Publikasi

  • 14 Jun 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal dirancang untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia.

“Keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Jumat (14/5).

Menurutnya pengembangan area ini menjadi salah satu upaya mendukung pemberlakuan sertifikasi produk halal pada 17 Oktober 2019. “Keempatnya telah mengajukan diri ke Kemenperin untuk mengembangkan kawasan industri halal. Dari mereka, baru Modern Cikande yang telah launching,” ucapnya.

Kemenperin mencatat, Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare (Ha) dari total area seluas 320 Ha, kemudian Bintan Industrial Estate seluas 100 Ha dari 320 Ha secara total, dan Modern Cikande seluas 500 Ha. Sedangkan, Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana mengembangkan zona halal untuk produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, serta halal center. Warsito optimistis akan banyak perusahaan yang berminat masuk ke dalam kawasan industri halal seiring dengan tren penggunaan produk halal yang semakin meningkat. 

Warsito menambahkan dalam pengembangan kawasan industri halal, Kemenperin memiliki tugas untuk menetapkan standardisasi, memberikan insentif, serta memfasilitasi promosi dan kerja sama teknis. Nantinya, aspek-aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. “Aspek insentif juga diusulkan dalam pelayanan satu atap untuk mendapatkan sertifikat halal,” ungkapnya.

Adapun kriteria kawasan industri halal, antara lain memiliki manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal, serta memiliki pembatas kawasan industri halal. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi kawasan industri halal. Hal ini seiring besarnya permintaan produk halal baik di masyarakat domestik maupun global.

“Tahun ini pemerintah menargetkan capaian industri halal bisa menembus hingga 25 miliar dolar AS pada perdagangan dunia, atau naik 20 persen dibanding tiga tahun lalu,” tuturnya. Airlangga berharap kepada para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan industri halal bisa mendukung upaya peningkatan ekspor produk-produk halal Indonesia ke sejumlah negara Timur Tengah.

“Yang bisa kami lakukan adalah menyakinkan pasar luar negeri bahwa proses produk halal Indonesia sudah baik,” ujarnya. Terkait dengan pengembangan produk halal, lanjut Airlangga, Kemenperin juga terus memperbarui beberapa hal termasuk mengenai Logistik Berikat yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. 

  • 7 Jun 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

Pemerintah lewat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan resmi mengumumkan hasil penjualan Sukuk Negara Tabungan seri ST004 sebesar Rp2,63triliun. Jumlah tersebut mengalami oversubscribe sekitar 1,3 kali dari target semula pemerintah sebesar Rp2triliun.

ST004 ditawarkan pemerintah pada 3-21 Mei 2019 lalu. Minimum pemesanan dibuka pada harga Rp1juta hingga maksimum pemesanan Rp3miliar. Penawaran dilakukan menggunakan akad wakalah dengan underlying asset Barang Milik Negara dan Proyek APBN 2019.

Dari penjualan ST004 yang mencapai Rp2,63triliun, berarti hasil tersebut tidak lebih besar dibandingkan seri sebelumnya, ST003 pada 2017 mencapai Rp3,13triliun. Hasil penjualan ST004 tersebut menunjukkan bahwa Sukuk Tabungan masih menjadi salah satu primadona investasi syariah, terutama bagi generasi milenial.

“Di samping itu, meskipun kebutuhan konsumsi di bulan Ramadan semakin meningkat namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di instrumen SBN Ritel online ini. Terlebih, Sukuk Tabungan menawarkan beragam keuntungan serta kemudahan berinvestasi sesuai prinsip syariah,” jelas Dirjen PPR Kementerian Keuangan.

ST004 sendiri merupakan seri Sukuk Tabungan yang penjualannya dilakukan secara daring (e-SBN) bekerja sama dengan 20 mitra distribusi. ST004 berhasil menjangkau 12.528 investor di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah investor baru sebanyak 6.266 investor. Generasi Milenial mendominasi jumlah investor ST004 yaitu sebanyak 6.494 investor (51,8 persen), mengalami peningkatan dibandingkan ST003 (51,7 persen) dan ST001 (37,7 persen).

  • 30 May 2019

  • 0 Comments

  • KIES

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim,
Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma mempersembahkan:

 Kuliah Informal Ekonomi Syariah (KIES) 2019

 Kelas Intensif

Senin, 08 Juli 2019 | 08.30 - 16.00 WIB
Sesi 1​: Pengantar Ekonomi Islam
Muhamad Rizky Rizaldy, S.E., M.M., M.Sc. (Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah, Universitas Gunadarma)

Sesi 2​: Fiqh Muamalah
Muhammad Yusuf Helmy (Wakil Direktur Layanan Bisnis Karim Consulting)

Selasa, 09 Juli 2019 | 08.30 - 16.00 WIB
Sesi 1​: Fiqh Riba
Thuba Jazil, S.H.I., M.Sc. (Ketua Prodi Bisnis dan Manajemen Islam STEI Tazkia)

Sesi 2​: Perbankan Syariah
Pandji P. Djajanegara (Direktur Unit Usaha CIMB Niaga Syariah)*

Rabu, 10 Juli 2019 | 08.30 - 16.00 WIB
Sesi 1​: Filantropi Islam
Heru Binawan (CEO dan Founder BWA)

Sesi 2: Mikro Ekonomi Islam
Dr. Prayudhi Azwar, S.P., M.Ec., Ph.D. (Analis Departemen Ekonomi Keuangan Syariah BI)

Kamis, 11 Juli 2019 | 08.30 - 12.00 WIB
Tes Akhir Kelas Intensif

(*) Pembicara dalam tahap konfirmasi

Pendaftaran:
sef.or.id/kies2019

Atau kunjungi stand kami
- Gazebo Gedung 1-2, Kampus E, Kelapa Dua, Depok
- Lobby J1 Kampus Kalimalang, Universitas Gunadarma

HTM: 
Kelas Intensif
Mahasiswa/Umum Rp 150.000,-/Orang

Narahubung:
Laki-laki (081211357806)
Perempuan (087721617597)

Don't be a Conventional Student Only, Think Sharia for a New Global Economic Outlook!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Visit us on social media:
Facebook: KSEI SEF GUNADARMA
Twitter & IG: @KSEI_SEF
Line@: @KSEI_SEF
Official Linkedln: KSEI SEF GUNADARMA

  • 24 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

#SEFNews

Berita Ekonomi Syariah Edisi Mei 2019

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"

Selamat Membaca

Indonesia diprediksi menjadi pemimpin pasar e-commerce di Asia Tenggara pada 2025

"Indonesia diprediksi menjadi pemimpin pasare-commerce Asia Tenggara dengan prediksi share 52 persen pada 2025," ujar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Paris, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (24/5).
.
Menurut Bambang, optimisme tersebut muncul salah satunya berkat keberhasilan Indonesia naik peringkat dalam laporan Global Information Technology Report. Indonesia berhasil melesat ke peringkat 63 dari 148 negara pada 2015, naik signifikan dari peringkat 76 pada 2013. 

Meski berhasil menduduki peringkat yang cukup baik, menurut dia, pertumbuhan teknologi informasi Indonesia masih dapat ditingkatkan dengan penyediaan infrastruktur yang mumpuni.  "Indonesia membutuhkan usaha kolektif dari berbagai pihak, tak terbatas hanya pada pemerintah saja. Di era digital seperti saat ini, inklusif, efisiensi, dan inovasi sangat dibutuhkan agar teknologi informasi dan komunikasi Indonesia dapat terus meningkat kualitasnya," ungkap Bambang. 

Bambang menekankan pemerintah terus meningkatkan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi bagi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 54,7 persen penduduk.

Sumber: CNN Indonesia

  • 24 May 2019

  • 0 Comments

  • Artikel

#SEFLearn

Sharing Ilmu Ekonomi Syariah SEF UG

"Fintech, Dirangkul atau Dipukul?"
 

 Perkembangan financial technology (Fintechsyariah diawali dari masuknya teknologi dalam dunia perbankan. Namun perbankan tidak mampu mengejar kemajuan teknologi akhirnya mengakibatkan munculnya sebuah inovasi baru yaitu fintech.

Dengan banyaknya ide mengadopsi ajaran islam dalam teknologi keuangan, berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), tercatat jumlah fintech ditahun 2018 sebanyak 41 perusahaan fintech Syariah dan diprediksi kedepannya akan terus bertambah karna cepatnya revolusi industry bahkan sudah sampai ke Era industry 4.0.

Kemunculan startup fintech syariah hadir sebagai solusi atas ketidakmampuan perbankan syariah memfasilitasi nasabah yang terintegrasi secara online.

Menurut Profesor Volker Nienhaus dilansir dari National Law Review Nienhaus memprediksi bahwa consumer banking syariah bisa terganggu dimasa depan karna banyaknya Platform fintech yang kaya akan syariah-compliant ditambah lagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi Fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Artinya fintech dapat mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik secara online. Bahkan kerangka produk fintech sudah meluas ke ranah “Layanan Jual Beli/Kemitraan/Pembiayaan/Sewa Menyewa Syariah” Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan begitu banyak Platform fintech Syariah ini dapat menggunakan berbagai akad yang biasa digunakan pada produk perbankan sebagai contoh akad murabahah yang dapat menjual barang halal dan menyetujui kedua belah pihak sehingga syariah compliance dapat diterima, selain itu fintech pun mengunakan akad Mudharabah dalam hal pendanaan dengan skema Investor (Shahibul Maal) menyetujui dan memberikan investasi modal pembiayaan Mudharabah kepada Pengelola (Mudharib) dengan menerapkan nisbah bagi hasil yang sudah disetujui.

Pada saat Investor menyepakati pemberian modal maka dana ditransfer melalui rekening titipan/escrow/virtual account, dan investor mengakuinya sebagai dana investasi Mudharabah, tentu Secara akad suatu Fintech tidak akan bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip prinsip syariahnya suatu akad, sebagai contoh Investree yang dapat menggandeng UKM (usaha kecil dan menengah) dalam hal pendanaan, Kapital Boost menggunakan akad Murabahah untuk jual beli produk, dan SyarQ yang merupakan salah satu platform cicilan tanpa kartu kredit yang termasuk fintech syariah dan siap berkompetisi dengan fintech lainnya pun dengan perbankan Syariah.

Berdasarkan data BPS, Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan populasi saat ini yaitu mencapai 262 juta orang dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat lebih dari 50 % atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 dan menurut e-Marketer setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet tentu ini merupakan peluang yang besar dalam mengembangkan fintech tetapi berdasarkan data OJK market share perbankan syariah indonesia 2018 yaitu sebesar 5,89% tentu dengan adanya kehadiran fintech menjadi sebuah dilematis kedepanya karna pangsa pasar serta produk perbankan telah diambil alih oleh fintech, bisa jadi untuk kedepanya pangsa pasar pebangkan akan sulit menembus market share lebih jauh lagi jadi, seharusnya bagaimanakah dengan adanya fintech ini? Apakah harus dirangkul atau dipukul?

Kendati demikian menurut penulis bukan permasalahan fintech dan perbankan yang harus menjadi daya saing antar keduanya, tetapi peran keduanya tentu memiliki dampak yang baik untuk perkembangan arah ekonomi islam itu sendiri.

Jadi kehilangan pangsa pasar seharusnya bukan jadi sebuah ketakutan di negara yang menjadi salah satu jumlah muslim terbesar di dunia ini, tetapi bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan potensi besar jumlah umat muslim pada negeri ini.

Akibatnya dengan adanya fintech Syariah dan perbankan tentu dapat bersama–sama memajukan dan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia serta perbankan dapat senantiasa maju dan pun agar tidak tertinggal dari sisi perbankan sudah seharusnya semakin berinovasi dan cermat dalam menggunakan teknologi, serta dari sisi fintech sudah seharusnya memperbaiki dari sisi legalitas, tata kelola, pengauditan serta taat kepada pengawasan Syariahnya agar masyarakat semakin yakin dan melirik untuk menggunakan fintech Syariah ini.

Penulis: Rahmat Ramdani

  • 22 May 2019

  • 0 Comments

  • Open Recruitment

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

We're looking for the next gold generation. Is that you? Come and Join Us!

Keluarga Besar Sharia Economic Forum (SEF) Universitas Gunadarma menyelenggarakan Open Recruitment untuk Calon Pengurus Muda SEF 2019/2020

Relation? Leadership? More Knowledge and Experience?

You'll Get in SEF! .

Kenapa sih organisasi itu penting?

"Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan"
(Najwa Shihab)

Kesempatan ini terbuka untuk kamu mahasiswa/i tingkat 1 dan 2 dari SELURUH FAKULTAS Universitas Gunadarma, tentunya bagi kamu yang memiliki semangat tinggi dan ingin menjadi mahasiswa dengan skill unggulan

LET'S BE PART OF OUR FAMILY AND DO THE GREAT THINGS TOGETHER!

Daftarkan dirimu melalui: 
sef.or.id/oprecsef2019

Pendaftaran dibuka hingga:
19 Juni 2019, pukul 18.00 WIB

Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami di: www.shariaeconomicforum.org

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  • 17 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

"Ekonomi Rabbani Fatal Bila tak Update Berita"

Jakarta ~ Kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang.

Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur dan juga suprastukrur.

"Persiapan yang sedang kami lakukan, sebagian telah dilakukan dan akan terus kami upayakan kami pilah menjadi persiapan infrastruktur dan suprastruktur," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VIII, DPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Ditambahkan Lukman, BPJPH saat ini sedang mengembangkan sistem informasi manajemen halal dan alat pengolah data.

"Jadi untuk diketahui untuk proses registrasi terkait dengan upaya memperoleh sertifikasi halal itu sepenuhnya akan dilakukan secara online," imbuh Menag Lukman.

Lukman menambahkan, BPJPH memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk membangun sistem aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Halal (Sihalal).

"Teknologi ini akan memudahkan kita semua selain membangun transparansi dan akuntabilitas dari proses registrasi dan segala sesuatu yang terkait dengan jaminan produk halal," sambung Menag.

Menag mengapresiasi adanya gagasan dan upaya untuk membentuk Sistem Informasi halal tersebut. Menurutnya, proyek ini merupakan kerja besar yang luar biasa jika terwujud secara maksimal.

Menag juga mengingatkan rancangan ini juga menjadi pertaruhan dan tanggung jawab Kemenag. Lukman berharap, Sihalal ke depan bisa menjadi role model pengembangan aplikasi jaminan produk halal.

Saat ini, aplikasi tersebut masih dalam tahap optimalisasi untuk mewujudkan platform yang 'user friendly' sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk mengaksesnya.

*Sumber: sharianews.com

  • 17 May 2019

  • 0 Comments

  • Open Recruitment

OPEN RECRUITMENT KELUARGA BESAR KELOMPOK STUDI EKONOMI ISLAM "SHARIA ECONOMIC FORUM (SEF) UNIVERSITAS GUNADARMA PERIODE 2019/2020"

Jadilah mahasiswa yang berkualitas! 

Sebaik-baik mahasiswa adalah mahasiswa yang penuh kebermanfaatan dan berkarya untuk mengukir prestasi!

Let's be part of our family and do the great things, together!

Keep connected with Us through Social Media:
-FB: Ksei Sef Gunadarma
-LinkedIn: Ksei Sef Gunadarma
-Twitter: @KSEI_SEF
-Instagram: KSEI_SEF
-Line@: @KSEI_SEF
-Website: www.shariaeconomicforum.org

  • 10 May 2019

  • 0 Comments

  • Berita Eksyar

"Ekonom Rabbani, fatal bila tidak update berita"
Doha ~ Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani telah mengalokasikan dananya sebesar 480 juta dolar AS untuk rakyat Palestina di tepi Barat dan jalur Gaza. Bantuan ini mencerminkan ikatan persaudaraan negara-negara Arab dan agama antara rakyat Qatar dan Palestina. Hal tersebut ditujukan untuk membantu dan menjalin persaudaraan rakyat Palestina guna mendapatkan kebutuhan hidup mereka dalam keadaan sulit yang disebabkan oleh pasukan Israel dan penurunan dukungan kemanusiaan internasional yang diberikan kepada mereka.
Menurut PBB, ketidakmampuan ekonomi Palestina yang terus berlanjut dalam memenuhi kebutuhan akibat krisis dan tantangan selama beberapa tahun terakhir, mengakibatkan Palestina gagal untuk menyediakan layanan dan kebutuhan dasar rakyat di semua kelompok umur, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Masyarakat internasional harus bekerja sama dalam memberi dukungan bagi rakyat Palestina, yang saat ini berada di bawah ancaman pendudukan Israel, yang terus menerus mengakui kedaulatan wilayah Palestina, serta penyangkalan hak yang sah dari rakyat Palestina dan sumber daya mereka.
Negara Qatar telah mengalokasikan 300 juta dolar AS dalam bentuk dana hibah dan pinjaman guna mendukung anggaran kesehatan dan pendidikan otoritas Palestina, dan 180 juta dolar AS untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk program PBB di Palestina. Selain itu, Qatar juga mendukung layanan listrik untuk memastikan akses ke berbagai sektor di Palestina, terutama selama bulan Suci Ramadan. Listrik sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan musim panas.
Negara Qatar juga menyerukan masyarakat internasional dan semua komponennya untuk memenuhi tanggung jawab moral kemanusiaan, untuk membantu rakyat Palestina mengatasi krisis kemanusiaan yang mereka hadapi.
Qatar juga menegaskan kembali komitmennya untuk membantu persaudaraan rakyat Palestina dalam merebut hak mereka yang sah.

Sumber: Sharianews.com
Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  • 10 May 2019

  • 0 Comments

  • Artikel

Aktivitas bisnis merupakan aktivitas yang sangat dinamis dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dimana seseorang dapat melakukan aktivitas bisnis yang tidak pernah sama dalam tiap waktu termasuk dalam alat transaksinya. Proses aktivitas bisnis yang terus berkembang tidak lagi mempertemukan para pelaku bisnis yang dalam hal ini penjual dan pembeli dipertemukan atau harus bertemu dalam dalam satu tempat dan satu waktu sebagaimana terjadi pada aktivitas bisnis konvensional. Sebab, kini masyarakat dihadirkan dengan bentuk bisnis dan transaksi baru yakni transaksi bisnis online. Hadirnya, bisnis online ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan internet yang dalam konteks yang lebih luas perkembangan teknologi dan informasi. Pengguna internet Indonesia sudah mencapai 63 juta orang, dari para pengguna tersebut terdapat 95% menggunakan internet untuk kebutuhan media sosial, bahkan Indonesia menjadi peringkat ke-4 Facebook dengan 65 juta pengguna aktif, peringkat ke-5 Twitter dengan 19,5 juta pengguna aktif, Google+ dengan 3,4 juta pengguna, Linkedlin 1 juta pengguna, aplikasi Path 700.000, Line 10 juta pengguna dan sebagainya. (Kominfo.go.id, 2 Juli 2016). Perkembangan dunia bisnis selalu menemukan muara untuk mencari bentuk, cara, pasar, dan konsumennya sendiri. Dalam konteks bisnis berbasis layanan online yang memberikan keuntungan dan kemudahan, juga menimbulkan dampak dan gejolak dengan pengelola bisnis konvensional (non-online), seperti terlihat pada kasus Uber, Grab dan bisnis transportasi (taksi) berbasis layanan online lainnya yang mendapatkan protes dan aksi demontrasi dari pengelola taksi konvensional. Bentuk protes tersebut lahir dikarenakan semakin berkurangnya peminat taksi kovensional yang beralih kepada taksi berbasis layanan online, sehingga berakibat berkurangnya penghasilan para pengelola taksi konvensional.

Adanya perkembangan bisnis dan berbagai bentuknya harus disikapi dengan bijak, terus melakukan inovasi, mengasah kreativitas, dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, hadirnya sudut pandang spiritualistik dalam praktik bisnis akan memberikan memberikan jalan petunjuk bahwa bisnis yang dilakukan semata-mata tidak saja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus dipandang sebagai proses ibadah dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya dalam menghadirkan sikap spiritualitas dalam praktik bisnis dan ekonomi dalam ajaran Islam dikenal dengan upaya terciptanya falah. Istilah falah berasal dari kata afalaha-yuflihu yang mengandung arti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Maksud dari kemuliaan dalam konteks ini adalah kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktvitas ekonomi tidak mengorientasikan diri pada pencapaian materi belaka, melainkan juga pencapaian akan kemaslahatan yang bersifat sosial atau biasa disebut dengan istilah al-maslahah al-mursalah. Secara terminology, salah satu‘ulama Ushul Fiqh, At-Thufy, Definisi maslahah menurut ‘Urf  (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedang menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah. Intinya ialah sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa’at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia serta selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syari’.

Melalui pernyataan diatas, aktivitas bisnis dan sosial seorang muslim menjadi benang merah untuk terjadinya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka, secara praksis dalam praktik bisnis islami, beberapa kalangan mendorong adanya konsep dan praktik Socioprenenur. Keberadaan sociopreneur ini semacam menjadi evolusi dari praktik entrepreneur yang memungkinkan para pebisnis  mampu menghadirkan praktik produksi, distribusi, konsumsi, etika bisnis yang mengedepankan nilai moral dan sosial sesuai dengan ajaran Islam, sehingga praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit, melainkan mendorong produktifitas dan kualitas yang berfokus pada kemaslahatan sosial.

Pada umumnya, masyarakat berpikir bahwa profesi hanyalah sebatas karyawan, pengusaha, guru, direktur dan sebagainya, padahal terdapat pekerjaan yang didalamnya mengalir deras manfaat yang dapat dirasakan oleh tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat sekeliling kita, yakni socioprenenur. Sebagai mahasiswa, rasa gerah dan iba akan permasalahan ekonomi dan sosial sudah sepantasnya dijadikan lecutan untuk berpikir dan berkontribusi. Langkah kongkret untuk menjadi seorang mahasiswa ber-sociopreneur dapat dilakukan dengan bergabung dengan suatu komunitas yang didalamnya memiliki visi dan misi yang sama, yakni mengedepankan sosial dan ekonomi masyarakat atau economic  and social walfare, dimana komunitas tersebut melakukan jual beli makanan khas daerah perguruan tinggi setempat lalu keuntungannya dialokasikan untuk insentif pendidikan desa setempat berupa pemberian buku dan seragam sekolah bagi anak-anak yang berada dibawah garis kemiskinan. Komunitas tersebut juga dapat menggandeng kepala desa setempat dalam hal kerjasama produksi dan distribusi produk karena pada dasarnya kepala desa memiliki Asosiasi Kepala Desa (AKDES) yang apabila kerjasama tersebut terjalin dengan baik persentase keuntungan yang didapat oleh komunitas tersebut akan meningkat yang berujung pada terciptanya tujuan sedari awal, yakni economic and social walfare. Tak kalah penting, pembinaan serta pemberdayaaan juga menjadi point penting ketika berbicara mengenai sociopreneur sebab hal tersebut akan terasa manfaatnya ketika masyarakat berekonomi kurang dapat disetarakan dalam memperoleh hak dalam berkerja dan berkarya dengan optimal. Selain itu, berkaca pada potensi bisnis online yang telah tercantum pada paragraf pertama bahwa komunitas berbasis mahasiswa ini dapat menjadi pioneer bagi tumbuhkembangnya e-commerce oleh kalangan sociopreneur.

Lailatul Munawaroh

SEKRETARIS KSEI SEF GUNADARMA