutuhan masa depan seperti keinginan memiliki rumah , keinginan memiliki kendaraan, kebutuhan dana pernikahan,traveling dan shopping. Oleh karena itu, wajar kalau kalangan usia ini perlu mulai mengatur keuangannya dan mulai berinvestasi dengan menyisihkan dana untuk investasi sejak masih muda meskipun penghasilan yang rekan-rekan terima saat ini belum terlalu besar.

Mengapa perlu berinvestasi sejak dini ? dengan memulai menginvestasikan penghasilan sejak dini maka rekan-rekan memiliki peluang dimana dana rekan-rekan yang telah di investasikan akan tumbuh pesat sehingga dapat mengalahkan inflasi dalam jangka panjang.
Selain itu karena dengan kita memulai berinvestasi sejak usia muda, rekan-rekan memiliki kelebihan dimana rekan-rekan masih memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan uang dan mengembangkan dana investasi tersebut menjadi lebih besar dengan ditempatkan kedalam instrumen-instrumen investasi saat ini yang telah tersedia baik itu dalam bentuk reksadana, saham, ataupun emas.

Namun, ada kalanya anak muda galau disaat akan memutuskan hendak berinvestasi di reksadana,saham atau emas dikarenakan tidak memiliki rekomendasi yang cukup untuk menjelaskan hal tersbeut dan pada akhirnya karena kelamaan galau, tidak jadi berinvestasi. Sehingga penghasilan yang seharusnya sudah mulai disisihkan untuk kebutuhan hari depan, akhirnya habis tak berbekas sekadar untuk konsumsi semata.

Penulis: Arief Tri Setiaji

Sumber: http://akucintakeuangansyariah.com

#pemudasef #ekonomi #syariah

  • 14 Jun 2018

  • 0 Comments

  • Artikel

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kami Keluarga Besar Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma mengucapkan;
"Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Shiyamana Wa Shiyamakum"

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 SYAWAL 1439 H

Semoga Allah Menerima Semua Amal, Ibadah, dan Doa kita selama bulan Ramadan dan Semoga Allah Mengampuni Dosa Kita Semua.

Aamiin Allahumma Aamiin

  • 1 Jun 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Bitcoin dapat membawa perubahan yang baik bagi umat manusia di seluruh dunia, dan teknologi yang memanfaatkan jaringan Internet ini memiliki banyak sekali potensi. Namun tidak semua orang setuju dengan pendapat bahwa Bitcoin akan bertahan di industri keuangan. Lebih lanjut lagi, terdapat pertanyaan bersifat religius yang mempertanyakan apakah Bitcoin bertentangan dengan kepercayaan seseorang. Sebagai contoh, apakah Bitcoin halal dalam hukum Islam, dan apakah ada nilai intrinsik dalam mata uang Bitcoin?

Mata uang dan Islam

Mata uang adalah konsep yang sulit didefinisikan legalitasnya terkait kapasitasnya sebagai alat untuk mentransfer nilai dari seorang kepada orang lain. Sebelum uang yang kita kenal sekarang ini ditemukan, masyarakat menggunakan sistem barter dalam transaksi, di mana nilai barang yang dipertukarkan akan berubah sewaktu-waktu. Namun ada juga konsep keagamaan yang perlu diperhatikan, terutama karena setiap kepercayaan memiliki standar masing-masing terkait uang.

Berdasarkan jawaban yang dikutip dari Islam Today dan Daily Anarchist, bisnis perdagangan mata uang diperbolehkan dengan beberapa syarat, di antaranya kedua pihak harus menerima uang ini di tangan, dan tidak boleh ada penundaan. Biasanya aturan ini diterapkan dalam perdagangan logam mulia, namun prinsip yang sama dapat diterapkan bagi mata uang.

Apakah Bitcoin halal?

Seseorang menanyakan pertanyaan ini pada Stackexchange, sebab terjadi kebingungan apakah Bitcoin halal. Hal ini disebabkan karena perbedaan sifat antara Bitcoin dan uang fiat yang dikendalikan oleh bank dan pemerintah. Jawaban terbaik yang diberikan oleh pengguna membahas persamaan konsep antara Bitcoin dengan logam mulia. Permasalahannya adalah bahwa mata uang virtual tidak memiliki bentuk fisik, meskipun dapat dibuktikan keberadaannya kapanpun diperlukan.

Terkait dengan nilai intrinsik yang dimiliki oleh Bitcoin, hukum Islam mempersyaratkan bahwa mata uang halal harus memiliki nilai intrinsik, dan dengan demikian mata uang virtual dapat memenuhi kriteria tersebut. Tidak seperti uang fiat yang nilainya ditulis di atas selembar kertas yang dapat mengalami kerusakan dan kehilangan, Bitcoin memiliki nilai intrinsik karena nilainya tidak dapat diubah melalui penggandaan atau cara-cara ilegal lainnya. Nilai intrinsik Bitcoin diperoleh dari aktivitas penambangan yang memerlukan kekuatan komputasi ketika melakukan aktivitas proof-of-work. Hal inilah yang memberi nilai intrinsik pada Bitcoin.

Lebih lanjut lagi, mata uang halal harus memiliki karakteristik deflasi. Demikian halnya dengan Bitcoin yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun beberapa kali mengalami penurunan. Emas merupakan mata uang halal karena suplai yang terbatas, namun demikian dengan Bitcoin yang memiliki batas suplai maksimum sebesar kira-kira 21 juta BTC. Bahkan kini dapat dikatakan bahwa Bitcoin lebih halal dibandingkan uang kertas yang ada.

Sumber: Bitcoin Is Halal Under The Laws of Islam dalam website https://kriptologi.com 

 

  • 25 May 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Dalam kehidupan umat beragama, manusia dituntut menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan Tuhannya, begitu juga umat muslim yang mengilhami keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalankan hidup agar mencapai kesejahteraan. Al-Qur’an mempuyai konsep hukum yang unik yang sarat makna dan memiliki karakteristik ideal dalam perwujudan kemaslahatan bagi umat manusia. Begitu pula dengan hadist sebagai bayan (penjelas) dari Al-Qur’an mengandung aturan yang mengarah pada kepentingan manusia. Dari sinilah muncul anggapan bahwa hukum syariah mengabaikan kemanusiaan hingga cenderung mengabaikan kemanusiaan masih perlu diperdebatkan, padahal Al-Qur’an secara komprehensif telah mengatur detail perkara hidup manusia, karena hukum-hukumnya bukan berasal dari manusia semata. Salah satu ilmu yang dapat dikaji melaui Al-Qur’an dan hadist yakni Ekonomi Islam. Al-Qur’an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-maslaah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam, seperti dalam Q.S Asy-Syura ayat 177-183 yang menjelaskan mengenai prinsip keadilan dan kesejahteraan dimuka bumi.

Para ekonom muslim saat melakukan kajian dan analisis terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran Islamic Studies, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar syari’ah yang selama ini berkembang (Wahyudi, 2007). Semestinya ekonomi islam dibangun tanpa mengabaikan realitas yang ada namun tetap terbingkai dengan maqashid al-syari’ah, hal ini karena maqashid al-syari’ah sendiri mengupayakan adanya penekanan untuk mengekspesikan hubungan antara kandungan kehendak hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi (Hallaq, 1991).

Teori maqashid al-syari’ah menempati posisi paling sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi islam. Maqashid al-syari’ah merupakan ushulnya-ushul menurut Syatibi, yang berarti bahwa dalam menyusun ushul fiqh sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari maqashid al-syari’ah. Karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan jalan dan standar kemaslahatan sesuai syari’ah. Mengkaji teori maqashid  tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan (Bakri, 1996). Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidak sama namun dapat menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.10 Maqshud asy-Syari’ terdiri dari empat bagian, yaitu:

a. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat)

b. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah lil Ifham (maksud Allah dalam menetapkan syari’ahnya ini adalah agar dapat dipahami)

c. Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syari’ah agar dapat dilaksanakan)

d. Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Para ekonom muslim mengartikan maslahah adalah kebaikan, dan barometernya adalah syari’ah. Adapun kriteria maslahah (dawabith maslahah) terdiri dari dua bagian, pertama maslahah bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang membuat tunduk akan hawa nafsu (Mas’ud, 1995). Kedua, maslahah itu bersifat universal (kulliyah. Bersandar dari bagian tersebut, Syatibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, maka ia harus menjalankan syari’ah dalam istilah yang ia kemukakan “Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari’ah).

Kemaslahatan dari segi kepentingan terdiri dari:

1. Maslahat Dharuriyyat

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait duniawi dan ukhrawi. Apabila maslahat ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam bermu’amalat, Syatibi mencontohkan harus adanya ‘iwadh tertentu dalam tansaksi perpindahan kepemilikan, misalnya jual-beli. Ada lima hal mendasar dan paling utama yang termasuk dalam jenis ini, dimana kepentingannya harus selalu dijaga dan dipelihara, antara lain:

  • Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
  • Memelihara Jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar...” (Q.S al-Isra : 33).

  • Memelihara Akal (hifz al-‘Aql). Yang membeakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karenanya akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk emerusak akal seperti meminum alkohol.
  • Memelihara Keluarga (hifz al-‘Ird). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara.
  • Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta merupakan hal yang sangat penting dan berharga sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia, namun islam melarang adanya mendapatkan harta dengan cara illegal dan bathil, seperti mencuri atau korupsi.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil...” (Q.S al-Baqarah : 188)

Dari kelima hal diatas, merupakan bentuk esensial yang sangat penting dalam menjaga eksistensi manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia melindungi dan memliharanya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin, dan menderita, begitu pula kehidupan di akhiratnya.

2. Maslahah Hajiyyat

Maslahat Hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada, sehingga dalam menjalankannya dapat leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya hidup, namun akan berakibat cenderung timbul kesulitan dan kesempitan. Contoh yang diberikan Syatibi dalam hal mu’amalat anatara lain qiradh, musaqah, dan salam.

3. Maslahah Tahsiniyyat

Maslahah Tahsiniyyat adalah sesuatu yang mendatangkan kesempurnaan dalam beraktivitas yang dilakukan, sehingga apabila ditinggalkan tidak akan berpengaruh pada kesulitan. Ilustrasi dari Syatibi dalam mu’amalat untuk hal ini yakni dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Setiap penetapan hukum Allah swt. pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, Perintah Allah swt. yang bersifat jelas (qath’i). Kedua, perintah Allah swt. di dalam Al-Qur’an yang masih samar (zhanni)dan bersifat umum (mujmal), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

Manusia secara alamiah mempunyai keinginan untuk mencapai kebahagiannya dan hidup secara layak, tetapi semuanya itu tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama umat manusia, dan kerjasama tersebut sangatlah tidak mungkin dicapai tanpa adanya kehidupan yang aman dan damai di antara seluruh umat. Aman dan damai tidak dapat tercapai tanpa adanya regulasi untuk melindungi hak setiap orang. Namun regulasi dan undang-undang tidak berguna kecuali ada lembaga yang mengimplementasikannya.

Penulis: Dewi Novitasari

Referensi:

  • Yudian Wahyudi, Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Nawesea, 2007).
  • Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur’an in Syathibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991).
  • Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II.
  • Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
  • Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.
  • Adiwarman Karim, Ibid, lihat juga Adiwarman Karim, "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro", (Jakarta : The International Institute ofIslamic Thought Indonesia, 2002).
  • Rahmawati, Maqashid al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi Islam)
  • Jamaa La, Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah, (As-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 No.II, Juli-Desember 2012).
  • 18 May 2017

  • 0 Comments

  • Artikel

Dalam menjalani kehidupan pasti ada saja risikonya. Begitu pula ketika kita berinvestasi di produk keuangan syariah. Meski produk tersebut sesuai prinsip syariah, kamu perlu ingat bukan berarti produk keuangan syariah bebas dari risiko, ya. Namanya juga produk keuangan pasti ada saja risiko yang menyertainya.

Sebagaimana produk investasi syariah lainnya, instrumen sukuk juga tidak terlepas kemungkinan akan memiliki berbagai risiko investasi. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi di sukuk sebaiknya kamu juga sudah harus memahami apa saja berbagai risiko investasi di sukuk.

Mengetahui berbagai risiko pada instrumen keuangan syariah merupakan salah satu hal penting agar kamu dapat menyiapkan langkah antisipatif ketika risiko investasi di sukuk terjadi. Lalu, apa saja risiko-risiko investasi di sukuk yang perlu menjadi perhatian investor?

1. Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi karena adanya pergerakan pasar secara menyeluruh. Pada instrumen sukuk, risiko pasar ini dapat berupa risiko terhadap tingkat suku bunga di pasar sekunder sukuk dan risiko nilai tukar mata uang asing (bila sukuk diterbitkan dalam denominasi selain rupiah).

Risiko tingkat suku bunga terjadi karena harga sukuk di pasar sekunder dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Apabila suku bunga naik, maka harga sukuk di pasar sekunder akan turun, smeentara jika suku bunga turun, maka harga sukuk di pasar sekunder akan naik.

Sementara, risiko nilai tukar mata uang asing akan terjadi pada investasi di sukuk yang diterbitkan dalam denominasi mata uang selain rupiah karena akan tergantung pada fluktuasi nilai tukar yang terjadi di pasar. Apabila terjadi penurunan nilai tukar/depresiasi terhadap mata uang yang menjadi denominasi sukuk, maka akan terjadi pula penurunan nilai investasi kamu.

 

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul, khususnya untuk sukuk yang diperjualbelikan di pasar sekunder, diakibatkan oleh pasar sekunder yang belum likuid dan belum terbentuk dengan baik. Pasar yang tidak likuid dapat mengakibatkan investor kesulitan menjual sukuk dengan nilai yang wajar. Dengan demikian, investor dapat mengalami kesulitan mendapatkan dana untuk kepentingan likuiditas dalam waktu yang cepat.

 

3. Risiko Operasional

Risiko operasional bisa timbul dalam kegiatan bisnis sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak tepat atau karena faktor eksternal. Risiko ini bisa berupa risiko kegagalan pembayaran oleh penerbit sukuk, risiko pembayaran kupon dan risiko yang terkait dengan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.

Risiko kegagalan pembayaran (default risk) terjadi ketika penerbit sukuk tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok sukuk. Untuk menghindari risiko ini, investor hendaknya mencari tahu terlebih dulu kualitas rating dari penerbit sukuk yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga rating. Peringkat penerbit sukuk ini menjadi acuan untuk mengetahui kemampuan keuangan penerbit sukuk. Semakin tinggi rating, maka risiko gagal bayar juga semakin kecil.

Sementara, risiko pembayaran kupon juga bisa terjadi, ketika penerbit sukuk tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kupon kepada investor pada waktunya. Di sisi lain, aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (underlying asset) juga tak terlepas dari berbagai macam risiko.

Risiko aset terjadi karena kegagalan mentransfer aset dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati. Aset bisa saja rusak atau hilang karena faktor human error, bencana alam, maupun kebakaran, baik sebagian maupun keseluruhan. Risiko terhadap aset juga bisa terjadi pada nilai asetnya disebabkan harga pasar yang berubah. Oleh karena itu, penerbit sukuk berkewajiban memelihara aset dan menjamin bahwa underlying asset selalu dalam kondisi baik dengan jumlah yang mencukupi.

 

4. Risiko Hukum

Dalam penerapan konsep-konsep syariah, seperti penyusunan struktur sukuk dan penggunaan underlying asset, terdapat kemungkinan belum terakomodasi dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga suatu struktur tidak dapat diaplikasikan karena tidak selaras dengan peraturan tersebut.

 

5. Risiko Tidak Sesuai dengan Syariah

Risiko ketidaksesuaian syariah terjadi apabila sukuk yang diterbitkan tidak mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kesesuaian dengan syariah dapat mencakup pada struktur sukuk yang digunakan, dokumen hukum penerbitan sukuk, underlying asset yang digunakan, serta penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (proceeds). Risiko dalam bentuk ini juga bisa terjadi apabila ada perbedaan antara pemahaman dan penerapan akad syariah pada penerbitan sukuk.

Penulis:  Yogie Respati

sumber: http://akucintakeuangansyariah.com

  • 24 Nov 2016

  • 0 Comments

  • Artikel

Menjadi rasional atau berpikir dan bertindak logis adalah salah satu bentuk respon manusia terhadap pilihan-pilihan yang ditawarkan kepadanya sepanjang hidupnya.Namun, sudah benarkah pilihan-pilihan yang diambil dari beragam pilihan yang ada ? Mari kita perhatikan dari sudut pandang ekonomi konnvensional serta ekonomi Islam dalam memandang hal ini. Pada ekonomi konvensional, konsumen  dipandang sebagai utility maximizer terhadap kebutuhan dan keinginan, yang dimana norma dan nilai-nilai religiusitas tidak terdapat di dalamnya (Friedman, 1979). Sehingga tidak mengherankan jika di dalam teori ekonomi konvensional terdapat beberapa perilaku yang sebenarnya menyimpang dari norma dan aturan, namun hal tersebut masih dinilai logis atau rasional. Karena segregasi yang kentara antara ilmu yang dianggap ‘ilmiah’ dengan norma yang berlaku di masyarakat inilah, sehingga kemudian ilmu ekonomi konvensional kerap kali disebut sebagai ‘ekonomi positif’.

Kontras dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam yang merupakan derivasi dari Islam itu sendiri, memandang bahwa perilaku konsumen harus berlandaskan kepada syariat Islam yang ada (Hamid, 2009). Meskipun begitu, rasionalisme dalam Islam tidak menyangkal kepentingan diri sebagai basis maksimisasi utilitas dalam perilaku manusia tetapi memurnikannya melalui filter sosial, moral dan agama (Khurshid, 1992). Hal ini didukung pula oleh aksioma-aksioma universal berikut yang merupakan syarat seseorang dianggap melakukan tindakan rasional secara Islami (yang selanjutnya pelakunya disebut rasional Islami) diantaranya :

1.  Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah (memelihara tujuan syara’ dan meraih manfaat atau mengindari kemudharatan) dengan aksioma sebagai berikut :

  • Monotonicity maslahah: Merupakan keadaan dimana kemaslahatan yang tingkatannya lebih tinggi lebih disukai dibandingkan kemaslahatan yang lebih rendah. Karena kemaslahatan yang lebih tinggi dapat memberikan kebahagiaan yang lebih, begitupun sebaliknya. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh berikut: “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”
  • Quasi concavity: Merupakan keadaan dimana seorang rasional Islami akan terus mengupayakan kondisi kemaslahatan yang meningkat sepanjang waktu. Dengan pola non-decreasing yang berbanding terbalik dengan konsep marginal diminishing utility yang berpola decreasing setelah dicapainya utilitas maksimum.

2. Setiap pelaku ekonomi selalu mengupayakan untuk menghindari israd atau perilaku mubazir. 

Umat Islam dianjurkan untuk bersikap pertengahan, yakni tidak berlaku bakhil atau pelit dan menghindari sikap berlebihan atau mubadzir, sebagaimana firman Allah berikut :

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isra : 29)

3. Setiap pelaku ekonomi selalu berupaya untuk meminimumkan risiko (risk aversion)

Risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Terlebih risiko memiliki kecenderungan negatif, karenanya risiko selalu diupayakan seminimum mungkin. Namun sejatinya, hanya risiko yang dapat diantisipasi (anticipated risk) saja yang dapat dihindari atau diminimumkan

4. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian

Ketidakpastian merupakan hal yang pasti terjadi. Karena masa depan sejatinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, adapun manusia hanya mampu untuk memprediksi dan mempersiapkan yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada. Sebagaimana firman Allah :

“Katakan –Wahai Muhammad-, tidak ada yang mengetahui, baik penduduk yang ada di langit maupun penduduk yang ada di bumi, terhadap sesuatu yang ghaib kecuali hanya Dia (Allah). (QS. an-Naml: 65).

5. Setiap pelaku ekonomi berusaha untuk selalu melengkapi informasi

Hal ini amat penting untuk dilakukan. Karena saat terjadi asimetris informasi atau ketidak lengkapan perolehan informasi, dapat membuka celah penipuan (tadlis) yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, terdapat pula aksioma lainnya yang dapat melengkapi aksioma universal sebelumnya, diantaranya:

Adanya kehidupan setelah mati. Islam sebagai agama yang komprehensif, turut mempertimbangkan aspek spiritual dan adanya kehidupan lain setelah kehidupan sebagai landasan konsumen dalam menentukan pilihan.

Kehidupan akhirat merupakan pembalasan final atas kehidupan di dunia. Hukum sebab-akibat dalam Islam, tidak berhenti prosesnya di dunia semata, namun juga di akhirat. Oleh karenanya, amat perlu bagi rasional Islami untuk menginjeksikan nilai-nilai keislaman sebagai wujud pemahaman bahwasanya terdapat akibat atau pembalasan pada fase kehidupan selanjutnya (re: kehidupan di akhirat).

Sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Qur’an dan Hadits. Karena nilai-nilai religiusitas amat melekat pada ekonomi Islam, maka elemen-elemen mendasar seperti acuan utama (Al-Qur’an dan Hadits) dipercaya sebagai sumber hukum dan sumber informasi tertinggi yang tiada luput dari kesalahan karena memang berasal dari Sang Khaliq.

PenulisIren Karina (Staff Manajemen Aset SEF UG) | Red: Fauziah

Referensi:

Friedman, Milton (1979). The Methodology of Positive Economics, published by Univ of Chicago Press, USA

Hamid .M.A (2009), Islamic Economics: An Introductory Analysis, pp.47, first edition: 2009 published by-Md.Iqbal Aziz Khan, CSE, Rajshahi University, Bangladesh.

Ahmad, Khurshid. (1992). Nature and Significance of Islamic Economics, in Lectures on Islamic

Economics, pp. 7-23, Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Hosen, dkk. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

Al Manhaj.(2015). Kaidah ke 33 Jika ada Kemaslahatan Bertabrakan Maka Masalahat yang Lebih Besar Harus didahulukan. Retrieved from https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html